Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Pemkot Malang menjadi daerah pertama di Jawa Timur, yang telah menyerahkan kendaraan operasional. Penyediaan kendaraan operasional itu, merupakan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota, yang telah menerima opsen pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini memang kewajiban. Tapi yang membanggakan, Kota Malang menjadi yang pertama di Jawa Timur menyerahkan kendaraan operasional layanan pajak ini. Ini juga dari hasil co sharing antara Bapenda Kota Malang dan UPT PPD Bapenda Jawa Timur,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa dengan kehadiran mobil layanan pajak keliling, diyakininya akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Dengan sistem mobile, layanan pembayaran pajak bisa menjangkau masyarakat secara langsung, tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

“Dengan layanan mobile, kita bisa lebih proaktif. Dampaknya tentu akan signifikan terhadap pendapatan. Masyarakat juga dimudahkan karena kita yang mendekat,” tambahnya.

Nantinya, mobil layanan pajak keliling tersebut juga tidak hanya akan beroperasi di titik-titik keramaian atau event tertentu. Namun, juga direncanakan hadir di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya menargetkan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 192 miliar. Dengan rincian opsen PKB Rp 132,4 miliar dan BBNKB Rp 60,5 miliar.

“Dengan adanya mobil layanan keliling ini, kami optimis target tersebut bisa tercapai. Mobil ini akan mobile setiap hari, rencananya bisa hadir di lokasi keramaian, event, hingga disandingkan dengan program Bapenda Sambang Kelurahan, Sambang Warga dan Sambang Perumahan,” kata Handi.

Saat ini, Pemkot Malang baru memiliki satu unit mobil layanan pajak keliling. Namun, ke depan pengembangan layanan akan disesuaikan dengan tren realisasi pendapatan.

Lebih lanjut, Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur di Malang, Hery Santoso, menyambut baik kolaborasi tersebut. Dirinya menilai, layanan pajak keliling cukup efektif karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas.

“Layanan mobile ini efektif karena sifatnya jemput bola. Yang dilayani adalah pengesahan pembayaran pajak kendaraan tahunan,” kata Hery.

Pihaknya juga berharap dengan kehadiran mobil layanan pajak keliling dapat meningkatkan kontribusi opsen PKB bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, sebagaimana capaian tahun 2025 yang tercatat telah memenuhi target.

“Harapannya dengan kehadiran mobil keliling ini dapat meningkatkan pendapatan, seperti di tahun 2025 lalu yang memenuhi target,” imbuh Hery. (rsy/sit/adv)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Yunita Kurniawati, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi penting karena sejak diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Regulasi tersebut, membuat pendapatan opsen PKB dan BBNKB terbagi langsung antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB masih proses. Sampai saat ini, realisasinya belum terpenuhi. Hingga Oktober 2025, realisasi PKB mencapai 84,86 persen atau Rp 107,169 miliar dari target Rp 126,293 miliar, sementara BBNKB 76,58 persen atau Rp 44,266 miliar dari target Rp 57,801 miliar,” kata Yunita, Senin (17/11/2025) tadi.

Untuk mengejar target tersebut, berbagai upaya terus dilakukan. Mulai dari operasi gabungan, pembayaran pajak bersama dengan PBB, pendataan kendaraan, hingga pembinaan SDM antara lain untuk petugas layanan (kasir), baik di KB Samsat maupun di layanan unggulan. Selain itu, integrasi sistem informasi juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP).

Baca juga :

“Tentunya program ini akan berlaku seterusnya, karena diatur dalam Undang-Undang. Karena itu, kerja sama dengan Bapenda Kota Malang juga akan terus kita perkuat,” tambahnya.

Dalam mekanisme opsen, 66 persen PKB pokok menjadi hak Pemerintah Kota Malang. Pembagian dilakukan otomatis dari kasir penerimaan dan direkonsiliasi setiap akhir bulan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Yudhana Rieska Adhitama, menambahkan bahwa layanan keliling menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya, melalui Samsat Keris (di Keramaian dan Industri) di lima kecamatan dan 57 kelurahan.

