Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan secara tegas kepada seluruh lapisan masyarakat, perangkat daerah, hingga pelaku usaha. Tujuannya, agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari hulu ke hilir.

Berdasarkan data faktual, volume timbulan sampah di Jember terus mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika pola pembuangan terbuka terus dipertahankan, daya tampung TPA yang ada akan segera mengalami kelebihan kapasitas (overload) dalam waktu dekat.

“Oleh karena itu, Pemkab Jember telah merumuskan dua pilar kebijakan utama. Yaitu, pengurangan sampah secara masif di tingkat rumah tangga dan penataan teknis pengelolaan sampah di tingkat akhir,” kata Bupati Fawait, saat meninjau kesiapan sarana kebersihan, Rabu (20/05/2026) tadi.

Bupati Fawait memaparkan, rincian strategi operasional yang harus dijalankan oleh seluruh elemen di Jember. Bupati menekankan, bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada perubahan perilaku harian masyarakat dalam memperlakukan sampah.

“Langkah pertama yang harus kita lakukan bersama adalah pengurangan sampah dari sumbernya. Mulai hari ini, seluruh masyarakat Jember diwajibkan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai secara ketat. Caranya sangat sederhana namun berdampak besar, yaitu dengan selalu membawa kantong atau tas belanja sendiri saat melaksanakan aktivitas jual beli di pasar maupun swalayan,” urainya.

Sedangkan di lingkungan pemerintahan dan perkantoran, Bupati Fawait meminta untuk meniadakan kemasan plastik dan styrofoam untuk jamuan snack, makan dan minum pada setiap pertemuan resmi. “Sebagai gantinya, wajib menyediakan dispenser air minum di setiap ruang kerja dan ruang pertemuan, serta mengimbau seluruh pegawai membawa botol minum isi ulang (tumbler) masing-masing pada saat melaksanakan kegiatan kedinasan,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Gus Fawait juga menjelaskan, bahwa tanggung jawab pengurangan sampah ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat umum. Namun, juga kepada sektor swasta dan dunia usaha. Para pelaku industri, pemilik toko modern, hingga pedagang kuliner di Jember, didorong untuk lebih kreatif dan ramah lingkungan dalam mengemas produk mereka.

“Kami mendorong setiap pelaku usaha di Jember, untuk aktif melakukan pembatasan timbunan sampah, melakukan pendauran ulang, hingga pemanfaatan kembali material sisa. Misalnya, dengan mulai beralih menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin,” jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sistem untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk mereka untuk didaur ulang, baik melalui mekanisme pengumpulan mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pilar kedua yang menjadi fokus utama Pemkab Jember, adalah teknis penanganan sampah melalui metode pemilahan yang ketat. Gus Fawait menegaskan bahwa setiap instansi, baik negeri maupun swasta, wajib menyediakan sarana tempat sampah terpilah yang memisahkan antara sampah organik, anorganik dan residu.

“Seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, BUMN, BUMD, klinik kesehatan, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha makro wajib menyediakan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang layak dan melakukan pengolahan sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing. Kami tidak ingin semua sampah langsung dibuang begitu saja ke TPA tanpa ada proses pemilahan awal di tingkat institusi,” terangnya.

Dalam penerapannya, dirinya merinci bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kluster geografis. Yaitu kawasan pemukiman perkotaan dan permukiman pedesaan, mengingat karakteristik sampah dan lahan yang berbeda di kedua wilayah tersebut.

“Untuk kawasan pemukiman perkotaan, tata kelolanya dilakukan melalui pengangkutan sampah terpilah dengan jadwal tertentu oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH). Warga kota diwajibkan mengolah sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayur dan buah dengan metode mandiri seperti lubang biopori, compost bag atau ember tumpuk,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kawasan permukiman pedesaan, karena ketersediaan lahan masih cukup luas, pengelolaan sampah mudah terurai disarankan menggunakan metode pembuatan juglangan atau lubang tanah alami. “Sampah yang masih bisa digunakan kembali, dapat disalurkan melalui jaringan bank sampah terdekat atau didaur ulang menjadi barang bekas yang berguna. Untuk sampah residu yang benar-benar tidak dapat dikelola secara mandiri, barulah akan diangkut oleh petugas kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Pihaknya juga melakukan penataan menyeluruh di TPA Pakusari, mulai dari program penghijauan kawasan, relokasi para pemulung agar lebih tertata dan aman, serta perbaikan instalasi pengolahan limbah lingkungan. “Sesuai arahan kementerian, TPA Pakusari diarahkan penuh untuk menghentikan sistem lama dan beralih menuju sistem pengelolaan yang lebih tertata serta ramah lingkungan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang telah dilakukan Perumda Pasar Jaya. Dirinya mengaku, tidak menyangka bahwa ada bagian dari pasar seperti rooftop, yang bisa disulap menjadi tempat olah raga yang dapat disewakan. Mulai dari lapangan bulu tangkis, futsal, hingga yang terbaru fasilitas padel.

