Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu, Irsan Setiawan, mengatakan bahwa dengan adanya layanan drive thru, maka akan kian mengupdate pelayanan di MPP HD. Sehingga, layanan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam segi pelayanan satu pintu.

Ditambahkan Irsan, dengan adanya pelayanan tersebut, maka MPP HD menjadi satu-satunya mal pelayanan publik di Provinsi Bengkulu, yang memiliki drive thru. Ini, sekaligus menjadi yang terlengkap dengan menyuguhkan pelayanan lain.

Baca juga :

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

“Alhamdulillah, drive thru Samsat sudah ada di MPP HD mulai hari ini. Silahkan adik sanak Kota Bengkulu, silahkan datang ke MPP HD apabila hendak membayar pajak kendaraan,” ujarnya, Senin (27/02/2023) tadi.

Meski belum dilaunching secara resmi, Irsan mengklaim sejauh ini minat masyarakat terhadap keberadaan MPP HD, cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang semenjak groundbreaking tahun 2021 lalu.

“Konsep utama MPP adalah masyarakat mengurus segala bentuk urusan perizinan dalam satu lokasi. Sehingga, begitu keluar dari MPP urusannya sudah selesai,” paparnya. (mc/bkl/sit)

Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari pemenuhan oleh Pemkab Situbondo, atas harapan dan keinginan masyarakat. Tentunya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat.

Secara fisik, tambahnya, bangunan MPP sudah siap dan terkait unsur-unsur perangkat lainnya, akan disiapkan. Sebab, ini masih dilakukan kajian dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, sudah bisa terselesaikan.

Baca juga :

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Berdasarkan arahan Menpan RB yang terbaru, ujarnya, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka MPP ini merupakan bagian dari SPBE konsepsi baru yaitu MPP digital. “Pembentukan MPP ini menjadi bagian target kami di Pemkab Situbondo. Sebab, MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Situbondo, Qurrotul Aini, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menjaring saran serta menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan MPP di Kabupaten Situbondo. Yaitu, dengan harapan di tahun 2023 ini, persiapan penyelenggaraan MPP baik secara fisik ataupun administrasi sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan lokasi MPP, ujarnya, berada di eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. “Dengan adanya MP, maka pelayanan akan lebih mudah, efektif, efisien dan cepat. Karena, ini sudah terintegrasi dalam satu gedung. Dalam kegiatan ini kami mengundang pihak Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta,” ujarnya. (her/gie)

Tito mengapresiasi berbagai upaya Banyuwangi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dia juga menyebut, MPP Banyuwangi yang representatif dan nyaman layak diacungi jempol. Semua disiapkan serius, di saat ada sejumlah daerah yang asal atau sekadar ada MPP di daerahnya.

Baca Juga:

• Dorong Ide Kreatif Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemkab Banyuwangi Gelar Kompetisi Inovasi
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Banyuwangi Dorong Anak Muda Terjun di Dunia Pertanian

“Saya melihat Pemkab Banyuwangi serius,” jelas mantan Kapolri tersebut.

“Dan yang lebih menggembirakan lagi, layanan di MPP Banyuwangi sudah didesentralisasi, ada Pasar Pelayanan Publik juga. Saya lihat juga ada pelayanan segmentasi seperti layanan untuk nelayan. Model ini semoga bisa direplikasi daerah lainnya,” tambahnya.

Tito melihat satu per satu gerai pelayanan yang ada di MPP dua lantai tersebut. Dia gembira pelayanan di Banyuwangi terus berkembang semakin baik.

“Warga Banyuwangi beruntung. Saya juga tertarik dengan MPP Banyuwangi. Salah satunya banyaknya entitas yang bergabung di sini. Bahkan ada 24 entitas yang melayani 237 layanan. Ini mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi,” kata Tito.

Selain itu Tito juga mengapresiasi Banyuwangi pelayanan perizinan yang ada di MPP tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tito melihat langsung alur layanan DPMPTSP yang ada di lantai dua MPP.

“Banyuwangi juga telah menerapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), bahkan jemput bola melayani ke desa-desa,” tambah Tito.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menambahkan selain MPP Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik.

“Pusat pelayanan publik juga ada di dua pasar yakni Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Jadi warga bisa mengurus administrasi sambil belanja,” kata Ipuk kepada Tito.

Selain itu. Pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, OSS, dan lainnya juga ditarik ke desa saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). “Bahkan saat berkantor di desa, kami langsung membuka layanan ke warga, kami fasilitasi dan dampingi untuk masuk OSS karena memang tidak semua warga melek teknologi. Setiap berkantor di desa, ratusan izin lewat OSS diterbitkan, bahkan ada satu desa seperti di Singolatren Kecamatan Singojuruh kemarin saat saya berkantor bisa diterbitkan 1.200 izin usaha,” papar Ipuk. (kom/ed2)

Rencananya ruang isolasi itu, bakal dilauching Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ruang isolasi MPP nantinya bisa ditempati pasien Covid-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah.

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pengamanan gedung akan dilakukan penjagaan ketat oleh petugas TNI dan Polri. Bagi orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Menurutnya, petugas medis Marinir AL yang menangani pasien di MPP Sidoarjo sebelumnya sudah selesai bertugas menangani pasien Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta. Ada sekitar 50 orang petugas medis gabungan yang dilibatkan.

