Pengetatan pengawasan ini, untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit menular, khususnya yang bersifat zoonosis atau berpotensi menular dari hewan ke manusia, di seluruh wilayah Jember. Aparatur teknis dari DKPP Jember, telah diinstruksikan untuk meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak, pemantauan lalu lintas ternak, hingga pemeriksaan klinis di tingkat hulu.

Manajemen tata kelola pengawasan ini, dirancang untuk menutup celah masuknya hewan kurban yang tidak memenuhi standar mutu kesehatan. Baik itu yang beredar di pasar hewan regional maupun di lapak-lapak pedagang musiman yang mulai marak bermunculan di pinggir jalan protokoler.

Untuk memastikan efektivitas program di lapangan, DKPP Jember menerapkan skema pengawasan berbasis kewilayahan yang komprehensif. Otoritas veteriner kabupaten sendiri, telah memetakan titik-titik rawan peredaran ternak dan mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki guna melakukan tindakan preventif secara serempak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Kabid Keswan) DKPP Jember, drh Henry Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengawasan yang komprehensif. Mulai pemeriksaan di tingkat peternak lokal hingga inspeksi di lapak-lapak pedagang musiman.

Peta jalan ini, berfungsi sebagai panduan operasional agar tidak ada satu pun klaster peternakan atau penjualan yang luput dari pemantauan berkala tim dokter hewan pemerintah. “Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keamanan pangan. Petugas medik dan paramedik veteriner sudah kami sebar ke 31 kecamatan untuk melakukan skrining klinis secara ketat,” ujar Henry Kurniawan, Selasa (26/05/2026) tadi.

Baca juga :

Mobilisasi petugas medik dan paramedik veteriner ini, diprioritaskan pada wilayah-wilayah sentra peternakan sapi dan kambing serta daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Melalui penempatan personel terdidik di setiap kecamatan, DKPP Jember dapat mendeteksi dini setiap kelainan klinis pada hewan kurban dan segera mengambil tindakan isolasi sebelum penyakit menyebar lebih luas ke populasi ternak lainnya.

Secara teknis operasional, tim dokter hewan dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan ketat. Skrining tidak hanya dilakukan secara sepintas, melainkan melibatkan pemeriksaan fisik menyeluruh yang mencakup aspek pemenuhan syariat Islam sekaligus kelayakan medis veteriner.

Menurut Henry, pemeriksaan fisik menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kelayakan hewan. Apalagi, ada beberapa parameter utama yang menjadi acuan tim dokter hewan di lapangan. Parameter ini, wajib dipenuhi oleh setiap hewan kurban, sebelum dinyatakan layak untuk disembelih oleh masyarakat pada hari raya nanti.

Setiap hewan kurban yang telah dinyatakan lolos dari ketiga tahapan seleksi klinis, ujarnya, akan diberikan identitas khusus dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Surat ini, menjadi bukti otentik bagi masyarakat bahwa hewan yang mereka beli telah melalui proses kurasi resmi dari dinas terkait dan dijamin keamanannya dari paparan virus maupun bakteri berbahaya.

Selain fokus pada aspek higienitas, Henry Kurniawan juga menyoroti bagaimana jaminan kesehatan hewan kurban ini berimplikasi langsung pada gairah ekonomi peternak di Jember. Sertifikasi kesehatan ini, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi hak-hak konsumen di tengah tingginya permintaan komoditas ternak menjelang Idul Adha.

“Jember ini salah satu pemasok ternak yang diperhitungkan. Jika kesehatan hewan kita terjamin dengan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan, para pedagang dan pembeli tidak akan ragu melakukan transaksi skala besar,” terangnya.

Melalui kepastian hukum dan kesehatan yang difasilitasi oleh SKKH, rantai pasok ternak dari Jember dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis di pos-pos pemeriksaan jalur antar kota. Hal ini, yang memicu multiplier effect bagi peternak rakyat di desa. Alhasil, perputaran modal menjadi lebih cepat dan kesejahteraan otomatis terdongkrak menjelang Lebaran Idul Adha ini. (rio/gie/adv)

Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan bahwa Manajemen Talenta bukan sekadar penggunaan aplikasi digital, melainkan sistem menyeluruh untuk memetakan kinerja serta potensi ASN secara objektif. “Manajemen Talenta ini bukan hanya terkait aplikasi. Aplikasi hanya menjadi media untuk membantu memproses penilaian kinerja dan potensi setiap ASN,” ujar Hendru, Rabu (20/05/2026) tadi.

Menurutnya, dalam mekanisme tersebut melibatkan Tim Komite Manajemen Talenta yang memiliki fungsi hampir serupa dengan tim penilai kinerja ASN. Tim tersebut, bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait ASN yang layak menduduki jabatan strategis.