“Saya terima kasih disambut pada pagi hari ini. Kata orang Jawa, itu kita mau ‘ngangsu kaweruh’. Kita belajar, kita sama-sama pemerintah, panjenengan pemerintahan tingkat provinsi, kita tingkat kabupaten. Dan ternyata dari yang disampaikan Pak Sumanto saja, sudah banyak ilham yang masuk ke kita. Kita tidak menyangka, di sini pasar bisa jadi tempat bulu tangkis yang bisa disewakan, kemudian tempat futsal, atau bahkan yang terbaru padel,” kata Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Salah satu fokus utama kunjungan ini, tambahnya, adalah memahami fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah. Saat ini, pasar-pasar di Kabupaten Pasuruan masih berada di bawah pengelolaan Diskoperindag dan belum bisa mandiri secara finansial. Setiap kebutuhan revitalisasi atau perbaikan, masih mengandalkan anggaran APBD.

“Tujuan kami ke sini, ya itu tadi. Kita sharing, kita belajar core business Perumda Pasar Jaya. Dalam artian, kalau perusahaan daerah itukan untuk keuangannya lebih fleksibel pengelolaannya. Jadi kalau di tempat kita ini, pasar masih dikelola Disperindag. Di pasar itu masih dikelola Disperindag, masih belum bisa mandiri lah,” jelasnya.

Mas Rusdi juga menyampaikan, potensi produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, berbagai jenis sayuran hingga susu sapi segar. Dimana, Pasuruan merupakan penghasil susu terbesar kedua di Jawa Timur serta telur dari sektor peternakan lokal.

Mas Rusdi berharap, kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama pemasaran produk-produk tersebut di Jakarta. “Nah ini kita belajar, salah satunya nanti kita sharing-sharing terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan dari Perumda Pasar Jaya ataupun inovasi yang bisa diaplikasikan di tempat kita. Kalau syukur-syukur, nanti ada yang bisa dikerjasamakan. Produk-produk yang dari tempat kita, bisa dijual di Jakarta,” papar Bupati Pasuruan. (kom/puj/adv)

Forum tersebut, menjadi wadah pembelajaran bersama bagi pemerintah kota dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus berbagi praktik baik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah. Mewakili Wali Kota Malang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Plh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, M Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APEKSI yang menunjuk Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi indikator penting kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, tapi proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu menggerakkan ekonominya sendiri tanpa membebani masyarakat,” ujar Sailendra.

Dikatakannya, bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut daerah untuk semakin kreatif dalam menggali potensi PAD, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun penguatan BUMD. Sailendra juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan Rembug Fiskal sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antar daerah.

“Melalui sinergi, inovasi dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal dan maju secara berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga :

Terpisah, Wali Kota Malang sekaligus Ketua Komisariat Wilayah IV Apeksi, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa PAD tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri. “PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian dan kreativitas daerah. Ini menjadi cermin sejauh mana daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tegas Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa penyelenggaraan Rembug Fiskal ini menjadi momentum berbagi praktik, baik antarkota di Indonesia. Kota Malang sendiri dinilai berhasil memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penyehatan BUMD, dan inovasi kebijakan berbasis digital.

Dalam forum tersebut, juga diluncurkan buku seri praktik baik berjudul “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka”. Buku tersebut memuat berbagai strategi pengelolaan PAD di kota anggota Apeksi, mulai dari inovasi digital, reformasi kelembagaan, pengelolaan aset, hingga klaster ‘Kota dengan lompatan besar’ yang memiliki fiskal kecil namun progresif.

