Grand Opening tersebut dilangsungkan secara daring dan luring, bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, yang diikuti oleh 26 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan jika dibukanya MPP Merdeka tersebut, merupakan energi baru untuk berkomitmen dalam menyediakan pemanfaatan dan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya bagi warga Kota Malang.

“Grand opening ini keharusan untuk lebih mengenalkan MPP ke masyarakat, khususnya di Kota Malang. Insyaallah kedepan terus diperbaiki dan disempurnakan,” kata Bung Edi-sapaan akrabnya dalam sambutan.

Selain itu, MPP sendiri menurutnya sebagai One Stop Service, dimana satu titik yang terhubung dan terintegrasi dengan layanan lainnya di tempat yang sama. Sehingga, hari demi hari itu harus ditingkatkan kualitas layanannya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Ini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kalaupun ada kekurangan itu harus diperbaiki dan dilaksanakan secara transparan. Sehingga semua mudah dijangkau, dan bisa mempermudah layanan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika MPP nanti juga akan dikolaborasikan bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Karena, menurutnya hal tersebut akan mempermudah masyarakat yang berada di wilayah Kota Malang.

“Kabupaten Malang dan Kota Batu juga bisa bersinergi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Sehingga aktivitasnya bisa menjadi satu warga malang. Seperti, kantor pajak yang berkantor di Singosari, bisa diberikan tempat layanan untuk kantor pajak, begitu dengan Kota Batu,” tuturnya.

Ke depan dirinya berharap, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan MPP Merdeka tersebut, dan akan terus ditingkatkan. Sehingga, masyarakat bisa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kota Malang.

“Semoga ini ke depan akan semakin diketahui oleh masyarakat Kota Malang. Ini juga harus terus dikuatkan, supaya masyarakat mengetahui dan sosialiasi ini juga lebih digiatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan jika dalam Grand Opening tersebut ada 17 tenant yang tersedia, dengan 197 layanan yang disediakan. Tentu itu dilakukan guna untuk memberikan pelayanan dan kemudahan pada masyarakat Kota Malang.

“Sebelum dilakukan Grand Opening kami sudah memiliki 14 tenant, dan 180 layanan. Kemudian ini bertambah tiga tenant, jadi total 17 tenant dan 197 layanan. Semoga ini terus bisa bertambah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Malang,” ujar Erik.

Sebagai informasi, 17 tenant itu terdiri dari, Kantor Imigrasi dengan 2 layanan, KPP Pratama Utara dengan 2 layanan, KPP Pratama Selatan dengan 2 layanan, BPJS Kesehatan 2 layanan, BPJS Ketenagakerjaan 3 layanan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Malang dengan 11 layanan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (samsat) dengan 1 layanan, Dinas Ketenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 129 layanan, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka kayanan OSS (pendampingan pelaku usaha), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 6 layanan, Badan Pendapatan Daerah dengan 7 layanan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pojok Baca), Perumda Tugu Tirta Kota Malang dengan 2 layanan, PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Persero) dengan 3 layanan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Co Working Space), Polresta Malang Kota dan Kantor Bea Cukai Malang.

Dalam kegiatan Grand Opening tersebut, Wawali, Bung Edi bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, serta jajaran Kepala Dinas Kota Malang juga melakukan peninjauan ke beberapa tenant yang ada di dalam MPP Merdek tersebut. (rsy/sit)

“Jadi, nanti MPP itu kita sarankan betul-betul menjadi layanan publik tanpa ada pusat perbelanjaan di situ. Karena, orang yang baru masuk melihat itu, bukan mall pelayanan. Tetapi, lebih kepada pusat perbelanjaan. Sehingga, kami menyarankan untuk dioptimalkan saja untuk pelayanan. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang lain,” ucap Made, Sabtu (12/11/2022) tadi.