“Layanan keliling ini dapat menjangkau langsung ke masyarakat. Sosialisasi kami lakukan ke kelurahan, kemudian diteruskan melalui RT/RW,” tambah Yudhana.

Dalam layanan Samsat Keris tersebut, pembayaran yang dilayani hanya PKB tahunan saja. Sementara, untuk kendaraan bekas tidak lagi dikenakan BBNKB, sesuai regulasi terbaru hanya dikenakan untuk kendaraan baru.

“Selain itu, kami bersama Bapenda Kota Malang juga sering kali melakukan operasi gabungan. Untuk pembayaran PBB dilakukan melalui Bapenda, sementara PKB tahunan ke kami,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi, yang mewakili Bupati Jember, Muhammad Fawait, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan penerbangan dari dan menuju Jember. “Tidak beroperasinya penerbangan Fly Jaya pada hari ini, bukan karena penghentian layanan. Namun melainkan, bagian dari proses evaluasi menyeluruh yang sedang kami lakukan bersama pihak maskapai,” jelasnya, Rabu (15/10/2025) tadi.

Dari hasil evaluasi sementara itu, tambahnya, program penerbangan ini menunjukkan hasil positif. Tingkat keterisian penumpang bahkan telah mencapai 83,3 persen, yang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara dari Jember.

“Dampak dari program ini, sudah terlihat nyata. Antusiasme masyarakat cukup tinggi dan tingkat keterisian penumpang terus meningkat dari penerbangan ke penerbangan. Setelah evaluasi selesai, penerbangan Jember – Jakarta akan segera dilanjutkan kembali secara permanen,” tambahnya.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Jember, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan akses transportasi udara yang handal, terjangkau dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas daerah. Termasuk, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi baru bagi masyarakat Jember.

Sebagai informasi, penerbangan perdana komersial Fly Jaya dari Bandara Notohadinegoro menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dilakukan pada 22 September lalu. Penerbangan ini, disambut antusias.

Seperti salah satunya, yang disampaikan anggota DPRD Jember, Ahmad Sahri Assidiqi, yang mengatakan pesawat ATR 72 sangat nyaman. “Nyaman. Pesawatnya aman dan kapan hari saya saat tugas ke Jakarta, terbang PP dengan Fly Jaya,” katanya.

Sebagai anggota dewan, Sahri juga mendukung penuh evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Jember, dengan pihak maskapai.Tujuannya, agar layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal dan pihak maskapai juga tidak dirugikan.

“Harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dari sisi Pemkab Jember, penerbangan ini diharapkan mempermudah calon wisatawan dan investor akses menuju Jember. Kemudian dari sisi maskapai, ketika keterisian kursi makin tinggi, maka akan dibuka lagi rute yang lain. Harapannya, jargon Bupati Jember, Muhammad Fawait, yakni Jember Baru Jember Maju bisa mudah terwujud,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilakukan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Adapun sasaran peruntukan, sesuai pemanfaatan yaitu untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Karenanya, menggelar pelatihan dengan sasaran peserta dari warga Kabupaten Malang.

“Pelatihan yang disiapkan Disnaker dalam memanfaatkan DBHCHT, ini beragam jenisnya. Salah satunya, adalah digital marketing seperti yang dilakukan hari ini,” kata Plt Kadisnaker Kabupaten Malang.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang, Mochamad Yekti Pracoyo, menambahkan bahwa program ini dipilih karena relevansinya dengan tuntutan zaman. “Sekarang sudah era digitalisasi. Sehingga, generasi muda harus siap menghadapi tantangan tersebut. Banyak perusahaan menyampaikan kebutuhan akan pekerja muda yang memahami digital marketing,” katanya.