Tidaak hanya diskusi, peserta Rembug Fiskal juga diajak meninjau langsung sejumlah lokasi di Kota Malang. Mulai dari Command Center Bapenda sebagai pusat kendali digital layanan pajak, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset produktif, hingga Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem pelaku ekonomi kreatif.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana inovasi dan kolaborasi antar sektor dapat mendukung penguatan fiskal daerah. Sekaligus memperkenalkan Kota Malang sebagai salah satu dari 58 kota dunia yang tergabung dalam Unesco Creative Cities Network (UCCN) 2025, serta menjadi kota pertama di Jawa Timur yang mendapat pengakuan dunia di bidang media arts. (kom/rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan program hibah daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang. Program tersebut, diikuti seluruh pengurus KKMP dari 57 kelurahan dan akan berlangsung selama tiga hari, atau hingga Rabu (15/10/2025) lusa.

“Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pengurus koperasi. Alhamdulillah, Diskopindag melalui Dekopinda sudah menganggarkan pelatihan selama tiga hari. Mereka akan dilatih langsung oleh narasumber yang kompeten,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelatihan itu penting agar para pengurus dapat memahami cara mengoperasionalkan koperasi sesuai ketentuan. Materi pelatihan juga menghadirkan perwakilan Bank Himbara dan Dekopinda, yang memberikan pendampingan terkait manajemen usaha hingga kerja sama dengan sektor swasta.

Baca juga :

“Setelah tiga hari ini, harapannya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana mengelola dana, menentukan bidang usaha, sampai proses penganggarannya. Setiap kelurahan pasti punya karakteristik berbeda, ada yang bergerak di usaha sembako, LPG, atau bidang lainnya,” jelasnya.

Nantinya, ujar wali kota, setiap koperasi Merah Putih mendapat plafon maksimal hingga Rp 3 miliar. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

“Mereka tidak serta-merta menerima Rp 3 miliar. Semua disesuaikan dengan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman. Pelatihan ini juga untuk melatih mereka agar bisa mengukur kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Terkait kesiapan pengurus, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa para pengelola KKMP sudah memiliki kapasitas, namun membutuhkan penguatan agar operasionalnya berjalan sesuai aturan. “Bukan belum mampu, tapi mereka menunggu pelatihan ini agar tidak salah langkah. Kami yakin, setelah memahami operasionalnya, mereka bisa bergerak cepat. Targetnya, dalam satu tahun koperasi sudah bisa mandiri,” tegasnya.

Selain peningkatan SDM, Pemkot Malang juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur koperasi di tingkat kelurahan. “Kalau ada kebutuhan prioritas yang belum bisa ditangani koperasi, nanti pemerintah siap membantu. Karena keberhasilan program ini harus didukung bersama,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Gelaran ini, membuktikan bahwa kreativitas desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Tidak hanya menampilkan parade busana unik, acara ini juga memicu perputaran uang di tingkat lokal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menegaskan bahwa Kraton Fashion Carnival adalah contoh nyata bagaimana desa bisa mandiri dengan mengolah potensi kreatif yang dimiliki. “Carnival ini bukan sekadar hiburan. Namun, wadah ekonomi rakyat yang menghidupkan pedagang kecil, mengangkat UMKM dan memberi harapan baru bagi desa. Jika model seperti ini diperkuat, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang menggerakkan perekonomian daerah,” tegasnya.

Mas Yudha menambahkan, multiplier effect dari acara tersebut terlihat jelas. UMKM mendapat ruang promosi, pedagang menikmati lonjakan omzet dan semangat gotong royong warga melahirkan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Baca juga :

“Kraton bisa menjadi ikon. Dari desa, kita membangun Lumajang yang berdaya saing dan siap bersaing di level nasional,” ujarnya.

Salah seorang pelaku UMKM, Rizal, mengatakan bahwa carnival ini membuka pasar baru bagi produknya. “Alhamdulillah, banyak pengunjung membeli jajanan dan camilan yang saya bawa. Bahkan ada yang minta nomor kontak untuk pesan lagi. Bagi kami, ini kesempatan besar untuk memperluas usaha,” ujarnya.

