“Bagi bupati dan saya, program ini adalah salah satu program utama kami. Hal yang membahagiakan bagi kami berdua dan masyarakat, bahwa bantuan ini luar biasa dampaknya. Bisa mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, karena kita tahu kain seragam tidak murah,” kata Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang menambahkan, bahwa penyediaan bantuan seragam sekolah untuk jenjang SD, MI, SMP dan MTs, dianggarakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai pengampu program. Sedangkan untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA), dianggarkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lumajang.

Baca juga :

Bantuan seragam sekolah bagi siswa baru, ujarnya, merupakan salah satu dari 20 Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Melalui bantuan ini, diharapkan mampu meringankan beban pendidikan bagi wali murid baru, terutama bagi keluarga kurang nampu.

“Semoga dengan adanya berbagai bantuan pendidikan yang kami haturkan dan berbagai kemudahan pelayanan pendidikan, bisa menjadikan anak-anak Bunda semangat belajar. Lalu, memiliki kepribadian berakhlakul karimah, sukses dan harapan yang dicita-citakan bisa tercapai,” tambah Bunda Indah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Agus Salim, menambahkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, pihaknya telah menganggarkan belanja kain untuk jenjang SD/MI sebesar Rp 3,8 miliar dan jenjang SMP/MTs sebesar Rp 3,4 miliar.

Total, Pemkab menyediakan bantuan seragam sekolah untuk jenjang SD, MI, SMP dan MTs sebanyak 101.834 potong dan jenjang MA sebanyak 23.192 potong. (adi/sit)

Dengan hasil putusan itu, maka dr Faida tidak jadi lengser sesuai dengan keinginan DPRD Jember. Putusan MA sendiri, terlihat dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam nomor register 2 P/KHS/2020 dengan tanggal masuk perkara pada 16 November 2020, menjelaskan mengenai pemohon adalah DPRD Jember, dengan termohon atau terdakwa Bupati Jember.

Ada pun hakim dalam perkara tersebut adalah Yodi Martono Wahyuniadi, hakim kedua Is Sudaryono, dan hakim ketiga Supandi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.

Perkara permohonan pemakzulan tersebut diputus pada 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat.

“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website MA. Dalam putusan itu, juga belum dijelaskan alasan MA menolak permohonan DPRD Jember.

dr Faida sendiri, dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Calon Bupati perseorangan yang maju melalui jalur idenpenden itu, dimakzul DPRD Jember, beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember.

Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat (1) huruf a berbunyi.

Ada pun bunyinya, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada
Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke dua, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Ke tiga, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j. Ke empat, melakukan perbuatan tercela. (dtk/sit)