Pria yang akrab disapa Jaya, itu mengatakan bahwa program tersebut ditargetkan mulai berjalan Mei 2026, atau setelah regulasi teknis rampung. Untuk saat ini, rencana itu masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur terkait penetapan nomor Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Insyaallah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan, Mei ini sudah bisa diluncurkan. Progresnya sudah hampir selesai, tinggal menunggu SK gubernur turun,” ujar Jaya, Kamis (07/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa program tersebut tidak sekadar menghadirkan layanan transportasi gratis bagi pelajar. Namun, juga menjadi langkah besar reformasi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Malang, yang trayeknya belum pernah diperbarui sejak 1998. Nantinya, hal ini akan dilakukan rerouting atau pengaturan ulang trayek angkot agar lebih adaptif dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.

Dalam skema baru, urainya, Angkot akan memiliki dua fungsi sekaligus. Yakni sebagai angkutan pelajar pada jam sekolah dan sebagai feeder atau pengumpan layanan Trans Jatim di luar jam tersebut.

Baca juga :

“Angkot akan menjadi angkutan pelajar sekaligus feeder Trans Jatim. Jadi sistemnya lebih terintegrasi,” tambahnya.

Pada jam berangkat dan pulang sekolah, kata Jaya, Angkot tersebut hanya diperuntukkan bagi pelajar dan tidak boleh dinaiki penumpang umum. Sehingga, pelajar akan menikmati layanan secara gratis. Sementara di luar jam sekolah, kendaraan kembali beroperasi sebagai Angkot umum pengumpan.

“Nanti di tahap awal, akan menggunakan mekanisme manual sebelum nantinya dikembangkan menuju sistem yang lebih modern,” tuturnya.

Lebih lanjut, nantinya akan disiapkan sekitar 80 unit armada untuk mendukung program angkutan pelajar. Dari total Angkot yang masih aktif di Kota Malang, tercatat hanya sekitar 177 armada yang masih memiliki trayek hidup dan surat kendali operasional.

“Untuk angkutan pelajar ini, kita memberikan standar, yakni yang digunakan minimal buatan tahun 2000. Di bawah tahun 2000 tidak diperbolehkan dan untuk peremajaan armada kami serahkan kepada operator masing-masing,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa busana khas Malangan tidak sekadar pakaian seremonial, namun memiliki filosofi sejarah panjang perjalanan Kota Malang. Menurutnya, desain pakaian tersebut merepresentasikan perjalanan kepemimpinan dan perkembangan Kota Malang sejak era pemerintahan kolonial Belanda hingga masa sekarang.

“Hari ini menjadi momen bersejarah karena Kota Malang mulai memiliki pakaian khas yang filosofinya menggambarkan nilai histori dan kearifan lokal asli Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya menjelaskan, busana tersebut nantinya akan digunakan dalam berbagai kegiatan resmi dan upacara tertentu di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, karakter budaya Kota Malang berbeda dengan daerah di Malang Raya lainnya. Jika Kabupaten Malang memiliki kultur kerajaan dan Kota Batu berkembang dengan karakter tersendiri, maka Kota Malang merupakan perpaduan budaya tradisional dan pengaruh kolonial.

“Perpaduan antara kolonial dan tradisional inilah yang menjadi identitas Kota Malang, dan itu diwujudkan dalam busana khas Malangan,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa busana khas Kota Malang dirancang melalui kajian nilai sosial budaya masyarakat dari masa ke masa. Secara desain, busana menggunakan atasan jas berwarna hitam dengan dalaman kemeja putih berkerah tinggi dan dasi panjang. Bawahan berupa celana panjang hitam dipadukan kain batik motif Tugu Pucuk Kopi yang dikenakan sebatas paha.

Kemudian, untuk penutup kepala menggunakan topi Aalstenaar yang dipadukan dengan udeng bermotif batik Tugu Pucuk Kopi, serta dilengkapi aksesoris pejabat berupa selempang dan obybelt. Untuk alas kaki, menggunakan sepatu pantofel kulit hitam untuk menampilkan kesan formal klasik dan elegan.

