Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menerangkan bahwa kejadian berawal pada Juli 2025, Wali Kota Maidi (MD) memberikan arahan pengumpulan uang, melalui Kepala DPMPTSP Kota Madiun, SMN dan Kepala BKAD Kota Madiun, SD. “Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bhakti Husada Madiun, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 350 juta. Uang tersebut, terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa, selama 14 tahun dengan dalih kebutuhan dana CSR Kota Madiun,” ujarnya.

Kemudian pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada RR, selaku pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Wali Kota Madiun, melalui transfer ke rekening atas nama CV Sekar Arum, pada 9 Januari 2026. Selain itu, KPK menemukan dugaan permintaan fee penerbitan perizinan, kepada pelaku usaha, mulai dari hotel, minimarket hingga waralaba.

“MD diduga meminta uang sebesar Rp 600 juta kepada pihak developer. Uang tersebut diterima oleh SK dari PT HB, kemudian disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer, Juni 2025,” ujar Asep.

Baca juga :

Penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya oleh MD, saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun, antara lain terkait proyek pemeliharaan jalan Paket II senilai Rp 5,1 miliar. Dalam proyek tersebut, MD melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, TM meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek.

“Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi 4 persen atau sekitar Rp 200 juta, yang kemudian disepakati dan dilaporkan TM kepada MD,” jelasnya.

Tak hanya pada periode kedua, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Wali Kota MD, pada masa periode pertama 2019 sampai 2022, dengan total mencapai Rp 1,1 miliar. “Dalam perkara ini, ditemukan pula fakta adanya Peraturan Wali Kota tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang tidak ditaati dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Antara lain terkait pemberdayaan TSP, penyaluran TSP dalam bentuk uang, serta tata kelola yang tidak dilakukan secara kredibel,” jelas Asep.

Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Maidi bersama Thariq Megah juga dikenakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (gie)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dalam OTT tersebut terdapat 15 orang yang diamankan oleh penyidik. Dari total tersebut, hanya sembilan orang termasuk Maidi yang dibawa ke Jakarta.

“Ada sembilan orang yang dibawa ke Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca juga :

Budi menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan itu penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” tambahnya.

Ditanya lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan, Budi mengatakan bahwa dirinya belum bisa menjelaskan secara detail siapa pihak pemberi dan penerima uang. Para pihak yang terkena OTT berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

Sekedar diketahui, bahwa Wali Kota Maidi, adalah wali kota petahana yang telah memimpin Kota Madiun sejak 2019. Sementara OTT yang dilakukan KPK, menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret operasi KPK. (gie)

Posko Angkutan Nataru ini ditetapkan berlangsung selama 18 hari, atau mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Ali Afandi menegaskan, bahwa seluruh jajaran KAI Daop 7 Madiun berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.

“Kami memastikan seluruh aspek kesiapan, baik sumber daya manusia, sarana, prasarana, maupun sistem pelayanan, telah dipersiapkan secara optimal untuk melayani masyarakat selama masa angkutan Nataru,” kata Ali Afandi.

KAI Daop 7 Madiun memastikan, bahwa seluruh petugas operasional, termasuk masinis dan asisten masinis, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas Narkoba, serta siap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Petugas pelayanan seperti kondektur, prama atau prami dan customer service juga disiagakan untuk memberikan pelayanan yang informatif dan ramah kepada pelanggan

Untuk mendukung keselamatan perjalanan, Daop 7 Madiun menambah personel prasarana ekstra, terdiri dari 117 Petugas Penjaga Jalan Lintas (PJL), 30 Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ), serta 6 Petugas Daerah Pemantauan Khusus (Dapsus). Selain itu, Alat Material Untuk Siaga (AMUS) ditempatkan di 15 titik strategis guna mengantisipasi kondisi darurat.

Baca juga :

Dari sisi keamanan dan ketertiban, KAI Daop 7 menyiapkan 310 personel Kamtib yang melibatkan internal KAI serta dukungan TNI dan Polri. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat setempat, untuk meningkatkan pengamanan di stasiun, jalur KA dan daerah perhatian khusus.

Kesiapan sarana dan prasarana, tambahnya, juga turut menjadi perhatian utama. Melalui kegiatan ramp check bersama Kementerian Perhubungan, KAI memastikan kelaikan operasi lokomotif dan rangkaian kereta. “Daop 7 Madiun menyiapkan 10 lokomotif jenis CC 201 dan CC 203 serta 96 kereta siap operasi selama masa Nataru,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun dan di atas kereta, juga dipastikan dalam kondisi bersih dan nyaman, termasuk ruang tunggu, toilet dan area pelayanan lainnya.

