Gelaran yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara bupati dan camat se-Kabupaten Pasuruan, itu guna menjalankan roda pemerintahan. Termasuk, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi kepada beberapa camat yang memasuki masa purna.

Adapun camat yang memasuki masa purna tugas, diataranya Camat Grati, Nanang Puji Laksono, Camat Kejayan, Wijaya Sugianto, Camat Gondaang Wetan, Bambang Soehartono dan Camat Nguling, Rokhman. Sementara dalam arahannya, Bupati Rusdi menegaskan pentingnya peran camat sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah masing-masing.

Dirinya mengapresiasi dedikasi para camat, yang selama ini telah membantunya menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. “Terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Karena camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati,” kata Bupati Rusdi.

Baca juga :

Dirinya juga mengingatkan, bahwa dinamika dalam pemerintahan adalah hal yang wajar. Setiap pergantian kepemimpinan, seluruh jajaran harus mampu menyesuaikan diri dengan gaya dan arah kebijakan kepala daerah yang baru.

“Tiap 5 tahun sekali akan ganti pimpinan, semua harus menyesuaikan kepada kepala daerah masing-masing. Mulai dari bupati, wakil bupati, Sekda, asisten, staf ahli, Kepala OPD, camat sampai ke staf semua harus sesuai ritmenya. Kalau tidak pasti tidak akan berjalan dengan bagus,” tegasnya.

Bupati Rusdi juga mendorong para camat, untuk tidak segan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Baik itu melalui koordinasi langsung maupun melalui grup komunikasi yang ada.

Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan juga menekankan akan pentingnya penyederhanaan alur komunikasi, agar setiap persoalan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. “Intinya kita sederhanakan, adminnya dari Pak Camat. Saya sampaikan kepada camat, agar kalau ada kesulitan apapun tetap disampaikan. Saya juga mengajak seluruh jajaran, untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Kabupaten Pasuruan,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengatakan bahwa pembahasan Raperda Parkir tersebut sudah selesai dan tidak ada perubahan signifikan dari hasil evaluasi provinsi. “Secara prinsip sudah selesai. Kemarin sudah dibicarakan antara Pemkot Malang dengan DPRD terkait perubahan dari provinsi. Tidak ada hal yang signifikan yang diubah,” ujar Arief, Kamis (12/03/2026) tadi.

Salah satu poin yang mengalami penyesuaian, ujarnya, adalah skema pembagian hasil antara pengelola parkir dan Pemerintah Kota Malang. Jika sebelumnya pembagian ditetapkan secara tetap sebesar 70 persen untuk pengelola, kini diubah menjadi maksimal 70 persen.

“Kalau dahulu flat 70 persen, sekarang maksimal 70 persen untuk pengelola dan 30 persen untuk pemerintah daerah. Artinya bisa saja berubah, misalnya 60:40 atau 40:60 tergantung kondisi di lapangan,” jelasnya.

Arief menyebut, pengaturan teknis mengenai pembagian hasil tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota (Perwal). Selain skema bagi hasil, Perda Parkir juga akan mengatur mekanisme ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir. Namun, ketentuan teknis mengenai besaran dan tata cara klaim akan dijelaskan dalam Perwal.

“Misalnya terkait ganti kerugian jika ada kehilangan atau kerusakan kendaraan, itu ada di Perdanya. Tetapi berapa nilainya dan bagaimana mekanisme klaimnya nanti diatur dalam Perwal,” katanya.

Baca juga :

Menurut Arief, setidaknya ada enam Perwal yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi Perda Parkir tersebut, meskipun kemungkinan dapat disederhanakan menjadi sekitar tiga regulasi karena sebagian bersifat teknis. Menurutnya, tujuan utama dari Perda Parkir bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki penataan parkir di Kota Malang.