Baca juga :

“Tentunya yang bisa menduduki jabatan atau promosi ini mereka yang masuk di box 7, 8 dan 9,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa pembentukan Tim Komite Manajemen Talenta telah dilakukan sejak April 2026 lalu, melalui proses ekspose internal pemerintah daerah. “Tim komite sudah terbentuk. Nantinya mereka bekerja memberikan pertimbangan kepada Pak Wali Kota terkait ASN yang bisa menduduki jabatan,” jelasnya.

Sesuai dengam ketentuan, anggota tim komite menurutnya dapat berasal dari kalangan ASN Pemkot Malang. Keterlibatan unsur akademisi dimungkinkan, namun tidak menjadi kewajiban. Dengan telah terpenuhinya tahapan administratif dan kelembagaan, Hendru membuka peluang pelaksanaan rotasi maupun mutasi pejabat dalam waktu dekat.

“Sangat memungkinkan dilakukan pada bulan Mei ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Diungkapkan Wali Kota Wahyu, bahwa pembekalan tersebut dilakukan, agar para ASN siap menghadapi masa purna tugas dan terhindar dari post power syndrome. Terlebih, mereka juga dibekali dari berbagai pihak, mulai rumah sakit, PT Taspen, hingga Bank Jatim. Materi yang diberikan, pun mencakup kesiapan kesehatan, pengelolaan keuangan, hingga perencanaan aktivitas produktif setelah pensiun.

“Pensiun ini hanya secara administratif saja. Pengabdian kepada masyarakat, itu tidak harus berhenti. Banyak purnabakti tetap aktif di komunitas maupun kegiatan sosial,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap kepada para pensiunan, agar tetap menjadi mitra pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan masukan berdasarkan pengalaman selama menjadi ASN. “Saya berharap mereka tetap memberikan support. Pengalaman mereka sangat penting, terutama bagi ASN yang masih aktif untuk konsultasi maupun koordinasi,” katanya.

Dengan ratusan ASN yang akan pensiun di Juni hingga Desember 2026, tentunya akan ada sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemkot Malang. Namun, Wali Kota Wahyu memastikan seluruh posisi akan segera diisi melalui mekanisme manajemen talenta yang kini mulai diterapkan.

Baca juga :

Sistem tersebut, nantinya menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, rekam jejak, kinerja, serta potensi individu melalui pemetaan sembilan kategori atau nine box talent management. “Nanti ASN akan masuk ke sembilan boks sesuai kinerja dan potensinya. Dari situ kita tinggal memilih sesuai kompetensi, bukan berdasarkan suka atau tidak suka,” jelasnya.

Apalagi, Pemkot Malang saat ini telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjalankan sistem tersebut. SK penerapan manajemen talenta pun telah diterbitkan dan saat ini masuk tahap pembentukan Komite Manajemen Talenta.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan bahwa total ASN Pemkot Malang yang pensiun sepanjang 2026 mencapai 358 orang. Dari jumlah tersebut, 190 ASN yang menerima SK pada kesempatan ini merupakan pegawai dengan masa pensiun periode Juni hingga Desember 2026. Diantaranya, ada tiga orang pejabat eselon II, 47 orang pejabat administrator, 125 orang pelaksana, 145 orang pejabat fungsional (guru dan non-guru) dan 38 orang PPPK.

“Beberapa jabatan strategis yang akan memasuki masa pensiun antara lain Kepala Dispussipda dan Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, Camat Lowokwaru serta Camat Kedungkandang juga akan memasuki masa purnatugas pada pertengahan tahun,” tambah Hendru.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa penyerahan SK dilakukan enam bulan sebelum masa pensiun agar ASN memiliki waktu cukup mempersiapkan diri, sekaligus memastikan pencairan hak keuangan seperti Tabungan Hari Tua (THT) dan dana pensiun berjalan tepat waktu. “Dengan penyerahan lebih awal, ASN bisa menyiapkan masa pensiun dengan baik dan administrasi hak pensiun tidak terlambat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa proses mutasi nantinya akan tetap berjalan. Namun, dilakukan seiring implementasi manajemen talenta yang segera diberlakukan. “Kita sambil jalan. Mutasi tetap berjalan, tetapi disesuaikan dengan manajemen talenta yang segera berlaku,” jelas Wali Kota Wahyu, Jumat (01/05/2026) tadi.

Melalui sistem baru tersebut, mutasi dan pelantikan pejabat dipastikan dapat berlangsung lebih cepat. Sebab, manajemen talenta dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini cukup panjang dalam pengisian jabatan.