Fakta ini, menunjukkan bahwa event budaya yang digarap serius mampu menjadi mesin ekonomi desa. Carnival tidak hanya menghibur, tetapi juga mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas, sekaligus membangun kesadaran bahwa kreativitas memiliki nilai jual tinggi.

Bagi Pemkab Lumajang, kesuksesan Kraton Fashion Carnival adalah cerminan arah pembangunan daerah, menggerakkan ekonomi dari bawah, memanfaatkan kearifan lokal, dan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa saat ini prosesnya telah memasuki tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi. “Insyaallah minggu depan kami sudah kontrak. Pembangunannya selama 140 hari, jadi mudah-mudahan bisa dimulai bulan ini,” kata Jaya-sapaannya, Sabtu (12/07/2025) tadi.

Pembangunan gedung parkir tersebut, ujarnya, dirancang menjadi tiga lantai, dengan anggaran mencapai hampir Rp 10 miliar. Sementara, pada perencanaan sebelumnya, gedung parkir tersebut dirancang setinggi enam lantai. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran, jumlah lantai dipangkas menjadi tiga lantai.

“Kami sediakan Rp 9 miliar sekian, hampir Rp 10 miliar. Awalnya direncanakan enam lantai, tetapi karena anggaran terbatas, kami sesuaikan. Bisa dibilang ini bagian dari efisiensi,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan hanya tiga lantai, daya tampung kendaraan otomatis berkurang. Jika pada rencana enam lantai kapasitas parkir mencapai 123 unit roda empat dan sekitar 600 unit roda dua, maka pada rencana terbaru diperkirakan hanya mampu menampung sekitar separuhnya.

“Untuk roda empat kemungkinan hanya sekitar 60-an unit. Saya tidak hafal angka pastinya, tapi itu estimasinya,” katanya.

Selama pembangunan berlangsung, area parkir eks Bank Mandiri Syariah akan ditutup sementara. Tentunya Dishub telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi parkir di sekitar kawasan Kayutangan, yakni di parkir vertikal eks kantor DLH Jalan Majapahit, pertokoan Majapahit dan kawasan Tarekot.

“Kalau kembali ke badan jalan, kami khawatir penataannya jadi lebih sulit lagi nanti,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan gedung parkir tersebut nantinya akan terintegrasi dengan gedung parkir vertikal yang ada di Jalan Majapahit, agar sistem keluar-masuk kendaraan lebih efisien. “Harus kami upayakan menyambung supaya gedung satu dengan lainnya benar-benar bermanfaat. In-out-nya jadi satu,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Diketahui, bahwa Koperasi Susu Sae Pujon yang dipimpin oleh H Niam Sofi, ini telah menjadi pelopor dalam inisiatif vaksinasi mandiri, dengan menyuntikkan vaksin PMK kepada 5.000 ekor sapi perah dari total populasi 20.084 ekor yang dimulai sejak 8 Januari 2025. Jenis sapi yang divaksinasi adalah sapi perah Pfh.

Untuk stok vaksin tambahan sebanyak 1.000 dosis, kini tengah diproses pengadaannya. Selanjutnya, koperasi menargetkan penambahan hingga 320 ribu dosis pada bulan ini untuk menjangkau lebih banyak sapi.

Baca juga :

Langkah strategis yang dilakukan Koperasi Susu Sae Pujon ini, mendapat apresiasi Pj Gubernur Adhy Karyono. “Saya mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan oleh Koperasi Susu Sae Pujon, dalam melaksanakan vaksinasi mandiri sebagai upaya nyata mengatasi wabah PMK di Jawa Timur. Langkah ini menjadi contoh konkret, bagaimana kolaborasi dan inisiatif lokal dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan hewan ternak serta keberlanjutan sektor peternakan di daerah,” ujarnya.

Pj Gubernur Adhy Karyono juga menjelaskan, bahwa meski terdapat 11 ribu ekor sapi atau sekitar 3 persen dari total populasi di Jawa Timur yang terkena PMK sejak awal Desember 2024 hingga Januari 2025, situasi masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa kebijakan penutupan pasar hewan belum diperlukan. 