“Mindset-nya bukan retribusi dulu, tapi pengaturan parkir yang lebih baik. Retribusinya mengikuti setelah pengaturannya berjalan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa hasil fasilitasi dari biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya tidak mengubah substansi pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. “Pada prinsipnya tidak ada perubahan dari hasil fasilitasi provinsi. Poin-poinnya sudah sesuai dengan yang sebelumnya dibahas. Hanya saja memang di awal kami menuliskan langsung 70 banding 30. Kemudian diubah menjadi sampai dengan 70 persen, sehingga memungkinkan negosiasi, misalnya 60 atau 65 persen untuk pengelola,” tutur Jaya.

Selain itu, aturan mengenai denda serta ketentuan lokasi parkir juga diperjelas, dengan merujuk pada regulasi Kementerian Perhubungan agar lebih fleksibel mengikuti perkembangan aturan yang lebih tinggi. Adapun proses pengesahan Perda Parkir saat ini, tinggal menunggu penjadwalan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Malang.

Jaya berharap, regulasi tersebut dapat segera disahkan karena akan menjadi dasar hukum bagi Dishub dalam mengelola sistem parkir di Kota Malang. “Kami berharap bisa segera disahkan karena itu akan menjadi alat kerja kami agar layanan kepada masyarakat lebih baik dan memiliki kepastian hukum,” imbuh Jaya. (rsy/sit/adv)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa selama Ramadan aktivitas belajar di sekolah dibatasi dan wajib berakhir paling lambat pukul 12.30 WIB. “Selama Ramadan, kegiatan pembelajaran di sekolah maksimal selesai pukul 12.30 WIB,” ucap Suwarjana, Kamis (19/02/2026) tadi.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pada 18 hingga 20 Februari 2026, pembelajaran para siswa dilakukan secara mandiri di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan masyarakat sesuai penugasan sekolah. Kemudian, aktivitas KBM kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah masing-masing pada 23 Februari hingga 13 Maret 2026.

Baca juga :

“Kemudian pada 16 sampai 27 Maret 2026 libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan kegiatan pembelajaran di sekolah dimulai kembali pada 30 Maret 2026, setelah libur Lebaran,” katanya.

Selain itu, sekolah juga didorong menggelar Pondok Ramadan sebagai bagian dari pembinaan karakter dan spiritual peserta didik. Kegiatan tersebut, bertujuan meningkatkan iman dan takwa, pendalaman praktik keagamaan, serta pembentukan akhlak siswa selama Bulan Suci Ramadan.

“Pelaksanaan dan waktu kegiatan Pondok Ramadan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Namun sekolah wajib menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Disdikbud Kota Malang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” tuturnya. (rsy/sit)

TFG sendiri, diikuti perwakilan seluruh unsur pengamanan dan pelayanan untuk menyukseskan Mujahadah Kubro yang digelar di Stadion Gajayana Kota Malang, Sabtu hingga Minggu (08/02/2026) lusa. Juga, sekaligus mengantisipasi kehadiran tamu VVIP Presiden RI, Prabowo Subianto.

Melalui simulasi, seluruh unsur memetakan tugas, jalur dan skema pengamanan agar kegiatan keagamaan berjalan aman, tertib dan kondusif, seiring meningkatnya standar pengamanan VVIP.

Kapolresta Malang Kota menegaskan bahwa TFG merupakan jantung perencanaan pengamanan, untuk pelaksanaan mulai H -1 kegiatan Mujahadah Kubro 1 Abad NU yang akan dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto. Karenanya, setiap potensi gangguan harus diantisipasi secara preventif dan preemtif, mulai dari sterilisasi lokasi, pengaturan jamaah, hingga skenario darurat.

“TFG untuk menyamakan langkah seluruh unsur agar pengamanan Mujahadah Kubro 1 Abad NU benar-benar maksimal,” kata Kombes Putu Kholis.

Baca juga :

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli, memaparkan skema teknis pengamanan yang dibahas dalam TFG, mulai dari drop zone, alur masuk-keluar jamaah, hingga penempatan tenda pengamanan dan kesehatan. “Pola pengamanan dibagi terbuka dan tertutup, dengan penempatan personel di pintu masuk, patroli area dan sterilisasi lokasi sebelum kegiatan,” ujarnya.

