Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika ada beberapa sebab bayi mengalami risiko stunting. Seperti, pola asuh pada bayi, kemudian kesehatan dari bayi dan pernikahan usia dini.

“Misalnya karena orang tuanya kerja, akhirnya sang bayi dititipkan. Lalu mengenai kesehatan bayi, itu bisa dipicu karena hamil di bawah usia 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan maupun dari sisi kejiwaan, tentunya dari orang tua belum siap,” ujar Donny, Rabu (28/06/2023) tadi.

Dari beberapa sisi itu, ujar Donny, pihaknya akan bekerjasama atau kolaborasi dengan dinas atau Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana, pihaknya akan mendata masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan, untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan akan kesehatan ibu dan anak.

“Kami kesulitan terkait dengan pranikah terhadap calon pengantin yang beragama non muslim. Itu karena, mereka melakukan pemberkatan di tempat ibadah. Ini yang nantinya akan kita cari solusi dan pendekatan. Seperti, dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bisa masuk ke situ,” jelasnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Tidak hanya itu, tingkat kehadiran pada bulan timbang, pun juga termasuk bisa menjadi bagian risiko stunting. Di Kota Malang sendiri, saat ini kehadirannya bulan timbang masih 75 persen. Padahal dalam aturan Permenkes, bulan timbang harus 85 persen.

“Karena angka tersebut, nanti akan signifikan membantu jumlah kehadiran. Sehingga, kalau jumlah kehadiran bayi itu ada banyak, kita harapkan yang datang ke posyandu itu sehat. Sehingga, prosentasenya bisa menurunkan jumlah risiko stunting,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta keterlibatan dari berbagai pihak, terutama lurah dan camat yang ada di Kota Malang. Caranya, untuk bersama-sama memerangi masalah stunting yang ada. Diharapkan, angka-angka stunting di Kota Malang bisa turun dengan maksimal.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan pak lurah dan pak camat, supaya masyarakat yang punya Balita juga bisa menimbangkan bayinya di Posyandu terdekat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wawali Kota Bengkulu mencontohkan, bahwa salah satu caranya adalah dengan deteksi dini mulai dari calon pengantin (Catin) di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini, seluruh pihak juga harus memaksimalkan beberapa upaya di tengah masyarakat untuk memastikan langkah penanganan stunting secara komprehensif.

“Saya sampaikan kepada camat dan lurah, kalau kita semua sudah melakukan deteksi dini mulai dari calon pengantin (Catin), maka insyaallah angka stunting akan turun di kota ini,” kata Wawali Dedy, Senin (19/06/2023) tadi.

Baca juga:

Keyakinan Wawali Bengkulu ini, juga beriringan dengan berbagai pihak yang berkomitmen membantu Pemerintah Kota Bengkulu, dalam menurunkan angka stunting. “Di Kota Bengkulu ini begitu banyak resource yang bisa kita berdayakan. Seperti Baznas siap membantu, para kepala OPD siap membantu, kemudian CSR siap juga. Ketika ada yang berisiko stunting, ibunya yang hamil tolong dikasih tahu segera,” terangnya.

Dirinya pun berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan itu, maka dapat menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu. Setidaknya, hingga menjadi satu digit.

“Insyaallah target di Kota Bengkulu kalau kemarin diangka 22 persen, lalu turun sekarang diangka 12 persen, maka target ke depan diangka 9 persen atau bahkan diangka 5 persen. Jadi, harus terus turun,” ujarnya. (mc/bkl/sit)

Dalam kegiatan ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, turut hadir menyapa dan memberikan arahan kepada para kepala desa dan lurah, serta camat se Kabupaten Malang yang hadir di Pendopo Agung.

”Terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham yang telah memberikan atensinya terhadap Kabupaten Malang. Mudah-mudahan melalui pelaksanaan kegiatan ini, kami yang ada di daerah juga akan semakin terbuka cakrawala berpikirnya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga ke depannya akan lebih baik, dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah, maupun dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujar Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga mengucapkan apresiasinya kepada kepala desa dan camat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Terima kasih kepada semua pihak, utamanya para camat dan kepala desa atau lurah se-Kabupaten Malang, yang telah berpartisipasi serta hadir dalam pelaksanaan kegiatan asistensi ini. Semoga nantinya kegiatan ini dapat menjadi wadah strategis dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kapasitas kepala desa di Kabupaten Malang sebagai Non Litigation Peacemaker,” tambahnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dalam kesempatan ini, Bupati Malang menyebut sejumlah kepala desa berprestasi yang telah mampu mengharumkan nama Kabupaten Malang, baik di tingkat nasional dan ASEAN. Di antaranya, Kepala Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, serta Kepala Desa Sanankerto dan Sananrejo, Kecamatan Turen.

Dirinya berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini, para kepala desa/lurah nantinya dapat benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan Non Litigation Peacemaker, yang pada dasarnya konsep Paralegal Justice ini sudah diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni menyebutkan bahwa salah satu peranan kepala desa atau lurah juga untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di desa.