Dirinya juga memandang, apabila diukur secara ekonomis, adanya pusat perbelanjaan di lokasi tersebut tidak secara signifikan mendongkrak PAD Kota Malang. Sehingga rencana kebijakan tersebut dinilai sangat pro Rakyat.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Apabila itu dapat direalisasikan, maka seluruh instansi yang ada di Kota Malang yang berkaitan dengan pelayanan dapat diakomodir di dalam MPP tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk rencana tersebut juga sembari melihat perjanjian kerjasama antara Ramayana dengan Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan pengakuannya, pihak ketiga dalam menyewa lokasi tersebut hanya berlaku selama dua tahun.

“Sudah kita wacanakan dan kita nanti lihat perjanjian kerjasamanya selesai kapan. Tapi maksimal kan lima tahun, kemarin ada perjanjian hanya dua tahun kalau tidak salah. Dimana pertahunnya Rp 600 juta,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Kami tidak dalam posisi mempermasalahkan MPP itu dibangun atau tidak. Tetapi, kita lihat saja sekarang berada di era digitalisasi,” ungkap Marsono, Selasa (16/08/2022) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan Tulungagung ini menilai, dibanding memikirkan pembangunan MPP, seharusnya semua pihak lebih mengutamakan tingkat kepuasan masyarakat dalam hal akses terhadap pelayanan oleh pemerintah. Terlebih, sebenarnya masyarakat puas jika pelayanan tersebut bisa diakses dimanapun, kapanpun dan tentunya secara cepat.

“Saat ini, digitalisasi itukan justru tujuannya mempermudah. Sama dengan konsep MPP sendiri yang juga ditujukan untuk mempermudah pelayanan,” paparnya.

Perihal pembangunan MPP sebagai langkah yang tepat, Marsono mengakui, dengan anggaran yang terlampau besar untuk pembangunan MPP, seharusnya bisa digunakan untuk keperluan program pemerintah yang lain yang tergolong mendesak. Karena, pelayanan berbasis digital itu juga bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Masih menurut Marsono, masih ada banyak program yang terbilang mendesak di Tulungagung. Seperti halnya, pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Maka dari itu, pihaknya lebih menghendaki jika dibanding mengeluarkan anggaran untuk pembangunan hingga operasional MPP, akan lebih baik jika anggaran tersebut untuk keperluan yang mendesak.

“Memang MPP itu karena Instruksi Presiden (Inpres), yang mana sebenarnya perintah itu dilakukan ketika dalam kondisi mendesak. Tetapi, kalau dengan pelayanan yang ada contohnya pelayanan secara digital, itu sudah membuat masyarakat puas. Karenanya, saya rasa tidak perlu untuk membangun MPP meski sudah disetujui,” paparnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dalam kesempatan itu mengatakan, memang untuk pembangunan MPP merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Mengingat, itu berdasarkan Inpres yang disampaikan oleh menteri, yang mengharuskan agar masing-masing kota atau kabupaten, harus segera memiliki MPP. Sehingga, pengadaan MPP di Tulungagung tetap akan dilakukan.

Masih menurut Maryoto, nantinya MPP akan menggunakan bangunan Balai Rakyat terlebih dahulu. Itu karena, pihaknya yang berencana menggunakan Kawasan Ruko Belga, itu masih belum bisa karena proses sengketa yang masih berlanjut.

“Dalam waktu dekat, akan kita perbaiki tata ruangnya. Gedungnya sudah siap, tinggal nanti diberi sekat-sekat sesuai pelayanan yang tersedia,” kata Maryoto Birowo. (jaz/and/gie)

Dalam soft launching kali ini, setidaknya sekitar 180 layanan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat Kota Malang yang akan mengurus layanan perizinan dan non perizinan, kini tak perlu jauh-jauh ke Kantor Terpadu atau Block Office di Kedungkandang.

Wali Kota Malang mengatakan, agar sekarang masyarakat tidak perlu lagi was-was. Karena, layanan perizinan kian didekatkan.

“Sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Malang, tidak ada was-was. Insyaallah, pelayanan perizinan di sini semakin kita mudahkan dan itu harus,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Nantinya, ujar Sutaiji, ada 180 layanan yang dilaunching ini, akan terus bertambah menjadi sekitar 400-an pelayanan perizinan dan non perizinan yang bisa dimanfaatkan di MPP Merdeka. Ditambahkan juga, bahwa MPP ini memudahkan masyarakat untuk pengurusan apapun. Bahkan, bisa ditinggal untuk beribadah dan berbelanja.

“Hari ini on going. Masih di bawah 200 layanan perizinan dan non perizinan. Pertengahan tahun ini, kami minta 400 layanan perizinan dan non perizinan sudah di sini,” tegasnya.

Dalam kegiatan kali ini, Sutiaji juga menyayangkan belum tersedianya fasilitas penunjang yang lengkap untuk MPP Merdeka ini. “Fasilitas penunjang harus ditambah. Nantinya seperti kesediaan CCTV hingga AC, untuk lebih membuat masyarakat yang datang mengurus perizinan lebih nyaman. GPL ya, Nggak Pakai Lama. Kapan launchingnya nanti, di hari ulang tahun Kota Malang. Berarti, menunggu 3 bulan saja. Kami minta ditambah inovasi, seperti CCTV, juga AC untuk dipenuhi sehingga masyarakat kesini bisa enjoy,” harapnya. (cw1/sit)

“Jadi gedungnya ini nanti satu halaman dengan perpustakaan daerah,” kata Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati yang sering disapa Bunda Indah, saat audensi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (17/03).

Menurut Bunda Indah, perpustakaan umum menjadi lokasi yang strategis untuk pembangunan gedung MPP, sebab letaknya tepat berada di jantung kota. 

Lewati Gunung Turuni Lembah, Dua Bulan Lagi Jalan Pasirian – Tempursari Bakal Bisa Dilewati

Selain itu, dikatakannya, bahwa pembangunan MPP direncanakan akan segera berproses pada tahun ini, dan untuk sarana maupun prasarananya pun, seperti tempat antrian, tempat parkir serta fasilitas lainnya masih dalam tahap pembahasan. 

“Tahun ini akan segera kami tuntaskan, sehingga MPP secepatnya bisa berjalan,” ujarnya.

Bunda Indah menambahkan, bahwa dalam Mall Pelayanan Publik, nantinya akan tersedia banyak sekali jenis pelayanan, baik administrasi maupun perizinan. Kemudian, nantinya juga tersedia pelayanan perbankan.

Disamping itu, MPP adalah salah satu dari 20 janji politik di masa kampanyenya bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq atau di sapa Cak Thoriq.

“MPP salah satu alat 20 janji politik kami sebagai komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. (kominfo-lmj/Ard/ed2)

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh sebanyak 38 kepala daerah dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui MPP.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen, Bapak dan Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, tahun 2021 adalah momentum yang bagus untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

“Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah, sudah kian gencar dilakukan. Ada 35 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia dengan karakteristik sesuai dengan daerah masing-masing

Mulai dari segi pengintegrasian layanan, sistem, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki,” tambahnya.

Baca Juga : Diduga Ada Pengacara Palsu di Malang, STP3 Segera Investigasi

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sendiri sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mall Kota Malang. Rencananya soft launching akan segera dilakukan di MPP ini pada bulan Agustus tahun 2021.

“Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 soft launching MPP. Tinggal penyempurnaan di akhir” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji.

Lebih lanjut dirinya berharap dengan adanya MPP nantinya dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan.

“Terlebih, lokasinya saya rasa mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota. Yang terpenting goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, bahkan orang nomor satu di Kota Malang itu ingin dengan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta di Kota Malang.

“Saya tadi kepikiran, bagaimana kalau menginisiasi, buka kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di MPP. Karena kan semua sudah serba terkoneksi dengan database yang ada di perguruan tinggi. Dan hal ini belum di miliki daerah lain,” paparnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa setelah adanya refocusing anggaran Covid-19 kemarin, akan ada kurang lebih sebanyak 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mall Kota Malang tersebut.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik. (hms/cw1/ed2)

”Jadi nanti perda terkait dengan mall pelayanan terpadu akan dicabut,” ujar Mohammad Muhaimin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang.