Baca juga :

“Kalau manajemen talenta sudah berjalan, kita tidak perlu izin lagi setiap kali melakukan penataan. Semua sudah berbasis rekomendasi BKN,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, kepala daerah menurutnya dapat melakukan pelantikan maupun rotasi jabatan secara lebih fleksibel karena data kompetensi ASN telah tervalidasi melalui pemetaan talenta. “Satu hari bisa melantik, besok juga bisa melantik lagi atau mengganti jabatan karena semuanya sudah berbasis talenta,” imbuhnya.

Selain mempercepat mutasi, manajemen talenta juga membuka peluang kerja sama antar daerah maupun instansi pemerintah dalam pengisian jabatan strategis sesuai kebutuhan kompetensi. Pemkot Malang nantinya cukup melihat posisi pegawai dalam pemetaan talenta sebelum melakukan penempatan jabatan, tanpa harus melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) yang selama ini membutuhkan waktu relatif lama. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa hasil pemaparan yang dilakukan Pemkot Malang telah diterima. Dalam waktu dekat rekomendasi resmi dari BKN akan diterbitkan.

“Alhamdulillah Kota Malang diterima. Tidak lama lagi akan diberikan rekomendasi terkait manajemen talenta yang kita ajukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (30/04/2026) tadi.

Menurutnya, manajemen talenta merupakan sistem penataan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, disiplin, serta riwayat pekerjaan pegawai. Seluruh data ASN dipetakan melalui skema sembilan kotak (nine box talent management). Melalui sistem tersebut, Pemkot Malang dapat mengetahui posisi riil kemampuan setiap ASN sekaligus kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Baca juga :

“ASN kita petakan dalam sembilan boks. Dari situ terlihat kekurangan maupun potensi masing-masing pegawai. Kalau ada kompetensi yang belum terpenuhi, nanti akan dibantu penyempurnaannya,” jelasnya.

Dalam sistem tersebut, ASN yang berada pada kategori tertinggi dinilai memiliki kinerja dan kompetensi terbaik sehingga berpeluang mendapatkan promosi jabatan. Sebaliknya, ASN dengan performa rendah akan diarahkan mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sebelum dapat dipromosikan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta menjadi langkah penting reformasi birokrasi di Kota Malang karena seluruh kebijakan kepegawaian nantinya berbasis merit system. “Kita ingin penempatan jabatan benar-benar berdasarkan talenta dan kompetensi, bukan faktor lain,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam pertemuan strategis itu, rombongan diterima langsung Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, didampingi jajaran Deputi BKN. Diantaranya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, para Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya beserta jajaran.

Dalam ekspose itu, Bupati Sanusi memaparkan peta jalan (roadmap) transformasi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Paparan itu, menitikberatkan pada strategi implementasi manajemen talenta ASN, mulai dari proses identifikasi dan pemetaan talenta, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, hingga penerapan sistem penempatan ASN yang berbasis pada kualifikasi, potensi, serta kinerja yang terukur.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 20.999 orang. Terdiri dari 7.708 PNS dan 13.291 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Data tersebut bersifat dinamis, seiring adanya ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi keluar dan masuk daerah.

“Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 43 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 259 Jabatan Administrator dan 581 Jabatan Pengawas. Berdasarkan data Sistem Informasi Menajemen Talenta (Simata) per April 2026, masih terdapat kekosongan jabatan sebanyak 4 JPT Pratama, 35 Jabatan Administrator dan 205 Jabatan Pengawas,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa implementasi manajemen talenta bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem birokrasi yang modern dan adaptif. “Manajemen talenta bukan sekadar persoalan aplikasi, tetapi perubahan paradigma dalam membangun birokrasi yang menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right person in the right place),” terang bupati.

Bupati Sanusi juga mengakui, bahwa penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masih dalam proses penyempurnaan. Namun demikian, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan visi ‘ Malang Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif (Malang MAKMUR) berkelanjutan’ dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, kami berharap pelaksanaan ekspose ini menjadi momentum penting untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari BKN dalam penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Malang. Dirinya menyatakan dukungan penuh dan siap memberikan bimbingan teknis agar implementasi manajemen talenta di Kabupaten Malang menjadi percontohan yang berhasil.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur. Manajemen talenta yang baik akan membantu menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” kata Zudan.

Pelaksanaan ekspose sendiri, ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Malang dan BKN dalam pengembangan manajemen talenta yang berkelanjutan. (pro/gie)

Plt Kepala DPUPR Jember, Arif Liyantono, memaparkan bahwa skema kerja khusus yang diterapkan di lapangan ini dirancang sebagai respons atas lokasi proyek yang bersinggungan dengan tempat ibadah. Hal ini, untuk memastikan target penyelesaian fisik tercapai tepat waktu, namun dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial-keagamaan di kawasan tersebut.