Ditambahkan Yekti, bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan, karena bersumber dari DBHCHT Tahun 2025. “Dari DBHCHT ini, kami manfaatkan untuk membekali warga kabupaten (Malang, red) agar bisa bersaing di dunia kerja atau memulai usaha sendiri,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kabupaten Malang, Sri Mahanani, menambahkan bahwa peserta pelatihan terdiri dari pencari kerja, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi serta pelaku UMKM. “Yang lulus pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap masuk ke dunia kerja atau mengembangkan usaha yang sudah ada,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, tambahnya, Disnaker Kabupaten Malang merencanakan 42 kegiatan pelatihan kerja dengan total peserta hampir 1.921 orang dan anggaran sekitar Rp 10,433 miliar. Program yang digelar, mencakup berbagai bidang seperti menjahit, Babershop, menjahit, tata rias, hingga pelatihan berbasis digital.

“Untuk anggaran, secara keseluruhan jauh lebih besar di tahun ini. Karenanya, kita mengoptimalkan untuk meningkatkan kompetensi adik-adik kita, ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Dirinya berharap, dari pemanfaatan DBHCHT yang dimaksimalkan untuk pelatihan, akan menambah skil dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Malang.

“Kami berharap, peserta tidak hanya siap kerja, tetapi juga bisa membuka usaha dari rumah. Bahkan, jika dana dari pusat tidak tersedia, APBD akan kami maksimalkan untuk kegiatan seperti ini,” paparnya. (sit/adv)

Direktur Utama RSUD Kanjuruhan, Nur Rochmah, mengatakan bahwa anggaran DBHCHT sebesar Rp 32,754 miliar, adalah sebelum perubahan (rencana kerja perubahan). Sementara, sampai triwulan ke-2 (Juni, red) kemarin, realisasi secara anggaran masih 0 persen, tetapi secara proses pengadaan sudah 100 persen.

Ditambahkannya, beberapa item kegiatan yang dimaksimalkan dari DBHCHT, yakni seperti penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) fasilitas kesehatan (Faskes) yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan. Dari total enam unit, ada lima unit untuk berangkat transfer pasien dan satu unit PACS.

Baca juga :

Kemudian, tambah mantan Dirut RSUD Lawang, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan lain di RSUD Kanjuruhan. Fasilitas yang dimaksud, yakni pembangunan perluasan UGD Lantai 1 sampai dengan Lantai 4.

“Kegiatan lainnya, yaitu pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit. Khusus ini, ada rehabilitasi Gedung Diponegoro. Kemudian, juga ada pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medis. Khusus ini, ada pemeliharaan alat-alat canggih di RSUD Kanjuruhan. Beberapa item itu, menggunakan anggaran DBHCHT senilai Rp 32,754 miliar,” ujarnya.

Masih menurut Nur Rochmah, secara khusus penggunaan alat-alat yaitu untuk menunjang UGD dan juga untuk radiologi alat kesehatan. Sedangkan untuk alat berangkat transfer pasien yang dimaksudkan, yakni Picture Archiving and Communication System (PACS).

“Itu perangkat keras dan lunak untuk radiologi. Jadi gunanya, itu untuk alat-alat hasil pemeriksaan radiologi itu akan didistribusikan langsung secara digital kepada dokter pelaksana. Jadi, di situ ada komunikasi juga antara dokter pelaksana langsung kepada dokter radiologinya. Sehingga, lebih mempercepat dan akurasi datanya lebih baik lagi,” ujarnya. (sit/adv)

Dalam sambutannya, Bupati Kholilurrahman menyampaikan bahwa penyerahan SK sebagai langkah awal bagi CPNS yang terpilih di lingkungan Pemkab Pamekasan. Untuk tahun ini, sebanyak 58 CPNS yang menerima SK di lingkungan Pemkab Pamekasan. Rinciannya, 24 tenaga kesehatan dan 34 tenaga teknis.