Lebih lanjut Muhaimin menegaskan jika dengan digantinya Perda tersebut. Pembangunan mall pelayanan terpadu yang memerlukan anggaran sampai Rp 100 miliar, secara otomatis batal.

“Sesuai rencana awal di tahun 2021 sudah mulai pengadaan mall pelayanan publik. Untuk alokasi anggarannya di APBD sebesar Rp 10 miliar, dan di P-APBD sebesar Rp 40 miliar pada tahun 2021 Rp 50 miliar,” kata Muhaimin.

Ia mengaku jika jika dalam RDP itu, wakil rakyat juga mengundang Kabag Hukum, DPPKAD, serta Bappeda. Dalam RDP yang akan digelar, sudah disepakati untuk diganti.

“Dalam RDP tadi sudah menyepakati perda tersebut dicabut, dan sekarang menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Dibatalkannya, pembangunan mall pelayanan publik itu lantaran anggarannya dipergunakan untuk pemulihan perekonomian dampak covid-19. Sehingga tidak dimungkinkan untuk dianggarkan dan dibangun pada tahun depan.

Sementara itu, drg.Budi Nugroho MPPM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ketika diwawancarai oleh sejumlah media di pendopo kabupaten, Selasa (21/7/2020) memastikan, pembangunan mall pelayanan publik batal dikerjakan tahun 2021 mendatang. Karena dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 ujarnya.

Budi tak bisa memastikan proyek pembangunan mall pelayanan itu nantinya akan dilanjutkan apa tidak. ”Kita masih belum bisa memastikan, melihat sisi keuangan terlebih dahulu, karena pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar hingga mencapai Rp 50 miliar,”

Keputusan untuk menghentikan rencana pembangunan ini lantaran untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19. ”Jadi nanti pemulihan stimulus perekonomian seperti bantuan permodalan, Bahkan dirinya menyebut, pada tahun depan nampaknya masih minim pekerjaan proyek fisik. Apabila ada proyek fisik nantinya akan dirupakan seperti padat karya,”

Kalau tahun depan masih minim proyek fisik, adapun nanti padat karya, Hanya saja, masih ada satu proyek fisik yang dipertahankan. Yakni proyek penataan jalan KH Wahid Hasyim yang menelan anggaran sekitar Rp 20,5 miliar. Hanya itu yang dipertahankan, untuk yang lainnya kemungkinan masih ditunda, tapi melihat perekonomian nantinya,” ungkapnya

Senada dengan Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Pemkab Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, saat ditemui di Kantornya mengatakan, Bahwa benar adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 7 Tahun 2019 mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik akan dicabut.

“Itukan sebenernya sudah dianggarkan dan pembahasannya memang pas sebelum Covid-19. jadi rencananya kan Gedung Mal Pelayanan Publik akan di bangun di tahun 2021. Dengan Anggaran Rp 100 Milyar.” Tutur Abdul Madjid Nindyagung

Kabag Hukum ini juga menjelaskan bahwa awal rencananya supaya nanti di tahun 2021 tidak membebani anggaran, akhirnya ada dana cadangan. Rencananya ada dana cadangan di tahun 2020 ini sebesar Rp. 50 Milyar, kemudian pada tahun 2021 dengan nilai Rp 50 Milyar. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 yang juga menyerang Kabupaten Jombang, dana tersebut dialihkan untuk penangan wabah tersebut.

Kebijakan ini dibuat untuk lebih mempercepat penanganan Covid-19 di Jombang. Menyelaraskan Prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan Nasional, pungkasnya. (wis/yan)

Sayangnya, acara yang sedianya digelar meriah, mendadak dirubah menjadi sederhana tanpa ada acara resmi seperti biasanya.

“Pak Bupati hanya memantau kegiatan pelayanan yang sudah berjalan dan memotong tumpeng sebagai tanda dibukanya MPP, ” ujar Arif Bachtiar, Kabag protokol Pemkab Lamongan.