“Motif batik Tugu Pucuk Kopi sendiri terinspirasi dari ornamen batik kawung pada peninggalan era Kerajaan Singasari yang kemudian dipadukan dengan simbol kopi dan tugu khas Kota Malang,” jelas Suwarjana.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa desain busana tersebut juga mengadopsi inspirasi dari pakaian pejabat masa lalu, khususnya busana yang dikenakan Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat yang menjabat Bupati Malang pada periode 1898–1934. Dalam perkembangannya, konsep busana turut mempertimbangkan mobilitas kerja pejabat di lapangan.

Kain panjang yang sebelumnya digunakan disesuaikan menjadi lebih praktis hingga sebatas lutut agar mendukung kesiapan pejabat turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. “Peluncuran busana khas ini dilatarbelakangi karena belum adanya standar busana identitas resmi Kota Malang. Harapannya menjadi simbol identitas budaya, memperkuat branding Kota Malang, sekaligus mendukung promosi pariwisata di tingkat regional hingga internasional,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Program ini, sebuah inisiatif transportasi massal gratis yang dirancang untuk mengintervensi tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Terutama roda dua, yang selama ini menjadi penyumbang angka kecelakaan tertinggi saat mudik.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bagian dari strategi manajemen lalu lintas makro. Dengan memfasilitasi 516 pemudik menggunakan armada bus yang laik jalan, beban kepadatan kendaraan di jalur arteri dapat dikurangi secara signifikan.

Gatot menekankan, bahwa risiko perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor sangatlah besar, baik dari sisi kelelahan fisik maupun kerentanan mekanis. “Misi utama kami adalah mengalihkan penggunaan kendaraan roda dua ke moda transportasi massal yang jauh lebih aman dan nyaman,” ujarnya, saat ditemui di titik kumpul keberangkatan, Jalan Sudarman, Kamis (19/03/2026) tadi.

Baca juga :

Tahun ini, Pemkab Jember mengerahkan sembilan armada bus eksekutif yang telah melewati uji ramcek ketat. “Kami ingin memastikan warga Jember bisa sampai ke kampung halaman, tanpa harus bertaruh nyawa di jalan raya dengan kendaraan yang tidak didesain untuk perjalanan antar provinsi,” tegasnya.

Adapun rute yang disediakan, ujarnya, mencakup jalur-jalur krusial yang selama ini memiliki permintaan tinggi. Yakni, Jakarta–Jember, Bali–Jember, serta layanan pulang-pergi (PP) untuk rute Jember–Madura dan Jember–Mataram. Pemilihan rute ini didasarkan pada data sebaran warga Jember yang merantau di pusat-pusat ekonomi dan pendidikan tersebut.

Program ini, ujarnya, juga menjadi potret koordinasi antar instansi yang solid. Dishub tidak bekerja sendiri, karena berkolaborasi dengan jajaran kepolisian untuk pengawalan serta instansi terkait lainnya guna memastikan jalur yang dilalui bus tetap kondusif.

Gatot optimistis, bahwa jika pola ini terus dipertahankan dan kuotanya ditambah di masa depan, budaya mudik yang aman akan terbentuk di masyarakat Jember. Dengan dimulainya pemberangkatan ini, Pemkab Jember berharap angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga lokal dapat ditekan hingga level terendah.

“Antusiasme warga mencapai ratusan orang. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan transportasi publik yang aman sangat tinggi. Kami sedang mengkaji peluang untuk perluasan rute dan penambahan armada di tahun depan, tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Bupati Jember,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Program ini, merupakan bagian dari komitmen Pemkab Banyuwangi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat serta memastikan setiap aduan warga dapat tertangani secara lebih cepat. Hal ini karena, wilayah kecamatan memiliki posisi strategis paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan persoalan wilayahnya.

“Dengan membuka kanal pengaduan langsung ke camat, diharapkan proses penyelesaian masalah dapat lebih efisien tanpa harus lama. Selain itu, dinamika di lapangan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan respons langsung di tingkat kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan,” kata Bupati Ipuk, saat meluncurkan program di sela silaturahmi bersama warga di Kecamatan Wongsorejo, Senin (23/02/2026) tadi.