Dalam pengamanan Mujahadah Kubro, Polresta Malang Kota menyiapkan delapan pos penjagaan di titik strategis. Sebanyak tujuh pos berfungsi sebagai pos pengamanan, sementara satu pos pelayanan didirikan di pintu masuk Stadion Gajayana.

Pos-pos tersebut, berada di depan Perpustakaan Kota Malang Jalan Ijen, Simpang Balapan, depan Kantor DPRD Kota Malang, Simpang Talun Jalan Kawi, pertigaan Jalan Bromo–Semeru, pintu timur Stadion Gajayana dan depan MOG.

Diketahui, bahwa pengamanan 1 Abad NU, Polresta Malang Kota siagakan 4.081 personel gabungan, tidak hanya berorientasi pada Presiden, tetapi juga pada kenyamanan jamaah dan masyarakat umum. (gie)

Selain itu, dalam kunjungan yang dilakukan itu juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mendukung potensi siswa daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional. Sementara beberapa sekolah yang dikunjungi, diantaranya adalah SDN 1 Pulungdowo yang memiliki jumlah murid sebanyak 51 siswa, SDN 1 Tumpang sebagai sekolah unggulan dengan tema ‘Literasi Budaya’, dan SMPN 1 Tumpang, yang nerupakan sekolah unggulan berbasis ‘Budaya Agrobisnis dan Lingkungan’.

Bupati Sanusi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memberikan perhatian serius terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik yang sangat terbatas. Dirinya menyampaikan, bahwa sekolah dasar dengan jumlah siswa di bawah 60 orang akan segera dilakukan penggabungan (merger) dengan sekolah terdekat.

“Langkah ini diambil, sebagai upaya efisiensi sekaligus peningkatan mutu layanan pendidikan,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menegaskan, bahwa kebijakan merger tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Melainkan, melalui kajian teknis dan sosial yang matang, dengan mempertimbangkan jarak tempuh siswa, aksesibilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah penerima.

Baca juga :

Sementara itu, dalam kunjungan ke SDN 1 Tumpang, Bupati Malang disambut dengan Tarian Cucuk Lampah dan penampilan seni kolasi siswa siswi tentang sejarah Candi Jago. Bupati sengaja melakukan ke sekolah ini, karena dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, yang ditandai dengan capaian kelulusan bernilai rata-rata 9.

“Target ini tidak bersifat pilih-pilih. Melainkan, harus merata di seluruh satuan pendidikan dan harus tercapai 100 persen pada tahun 2026,” ujar Bupati Sanusi.

Kunjungan lanjutnya, juga dilakukan Bupati bersama rombongan ke SMPN 1 Tumpang. Di lokasi ini, bupati juga disambut dengan penampilan tari siswa ekstrakulikuler dan penampilan yel-yel Pramuka serta drumband siswa siswi SMPN 1 Tumpang. Bahkan, Bupati Malang berkesempatan meresmikan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2025 di SMPN 1 Tumpang.

Sekedar informasi, sebanyak tiga siswa dari SMPN 1 Tumpang dinyatakan diterima sebagai siswa baru SMA Taruna Nusantara. Sementara Bupati Malang sendiri dalam rangkaian kunjungannya juga melaksanakan penandatanganan deklarasi SMPN 1 Tumpang sebagai Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Anti Perundungan.

“Komitmen Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Anti Perundungan, kedepannya juga akan kita kembangkan di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Malang. SMPN 1 Tumpang akan menjadi cintoh bagi sekolah-sekolah lain,” imbuh Bupati Malang. (pro/gie)

Adapun beberapa sekolah yang dikunjungi, yaitu SDN 2 Tumpukrenteng, yang memiliki jumlah murid 31 siswa, Sekolah Unggulan SDN 3 Turen, yang memiliki unggulan dalam Bidang Kesehatan dan Cinta Lingkungan. Kemudian, ada Sekolah Unggulan SMPN 1 Turen, yang salah satunya juga menandatangani Komitmen Sekolah Ramah Anak.