Disisi lain, menurut Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM, soft launching merupakan uji coba dari operasional MPP.

“Selama uji coba, kita lakukan inventarisir sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, dan terus kita lakukan pembenahan, khususnya di fasilitas pelayanannya,” ujar Fadeli usai meninjau kegiatan pelayanan di berbagai sektor yang berlokasi di MPP, Kemarin, Selasa (17/3/2020).

Tak hanya itu, kepada awak media, Bupati Fadeli berharap, dengan adanya MPP yang cukup megah ini mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak ada lagi keluhan terkait mengurus perizinan lama.

“Kalau persyaratan lengkap, harus segera diproses dalam satu hari, tidak usah menunggu besok. Saya imbau semua operator harus memberikan catatan atau tanda terima sebagai bukti dan tertulis apabila ada persyaratan yang harus dilengkapi,” ujarnya.

Selain itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Agus Cahyono mengatakan, selain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada publik, MPP juga sebagai fasilitas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi harapan masyarakat.

“Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Agus.

Untuk diketahui, terdapat 34 instansi yang menyatu satu atap di MPP Lamongan dengan sebanyak 225 jenis pelayanan. Di antaranya, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Dispendukcapil, PDAM, BPJS, Bank Jatim, Polres, dan Pengadilan Agama.

”Pelayanan di counter office DPMPTSP ada dua jenis pelayanan perizinan, yakni OSS yang meliputi perizinan usaha, komersial, komitmen, dan pelayanan kategori perizinan non OSS,” tandasnya. (Fjr/zen/yan)

“Rombongan para istri pejabat Bakorwil Malang ini, selain berdiskusi juga akan mengadopsi sistem pelayanan publik di MPP Sidoarjo. Karenanya saya ajak mereka menyasikan sendiri seluruh proses pelayanan di MPP Sidoarjo,” terang Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Selasa (10/3/2020) saat mendampingi para tamu itu.

Menurut Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini, selama ini MPP hanya ada di 14 Kabupaten/Kota di Indonesia. Khusus di Jatim baru ada 3 MPP yakni di Surabaya, Sidoarjo dan di Banyuwangi. Bahkan saat ini Sidoarjo akan mengembangkan MPP, tidak hanya ada di JL Lingkar Timur. Akan tetapi juga bakal ada di Kecamatan Sukodono.

“Pengembangan MPP di tingkat kecamatan itu sebagai wujud kesungguhan kami dalam memberikan pelayanan publik untuk warga Sidoarjo. Kalau MPP Sidoarjo pelayanannya baik tak ada salahnya ditiru atau disharing untuk kabupaten/kota lainnya,” imbuhnya.

Sedangkan soal jumlah kunjungan Kabupaten/Kota se Indonesia yang berkunjung ke MPP Sidoarjo, Cak Nur mengaku sudah cukup banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Kunjungan sebelum Bakorwil Malang ada dari Kabupaten Gresik. Kota Pudak ini juga berencana membangun MPP.

“MPP bagian sinergitas antar semua pihak dan pemerintah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Di MPP seluruh pelayanan terpadu terpenuhi meski yang terbanyak pelayanan di Dispendukcapik dan Perpanjangan SIM. Selama ini pelayanannya cukup baik dan belum pernah ada komplain,” tegasnya.

Sementara Ketua Rombongan istri pejabat Bakorwil III Malang, Ny Irawati Ghulam menegaskan jika seluruh jajaran Bakorwil Malang rutin menggelar pertemuan 3 bulan sekali. Hal ini untuk mensinergikan program kerja dan pelayanan antar wilayah di bawah Bakorwil Malang.

“Karena di Bakorwil Malang, baru Sidoarjo dan Surabaya yang punya MPP, maka dalam waktu dekat akan ditiru Kota Malang bakal menyusul membangun MPP. Kunjungan ini, selain kita saling belajar dan mengingatkan juga saling berbagi (sharing) sistem pelayanan,” tandas istri Kepala Bakorwil Malang ini. Wan/yan