Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa aktivitas PKL akan dibatasi hanya saat CFD saja, yakni pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Dengan catatan, penataan dan kebersihan kawasan tetap dijaga secara ketat.

“Teman-teman PKL hanya boleh jam 06.00 sampai 10.00 WIB. Tapi harus ditata dengan baik. Datang dalam kondisi bersih, selesai juga harus bersih. Ini masih dalam tahap konsep,” kata Wali Kota Wahyu, Sabtu (02/08/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa lokasi Hutan Malabar dinilai memiliki potensi menarik, karena menjadi jalur favorit bagi warga yang berolahraga. Dengan kehadiran PKL yang tertata, area tersebut bisa menjadi tempat persinggahan yang nyaman.

Baca juga :

“Jadi ada orang-orang lari, kemudian wah ada kopi. Kan enak. Tapi tentu tidak boleh mengganggu lalu lintas dan harus rapi,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa rencana tersebut nantinya akan dikaji lebih lanjut dan akan dirapatkan. Dengan adanya PKL juga tidak boleh mengganggu arus lalu lintas.

“Pokoknya jangan sampai mengganggu lalu lintas. Nanti kita rapatkan. Kalau memang bisa, ini akan sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga menaruh perhatian, terhadap potensi pencemaran lingkungan dan bau sampah di sekitar Hutan Kota Malabar tersebut. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

“Nanti saya akan kaji bersama Plt Kadis LH soal keberadaan TPS-nya. Kita akan lihat, TPS ini menghimpun dari mana. Sekarang kan sudah ada teknologi supaya tidak bau. Seperti di Panjen, ada TPA wisata yang tidak bau. Bisa kita adopsi juga,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa tempat reservoir itu memang berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, namun dalam hal ini DPUPRPKP Kota Malang siap mendukung apabila dilakukan aktivitas tersebut. “Hutan Malabar itukan kewenangannya ada di DLH, karena ada di dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Termasuk reservoir atau resapan airnya itu. Jadi, itu kalau diaktifkan lagi bisa menampung banyak air,” kata Dandung, Selasa (08/10/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurut Dandung, DPUPRPKP Kota Malang juga siap memberikan masukan jika DLH Kota Malang membutuhkan. Terlebih, jika belum bisa membangun embung yang baru.

Baca juga :

“Paling tidak itu bisa untuk daerah tangkapan air. Karena kalau misalnya itu diaktifkan, maka potensinya akan bisa mengatasi masalah genangan air di kawasan Bareng. Kan yang dari utara nanti ditangkap di reservoir Hutan Malabar dulu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, mengungkapkan bahwa reservoir Hutan Malabar terakhir aktif sekitar tahun 1990-an. Dalam pengaktifan ini menurutnya penting untuk dilakukan koordinasi antar instansi, mengingat pengelolaan dan fungsi reservoir terkait erat dengan penanganan banjir.

“Jadi kami akan koordinasi dengan DPUPRPKP Kota Malang. Makanya kan di setiap OPD ada Tugas, Pokok dan Fungsinya (Tupoksi),” tambah Laode.

Lebih lanjut, Laode juga mencontohkan bozem yang berada di Tunggulwulung, juga berada di lahan Kebun Bibit DLH namun dikelola oleh DPUPRPKP untuk menampung air. “Memang lokasinya ada di kami, tetapi kan yang membangun dan mengelola adalah PUPR, karena fungsinya untuk menampung air di kawasan sekitar,” imbuh Laode. (rsy/sit)

Pria yang kerap disama Rahman, menyampaikan bahwa itu akan dilakukan karena Hutan Kota Malabar dinilai dapat memberikan edukasi. Terlebih, di sana terdapat ribuan pohon dengan berbagai jenis dan varian.

“Nanti akan kita konsepkan dengan membangun jembatan kaca yang mengelilingi kawasan tersebut. Kalau ini terwujud, ini bakal lebih besar dibandingkan dengan yang ada di kawasan wisata Gunung Bromo. Tapi biayanya besar sekali sampai Rp 9 Miliar sampai Rp 10 Miliar,” kata Rahman, Jumat (24/05/2024) tadi.

Untuk konsep yang disiapkan, yakni jembatan kaca akan dipasang di atas Hutan Kota Malabar. Sementara di bawah atau di dalam hutan, akan diadakan penampilan kesenian musik atau seni lainnya.

Baca juga :

“Nanti pengunjung yang naik ke jembatan kaca itu bisa berkeliling menikmati beragam jenis pohon yang ada di Hutan Kota Malabar sekaligus menyaksikan penampilan seni,” katanya.

Untuk mendukung konsep perencanaan tersebut, menurutnya perlu didukung dari pihak ketiga, atau menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan. Jika menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sudah dipastikan bakal memberatkan.

“Ini masih konsep, pihak CSR sudah ada yang ditawari tapi akhirnya sifatnya untuk kali ini hanya pembenahan dari yang sudah ada. Sehingga kami punya harapan, karena kami sudah mengantongi perencanaannya, harapannya ada CSR lain yang hadir, yang nanti akan kami tuangkan di Hutan Kota Malabar,” imbuhnya.

Meski secara sepintas terkesan tidak terurus, Rahman menyebut hutan kota ini tiap kali penilaian Adipura selalu mendapatkan penilaian terbaik. Baik dari segi keberagaman tanaman yang ada, kepadatan pohon, hingga kebersihannya. Oleh karenanya, Rahman berharap Hutan Kota Malabar ini nantinya menjadi wisata edukasi yang lebih baik. (rsy/sit)