Baca juga :

Bupati Sanusi mengatakan, bahwa kunjungan ke sekolah di wilayah Kecamatan Turen kali ini dalam rangka memastikan kualitas pendidikan, dimana sekarang sudah trendnya nilai kelulusan di atas 90. “Sesuai dengan trend pendidikan di Indonesia, saya memastikan sekolah-sekolah bisa menghasilan siswa dengan kelulusan nilai rata-rata di atas 90,” kata Bupati Malang

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa SDN 2 Tumpukrenteng yang memiliki jumlah di bawah 60 siswa, kemungkinan akan di marger dengan sekolah yang terdekat. “Nanti akan kita rapatkan dengan tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana sekolah yang memiliki siswa di bawah 60, akan kita marger ke sekolah terdekat di wilayah sekolah tersebut,” jelas Bupati Malang

Saat menandatangani Komitmen Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Turen, Bupati Sanusi juga menyempatkan diri untuk memberikan apresiasi. Dimana, ini merupakan pendidikan karakter yang akan dibawa sampai dewasa. “Komitmen Sekolah Ramah Anak ini kedepannya juga akan kita kembangkan di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Malang. SMPN 1 Turen akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tambah Bupati Malang. (kom/gie)

Bunda Indah menyampaikan, bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkab Lumajang kepada Polri, khususnya Polres Lumajang, dalam memberantas kejahatan dan menjaga keamanan daerah. “Ini adalah bentuk dukungan pemerintah kabupaten kepada Polri, khususnya Polres Lumajang, dalam memberantas kejahatan dan kriminalitas di Kabupaten Lumajang,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur, jajaran Ditreskrimum, tim Jatanras, serta Kapolres Lumajang dan seluruh anggotanya, atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus kejahatan dalam waktu cepat. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena dalam beberapa bulan terakhir, terutama kejadian terakhir, kejahatan dapat diungkap dengan sangat cepat,” terangnya.

Bupati Lumajang menilai Kapolres Lumajang memiliki karakter tenang namun sigap dalam bertindak. “Profil Kapolres ini terlihat kalem, tetapi ternyata sangat cepat dan sigap dalam memberantas kejahatan. Ini di luar ekspektasi kami,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkab Lumajang memberikan bantuan drone thermal dan tiga sepeda motor trail agar kinerja kepolisian semakin optimal. “Dengan sarana dan prasarana ini, kami berharap jajaran Polres Lumajang bisa bergerak lebih cepat, lebih teliti, dan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemkab Lumajang. Dirinya mengatakan, drone yang diterima merupakan unit lengkap dengan fitur canggih, salah satunya teknologi thermal.

“Melalui momen ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Ibu Bupati telah memberikan bantuan kepada Polres Lumajang berupa drone dengan fitur thermal dan teknologi canggih lainnya,” ujar Alex.

Menurutnya, drone tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung tugas kepolisian, baik dalam pencegahan dan penanganan kejahatan maupun pelayanan kepada masyarakat. “Drone ini dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak kejahatan, mendukung kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk penanganan bencana. Kami juga dapat menggunakannya untuk pencarian objek tertentu,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, teknologi thermal sangat membantu dalam mengungkap potensi kejahatan. Seperti pencurian hewan ternak, karena mampu mendeteksi suhu tubuh manusia maupun hewan.

“Dengan fitur thermal, potensi kejahatan seperti pencurian hewan dapat terdeteksi melalui suhu tubuh, sehingga memudahkan kami dalam pelayanan kepolisian dan penegakan hukum,” tambahnya.

Selain drone, Polres Lumajang juga menerima tiga unit sepeda motor jenis trail yang akan digunakan untuk patroli dan kegiatan kepolisian lainnya, terutama di wilayah dengan medan sulit. “Sarana ini akan kami gunakan untuk patroli dan kegiatan kepolisian berbasis pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujar Kapolres. (adi/sit)

Pria yang akrab disapa Arief, itu mengatakan bahwa pembangunan drainase dan gorong-gorong besar yang selama ini dikerjakan, belum memberikan hasil signifikan. Karena itu, Arief mendorong adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kawasan rawan banjir.

