“Adapun kronologi kejadiannya adalah pada pukul 16.54 WIB. Pusat Pengendali Operasi KA (Pusdalopka) menerima informasi dari Awak Sarana Perkeretaapian atau Masinis KA Singasari (KA 149) relasi dari Stasiun Blitar-Pasarsenen, bahwa KA-nya telah tertemper (tabrakan, red) mobil di JPL 205. JPL tersebut merupakan perlintasan sebidang resmi tak terjaga di KM 126+8 petak jalan antara Stasiun Blitar-Stasiun Rejotangan,” kata Manager Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul.

Ditambahkannya, pihaknya sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi. Karenanya, upaya peningkatan keselamatan akan terus dilakukan.

Baca juga :

“Insiden temperan di wilayah Daop 7 Madiun pada Senin (10/03/2025), sangat kami sesalkan. Dan kami akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang, sesuai arahan Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono,” terang Zainul.

KAI Daop 7 Madiun juga kembali mengingatkan dan menekankan, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124, menyatakan kewajiban pengguna jalan yang berbunyi ‘Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api’. Termasuk, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan sanksinya termaktub dalam Pasal 296.

“KAI Daop 7 Madiun tidak akan segan-segan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila kejadian temperan yang menyebabkan terganggunya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Bahkan, menimbulkan kerugian bagi perusahaan,” tegas Zainul, mengakhiri keterangannya. (pan/sit)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Eko Febrianto, Irene Ulfa dan Militandityo Alfath Arviansyah, menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Probolinggo, I Made Deady Permana Putra, mengatakan bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Dimana ada beberapa hal yang dapat memberatkan terdakwa, sehingga membuat pihak JPU menuntut terdakwa dengan dua pasal.

Menurut Kasi Intel, bahwa terdakwa menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 741.866.003.300. Kemudian menyebabkan kerugian ekosistem dan vegetasi endemik di lokasi wisata. Lalu menyebabkan kerugian pada pelaku usaha di wisata tersebut.

Baca juga :

“Untuk yang meringankan, yakni terdakwa mengaku bersalah dan meminta maaf secara adat, bersifat sopan saat persidangan, serta belum pernah dihukum,” kata Kasi Intel saat ditemui di ruangannya.

Sementara itu kuasa hukum terdakwa, Mustaji, mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati tuntutan JPU. Meski tuntutan itu terlalu berat, mengingat kliennya tidak ada unsur kesengajaan untuk membakar Padang Savana Gunung Bromo.

“Niatnya ke sana (ke Gunung Bromo, red) untuk foto prewedding. Kami tetap ikuti proses hukum ini, dan selanjutnya kami akan menyusun pledoi yang dijadwal untuk disidangkan pada hari Senin mendatang,” ujar Mustaji.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kawasan Padang Savana Bukit Teletubbies, Gunung Bromo, terbakar Rabu (06/09/2023) lalu. Kebakaran itu, diduga disebabkan akibat nyala flare dalam sesi foto prewedding. Atas peristiwa tersebut, manajer Wedding Organizer (WO) ditetapkan sebagai tersangka. (nun/pix/gie)