“Saya menyerukan agar polisi bertindak rasional jadi jangan ada pertimbangan politik pada orang tertangkap. Karena ini dari partai politik ini, maka ditunda atau ada alasan lain. Jadi hukum tidak boleh begitu, polisi harus bekerja tegas ketahuan sekarang dibuktikan sekarang tidak boleh ada pertimbangan,” kata Mahfud saat diwawancarai wartawan di Universitas Narotama (Unnar) Surabaya, Selasa (5/3/2019). Menurutnya, pembangunan hukum saat ini agak terganjal oleh politik yang menggeser sistem demokrasi secara konseptual menjadi sistem oligarki secara ilegal.”Jadi sistemnya secara resmi demokrasi tetapi menjadi penerapannya secara oligarki,” ujarnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan politik yang didominasi dan dikangkangi oleh para elitnya yang sering berevolusi. Mahfud mengibaratkan seperti membuat aturan-aturan yang tidak menguntungkan rakyat, sekaligus tidak mengerti hubungan internasional mengenai kedaulatan dan sebagainya.

Mengenai hukum di Indonesia, ia berpendapat bahwa di Ibu Pertiwi ini terus mengalami dinamika, berubah dan terus bergerak. Dan hingga saat ini, hukum di Indonesia masih tersendat-sendat karena pengaruh politik.

“Pada tahun 1940-an, para pendiri negara ini melalui perdebatan menentukan apakah Indonesia ini akan dibuat negara demokrasi atau kerajaan. Perdebatannya cukup panjang sampai Soekarno mengharuskan negara ini harus berupa negara republik,” jelas Mahfud.

Terbentuknya Indonesia sebagai negara republik atau negara demokrasi merupakan dari hasil voting. Sehingga, lanjut Mahfud, tidaklah menyesatkan jika saat ini pengambilan suara dengan voting digunakan untuk menentukan nasib bangsa.

“Namun saat ini hukum telah berubah seiring perbedaan politik. Politik Indonesia saat ini bukan lagi demokrasi melainkan oligarki, di mana partai politik dikuasai pemimpin dan bukan dipilih oleh rakyat,” pungkasnya. (est/ano/yan)

Di antaranya hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan terorisme. “Masyarakat harus kritis mencermati sebaik-baiknya apa yang dijanjikan di dalam debat itu. Dalam memberantaskan korupsi, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, dan terorisme juga,” kata dia usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu (16/1/2019).

Mahfud juga meminta masyarakat untuk betul cermat mengamati strategi dan track record kedua pasangan calon (paslon) saat memaparkan gagasannya dalam debat. Bagi dia, baik paslon nomor urut 01 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, atau paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, sudah barang tentu punya keinginan yang sama dalam hal memberantas korupsi.

“Masyarakat supaya mencermati strategi apa yang akan dipilih oleh calon presiden dan wakil presiden ini untuk memberantas korupsi, karena kalau memberantas korupsi semua ingin, pak Jokowi iya, Pak Prabowo iya, tapi kita lihat strategi dan track recordnya,” kata dia.

Tak hanya soal strategi dan track record, Mahfud juga meminta masyarakat untuk mencermati kesungguhan, kemampuan, dan prangkat politik yang ada di belakang dua paslon tersebut. Apakah mendukung atau tidak.

“Apa yang track record masing-masing calon kan bisa diketahui, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak, siapa yang mampu siapa yang tidak. Perangkat politiknya mendukung apa tidak, itu bisa dihitung sendiri-sendiri lah,” ujar dia