“Pengerjaan fisik mengikuti jadwal kegiatan gereja setempat. Ini adalah instruksi langsung untuk menjamin toleransi antar umat beragama tetap terjaga di tengah pembangunan infrastruktur,” ujar Arif, Jumat (10/04/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya merinci, bahwa manajemen waktu yang diterapkan meliputi penghentian operasional seluruh alat berat dan aktivitas konstruksi yang menimbulkan kebisingan saat kegiatan peribadatan berlangsung. Secara teknis, DPUPR memberlakukan sistem kerja dua shift, untuk mengejar ketertinggalan waktu. Kendati bekerja ekstra, petugas di lapangan diwajibkan melakukan koordinasi mingguan dengan pihak pengurus gereja guna mendapatkan jadwal pasti kegiatan sosial keagamaan.

“Dengan demikian, pengawas proyek memiliki panduan kapan harus menghentikan atau melanjutkan pengerjaan secara efektif. Kawasan street food Jalan Kartini ini nantinya akan menjadi pusat kuliner representatif yang memfasilitasi pedagang kaki lima agar lebih terorganisir,” jelasnya.

Pemerintah berharap, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang publik yang bersih, nyaman dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Dengan suasana yang lebih estetis, daya tarik kuliner khas Jember diharapkan meningkat drastis.

Saat ini, progres pengerjaan di lapangan sedang dalam pengawasan ketat. Tim Teknis PUPR secara rutin memeriksa kualitas material bangunan dan memastikan pengerjaan sesuai dengan desain arsitektur yang telah direncanakan. “Kami ingin hasil akhirnya maksimal. Dengan manajemen waktu yang tepat dan komunikasi yang baik antar pihak, kami optimistis proyek ini selesai sesuai target tanpa meninggalkan konflik sosial di masyarakat,” tambahnya. (rio/gie/adv)

“Sistem prasmanan dapat memakan waktu hingga satu jam, jika tidak diatur dengan baik. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh penting dilakukan, mengingat program tersebut masih dalam tahap uji coba,” katanya.

Dalam hal ini Suryadi menegaskan agar pelaksanaan MBG prasmanan tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, kegiatan pembelajaran tetap harus menjadi prioritas yang utama.

“Jangan sampai waktu belajar tersita karena proses persiapan maupun pelaksanaan makan yang membutuhkan waktu cukup panjang,” tegasnya.

Baca juga :

Suryadi juga menyarankan, agar penerapan sistem prasmanan tidak harus dilakukan setiap hari. Menurutnya, pola tersebut dapat dijadwalkan pada hari-hari tertentu agar lebih efektif dan lebih efisien.

“Bisa saja menjadi opsi yang diterapkan bergiliran atau di hari tertentu. Tinggal bagaimana pengaturan manajemen dan penataannya supaya tetap efisien,” ucapnya.

Dari sisi kualitas menu, Suryadi menilai sajian MBG telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Menu yang disajikan terdiri dari makanan basah maupun kering sesuai standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Standarisasi menu sudah ada. SPPG di Kota Malang harus mengikuti standar tersebut agar kualitas gizi tetap terjaga,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan setelah patroli siber menemukan adanya konten yang ramai diperbincangkan masyarakat. “Begitu konten itu viral dan menimbulkan kegaduhan di dunia maya, Satpol PP memang harus bertindak. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami,” ujar Heru.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pemanggilan dilakukan melalui mekanisme klarifikasi dengan pendekatan persuasif dan terukur. Pihak manajemen dipanggil secara resmi, untuk dimintai keterangan terkait kebenaran konten tersebut.

Baca juga :

“Hari ini kami panggil ke kantor manajemennya untuk klarifikasi. Pendekatannya persuasif. Kalau tidak hadir, kami tetap akan mencari informasi dengan melakukan klarifikasi langsung ke lokasi,” jelasnya.

Menurut Heru, undangan yang disampaikan bersifat klarifikasi. Karena, menurutnya belum tentu yang membuat konten atas nama lembaga resmi klub malam tersebut.

“Ini masih tahap klarifikasi. Bisa jadi konten itu hanya dilakukan oleh oknum, bukan kebijakan resmi manajemen. Maka informasinya ini harus berimbang,” tegasnya.

Tentu pihaknya akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan objektivitas sebelum mengambil langkah lanjutan. “Kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Semua harus diklarifikasi dulu, supaya jelas duduk perkaranya dan tidak merugikan pihak mana pun,” imbuh Heru. (rsy/sit)