”Guna semakin mempertajam dan memantapkan peran kepala desa atau lurah sebagai aktor penting penguatan peran paralegal, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar penganugerahan Paralegal Justice Award dan juga Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang telah berperan dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di masing-masing wilayahnya,” tambahnya.

Bupati berharap, momen ini bisa semakin mendorong para kepala desa maupun lurah di wilayah Kabupaten Malang, untuk semakin lebih baik lagi. ”Hal tersebut pastinya akan memicu terciptanya motivasi bagi yang lain dan secara bertahap dengan bertambahnya prestasi serta semakin terampilnya kepala desa dan lurah diberbagai bidang. Maka, insyaallah jalannya pembangunan dan pemerintahan desa juga akan semakin baik, sehingga cita-cita untuk mewujudkan World Class Good Governance dapat tercapai,” tegasnya. (pro/gie)

“Kita sudah sepakat, untuk mengumumkan sosok kepala desa yang dicalonkan guna maju dalam bursa Balon Wali Kota Batu pada Pilwali 2024. Sengaja, kita tidak sebutkan partai atau sosok, karena masih tahun 2024,” terang Andi, saat berada di Gebyar Omah Durian, Jalan Imam Bonjol Kota Batu, Senin (20/02/2023) sore.

Mengenai sosok yang tidak disebutkan terlebih dahulu itu, ujarnya, karena masih belum saatnya diumumkan. “Sosoknya satu orang. Kalau nanti sudah saatnya, akan diumumkan di publik supaya suasana politik lebih kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Oleh sebab itu, mengenai kriteria sosok tersebut, berdasarkan kesepakatan Apel diharapkan yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui seluk beluk desa. Bukan artinya, ini paling tahu tentang desa. Tetapi, siapapun sosok itu mengerti tentang kebutuhan desa.

“Sosoknya satu orang. Kriterianya tentu kami berharap yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui desa-desa. Bukan artinya sok tahu tentang desa, itu bukan. Tapi, siapapun sosok itu mengerti tentang desa. Dengan segala macam kearifan kebutuhannya sosok ini yang kita harapkan mampu membangun Kota Batu dari bawah,” jelas Andi.

Sekedar diketahui, Apel membawahi sembilan desa yang ada di Kota Batu. Artinya, apabila dari jumlah tersebut dicalonkan satu kepala desa untuk maju menjadi Wali kota Batu pada Pilwali 2024, maka didukung oleh 8 kepala desa yang lain. (put/gie)

“Mulai Januari, semua RW sudah tahu, kalau mau ada pembangunan jembatan. Pengumuman sudah saya share di grup RW,” kata Fauzan, Senin (13/02/2023) tadi.

Kemudian, pihaknya juga telah melakukan kordinasi kepada warga yang terdampak dari pembongkaran jembatan tersebut. Tidak hanya itu, kepada pemakai jalan alternatif, pun menurutnya juga telah disampaikan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Telah kami sampaikan juga untuk menyesuaikan, karena akan melakukan pembongkaran jalan. Sehingga, otomatis jalan alternatif juga menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Kami juga sudah memasang rambu untuk jalan alternatif melewati gang makam. Harusnya, Ketua RW sudah tahulah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang, Surya Adhi Nugraha, menyampaikan jika pembongkaran jembatan tersebut memang merupakan proyek dari Pemkot Malang, terkait pekerjaan drainase. “Kalau terkait dengan penutupan jalan, pihak pelaksana informasinya telah berkoordinasi dengan Lurah Pandanwangi dan RW setempat,” ungkap Surya.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi terkait dengan waktu pengerjaan jembatan tersebut, Surya menegaskan, untuk pelaksanaan proyek tersebut diupayakan kurang dari dua bulan. (rsy/sit)

Seperti yang ditunjukkan Jumat (26/11/2021) tadi, orang nomor satu di Pemerintah Kota Probolinggo, secara tiba-tiba mengunjungi rumah Solikhin di Jalan Cokroaminoto RT 01 RW 11, bersama Camat dan Lurah Kanigaran. Diketahui, Solikhin hidup sebatang kara dan rumahnya, dilaporkan ke media sosial Wali Kota, butuh perhatian karena ketika hujan, rumahnya mengalami kebocoran.

Hal itulah, yang membuatnya langsung memberikan respon dan menginfokan hal tersebut ke camat dan lurah setempat. Kemudian, bersama Rw dan Rt serta warga setempat, kompak memberikan bantuan berupa material untuk membenahi rumah Solikhin.

“Saya apresiasi kekompakan warga dalam membantu proses perbaikannya. Jika ada kekurangan, pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan, akan mem-back up. Ini patut dicontoh,” ungkap Wali Kota Habib Hadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Wali Kota dalam kesempatan itu juga menanyakan, tentang program Bansos yang diterimanya selama ini. Termasuk, mengenai BPJS Kesehatan. 