Program Lapor Camat sendiri, ujarnya, diluncurkan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan akses pengaduan yang lebih mudah dan cepat. Selama ini, Pemkab Banyuwangi telah memiliki berbagai kanal pengaduan, termasuk Program Banyuwangi Melayani yang telah diluncurkan Pemkab sebelumnya.

“Bila di Banyuwangi Melayani sebelumnya masyarakat melapor diterima oleh kontak person yang ada di OPD, namun Lapor Camat ini masyarakat langsung mengkontak Pak Camat. Harus Respon Pak Camatnya,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Secara teknis, camat mengumumkan nomor telepon dan WhatsApp yang dapat dihubungi masyarakat. Nomor tersebut, dipublikasikan melalui media sosial resmi kecamatan, kantor desa, serta kanal komunikasi Pemkab Banyuwangi.

Bupati Ipuk menegaskan, jika camat diminta aktif dan responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan. Minimal dalam 4 jam harus ada tindak lanjut, utamanya pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat.

“Saya minta setiap camat benar-benar memonitor langsung aduan masyarakat. Jangan sampai ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. Ini bagian dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Setiap aduan dipantau progres penyelesaiannya. Jika diperlukan eskalasi, camat melaporkan ke tingkat kabupaten untuk penanganan lebih lanjut,” tegasnya.

Bupati Ipuk menyampaikan, bila melalui Program Lapor Camat, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan. Seperti keluhan terkait pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan di tingkat kecamatan, permasalahan infrastruktur, seperti jalan, sampah, hingga bantuan sosial.

Selain itu, ungkapnya, lewat program ini diharapkan sinergitas Forpimka lebih kuat untuk menangani berbagai persoalan di warga. “Ini sesuai dengan Program Banyuwangi ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang berpedoman pada Program Indonesia ASRI dari Presiden Prabowo. Dimana rasa Aman warga harus diciptakan bareng. Bukan saja oleh TNI, namun juga Pemkab, Polri dan warga harus saling menjaga wilayahnya,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyebut bahwa peluncuran busana khas nantinya akan dilakukan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Malang pada 1 April 2026, mendatang. Dalam hal ini, menurutnya juga telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh budaya hingga pemerhati fashion.

“Kami inikan belum punya baju khas Malangan. Kemarin sudah kami kumpulkan tokoh-tokoh budaya, pemerhati budaya dan fashion. Ada data dasarnya dan ada alasannya,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (17/01/2026) tadi.

Menurutnya, konsep Seragam Baju Khas Malangan dirancang dengan mengangkat perpaduan sejarah kolonial dan kerajaan yang menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Hal itu terlihat, dari banyaknya peninggalan kolonial yang masih ada hingga kini.

Baca juga :

“Kota Malang inikan sejarahnya kolonial dan juga kerajaan. Wali kota pertama kita itu orang Belanda dan peninggalan kolonial di Kota Malang juga cukup banyak. Itu yang kami padukan sehingga ada historinya,” ucapnya.

Dikatakannya, bahwa perumusan konsep dilakukan secara matang bersama budayawan dan pemerhati budaya. Sehingga, diharapkan busana tersebut tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga sarat makna sejarah dan kearifan lokal.

“Dengan menggandeng budayawan, pemerhati budaya, dan fashion, kami sudah punya konsep yang akan digunakan nanti,” katanya.