Pada Angkutan Nataru 2025/2026, KAI Daop 7 Madiun menyediakan total 82.656 tempat duduk untuk KA Jarak Jauh Komersial, KA Jarak Jauh PSO dan KA Lokal PSO. Berdasarkan data hingga Rabu (17/12/2025) kemarin, sebanyak 51.325 tiket KA Jarak Jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 7 Madiun telah terjual, atau sekitar 78 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Dalam menyukseskan angkutan Nataru, KAI juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, BNN, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, serta komunitas pecinta kereta api.

KAI Daop 7 Madiun mengimbau masyarakat, untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan layanan informasi resmi KAI melalui Contact Center 121, WhatsApp 081-122-233-121, email cs@kai.id, serta media sosial @KAI121. (hms/pan/sit)

“Adapun kronologi kejadiannya adalah pada pukul 16.54 WIB. Pusat Pengendali Operasi KA (Pusdalopka) menerima informasi dari Awak Sarana Perkeretaapian atau Masinis KA Singasari (KA 149) relasi dari Stasiun Blitar-Pasarsenen, bahwa KA-nya telah tertemper (tabrakan, red) mobil di JPL 205. JPL tersebut merupakan perlintasan sebidang resmi tak terjaga di KM 126+8 petak jalan antara Stasiun Blitar-Stasiun Rejotangan,” kata Manager Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul.

Ditambahkannya, pihaknya sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi. Karenanya, upaya peningkatan keselamatan akan terus dilakukan.

Baca juga :

“Insiden temperan di wilayah Daop 7 Madiun pada Senin (10/03/2025), sangat kami sesalkan. Dan kami akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang, sesuai arahan Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono,” terang Zainul.

KAI Daop 7 Madiun juga kembali mengingatkan dan menekankan, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124, menyatakan kewajiban pengguna jalan yang berbunyi ‘Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api’. Termasuk, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan sanksinya termaktub dalam Pasal 296.

“KAI Daop 7 Madiun tidak akan segan-segan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila kejadian temperan yang menyebabkan terganggunya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Bahkan, menimbulkan kerugian bagi perusahaan,” tegas Zainul, mengakhiri keterangannya. (pan/sit)

“Kita saling sharing dan belajar, mungkin yang sudah kami lakukan belum dilakukan oleh Pemkab Garut dan Pemkab Madiun, atau begitu pula sebaliknya. Karenanya melalui ini, diharapkan akan menjadikan daerah masing-masing saling tumbuh dan kuat. Sinergi ini yang kita butuhkan dalam pengelolaan perhutanan sosial,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang juga mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang disumbang oleh pertanian, perikanan dan perhutanan sebesar 32,8 persen. Selain itu, luasan hutan Lumajang sekitar 179 hektar menjadikan Lumajang cocok dengan konsep perhutanan sosial.

Apalagi, menurutnya konsep ini tidak hanya sebagai penyangga kelestarian ekosistem lingkungan, namun juga mampu menyangga perekonomian masyarakat. Seperti di daerah Senduro, pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menghasilkan berbagai komoditi unggulan. Seperti pisang, kapulaga, talas hingga sentra susu kambing maupun sapi yang mampu menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Baca juga :

“Sekarang wilayah hutan bukan hanya penyangga kelestarian dan ekosistem, tapi sekarang wilayah hutan bisa meningkatkan taraf ekonomi melalui perhutanan sosial,” terang Pj Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Yuyun ini.

Lebih lanjut Bunda Yuyun mengungkapkan, bahwa hasil pemanfaatan perhutanan sosial di Lumajang, juga mampu mendukung program nasional makan siang bergizi gratis. “Mendukung program nasional yang digagas presiden, yakni makan bergizi gratis, karena kami ada pisang, jeruk, ada talas, ada susu dan hasil kawasan hutan di Lumajang ini lengkap,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Danang Kuncara Sakti, menjelaskan bahwa IAD atau pengembangan wilayah terpadu merupakan upaya pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial untuk mendorong peningkatan skala ekonomi dan nilai tambah produk untuk menjadi sentra komoditas dengan kearifan lokal. Kesempatan ini, sebagai momen untuk bertukar informasi antara pihak Kabupaten Garut, Kabupaten Madiun dan Lumajang untuk mendorong perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing.

“Agar proses penyusunan IAD Garut dan Madiun dapat segera mengikuti keberhasilan IAD Kabupaten Lumajang,” katanya. (kom/adi/gie)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023) tadi.