“Akan kita upayakan cari solusi, apabila tidak bisa dicover oleh anggaran pemerintah. Bisa dari program Baznas,” imbuhnya respek.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Habib Hadi juga mengajak berbincang warga di sekitar lokasi tersebut. Dirinya meminta, agar warga saling berinteraksi memberikan informasi. Sehingga, pemerintah juga bisa menindaklanjuti keinginan warganya.

Sementara itu, Solikhin merasa senang didatangi wali kota. “Terima kasih Pak Wali, sudah menjawab laporan saya di facebook dan langsung datang ke rumah saya,” ujarnya. (kom/pix/sit)

Padahal, mulai hari Senin hingga Jumat hari sibuk kantor kelurahan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun Kepala Kelurahan Kampung Mandar seakan tidak peduli dengan hal tersebut.

Aula Kelurahan Kampung Mandar yang berubah menjadi tempat resepsi pernikahan. (ist)

“Kalau hari libur sih nggak apa-apa, ini lho hari sibuknya orang mengurus surat-surat, bagaimana dengan pelayanan masyarakat. Kira-kira apa tidak terganggu,” ujar warga setempat yang enggan disebut namanya.

Lurah Kampung Mandar, Drs. Dwi Sasongko membenarkan aula kantor kelurahan Kampung Mandar dibuat acara resepsi pernikahan. Menurutnya, acara resepsi yang digelar warga setempat tidak menggangu kegiatan pelayanan masyarakat.

“Kebetulan yang punya hajat rumahnya ada di belakang kantor kelurahan. Karena tidak ada tempat untuk menggelar hajatan, pihak keluarga meminta ijin kepada saya. Dan saya persilahkan. Apalagi yang punya hajatan orang tidak mampu,” ujar Lurah Kampung Mandar kepada memontum.com, Jumat (20/12/2019) siang.

Dwi Sasongko berdalih aula kantor Kelurahan Kampung Mandar ini milik masyarakat, jika masyarakat membutuhkan gedung ini, pihaknya akan mengijinkan asal tidak menggangu kegiatan pelayanan masyarakat.

“Saya ini hanya diberi amanat untuk menjadi lurah, sedangkan bangunan ini milik masyarakat Kampung Mandar. Jika ada warga yang membutuhkan, dan meminta ijin kepada kami ya kami silahkan,” dalihnya.

Dipakainya aula Kelurahan Kampung Mandar dipakai resepsi pernikahan, Dwi Sasongko mengaku jika dirinya belum memberi tahu Camat Banyuwangi.

“Masalah ini, saya belum memberitahu Camat Banyuwangi,” katanya.

Terpisah, Camat Banyuwangi Lutfi tidak mempermasalahkan aula Kelurahan dipakai untuk kegiatan masyarakat asal tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

“Bagi warga yang tidak mampu bisa memakai aula Kelurahan atau aula kecamatan dipergunakan untuk kegiatan resepsi. Asal kegiatan tersebut tidak mengganggu pelayanan masyarakat, atau saat jam kerja, hari Sabtu dan Minggu bisa dipergunakan. Kalau saat hari kerja ya tidak boleh,” kata Camat Banyuwangi Lutfi.

Terkait persoalan ini, kata Lutfi pihaknya segera memanggil Lurah Kampung Mandar, kedepannya agar lebih berhati-hati, dan meminjam aula tidak di hari kerja.

“Saya segera panggil lurah Kampung Mandar, dan mau saya omongi kalau meminjamkan aula jangan hari efektif,” katanya.

Sementara Koordinator LSM Rejowangi, Eko Soekartono sangat menyayangkan aula kantor Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan hajatan resepsi pernikahan. Apalagi saat hari efektif.

“Jelas mengganggu pelayanan, inikan hari efektif bukan hari libur. Dengan adanya resepsi pernikahan di aula Kelurahan jelas mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.

Agar masalah ini tidak terulang, dan ditiru oleh kelurahan lainnya, LSM Rejowangi akan melaporkan kasus ini ke Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi.

“Pemakaian aula Kelurahan dijadikan tempat resepsi pernikahan jelas menyalahgunakan wewenang, dan permasalahan ini akan saya laporkan ke Sekda, agar menegur lurah Kampung Mandar,” tandasnya. (ras/oso)

Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut, dan saat ini masih sebatas pemeriksaan.

Bahkan, usai apel gelar pasukan Operasi Patuh Semeru 2019 di Halaman Mapolres Kediri Kota, Kapolres menyatakan belum berani memberikan keterangan resmi, mengingat saat ini masih dalam tahap dimintai keterangan, dan secara aturan tidak boleh memberikan statement bila itu masih pemeriksaan.

” Kita hormati azas praduga tak bersalah, jangan sampai dijustifikasi oleh media atau publik bila orang itu salah ” katanya.

Berdasarkan informasi yang berkembang dimasyarakat, bahwa Kepala Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Ahmad Kuzaini S.Sos terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Ahmad Kuzaini Lurah Tosaren itu diperiksa Tim Tipikor Polres Kediri Kota atas pengaduan masyarakat setempat, terkait pungutan liar (Pungli) sewa gedung yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.

Sementara, Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Kediri, Apip Permana belum bisa dikonfirmasi.(aji/mid/yan)