Terkait penggunaannya, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa Seragam Baju Khas Malangan belum akan diterapkan untuk pelajar. Pada tahap awal, nantinya akan dikenakan oleh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. “Sementara nantinya untuk pejabat dan ASN di Kota Malang,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga berencana, akan menggunakan Baju Khas Malangan dalam momen nasional, yakni saat menerima Anugerah Budaya dari PWI Pusat yang rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. “Itu untuk pertama kalinya saya akan mengenakan Baju Khas Malangannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MDF 2025 sebagai langkah nyata mempercepat transformasi digital serta menjawab dinamika era digital yang berkembang pesat. “Di tengah perkembangan yang begitu cepat, Kota Malang juga melangkah semakin cepat ke masa depan digital. Kita akan bertemu dengan transformasi, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan pemerintah dan pelayanan publik yang semakin Mbois dan Berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

MDF 2025 menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan dunia usaha untuk memperkuat literasi digital serta membangun ekosistem digital yang inklusif, adaptif dan selaras dengan budaya nusantara. Pemkot Malang mencatat peningkatan signifikan dalam Indeks SPBE dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dalam 2 tahun terakhir sebagai bukti komitmen berkelanjutan dalam transformasi digital.

Pada gelaran MDF 2025, Diskominfo Kota Malang juga menghadirkan beberapa rangkaian kegiatan. Seperti talkshow, KIM Awards, SPBE Award, serta peluncuran Aplikasi Sistem Evaluasi Monitoring Kinerja (Seroja) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Baca juga :

KIM Awards merupakan apresiasi untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampai informasi untuk masyarakat Kota Malang. Wali Kota Wahyu pun menegaskan pentingnya peran KIM sebagai garda depan penyampai informasi, pencegah hoaks, serta penggerak literasi digital di tingkat kelurahan.

“Media sosial seperti yang dikelola oleh KIM ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang positif dan akurat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai upaya memperkuat ekosistem pemerintahan berbasis elektronik, pada kesempatan ini juga dianugerahkan SPBE Award kepada perangkat daerah dengan implementasi tata kelola dan layanan digital terbaik. Penilaian dilakukan secara komprehensif melibatkan kementerian, pemerintah provinsi dan akademisi. Selain itu, dalam MDF 2025, Pemkot Malang resmi meluncurkan Seroja, sebuah aplikasi monitoring kinerja perangkat daerah yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan integrasi kinerja digital.

Wali Kota Malang menutup acara dengan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam MDF 2025. “Suasana MDF malam ini benar-benar menampilkan nuansa digital yang menarik dengan teknologi kekinian. Saya berharap digitalisasi di Kota Malang terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

MDF 2025 ini menjadi momentum penting bagi Kota Malang, untuk terus berbenah, memperkuat ekosistem digital dan mempercepat terwujudnya Malang Mbois Berkelas melalui pemerintahan yang transparan, inovatif dan terintegrasi. Turut hadir dalam MDF 2025, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Plt Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, Kepala Bidang Aptika Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Gugi Alifrianto Wicaksono, serta Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, yang hadir secara online. (kom/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan alasan, stunting tidak hanya bisa ditangani melalui gizi semata, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor penyebabnya, termasuk perkawinan usia dini dan praktik pola asuh yang kurang optimal.

“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak komponen yang harus terlibat, bukan sekadar penanganan stuntingnya, tapi juga pencegahan akar masalahnya,” tegas Bunda Indah, Jumat (28/11/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa seluruh program penurunan stunting telah terintegrasi dalam RPJMD. Sehingga, pelaksanaannya bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas dukungan akademik dalam penyusunan dokumen strategi ini. “Percepatan penurunan stunting harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiuddin menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Dokumen strategi ini, bukan hanya pedoman kerja lintas sektor, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam penilaian Kabupaten Sehat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan intervensi kesehatan dan pembangunan sosial di desa maupun kelurahan.

Dengan hadirnya dokumen strategi ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan masyarakat untuk menurunkan stunting melalui pendekatan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Strategi ini, diharapkan membuka jalan bagi intervensi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (kom/adi/sit)

Layanan itu, rencananya akan diluncurkan di puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan HUT ke-1.265 Kabupaten Malang, Jumat (28/11/2025) mendatang. Dengan layanan ini, diharapkan masyarakat akan dipermudah dalam mendapatkan akses pengaduan dan kritik, terkait pelayanan Dinkes Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, berharap bahwa dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pembenahan pelayanan. “Halo Dinkes ini berupa layanan yang menggunakan WhatsApp. Tujuannya supaya masyarakat mudah menyampaikan keluhan, saran, pengaduan, permintaan dan apapun yang berkenaan dengan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,” katanya, Jumat (21/11/2025) tadi.