“Alhamdulillah, Pemkab Madiun dan Desa Pule, Kecamatan Sawahan menerima penghargaan atas kinerja terbaik di tahun 2023. Ini merupakan dari DIPA itu sudah kita jabarkan dan tentunya juga bagian dari saat ini adalah dana DD yang akan kita jabarkan di 158 Desa,” kata Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pengeluaran anggaran untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Setiap tetes rupiah yang kita belanjakan harus memberi manfaat dan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah, bupati dan wali kota dan elemen strategis di Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan sinergi yang telah diberikan untuk kemajuan daerah. “Hari ini kita kembali bersama-sama membangun komitmen untuk melanjutkan seluruh proses pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” paparnya.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan penggunaan anggaran yang lebih cepat, cermat dan tepat. “Perlu ikhtiar bersama untuk menyinkronkan data. Jangan ada dispute, karena data itu pengaruhnya signifikan penggunaan anggaran terhadap sektor-sektor yang membutuhkan intervensi lebih besar,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, berharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat ditindaklanjuti dengan baik. “Ini penting agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal,” ujarnya. (kom/gie)

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), juga internet yang sehat dan benar, khususnya dalam melindungi anak di dunia online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kabupaten Madiun akan menggelar diskusi literasi digital di Alun-alun Reksogati Caruban, Sabtu (05/08/2023) besok sekotar pukul 13.00 WIB.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarKabMadiun0508. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Jumat (04/08/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Perlindungan Anak di Dunia Online”, diskusi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, itu akan dibuka dengan sambutan oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, juga diisi dengan ceramah agama oleh ulama KH Ahmad Muwafiq. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian bupati terhadap kegiatan literasi digital pada umumnya, dan utamanya kepedulian terhadap anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Berlangsung secara hybrid, luring dan daring, menggunakan media zoom meeting, diskusi kali ini akan menghadirkan empat nara sumber. Mereka adalah penyanyi sekaligus selebgram, Nelly Carey, influencer, Tya Yustia, musisi, Rio Alief, praktisi TIK Indonesia, Moh Rouf Azizi, dan Fitta Mamita selaku moderator. Diskusi rencananya juga akan diikuti lewat ‘Nobar’ di berbagai tempat.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, tidak pernah terbayang dibenak anak-anak, bahwa kenikmatan dan hidup nyaman dangan benda-benda mahal (gadget) di tangan akan membawa mereka ke sebuah nestapa. “Lewat media sosial, seseorang yang berniat jahat, memanfaatkan kerentanan mereka. Mereka dijanjikan kesenangan. Rayuan dan bujukan itu tidak mengetuk pintu, tidak melewati orangtua, tetapi langsung hadir di hadapan mereka di ruang pribadi lewat telepon genggam,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Menurut Kemenkominfo, gemerlap dunia maya juga menyimpan sisi gelap yang bakal menjerumuskan anak-anak. Di dunia yang gemerlap itu juga bersembunyi perundungan siber (cyberbullying), kejahatan dan pelecehan seksual (sexual harassment), bahkan prostitusi anak.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

”Ingat kasus prostitusi anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anak-anak berusia rata-rata 16-17 tahun itu dipaksa melakukan kegiatan prostitusi dan harus menggadaikan masa depannya. Mereka dimanipulasi dan diperdaya oleh dua orang dewasa dengan memanfaatkan teknologi,” beber Kemenkominfo.

Perlindungan anak di dunia digital, sambung Kemenkominfo, perlu dilakukan agar anak terjaga keselamatan masa depannya. Beberapa langkah kunci perlindungan anak di dunia digital, yakni dengan mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi dan proses manajemen secara memadai.

”Lalu, mewujudkan lingkungan online yang aman dan sesuai peruntukannya berdasarkan perkembangan usia, membangun proses standar untuk menangani konten yang mengandung pelecehan seksual anak, mendidik anak, orangtua dan guru tentang keamanan anak dan tanggung jawab penggunaan TIK, serta mempromosikan teknologi digital sebagai sarana untuk partisipasi publik dalam perlindungan anak,” paparnya.

Sekadar catatan, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, khususnya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program nasional yang berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Tidak hanya itu, sebagian sudah mulai pengerjaan dan sebagian lainnya masih proses penandatanganan. Saat ini, ada empat proyek dalam pengerjaan. Di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sembilan belas proyek menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wahyu Jatmiko, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilaksanakan perbaikan di beberapa ruas jalan Kabupaten Madiun. “Ada empat ruas jalan menggunakan DAK yakni ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,57Km, Kenongorejo-Dawuhan 3,48 Km, kemudian ruas jalan Bulu batas Bojonegoro 7,52 Km dan Ngujur batas Ponorogo 9,30 Km,” katanya, Kamis (20/07/2023) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, perbaikan jalan yang dilaksanakan saat ini bukan karena viral di media sosial. Akan tetapi, sudah berkomitmen sejak lama mengagendakan perbaikan. Bahkan, ada proses yang harus dilalui yakni perencanaan, lelang, baru pelaksanaan.

