“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN ‘Berakhlak’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ucap Presiden saat menyampaikan sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual Selasa, (27/07) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Sejak lama, setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman Indonesia, tetapi lebih baik apabila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.

“ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden meminta para ASN untuk memiliki orientasi serupa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Presiden mengatakan, ASN telah dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

“Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi saat ini. Kepala Negara juga menekankan, akan pentingnya peningkatan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin.

“Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian, dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” jelas Kepala Negara.

Untuk diketahui, nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan itu, para ASN di Indonesia juga memiliki employer branding #BanggaMelayaniBangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyatakan, bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, peluncuran ini merupakan momentum untuk mengakselerasi transformasi ASN di seluruh Indonesia. “Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat,” kata Tjahjo. (hms/neg/aye/ed2)

Bupati mengapresiasi kegiatan yang menghadirkan seluruh kepala desa di Kabupaten Malang itu, ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi CV Citra Adi Perdana dalam membantu mengawal dana desa melalui aplikasi Si Jaka ini. “Kabupaten Malang yang memiliki 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan, diperlukan pengawalan dana desa yang tepat sasaran dengan keterlibatan berbagai pihak salah satunya dari CV Citra Abadi.

Baca Juga:

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan

Harapan kami khususnya masyarakat desa, dana ini bisa dikelola secara maksimal, tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memajukan desa yang mandiri dan sejahtera,” harap Bupati Malang. Sementara itu, Hasan Bashori mengharapkan dalam pelaksanaan APBDes dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aplikasi yang disosialisasikan hari ini. “Kami dari Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Malang berupaya sekaligus berikhtiar karena desa merupakan tumpuan paling bawah dalam mengurus hajat hidup orang desa sehingga pekerjaan yang banyak melalui Undang-Undang Desa dapat terlaksana sesuai prosedur.

Mudah-mudahan aplikasi Si Jaka bisa kita jadikan pembimbing yang mampu bersinergi dengan OPD terkait. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa diimplementasikan di masing-masing wilayah kerja. Ini sebagai wujud keseriusan kami dalam mengelola dana desa yang transparan,” ungkap Hasan melalui sambutan singkatnya. (hms/ed2)

“Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,” ujar Presiden dalam sambutan yang disampaikannya secara virtual dari Jakarta.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam program yang telah diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak tahun 2017 tersebut.

Presiden menilai, tantangan di ruang digital saat ini semakin besar, di antaranya ditandai dengan terus bermunculannya konten-konten negatif dan meningkatnya kejahatan di ruang digital. “Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme yang berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan, bahwa upaya untuk terus meminimalkan konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif adalah kewajiban bersama. “Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian,” tegasnya.

Presiden juga menambahkan, bahwa keberadaan koneksi digital tersebut harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyampaikan program literasi digital adalah sebuah keharusan dimana penggunaan internet yang semakin intensif di tengah masyarakat. “Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet. Di saat bersamaan literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dari dampak-dampak negatif internet,” tuturnya.

Menkominfo mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang. Upaya meningkatkan literasi digital nasional yang diawaki Kemkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, telah mendapatkan penghargaan internasional World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020. GNLD Siberkreasi juga dinobatkan sebagai Winner dari Action Lines WSIS C4 Capacity Building yang terkait dengan pemenuhan tujuan SDGs Goal 4: Quality Education.

“Penghargaan tertinggi untuk inisiatif teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global dari International Telecommunication Union (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujarnya. Pada tahun 2021, Menteri Johnny menyatakan Program Literasi Digital Nasional direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui 2.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu digital ethics, digital safety, digital skill, dan digital culture. “Ke depan nantinya setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia,” jelasnya. (hms/kom/aye/ed2)

Layanan Kubaring ini telah berjalan mulai tahun 2020 lalu saat Rutan Kelas IIB Kraksaan berproses menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Inovasi ini berhasil mendapatkan banyak apresiasi dari seluruh pengguna layanan kunjungan berbasing daring tersebut.

Saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah para pengunjung terlihat ramai memenuhi Rutan Kelas IIB Kraksaan untuk bertemu dengan anggota keluarganya.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN
• Peringatan Harlah 1 Abad NU, Wali Kota Probolinggo Ajak Warga NU Jadi Mitra Strategis Membangun Daerah

Para pengunjung inipun memanfaatkan inovasi Kubaring untuk bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang masih menjadi warga binaan Rutan Kelas IIB Kraksaan.

Dengan Kubaring ini, pengunjung terlihat puas dengan proses yang lebih cepat, efisien dan pihak Ruatn tetap memaksimalkan kepuasan masyarakat.

Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan, Bambang Irawan, mengatakan selama pandemi Covid-19 ini kunjungan tatap muka ditiadakan. Hal ini sejalan dengan arahan dari Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI agar disediakan fasilitas video call.

“Oleh karenanya, Rutan Kelas IIB Kraksaan meluncurkan sistem  Kubaring (Kunjungan Berbasis Daring). Jadi pengunjung yang datang ke Rutan Kraksaan bisa bertemu keluarganya dengan sistem daring,” katanya, Sabtu (16/05).

Menurut Bambang, Kubaring ini memang sangat membantu para keluarga warga binaan yang sudah jauh-jauh datang ke Rutan Kraksaan untuk mengirim makanan dan berharap bisa bertemu dengan keluarganya yang berada didalam tembok penjara.

“Karena keharusan layanan kunjungan untuk meniadakan kunjungan tatap muka, maka Rutan Kraksaan terus mengevaluasi dan meningkatkan inovasi unggulan tersebut,” jelasnya.

Bambang menerangkan hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan. Terlebih biasanya pada saat kunjungan Hari Raya Idul Fitri biasanya pengunjung membludak dengan antrian lama, tapi sekarang dengan evaluasi secara terus menerus serta dilakukan perubahan-perubahan secara nyata maka akan meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi waktu yang berkualitas serta tujuan yang tepat sasaran.

“Antrian panjang sudah tidak terlihat lagi. Masyarakat merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya layanan Kubaring yang kita berikan untuk pengunjung selama masa pandemi Covid-19 agar tidak terjadi tatap muka secara langsung,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang ada menyebutkan pada Kamis (13/05), total pengunjung mencapai 77 orang dan total pengikut 133 orang. Sementara pada Jumat (14/05), total pengunjung mencapai 54 orang dan total pengikut 65 orang,” jelasnya. (Geo/ed2)

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mengatakan, selain untuk menata kembali PKL di Kota Blitar, kartu PKL tersebut juga memudahkan PKL mempromosikan usahanya. Selain itu untuk memudahkan konsumen mencari lokasi berdagang PKL.  “Untuk membantu PKL dan konsumen, Pemkot Blitar meluncurkan aplikasi peka5blitarkota.go.id.”, kata Samanhudi Anwar, usai memberikan sambutan.

Dalam aplikasi tersebut dijelaskan semua informasi terkait dengan PKL di Kota Blitar, yaitu meliputi identitas, produk yang dijual, serta lokasi berjualan.

 “Aplikasinya bebas diakses, dengan demikian berarti ini juga ikut memudahkan PKL memasarkan usahanya dan memudahkan konsumen mencari lokasi berjualan,” jelas Samanhudi Anwar.

Menurut Samanhudi Anwar,  hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Blitar menata kembali keberadaan PKL yang semakin menjamur diberbagai sudut kota. Nantinya PKL yang tidak memiliki kartu PKL dari Pemkot Blitar dilarang untuk berjualan di tempat-tempat yang sudah disediakan Pemkot bagi para PKL, dan akan ditertipkan oleh Satpol PP.

“Ada 635 kartu PKL yang akan dibagikan, sesuai dengan pendataan yang dilakukan dengan persyaratan menyerahkan kartu identitas serta  jenis usahanya harus jelas,” tandas Samanhudi.

Kegiatan pembagian kartu PKL dan peluncurkan Aplikasi Peka5 ini menggunakan anggaran DBHCHT. Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT, diantaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid II.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Wali Kota Blitar Blitar, Santoso, mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Santoso.

Santoso menambahkan Pemerintah Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, pungkasnya. (jar/yan)