Selain itu, bencana lumpur itu juga belum selesai. Bahkan luas peta terdampak sudah mencapai 1.300 hektar dari 640 hektar sebelumnya. Diperkirakan usia semburan bisa mencapai 30 tahun menurut riset ahli Australia dan Rusia, juga masih adanya 2 Sesar (patahan) yaitu Sesar Watukosek dan Sesar Siring yang bertemu di pusat semburan lumpur itu.

CEK – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono didamping Kabag TU PPLS, Derry Stya Mandhala mengecek semburan lumpur yang masih fluktuatif mencapai 60.000 – 100.000 meter kubik per hari, Selasa (2/6/2020)

“Kondisi itu jelas sangat membahayakan. Sebelum dilakukan kajian secara cermat, saya sangat keberatan jika area bencana ini dijadikan kawasan wisata Geopark di atas wilayah peta terdampak. Kalau bencana ini belum selesai, jangan mencampuradukkan wisata dengan bencana. Karena sangat besar resikonya. Lagipula setiap tahun penambahan semburan masih luar biasa besar. Belum lagi soal penurunan tanah di wilayah sekeliling peta terdampak, yang setiap bulan mengalami penurunan 30 sentimeter atau 3 meter dalam 10 tahun. Seharusnya kita harus mengutamakan penanganan masalah bencana demi keselamatan rakyat Sidoarjo dulu. Apalagi, masih banyak tempat wisata lain di Sidoarjo yang bisa dieksplore (dikembangkan),” terang Bambang Haryo, Selasa (2/6/2020).

Saat ini, lanjut Bambang Haryo pusat semburan lumpur ini masih perlu diwaspadai. Apalagi material semburannya masih fluktuatif mencapai 60.000 sampai 100.000 meter kubik per hari. Karenanya Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih tetap menanggulanginya dengan cara menyalurkan air dan terus menerus meninggikan dan mempertebal tanggul agar tidak sampai jebol. Bahkan ketinggian tanggul saat ini mencapai di atas 12 meter dengan lebar 15 meter.

“Sekarang semburan lumpur yang keluar agak berkurang, tapi airnya semakin deras. Antisipasinya adalah bagaimana tanggul tahan terhadap air karena sebelumnya tanggul hanya untuk penahan lumpur,” imbuhnya.

Karena itu, kata anggota DPR RI periode 2014 – 2019 ini, masih dibutuhkan perencanaan penanggulangan bencana berupa perencanaan kontijensi (contingency plan) untuk penanganan darurat jika terjadi bencana. Bahkan dibutuhkan perencanaan yang baik seperti mitigasi bencana sekaligus informasi publik dan sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya antisipasinya. Setelah itu menyediakan alarm atau Early Warning System (EWS) untuk masyarakat di wilayah luar peta terdampak, yang jumlah penduduknya sangat padat. Pengadaan EWS itu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena semburan lumpur masuk bencana nasional.

“Karena itu BNPB harus ada disini bersama tim SAR (badan rescue) untuk menyelamatkan dan menolong masyarakat jika terjadi bencana. Bila saya diamanati jadi Bupati Sidoarjo saya mendesak pemerintah pusat merealisasikan semua itu. Termasuk sosialisasi dan evakuasi warga yang dasarnya adalah ketepatan waktu (respon time) harus terukur dan terencana. Kalau sampai terlambat masyarakat yang akan kena dampaknya. Karena pertemuan Sesar Watukosek dan Sesar Siring mudah bergeser kalau ada gerakan sesar induk saat ada bencana gempa,” tegasnya.

Selain itu, Bambang Haryo merencanakan jika dirinya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo, bakal menginisisasi mengasuransikan semua rumah dan tanah serta aset lainnya pada potensi peta terdampak dan wilayah berpotensi terdampak. Hal ini agar jika terjadi musibah bencana, masyarakat masih bisa tetap tenang dan tidak panik kehilangan asetnya. Bahkan tidak perlu lagi menyalahkan dan menuntut kesana kemari agar bisa mendapatkan ganti rugi akan kehilangan aset mereka itu.

“Soal kajian dibawah permukaan lumpur yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 54 miliar, bagi saya itu jumlah yang relatif kecil dibanding keselamatan nyawa publik di sekitar. Kalau pemerintah pusat tidak mau menganggarkan, Sidoarjo harus siap mengangarkan untuk mengetahui hasil kajian kondisi dibawa permukaan tanah itu. Saya akan memprioritaskan hal itu,” paparnya.

Sementara Kabag TU PPLS, Derry Stya Mandhala yang di dampingi staff ahli menegaskan kajian dibawah permukaan itu penting sebagai jaminan keselamatan warga sekaligus mengetahui kondisi dibawah permukaan itu. Pihaknya sudah merencanakan dan menghitung anggaran yang dibutuhka untuk kajian itu. Bahkan penganggarannya sudah masuk quality control dan supervisi.

“Tapi masalahnya kami tidak punya kewenangan menangani masalah dibawah permukaan. Itu masuk domain ESDM. Kalau tahu kondisi dibawah permukaan maka akan diketahui semua untuk bisa merencanakan pemanfaatan lumpur,” tandasnya. Wan/yan

“Pemkab Sidoarjo harus mengajak para akademisi dalam menjalankan setiap program pembangunan,” terang Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Hidayatulloh, Senin (30/12/2019).