Sementara itu, untuk ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,5 Km, diperbaiki dengan aspal sepanjang 3,5 kemudian rigid 1,1 Km. Ruas jalan tersebut memerlukan penanganan khusus, yakni timbunan tanah urug setinggi 60 sentimeter kemudian Lapis Pondasi Agregat (LPA) dan rigid dengan ketinggian 1 meter.

“Kami mohon masyarakat untuk bersabar karena akses jalan terganggu sampai perbaikan selesai,” ujar Wahyu. (kom/gie)

Sepasma dijadwalkan digelar mulai pukul 19.00 WIB. Diawali dengan seminar luring (offline) yang mengusung tema ‘Pemuda Berkarakter Pancasila Dalam Dunia Digital’ dan dipuncaki dengan penampilan Iwan Fals yang akan menggebrak setidaknya dengan 15 lagu andalan. Penonton bisa mengikuti rangkaian acara ini secara gratis, namun mesti mengisi daftar hadir terlebih dahulu.

“Seminarnya sendiri akan menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Bupati Madiun Ahmad Dawani Ragil Saputro, Dewan Pengawas Produksi Film Negara Rosarita Niken Widiastuti, dan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta Novi Kurnia, serta Sisca Dianita selaku moderator,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Kamis (13/07/2023) tadi. 

Baca juga:

Kemenkominfo menjelaskan, Sepasma 2023 diinisasi dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan target dihadiri setidaknya 50.000 peserta atau penonton. Sementara, seminar literasi digital yang digelar ‘chip in’ di arena Sepasma, mengusung sekurangnya empat tujuan.

“Pertama, meningkatkan literasi digital pemuda Madiun. Kedua, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketiga, membangun kesadaran terhadap bahaya dan keamanan digital. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi digital pemuda Madiun,” urai Kemenkominfo.

Terkait itu, Kemenkominfo memastikan, ketiga narasumber siap berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Juga, tentang keamanan digital, pencegahan penyebaran konten negatif, dan pentingnya karakter Pancasila dalam dunia digital.

Selain seminar dan konser musik, Sepasma juga akan disemarakkan dengan sejumlah kegiatan. Khusus terkait literasi digital, Pemkab Madiun akan menggelar workshop kreativitas digital, kompetisi literasi digital, dan pameran literasi digital. Itu di luar kegiatan lain di sepanjang bulan Juli seperti gelar produk unggulan Jawa Timur dan Madiun, pentas wayang kulit dan ludruk, bazar UMKM dan wisata kuliner, gebyar Muharram dan pasar rakyat, serta aneka lomba. 

Workshop kreativitas digital, lanjut Kemenkominfo, dilaksanakan dengan melibatkan pemuda Madiun. Workshop ini akan memberi kesempatan kepada pemuda untuk belajar tentang penggunaan teknologi digital dalam mengembangkan konten kreatif dan positif. Misal, pembuatan video, podcast, atau karya seni digital lainnya.

Kemudian, kompetisi literasi digital, akan mempertandingkan karya-karya digital, menggambarkan pemuda yang memiliki karakter Pancasila dalam penggunaan teknologi. Di sini, peserta diminta membuat karya-karya seperti poster, video pendek, atau kampanye sosial media yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan pameran literasi digital, memamerkan karya-karya pemuda Madiun di bidang literasi digital. Pameran ini sekaligus menjadi platform untuk memamerkan karya-karya kreatif dan inovatif yang dibuat oleh pemuda. ”Juga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital,” papar Kemenkominfo.

Terpisah, Ketua Pelaksana Sepasma 2023 Sawung mengatakan, kehadiran Iwan Fals dalam acara ini diyakini bakal memberi nuansa yang lebih istimewa dan menyenangkan. Selain menghibur dengan lagu-lagu hits dan lirik yang bermakna, Iwan Fals juga memiliki pesan-pesan sosial yang kuat dalam karyanya.

”Hal ini sejalan dengan semangat perayaan ulang tahun Kabupaten Madiun, yang tidak hanya merayakan prestasi, tapi juga mengajak masyarakat untuk introspeksi, bertindak positif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Sawung.

Sebagai tambahan, seminar literasi digital yang merupakan bagian dari program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD) diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga 2024. Tahun ini, kegiatan #literasidigitalkominfo itu dilaksanakan sejak 27 Januari 2023.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)