“Saya mengapresiasi usaha produksi (pentol) ini. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ada sekitar 30 karyawan yang bekerja. Bagi saya ini perusahaan yang profesional. Ini sudah patut mendapatkan berbagai bentuk dan jenis perizinan,” ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat mengunjungi produsen pentol Mbak Ira di Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (22/10/2020).

Namun sayangnya, kata BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, pabrik pentol Mbak Ira itu perizinannya yang sudah diajukan agak mengalami kesulitan. Bahkan usaha yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir ini, belum ada perizinan yang bisa diselesaikan meski sudah diajukan ke Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga lainnya. “Ini pasti akan menjadi perhatian saya bila saya jadi bupati. Saya akan mempercepat semua proses perizinan untuk UMKM dan IKM di Sidoarjo. Mulai perizinan PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),” imbuhnya.

Caranya kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dengan berinisiatif mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo yang terbaik untuk belajar sertifikasi perizinan BPOM, halal, PIRT dan bisa mengantongi SNI secara lokal (internal). Bahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi itu, bakal diselesaikan dalam pelayanan satu atap agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Nanti Pemkab Sidoarjo bakal mengeluarkan sertifiaksi internal untuk BPOM, Depkes, halal dan SNI itu dalam pelayanan satu atap. Bahkan seluruh perizinan untuk UMKM dan IKM di seluruh Sidoarjo dipercepat. Agar UMKM dan IKM menjalankan usahanya sudah sah demi hukum. Mereka juga bisa mengoperasionalkan usahanya lebih baik,” tegasnya.

Selama ini, seperti produsen pentol (Bakso) ini tidak ada kendala. Bahkan tak ada keluham warga yang sakit usai mengkonsumsi pentol ini. Bagi BHS sudah selayaknya usaha Pentol Mbak Ira itu lolos seleksi kesehatan (Depkes) dan selayaknya BPOM sudah dikeluarkan. Apalagi, sudah teruji berproduksi selama 15 tahun belum selesai perizinannya. Baik izin PIRT dan lainnya.

“100 hari kerja saya, semua perizinan UMKM dan IKM harus selesai. Itu harus direalisasikan. Karena UMKM pejuang ekonomi kerakyatan dengan sumbangan penghasilan 60 persen. Lebih besar dari pabrikan. Sekaligus menyerap tenaga kerja 90 persen lebih. Kami juga akan mengajak agar UMKM dan IKM di Sidoarjo tak kesulitan modal dengan bekerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga siap membantu memasarkan produk UMKM dan IKM Sidoarjo,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik Pentol Mbak Ira, Imam Nur Hadi mengaku sudah mengajukan berbagai perizinan ke Pemkab Sidoarjo termasuk melalui sistem OSS. Tapi belum juga selesai.  “Kami minta pendampingan di dinas juga katanya belum diajari sistem OSS hingga perizinan saya masih proses sampai sekarang. Padahal, kami sudah mempekerjakan 30 karyawan dengan produksi 500 kilogram pentol per hari. Pemasarannya ke PKL dan warung binaan serta ke Mojokerto, Gresik Lamongan, Jombang dan Kediri,” ungkapnya.

Produsen pentol bakso lainnya, Isa Ansori usahanya terhambat perizinan BPOM. Menurutnya jika izin BPOM selesai akan mendongkrak pemasaran dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kalau Pak BHS memimpin Sidoarjo dan berhasil mengeluarkan izin BPOM bagi UMKM dan IKM pentol di Sidoarjo kami akan sangat salut dan mengacungi dua jempol. Karena selama ini bantuan modal saja kami belum pernah mendapatkannya,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS-Taufiq) bakal memasangi Closed Circuit Television (CCTV) setiap pintu air yang ada di aliran sungai Sidoarjo. Tujuannya, selain mengontrol air saat banjir juga sekaligus agar lahan pertanian terutama tanaman padi bisa mendapat pasokan air secara merata. Sekaligus agar seluruh lahan tanaman bisa ditanami padi 3 kali setahun.

“Program jangka panjangnya harus ada normalisasi sungai. Tetapi, kami akan mencoba sistem manajemen pengendalian air. Setiap pintu air Dam harus diberi CCTV. Petugas pengendali air bakal dikendalikan dengan handy talky. Pengendalian air akan dipusatkan di ruang pengendalian air di Pemkab Sidoarjo,” ujar Cabup BHS saat berkunjung ke Pintu Air Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (12/10/2020).

Menurut BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, saat ini petani sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Yakni untuk menjaga ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan. Karena itu, setiap lahan tanaman padi di Sidoarjo setiap musim hujan tidak boleh banjir. Seperti halnya di lahan tanaman padi 15 hektar di Desa Kalidawir itu.

“Seperti petani di Kalidawir, setahun hanya panen sekali karena saat musim hujan banjir. Itu karena sistem pintu air sebelah timur di Desa Penatarsewu ternyata tak bisa dibuka hingga aif hujan tak bisa dikendalikan karena pintu air menutup terus. Akibatnya, saat musim hujan air meluap masuk ke lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Nanti, ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuhnya.

Begitu juga dengan soal kelangkaan dan kesulitan pupuk saat masa tanaman padi membutuhkan pemupukan. Hal itu harus dikendalikan karena tugas pemerintah adalah harus menjaga ketersediaan pupuk. “Kami pun akan menyiapkan bantuan bibit. Yakni bibit unggul akan diberi subsidi agar petani tidak lagi menyiapkan bibit dari hasil panen. Bantuan bibit unggul ini agar hasil panen tidak hanya 6 ton per hektar. Tapi bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. Termasuk setahun jangan panen sekali, tapi harus bisa tiga kali,” tegasnya.

Sedangkan soal hama tikus dan wereng, kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini juga menjadi kendala petani. Baginya hama tanaman padi baik tikus maupun wereng adalah tugas dari pemerintah daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Sidoarjo wajib mengendalikan agar hama tikus dan wereng tidak lagi merugikan petani.

“Karena gagal panen bukan sepenuhnya kesalahan petani. Tapi merupakan kesalahan dinasnya. Kami ingin manajemen ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan.Kalau tidak kekurangan beras maka tidak boleh impor dan warga Sidoarjo harus beli produk padi Sidoarjo. Jangan sampai kayak di pasar, beras kebanyakan dari Pacet dan Lamongan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk mencapai swasembada pangan, BHS juga akan memberikan subsidi asuransi lahan pertanian yang besarannya mencapai Rp 50.000 per hektar. Rencananya subsidi Pemkab Sidoarjo Rp 25.000 dan petani membayar Rp 25.000. “Asuransi ini wajib agar saat gagal panen ada ganti ruginya. Inu sekaligus menjadi semangat bagi petani bercocok tanam,” paparnya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Kalidawir, Khoiri mengaku ada sekitar 15 hektar lahan tanaman padi yang selama ini hanya panen sekali setahun. Meski lokasinya diapit dua sungai. Hal itu, karena saat musim kelebihan pasokan air hingga banjir. Saat kemarau kekurangan pasokan air.

“Ini harus diketahui pemerintah dan keluhan petani harus dibantu. Termasum soal pupuk yang utama pupuk TSP yang sudah tidak ada. Kami pun butuh pompa untuk mengeluarkan (menyedot) air saat musim hujan. Kami sangat mendukung program Pak BHS agar petani bangkit dan Sidoarjo mewujudkan swasembada pangan itu,” tandasnya. (wan/syn)