“Penyerahan SK Bupati ini merupakan langkah awal dari tugas selanjutnya, menuju tahap menjadi PNS. Selama proses tersebut, kinerja saudara akan dipantau, diamati dan dievaluasi. Apakah lanjut PNS atau tidak,” katanya.

Baca juga :

Kiai Kholil-sapaan Bupati Pamekasan mengatakan, menjadi CPNS adalah suatu kebanggaan, tetapi tugas yang dipikul amatlah berat serta penuh tanggung jawab. “Karena sudah menjadi CPNS, jangan berasa aman. Jangan seperti itu, lalu bertindak sesuka hati, suka bolos, tidak melaksanakan arahan pimpinan dan disiplin,” tambahnya.

Kiai Kholil berharap, CPNS yang sudah menerima SK supaya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Karenanya, terus belajar menyongsong perubahan ke depan. “Atas nama Pemkab Pamekasan, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara teriring doa, semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas,” tambahnya. (azm/gie)

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa untuk tahun ini secara keseluruhan ada sebanyak Rp 8,4 miliar, anggaran DBHCHT yang dikelola oleh dinas. Total anggaran itu, akan teralokasi untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan, atau bidang kesejahteraan masyarakat.

“Khusus untuk pelatihan, anggaran yang dialokasikan senilai total Rp 8 miliar. Adapun peruntukannya, yakni menjangkau sekitar 739 peserta atau orang, pelaksanaan kegiatan sebanyak 34 item dan pelatihan yang diberikan terdiri sekitar 12 jenis. Dalam penggunaan anggaran itu, termasuk di dalamnya juga ada pembelian bahan dasar untuk pelaksanaan pelatihan. Sebagai contoh pelatihan bakery, maka bahan dasar yang dibeli adalah seperti telur, tepung dan bahan dasar lain,” kata Plt Kadisnaker, Rabu (30/04/2025) tadi.

Yudhi menambahkan, terkait peserta pelatihan, itu menyesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkue). Di mana untuk peserta, melibatkan seperti petani tembakau, butuh rokok, masyarakat lain hingga petani cengkeh. Karenanya, koordinasi pelatihan juga melibatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Ketentuan lain juga seperti usia peserta dan warga Kabupaten Malang,” ujarnya.

Masih menurut Yudhi, untuk pelaksanaan pelatihan sendiri, Disnaker telah mengawalinya pada April ini. Adapun cara yang digunakan, yaitu mengundang peserta dan menghadirkan di tempat pelatihan. Sementara untuk proses pelaksanaan, tergantung dari jenis pelatihan yang diberikan.

“Seperti pelatihan bakery, ini untuk pelatihannya sampai 19 hari. Kemudian pelatihan menjahit, itu waktu yang dibutuhkan hingga 30 hari. Jadi, pelatihan yang diberikan mulai dari teori hingga praktek. Setelah selesai, diberikan sertifikasi uji kompetensi, pendampingan hingga grup monitoring untuk update progres,” imbuhnya.

Plt Kadisnaker juga menambahkan, untuk memaksimalkan setiap pelaksanaan pelatihan, Disnaker juga melibatkan Bank Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan hingga DPRD Kabupaten Malang. Sejumlah pihak sengaja dihadirkan, selain untuk pengawasan dan kontrol, juga terkait dengan pelaksanaan pelatihan. “Seperti Bank Jatim, dalam pelaksanaan pelatihan juga bisa berhubungan dengan permodalan. Begitu juga Dinas Koperasi, bisa juga terkait dengan izin berusaha. Sehingga, pelatihan yang diberikan benar-benar bisa maksimal,” paparnya. (sit/adv)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menjelaskan bahwa mengacu pada peraturan menteri keuangan dan anggaran, untuk tahun ini fokus yang akan dilakukan adalah kegiatan operasi bersama dan pengumpulan data. Dua item itu, akan menjadi sasaran dalam pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal.