Baca juga :

Kadinkes Wijayanto menambahkan, terobosan baru ini berbasis aplikasi WhatsApp, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengaksesnya. Selain itu, akan lebih cepat dijangkau oleh masyarakat luas di Kabupaten Malang.

Dijelaskan Kadinkes Wiyanto, selain layanan tersebut, pihaknya juga turut mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Seperti halnya meningkatkan imunitas melalui kegiatan positif, seperti olah raga, mengkonsumsi suplemen atau vitamin dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Menjaga kesehatan ini dimulai dari individu masing-masing. Jadi kesehatan itu menjadi tanggung jawab bersama dan semua pihak harus ikut berpartisipasi menjaga kesehatan,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sejak Februari 2025 lalu, Pemkab Malang secara masif telah melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan tersebut, merupakan program dari pemerintah pusat di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Dimana, CKG ini rutin digelar oleh fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah, pondok pesantren, lembaga pendidikan dan lain sebagainya agar masyarakat Kabupaten Malang terjaga kesehatannya. (ser/gie)

Program ini, diresmikan oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, di Halaman Barat Stadion Semeru, Sabtu (08/11/2025) tadi. Melalui program itu, tentunya menjadi simbol nyata bahwa digitalisasi bukan semata proyek infrastruktur, melainkan strategi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat.

“Wi-Fi publik adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui akses internet yang merata, warga bisa belajar, berinovasi dan memasarkan produk secara digital. Di sinilah kita membangun fondasi ekonomi baru berbasis kreativitas dan teknologi,” kata Wabup Yudha.

Wi-Fi publik yang kini tersebar di berbagai titik kelurahan, tambahnya, berfungsi sebagai ruang akselerasi ekonomi digital rakyat. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan konektivitas ini untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce, hingga mempelajari strategi pemasaran daring.

Sementara itu, ujar Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, generasi muda dapat menggunakan akses ini untuk menimba ilmu, mengasah keterampilan digital dan menumbuhkan bisnis kreatif. Lebih dari sekadar akses internet, Wi-Fi publik hadir sebagai penggerak literasi digital masyarakat.

Baca juga :

Dengan konektivitas yang merata, warga memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kompetensi, mengakses informasi publik dan memperluas jejaring ekonomi. Pembangunan digital yang dilakukan Pemkab Lumajang diarahkan untuk melahirkan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga produktif dan inovatif.

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan 21 titik Wi-Fi publik di 7 kelurahan se-Kecamatan Lumajang, disusul perluasan layanan di 57 desa dan 141 desa lainnya akan terkoneksi pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Lumajang Terkoneksi dan Cerdas Digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskomonfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, Wi-Fi publik menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerataan digital dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. “Kami ingin memastikan bahwa teknologi hadir di tengah masyarakat bukan sekadar hiburan, tapi sebagai sarana untuk belajar, berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Setiap koneksi internet adalah peluang untuk tumbuh,” jelas Mustaqim.

Melalui kebijakan digitalisasi yang terarah, Pemkab Lumajang tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga ekosistem ekonomi digital yang berpihak pada rakyat. Pemerintah mendorong agar setiap titik Wi-Fi publik dapat menjadi pusat aktivitas produktif, mulai dari pelatihan digital marketing, kolaborasi komunitas kreatif, hingga tempat belajar daring bagi pelajar dan wirausahawan muda.

Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di tingkat daerah. IMDI bukan sekadar indikator, tetapi cerminan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup, memperkuat konektivitas sosial dan memperluas akses ekonomi.

Wi-Fi publik menjadi simbol bahwa kemajuan digital adalah hak setiap warga, dan pemerintah hadir memastikan akses yang setara. Dengan fondasi digital yang kuat, Lumajang tengah membangun arah baru menuju kemandirian ekonomi lokal, pertumbuhan UMKM berbasis teknologi dan masyarakat cerdas digital yang berdaya saing nasional. (kom/adi/gie)