Salah satu Petugas KUA Palengaan, Haidar Dardiri, menyampaikan bahwa seragam kaos yang dipakainya memang dibeli dari KPRI. Sebab, oleh panitia pelaksana, para peserta apel peringatan HAB dan JJS diwajibkan pakai seragam kaos tersebut

”Iya beli, saya membelinya untuk yang kaos panjang itu harganya Rp 110 ribu. Diwajibkan bagi yang ikut Apel HAB dan JJS. Untuk pembelian satu seragam itu, mendapat tiga kupon JJS,” terangnya, seusai mengikuti apel, Rabu (03/01/2024) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua KPRI Ikhlas Kemenag Pamekasan, Ilyasak, mengakui bahwa koperasinya memang mengeluarkan maklumat tersebut. Namun untuk jumlah seragam yang sudah terjual, dirinya kurang mengetahui jumlahnya.

“Sebagai koperasi, kan hanya menjual. Tidak ada paksaan untuk yang mau membelinya,” jelasnya.

Di saat yang sama, Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi, mengatakan maklumat itu benar adanya. Namun, tidak ada kewajiban untuk membelinya.

“Tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan, maka ada 12 ribu pegawai. Tadi, malah ada yang memakai kaos lama dan ada yang pakai darmawanita juga. Intinya pakai kaos dan edarannya ada. Tidak ada aturan soal pembelian,” paparnya.

Mawardi menjelaskan, edaran memakai kaos tersebut berlaku di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. “Kenapa pakai kaos saat apel, ada edaran juga bahwa apel pada HAB Kemenag hari ini memakai kaos yang ada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia hingga akhirnya kita pakai ini,” jelasnya. (azm/gie)

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor : Mak /2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 berisi tindakan yang harus dilakukan oleh kepolisian republik indonesia dalam menangani penyebaran virus Corona secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

SEBARKAN MAKLUMAT KAPOLRI: Babinkamtibmas Polsek Panarukan bersama Babinsa Koramil 05 Panarukan. (imam)

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum menyampaikan bahwa maklumat tidak hanya diperbanyak dan disebar begitu saja tapi para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas menggandeng personil TNI terutama Babinsa untuk mensosialisasikan dan memberi penjelasan tujuan maklumat Kapolri ini adalah untuk pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia yang semakin hari semakin cepat.

” Dengan adanya Maklumat dan penjelasan para Bhabinkamtibmas diharapkan masyarakat tidak tidak salah persepsi dan menganggap remeh terkait penyebaran Corona ini, semua wajib saling menjaga dan memiliki bertanggung jawab minimal mencegah penyebarannya, ” jelas AKBP Sugandi.

Selain itu untuk penanganan Corona atau Covid-19 di Situbondo, Polres akan terus mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah deni percepatan penanganan maupun pencegahan penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas.

Kapolres berharap masyarakat mengerti dan mengikuti anjuran, imbauan dari Pemerintah dan juga mengingatkan agar tidak ada yang menimbun bahan kebutuhan pokok sembako maupun bahan kesehatan sehingga menyebabkan gangguan kamtibmas.

” Masyarakat bisa menginformasikan apabila ada tindakan yang melanggar aturan dapat disampaikan melalui no wa 0813-3155-6110, ” jelasnya. (im/yan)

Menyikapi hal tersebut, Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono,SH,.SIK,.MH mengeluarkan maklumat dalam rangka menjaga ketertiban dan situasi kamtibmas khususnya peredaran minuman keras di Kabupaten Situbondo untuk melindungi generasi muda dan masyarakat terhadap bahaya minuman keras (miras).

Maklumat nomor MAK/39/IV/2018 yang dikeluarkan Kapolres Situbondo ini juga untuk memantapkan semangat dan kinerja Kepolisian Resort Situbondo yang gencar-gencarnya menindak peredaran minuman keras (miras) illegal atau oplosan sekaligus menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan nyawa melayang sia-sia.

Pengamatan Memontum.com, dalam maklumat itu disebutkan, jika miras ilegal atau oplosan dapat menyebabkan keresahan dan gangguan sosial. Sebab, mengandung zat yang dapat merusak fungsi syaraf hingga menyebabkan perubahan prilaku bagi yang mengonsumsi, serta merusak fungsi fatal tubuh hingga mengakibatkan kematian. Karena itu, maklumat dikeluarkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Situbondo, serta menghindari terjadinya korban akibat miras ilegal atau oplosan.

“Dalam maklumat itu ,berisi peringatan kepada oknum anggota polisi agar tidak menjadi backing dari penjual miras,jika terbukti sanksinya adalah pemecatan,” ujar AKBP Fadli Widyanto.

AKBP Fadli Widiyanto, mengatakan,maklumat tersebut sebagai langkah guna memberanyas peredaran miras dan bertujuan untuk mempertegas pemberlakuan pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) guna menjerat pelaku penjualan miras di Kabupaten Jombang, sehingga dapat menciptakan situasi ketertiban dan keamanan masyrakat dikota santri Jombang.

“Makanya kami perlu mengeluarkan maklumat terkait miras,” kata AKBP Fadli Widiyanto, Kepada sejumlah Awak media.

Berikut isi maklumat tersebut ;

1. Mengimbau kepada seluruh produsen dan pihak-pihak yang memperdagangkan minuman keras tanpa label resmi untuk segera menghentikan kegiatan produksi, menjual, menerimakan atau membagi-bagikan, serta mengkonsumsi minuman keras. Apabila ditemukan masyarakat atau kelompok yang masih melakukan aktivitas dimaksud akan dilakukan tindakan tegas dan penegakan hukum proses pidana biasa dan ancaman pidana paling lama lima belas tahun.

2. Mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk tidak menjadi bagian dari pelaku dan melindungi peredaran minuman keras dalam wilayah hukum Polres Jombang. Dan apabila ditemukan oleh anggota Polri yang melakukan aktivitas dimaksud dengan menerima setoran dari pengedar akan dilakukan tindakan tegas yang sama serta pencopotan dari jabatan hingga proses pemecatan. (ham/yan)