“Sesuai peraturan, fokus kita (Satpol PP) tahun ini adalah kepada kegiatan operasi bersama aparat penegak hukum (APH) atau Kantor Bea Cukai Malang dan pengumpulan data,” kata Kasatpol PP Kabupaten Malang, Kamis (24/04/2025) tadi.

Diuraikannya, adapun operasi bersama yang dimaksud, yaitu bisa berupa penindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai. Sementara dalam pelaksanaan untuk penindakan ini, Satpol PP bersifat mendampingi pelaksanaan. “Jadi perlu dipahami, bahwa ini yang memiliki peran inti adalah Kantor Bea dan Cukai,” tambahnya.

Baca juga :

Mando-sapaan akrab Kasatpol PP menambahkan, untuk kegiatan seperti Sobo Kampung atau yang bersifat bersinggungan langsung dengan pedagang eceran, kecil atau kelontong, akan masuk dalam bagian operasi bersama. Ini dilakukan, karena untuk kegiatan sosialisasi sudah menjadi bagian dari Diskominfo Kabupaten Malang.

“Berbeda dengan tahun kemarin, untuk sosialisasi sekarang ditangani oleh Diskominfo. Jadi, poin-poin ini yang menjadi sedikit pembeda,” imbuhnya.

Masih menurut Mando, secara garis besar, perubahan aturan ini tidak menjadi kendala dalam optimalisasi dana sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Karena, seperti pelaksanaan operasi bersama sendiri, juga sudah rutin dilakukan Satpol PP bersama Kantor Bea Cukai Malang bersama pihak terkait.

“Bahkan sejak Januari 2025, kami sudah melakukan pengumpulan data. Termasuk, melaksanakan operasi bersama. Bahkan, setiap sebulan sekali, itu secara rutin pelaksanaan operasi dilakukan hingga tiga sampai empat kali pelaksanaan,” tegasnya. (sit/adv)

Bazar Ngabuburit yang juga dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-1221 Kabupaten Kediri dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ini berlangsung di Lapangan Belakang Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada 19 hingga 21 Maret 2025. Adapun kegiatan ini, dimulai sejak pagi hingga menjelang sore hari.

Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, yang akrab dipanggil Mbak Cicha, mengatakan bahwa pelaksanaan Bazar Ngabuburit ini menjadi salah satu upaya dalam mempromosikan produk UMKM lokal, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati suasana Ramadan dengan berburu takjil dan produk lokal. “Kami ingin memberi ruang bagi UMKM sebagai upaya pemasaran untuk mengenalkan produk-produknya ke masyarakat luas,” kata Mbak Cicha, Rabu (19/03/2025) tadi.

Baca juga :

Seperti diketahui, dalam kegiatan ini menghadirkan sedikitnya 18 paguyuban dan 50 pelaku UMKM, yang menjajakan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan hingga produk fashion. Dalam kesempatan itu, Mbak Cicha juga turut meninjau langsung stan-stan UMKM yang berjejer rapi, bahkan memborong berbagai produk olahan makanan sebagai bentuk dukungannya terhadap usaha kecil.

Tidak hanya itu, kehadiran event yang digelar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Kediri, ini mendapat sambutan antusias oleh ASN Pemkab Kediri. Di hari pertama, area bazar ramai dipadati pengunjung, termasuk pegawai Pemkab Kediri yang berbelanja memenuhi kebutuhan masing-masing.

Mbak Cicha di momen itu juga mengajak masyarakat umum, untuk ikut memeriahkan Bazar Ngabuburit Bela-Beli Produk, supaya produk UMKM di Kabupaten Kediri bisa semakin berkembang. “Bazar ini adalah event untuk umum. Jadi, teman-teman ASN maupun masyarakat umum bisa berbelanja untuk melarisi UMKM yang ada di Kabupaten Kediri,” ungkapnya.

Mbak Cicha berharap, dengan adanya Bazar Ngabuburit ini pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kediri semakin pesat. Tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. (kom/pan/gie)