“Upaya mengatasi wabah ini harus tetap berjalan beriringan dengan menjaga aktivitas perekonomian masyarakat. Pemprov Jatim akan terus mendukung langkah-langkah strategis seperti yang dilakukan Koperasi Susu Sae Pujon. Termasuk percepatan vaksinasi, edukasi peternak dan pengawasan yang lebih intensif. Mari kita jaga bersama kesehatan hewan ternak sekaligus memastikan roda ekonomi daerah tetap bergerak dengan baik,” imbuhnya. (jnr/gie)

“Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan ragam upaya untuk menekan penyebaran kasus PMK, yang akhir-akhir ini kembali muncul di Jawa Timur. Pagi ini kami melakukan biosecurity di Pasar Hewan Tikung dan vaksinasi mandiri untuk menyelematkan hewan yang masih sehat,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat meninjau vaksinasi mandiri dan biosecurity di Pasar Hewan Tikung dan kandang ternak milik Haji Tarjo, Jumat (10/01/2025) pagi ini.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Shofiah Nurhayati, pelaksanaan biosecurity di tempat berkumpulnya ternak (Pasar Hewan) dan vaksin mandiri merupakan langkah awal yang efektif untuk menekan penyebaran kasus PMK.

Baca juga :

Sedangkan pelaksanaan vaksinasi mandiri bertujuan untuk melakukan penyelamatan hewan yang masih sehat. Hingga saat ini sudah dilakukan vaksinasi mandiri sejumlah 425 dosis. Ditujukan untuk 7 kecamatan, diantaranya Kecamatan Mantup, Tikung, Sarirejo, Karangbinangun, Brondong, Paciran, Solokuro.

“Beberapa langkah antisipasi terjadinya kasus PMK sudah kami lakukan. Karena Kabupaten Lamongan suspek 527 kasus. Yang pertama tentu kita edarkan imbauan kewaspadaan. Dilanjutkan dengan melakukan biosecurity di pasar hewan, bahkan melakukan vaksinasi mandiri,” jelas Shofiah.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan per tanggal 9 Januari 2025, total hewan sakit ada 527 kasus, hewan sembuh sejumlah 133 ekor, hewan mati 22 ekor, hewan dipotong 26 ekor dan hewan dalam masa pengobatan sejumlah 346 ekor.

Shofiah mengungkapkan bahwa dengan upaya yang sudah dilakukan, pastinya kasus suspek PMK di Lamongan bisa disembuhkan. Karena pada masa pengobatan ternak yang suspek PMK akan diberikan vitamin, antibiotik dan antipiretik sehingga mempercepat penyembuhan ternak dari PMK. (kom/son/gie)

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyampaikan jika kemandirian operasional tersebut harus segera dilakukan di tahun 2025 mendatang. Sebab, dalam waktu dua tahun sejak diresmikan belum ada pemasukan sama sekali.

“Gedung MCC inikan sudah berjalan sejak tahun 2022 lalu dan inikan sudah dua tahun. Jadi, cukuplah untuk persiapan. Prediksi saya, perhitungan pemasukan saya kira 50 persen dari total biaya itu sudah baik, sekitar Rp 3 miliar,” kata Arief, Selasa (02/07/2024) tadi.

Diuraikannya, jika pemasukan itu bisa didapatkan dari beberapa tempat yang dikomersialkan. Yakni ada di gedung bioskop dengan dua teater, hall yang berada di Lantai 7 dan sarana restoran yang sudah disediakan di Lantai 7.

Baca juga :

“Memang beberapa bisa dikomersialkan, tetapi tidak mengurangi hak-hak untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif (Ekraf),” ucapnya.

Namun, Arief menegaskan jika dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga masih dibutuhkan. Akan tetapi, dari sisi pendapatan gedung dan pemanfaatan harus dapat diatur dengan baik.

“Intinya di sana. Tentu ini bertahap, tidak mungkin langsung jadi. Walaupun seluruh perlengkapan itu ada, tetapi tetap kami rasa itu akan bertahap,” tambahnya.

Di sisi lain, Arief juga menyampaikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan MCC harus ada regulasinya, melalui Peraturan Walikota (Perwal). Arief menargetkan itu dapat dilakukan sebelum tahun 2025 mendatang.

“Kalau bisa sebelum pembahasan APBD 2025 itu sudah kelar semua. Sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran untuk 2025 dengan tepat. Perwal ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kegiatan di tahun 2025 yang kaitannya dengan APBD,” imbuh Arief. (rsy/sit)