“Belum maksimal, walaupun pembuatan drainase terus berlanjut sesuai roadmap. Ini perlu dievaluasi, kenapa dengan pembangunan gorong-gorong besar, banjir masih saja terjadi. Tidak bisa dibiarkan. Kota Malang harus melakukan evaluasi besar-besaran pada kawasan-kawasan yang utamanya dilanda banjir,” jelas Arief, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Menurut Arief, penyebab banjir akan lebih mudah ditemukan apabila Pemkot Malang melakukan pendataan ulang. Arief menyoroti kemungkinan gorong-gorong yang tertutup atau berukuran tidak memadai. “Kalau gorong-gorong sudah dibuat tapi air tidak bisa masuk, ya percuma. Bisa jadi tertutup bangunan atau afurnya tidak maksimal. Ini harus dicek. Mumpung musim hujan, evaluasi akan lebih mudah,” ujarnya.

Arief juga mendukung opsi penambahan sumur resapan, namun menekankan bahwa hambatan aliran air menuju gorong-gorong adalah persoalan utama yang harus segera dibereskan. Menurutnya, Pemkot Malang tidak boleh diam, jika ada saluran yang ditutup bangunan, itu harus ditindak.

“Contohnya di kawasan Ahmad Yani itu kan jebol karena terdapat bangunan tepat di atas saluran. Ini harus ditindak. Kalau memang harus pakai gril, ya jangan ditutup total supaya air tetap bisa masuk,” tegasnya.

Melihat luasan area terdampak hingga bergesernya titik banjir di tiap hujan besar, Arief menilai Kota Malang dalam kondisi darurat banjir. “Menurut saya darurat, karena bukan hanya kemarin. Titiknya juga berubah-ubah. Dulu di Klojen minim, sekarang yang parah Blimbing dan Lowokwaru. Kedungkandang justru tidak banjir. Ini tanda perlunya evaluasi total,” imbuhnya. (rsy/sit)

Meski demikian, Komisi III DPRD menegaskan agar OPD mitra tetap menjaga kinerja maksimal, meski menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2026 mendatang. Menurut Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, efisiensi anggaran tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Utamanya, di sektor pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang mengalami pemangkasan cukup besar.

“Artinya meski ada efisiensi anggaran, kinerja OPD harus tetap dimaksimalkan. Tak hanya itu, OPD juga harus mematuhi prinsip efisiensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025) tadi.

Dirinya menyebut, salah satu OPD yang paling terasa pemangkasan anggarannya, adalah DPUPR jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Tadi disampaikan DPUPR, bahwa mereka hanya mengelola anggaran sekitar Rp 87 miliar, dengan harapan ada tambahan dari dana pinjaman sekitar Rp 40 miliar. Total pinjaman yang diajukan sebesar Rp 70 miliar dan kemungkinan bisa terealisasi di tahun 2026,” jelas Wahyudianto.

Baca juga :

Sementara itu, dijelaskan bahwa masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki, terutama untuk peningkatan mutu jalan. Dimana, klasifikasi jalan mantap baru mencapai 66,8 persen dan diperkirakan akan mengalami penurunan akibat cuaca yang cenderung ekstrim.

“Kerusakan jalan makin meluas, sementara anggaran penanganan darurat (emergency) juga terbatas. Akibatnya, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh,” imbuhnya.

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, bahwa kerusakan jalan tersebar di hampir seluruh wilayah Trenggalek, dengan total panjang jalan milik daerah mencapai sekitar 850 kilometer. Kondisi ini, membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas perbaikan.

“Kami tidak bisa menentukan titik mana yang harus didahulukan. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan dinas teknis karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan. Namun yang jelas, dengan keterbatasan anggaran, semua harus bekerja lebih cermat dan efisien. Kami juga berharap agar titik sasarnya benar-benar diteliti agar sesuai dengan peruntukannya. Semoga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek,” imbuh Wahyudianto. (mil/gie)