Dalam setiap pembangunan, lanjut Hidayatulloh Pemkab Sidoarjo harus berkomunikasi dengan perguruan tinggi dalam berbagai program pembangunan. Upaya ini dijalankan sebagai cara untuk mensejahterahkan masyarakat Sidoarjo.

“Kajian itu, tentunya tidak hanya berhenti di forum seminar seperti ini. Tapi, harus ditindaklanjuti dengan penelitian dari hasil diskusi itu,” imbuh Hadayatulloh, saat acara Seminar Kebijakan Publik di Auditorium KH Ahmad Dahlan Umsida.

Bagi Hidayatulloh, forum diskusi yang digelar ini bisa menjadi wadah untuk mengkomunikasikan berbagai program pembangunan. Sekaligus membahas soal berbagai permasalahan yang timbul untuk mendapatkan solusi melalui kajian ilmiah.

“Sinergitas pemerintah dan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai persoalan,” tegasnya.

Sementara Seminar Kebijakan Publik bertajuk Eksistensi Mahasiswa dalam Membangun Sidoarjo dengan sub tema Kondisi Geologi dan Upaya Revitalisasi Kawasan Strategi Porong Pasca Bencana Luapan Lumpur dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ini, menghadirkan Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono dan Ketua Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur, Handoko Teguh Wibowo sebagai pemateri.

Sedangkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebagai Key Note Speaker. Acara ini dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Sidoarjo dan Organisasi Kepemudaan Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah memaparkan, para generasi muda harus diberikan pencerahan dan pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang ada di Sidoarjo. Diantaranya luapan lumpur dan alternatif pembiayaan pembangunan dengan sistem KPBU yang akhir-akhir ini sempat mengemuka.

“Melalui forum diskusi ilmiah yang digelar ini, para mahasiswa akan mendapatkan penjelasan sekaligus solusinya. Kami berharap mahasiswa akan paham dan selanjutnya akan menyampaikan ke masyarakat dari hasil kajian ilmiah yang dibahas,” paparnya.

Sedangkan Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono menegaskan soal Pemkab Sidoarjo memilih pembangunan RSUD Barat (Krian) menggunakan skema KPBU. Baginya dalam membangun sebuah rumah sakit tidak hanya mendirikan fisik bangunan saja. Tetapi ada beberapa faktor lainnya harus juga dilakukan. Diantaranya peralatan kesehatan yang mendukung serta keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipenuhi.

“Karena butuh percepatan pembangunan, maka melalui skema KPBU ini semua sarana dan prasarana RSUD Barat akan terpenuhi. Sehingga rumah sakit bisa dengan cepat dibangun dan dioperasikan. Tujuannya layanan kesehatan ke masyarakat akan cepat terpenuhi,” tandasnya. Wan/yan

Penghargaan bidang pariwisata pada malam API 2019 digelar di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (22/11/2019) malam. Penghargaan di sektor pariwisata ini diterima langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kemenparekraf, Guntur Sakti menyebut API merupakan acara yang positif. Melalui API wisata di daerah menjadi dikenal publik.

“Harapannya ajang ini menjadi cara efektif dalam mempromosikan berbagai objek dan destinasi wisata populer di tanah air,” kata Guntur Sakti.

Ketua Panitia Penyelenggara API 2019, Hiro Kristianto menjelaskan penyelenggaraan API bertujuan mendorong peran serta berbagai pihak terutama pemerintah daerah (Pemda) untuk mempromosikan pariwisata di daerahnya masing-masing.

“Melalui ajang API, kami ingin mengangkat dan memopulerkan seluruh potensi pariwisata Indonesia dari perkotaan hingga yang ada di pelosok desa,” paparnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan nama Lumpur Sidoarjo selama ini hanya dikenal semburannya saja. Namun, masuknya Lumpur Sidoarjo menjadi destinasi wisata populer akan berdampak pada nilai ekonomi di sektor pariwisata.

“Kami ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat di Sidoarjo khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang bekerja mempromosikan Lumpur Sidoarjo menjadi destinasi wisata,” tegasnya.

Kepala Disporapar, Joko Supriyadi menegaskan proses seleksi objek wisata Lusi yang masuk dalam nominasi digelar secara komprehensif dengan melibatkan banyak stakeholder. Baginya, peran masyarakat dilibatkan sebagai pemilih (vote) untuk menentukan penilaian publik terhadap Lusi sebagai wisata populer.

“Cara ini, merupakan strategi dalam mempromosikan objek dan destinasi wisata Lusi ke khalayak luas. Pelaksanaan API berlangsung selama tujuh bulan dari Mei 2019 hingga November 2019,” tandasnya.

Sedangkan mulai dari pendaftaran, seleksi nominasi, pembukaan vote, promosi dan kampanye pariwisata Indonesia, roadshow dan sosialisasi, dan ditutup dengan pemberian penghargaan pariwisata terpopuler Indonesia (API) 2019. Vote masyarakat berlangsung 1 Juni 2019 hingga 31 Oktober 2019. Wan/yan