Ketua PGMNI Pamekasan, Ahmad Suhri, menyampaikan bahwa tujuan audensi untuk membawa aspirasi dari guru Madin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, baik untuk eksekutif maupun legislatif. “Sampai saat ini, Pemkab belum ada anggaran secara regulasi yaitu belum masuk APBD, perihal kesejahteraan guru Madin,” katanya seusai audensi.

Lebih lanjut disampaikan, aspirasi itu dilakukan setelah beberapa kali, namun guru Madin belum diberikan insentif dari Pemkab. Menurutnya, insentif untuk Madin, itu tidak perlu banyak dan tidak perlu setiap bulan. Tetapi yang terpenting, ada perhatian.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Di Kabupaten Bangkalan sejak 2018 hingga 2023, sudah terlaksana dan sudah dianggarkan. Kami PGMNI menginginkan pada personal guru Madin di Kabupaten Pamekasan,” imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Imam Hosairi, mengakui bahwa di Kabupaten Pamekasan belum ada insentif untuk guru Madin. Akan tetapi, untuk kesejahteraan Guru Madin, selain insentif sudah ada. “Jadi, selama ini untuk insentif masih belum. Tetapi untuk kesejahteraan lainnya sudah ada, yaitu berupa uang operasional. Jumlahnya, saya belum tahu,” katanya.

Menurut Imam, aspirasi itu akan terus diperjuangkan, apakah bisa di tahun ini ataupun pada tahun berikutnya. “Ini masih dalam perjuangan, apakah untuk tahun ini masih bisa atau tidak bisa. Kalau tidak, kita rekomendasi untuk tahun 2024,” ujarnya. (azm/gie)

Dikonfirmasi usai meresmikan Sekolah Budaya dan Madrasah Diniyah Rutan Kelas IIB Trenggalek, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, mengatakan jika kegiatan ini merupakan program 100 hari kerja Kepala Rutan di kota Keripik Tempe. “Ini merupakan program 100 hari kerja kepala Rutan Trenggalek beserta jajaran. Di dalam program 100 hari itu, banyak hal yang telah dibuat. Utamanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada warga binaan rutan Trenggalek. Seperti, pelaksanaan pembinaan kemandirian, ada rohani ada mandiri,” ungkapnya, Selasa (14/02/2023) siang.

Hal ini dirasa penting dilakukan, tambahnya, di lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Mengingat, warga binaan ini rata-rata tidak ada yang disengaja untuk masuk ke rumah tahanan negara.

“Adapun beberapa faktor penyebab manusia itu terjerumus kedalam lembaga permasyarakatan. Yang pertama karena lingkungan, yang kedua karena sosial. Mungkin karena tidak punya pekerjaan, tidak kuat iman sehingga melakukan perbuatan tersebut,” terang Imam.

Dirinya menyebut, kondisi sekarang tidak seperti dahulu lagi. Kalau dahulu, penjara itu terjadi penyiksaan tapi sekarang lembaga permasyarakatan justru melakukan pembinaan.

“Di sini dilakukan pembinaan tersebut. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Kepala Rutan. Mereka yang tidak punya pendidikan, disekolahkan yang endingnya sama dengan melaksanakan sekolah di luar memperoleh sertifikat,” imbuhnya.

Sehingga, ujarnya, mereka paham tentang ilmu-ilmu yang terupdate di luar sekolah. Karena mereka juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Di samping itu, ujarnya, yang akan mengikuti pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan. Rutan Trenggalek juga menyiapkan Madrasah Diniyah. Disini warga binaan bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang keagamaan.

“Nantinya, ilmu-ilmu itu akan menjadi bekal warga binaan setelah keluar dari Rutan. Dengan begitu, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bisa diterima keluarga serta masyarakat,” kata Imam.

Kakanwil Kemenkumham Jatim berharap, warga binaan yang sudah masuk sini, bisa berubah 100 persen. Tentunya, karena adanya pembinaan yang dilaksanakan didalamnya.

Disinggung soal tarian penyambutan dalam kegiatan ini, Imam sangat mengapresiasi upaya Kepala Rutan Trenggalek, yang telah membimbing dan mengajarkan warga binaan untuk belajar kesenian. “Buktinya setelah mereka masuk di sini, mereka mau melaksanakan arahan dan pembinaan dari Kepala Rutan. Bahkan, mereka bisa mahir melaksanakan tarian tarian,” paparnya.

Masih terang Imam, saat ini Rutan Trenggalek sedang menjadi kontestan wilayah bebas korupsi dan pelaksanaan zona integritas. Tentunya, seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan ini ada penilaian dari tim penilai internal inspektorat Jenderal. Apabila lolos nanti akan dilakukan penilaian oleh pihak eksternal yaitu Menpan RB.

Apabila, imbuhnya, Rutan Trenggalek ini memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang undang bisa diberikan sertifikat atau predikat wilayah bebas korupsi. “Kalau sudah memperoleh predikat itu, akan ada reward yang akan diberikan kepada KaRutan dan jajarannya. Rewardnya bermacam macam, mulai tunjangan kinerja sesuai gridnya 1 bulan, promosi dan lain sebagainya,” terang Kakanwil Imam. (mil/sit)

Menurut Sanusi, bidang pendidikan saat ini memang lebih cenderung dititikberatkan pada pendidikan formal. Namun, ia menilai, sebagai insan pendidikan informal, selayaknya tidak boleh menganggap remeh peran Madin dalam geliat pendidikan.

“Selama ini, bidang pendidikan memang cenderung dititikberatkan pada pendidikan formal. Tetapi, sebagai insan pendidikan informal, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan, kita tidak boleh menganggap remeh peran tersebut,” ujar Sanusi.

Terlebih menurut dia, pendidikan formal yang tidak diimbangi dengan ilmu agama yang benar, akan menjadikannya tidak berarti apa-apa. Dimana, hal yang lebih dikhawatirkan yaitu timbulnya ketimpangan, jika tidak dibekali keilmuan agama yang baik.

“Sehebat apapun kemajuan yang diraih dari pendidikan formal, akan timpang atau berjalan tidak seimbang, manakala tidak diimbangi dengan bekal keilmuan agama yang baik,” ungkapnya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. Ia mengatakan, peran Madin sangatlah penting dalam geliat pendidikan. Terlebih sebagai penyeimbang pendidikan formal.

“Ilmu agama harus kita kuatkan, karena ini penyokong pendidikan di Indonesia,” ujar Didik.

Terpisah, Ketua FKDT Kabupaten Malang, KH Nasrul Marwazi menyampaikan jika pihaknya mengapresiasi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang yang tahun ini menggelontorkan dana hibah bagi Madin.

“Alhamdulillah, ada anggaran Rp 3,3 miliar untuk Madin. Ini adalah hasil dari perjuangan kita, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mudah-mudahan kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD terus bisa bersinergi yang bisa mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih islami,” ucap Nasrul.

FKDT sendiri berkomitmen mencerdaskan anak-anak yang menempuh pendidikan di Madin.

“Harapannya, ada kerjasama yang baik antara pendidikan formal dan non formal, khususnya Madin ini. Kami akan terus membina dan mendidik anak-anak ini menjadi generasi yang mempunyai akhlak dan agar kedepan membawa Kabupaten Malang ini lebih baik,” pungkasnya. (iki/yan)