“Hall MPP ini yang terbaik dimiliki Pemkab Sidoarjo. Tetapi karena kondisinya sekarang mengutamakan untuk penanganan Covid-19, maka hall kami pergunakan untuk ruang isolasi bagi para OTG dan lainnya. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan semua pihak, khusunya Pasmar. Akhirnya kami menyulap semuanya. Sekarang kami nyatakan siap digunakan dan besok sudah akan dilaunching. Besok pasien sudah bisa dimasukkan disini dengan kapasitas129 pasien,” kata Cak Nur usai melihat kesiapan Hall MPP yang bakal dipakai tempat isolasi mandiri, Rabu (10/6/2020).

Bagi Cak Nur, keputusan Pemkab Sidoarjo mempergunakan MPP sebagai tempat isolasi ini, menunjukkan upaya maksimal dalam penanganan Covid-19. Termasuk melibatkan tenaga medis dari Pasmar yang sudah berpengalaman dalam menangani pasien Covid-19.

“Mereka (OTG) atau pasien yang menjalani isolasi mandiri bisa menempati MPP. Petugas akan menyiapkan program-program upaya penyembuhan terutama dari petugas medis Pasmar yang pernah bertugas di Wisma Atlet Jakarta. Tentunya mereka sudah pengalaman,” tandasnya. Wan/yan

Memontum Banyuwangi – Hari pertama masuk kerja usai libur hari Raya Idul Fitri, Komisi I DPRD Banyuwangi melakukan sidak di RSUD Blambangan dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak dipimpin ketua Komisi 1, Irianto, SH hasilnya sangat mengecewakan.

Kekecewaan Irianto saat mendatangi MPP Banyuwangi, saat dirinya masuk ke kantor MPP tidak ada satupun pejabat yang masuk kerja. Apalagi, ditempat tersebut tidak diterapkan protokol kesehatan, masih banyak masyarakat yang datang ke MPP tidak memakai masker.

“Seharusnya, tempat pelayanan publik harus menerapkan sosial distancing, jika ada warga atau masyarakat yang mengurus dokomen disini diwajibkan pakai masker, untuk antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19” ujar Irianto kepada memontum dot com, Selasa (27/5/2020) siang.

Apalagi, kata Irianto petugas MPP masih banyak yang belum masuk kerja. Sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat terganggu.

“Mulai kepala dinas perijinan hingga kasi-nya belum ada yang masuk kerja,” ungkap anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi PDI Perjuangan.

Situasi di MPP berbeda dengan RSUD Blambangan. Menurut Irianto untuk di RSUD Blambangan pihaknya sangat mengapresiasi, menurutnya, pada hari pertama masuk kerja, semua karyawan RSUD Blambangan sudah standby semua.

“Untuk RSUD Blambangan, saya sangat mengapresiasi karena di hari pertama semua sudah setenbay dan sudah siap siaga sesuai yang kita inginkan. Berbeda, dengan MPP pelayanannya masih belum maksimal, yang ada cuma dari dinas perijinan dan perpajakan saja, lainnya masih banyak yang kosong,” ungkap Irianto.

“Untuk penanganan pasien yang terdampak Covid-19, ditangani dengan baik. Di ruang isolasi terdapat 3 pasien, di ruang isolasi 2 ada 2 pasien ODP dan PDP, sedangkan diruang isolasi 3 ada 1 pasien PDP semua pasien ditangani dengan baik. Dan saat menjalani isolasi di RSUD Blambangan tidak bersamaan, ada yang 10 hari, 8 hari dan 6 hari,” imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, Komisi 1 DPRD Banyuwangi berencana akan memanggil Kepala Dinas (Kadis) Perijinan terkait hal ini.

“Kalau situasi seperti ini, banyak karyawan masih belum banyak yang masuk kerja, bagaimana dengan pelayanan masyarakat, jelas terganggu. Terkait masalah ini saya akan memanggil Kadis Perjinan. Apalagi, saat saya datang di MPP Kadis Perjinan juga tidak ada ditempat,” tegasnya.

Atas temuan ini lanjut ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi pihaknya akan melaporkan ke ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

“Jelas, temuan ini akan saya laporkan ke ketua DPRD,” tandasnya. (ras/oso)

Dikatakan Fadeli, MPP merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas. Sebagai upaya melakukan reformasi birokrasi demi mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

“Karena dalam MPP yang akan dimulai penggunaannya pada 17 Maret mendatang tersebut, akan menggabungkan seluruh pelayanan di Lamongan dalam satu gedung yang nyaman. Mulai dari pelayanan kependudukan, perijinan, SIM, Samsat, pajak daerah, imigrasi, bea cukai, Telkom, PLN, dan Pelayanan Pajak Pratama,” jelasnya.

Selain itu, ditegaskannya, termasuk memasang 1 unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Di ADM ini, masyarakat yang sudah mendaftar secara daring.

“Bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukan baik berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga, maupun Kartu Identitas Anak,” tandasnya.(zen/yan)