“Itu ikhtiar, perpustakaan tunggu waktu proses pengerjaan,” katanya.

Amin Jabir menjelaskan, bahwa saat ini PUPR Pamekasan sudah pada tahapan pengajuan untuk pejabat pengadaan melakukan perencanaan. “Pengajuannya sudah final 100 persen. Besok bisa memperoleh jawaban pejabat pengadaan untuk melakukan perencanaan,” jelasnya.

Baca juga :

Amin Jabir menambahkan, PUPR Pamekasan menargetkan proses lelang bisa selesai Agustus 2024. Sehingga, pembangunan Perpustakaan Umum M Tabrani, bisa segera dilanjutkan.

”Target kita akhir Agustus sudah melakukan pelelangan. Sehingga harapannya, semua sudah mulai kembali bisa dikerjakan secara tuntas,” tambahnya.

Sekedar diketahui, Pembangunan Perpustakaan Umum M Tabrani sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2023. Namun, Pemkab Pamekasan kemudian memutus kontrak pelaksana proyek pada 13 November 2023. (azm/gie)

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan, Dr Jerry Sambuaga, saat meninjau Resi Gudang di Mimbaan kecamatan Panji, bersama Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, Sabtu (05/06).

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Ia menjabarkan, tunda jual dimaksud yakni dengan mendorong petani menyimpan barang komoditas petani di dalam gudang yang bisa disimpan tiga hingga enam bulan.

Karena jika dijual saat harga panen, harganya bisa turun. Kondisi ini justru membuat petani merugi, dan ini membuat petani bisa berhubungan dengan tengkulak.

“Kasian petani. Gimana solusinya? Solusinya kita bangun SRG. Sistemasi gudang, barangnya bisa disimpan, barangnya bisa distok disitu. Nanti dijual saat harganya sudah ada kenaikan,” ungkapnya.

Adapun terkait akses pembiayaan, kata Wamen Perdagangan Jerry, petani bisa mendapatkan akses tersebut melalui resi barang yang disimpannya di Gudang. Bisa diberikan ke bank, dan bank bisa memberikan pinjaman. “Multi fungsi sebenarnya SRG ini,” urainya.

Disebutnya, bahwa petani bisa men-SRGkan 20 macam komoditas. Seperti di antaranya yakni beras, bawang merah, kopi, tembakau, ikan, jagung, gula pasir, dan lainnya.

Namun demikian, memang pelaksanaannya ada di daerah dan ijinnya dari Kemendag. Karena itulah, pihaknya berkeliling salah satunya ke Situbondo untuk memastikan SRG bisa jalan beriringan dan utamanya membantu petani.

Sedangkan Bupati Situbondo Karna Suswandi berharap kedatangan Wamendag Jerry Sambuaga membetikan angin segar bangkitnya sektor pertanian dan perdagangan di Kabupaten Situbondo.

“Semoga dengan kedatangan Pak Wamen ini menjadi harapan baru bagi Situbondo untuk bangkit dari keterpurukan. Ada beberapa komoditas yang pasarnya kami butuh sinergi dengan banyak pihak, Kami juga siap menerima program dari Kemendag atau Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur,” tutur Bung Karna. (her/ed2)

Atas dugaan terjadinya penelantaran TPST Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Senin (8/6) LSM JCW mengirimkan somasi JCW kepada , Kades Keboharan yang diduga menelantarkan TPST yang dibangun dengan uang rakyat.

Pemdes tidak memfungsikan TPST yang merupakan asset daerah untuk kepentingan masyarakat. Padahal TSPT itu dibutuhkan masyarakat namun warga Keboharan membuang sampah kedesa lain.

“ Pemdes lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Kades harus bertanggung jawab,” katanya .

Atas tudingan itu Kepala Desa Keboharan, Achmad Suhaimi menyatakan bahwa tudingan itu tidak benar, Menurutnya TPST yang berdiri sejak tahun 2017 itu tidak diterlantarkan tetapi masih melangkapi sarana dan prasarana untuk dioperasionalkan.

Ditengah menyiapkan sarana dan sarana itu, lanjut Achmad ada pihak lain yang ingin menguasai TSPT untuk dikelola secara bisnis, karena konsep mereka itu ditolak dia berkoar-koar keluar.

”Ada pelaku usaha yang ingin menggunakan TPST untuk kepentingan pribadi. Sampah warga tanpa bayar, tetapi kalau sampah dari desa lain membayar mahal,” kata Achmad Suhaimi, Rabu (9/6/2020).

Achmad menyatakan jika mempunyai konsep dan MoU dengan warga. Isinya kalau peralatan lengkap baru dioprasikan dan kalau muncul bau harus ditutup. Ada bukti serta saksi, dulu warga menolak.” Saya membujuk warga untuk setuju. Akhir tahun dioperasikan. Tahun ini pengadaan lengkap, seperti alat pengolah sampah, gerobak sampah,” ungkap Kades Keboharan.

Lebih lanjut Achmad menyatakan jika TPST dibangun pada tahun 2017, namun TPST tidak bisa langsung digunakan karena belum ada alat . Selanjutnya pada 2018 dilaksanakan pengadaan 1 gerobak sampah, sedang pada tahun 2019 dialokasikan untuk yang lebih penting.

“Tahun 2020 baru bisa dialokasikan. Insnyaallah akhir tahun bisa difungsikan, saat ini masih situasi pandemi Covid-19 jadi kita belum bisa memastikan,” terangnya. (ari/yan)

Memontum Tulungagung — Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan akhir-akhir ini. Setelah sebelumnya melakukan pembangunan sumber air yang dianggap tidak sesuai mekanisme, kini pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjadi bidikan. Betapa tidak, sejak didirikan tahun 2015 lalu, keberadaan RPH yang berada di Kecamatan Bandung itu masih belum berfungsi.

Padahal, ratusan juta uang rakyat sudah dibelanjakan. Saat diklarifikasi, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Tatik Andayani mengatakan, pembangunan RPH di Bandung merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan para pengusaha daging. Hal ini karena sebagian besar pengusaha daging berasal dari Kecamatan Bandung.

“Kami sebenarnya memudahkan mereka, kan kasihan kalau harus motongnya di Ketanon”, kata Tatik kepada Memontum.com. Meski sudah dibangun kata Tatik, para jagal tersebut belum mengfungsikan RPH karena alasan keterbatasan fasilitas. “Ya itu, menurut mereka masih kurangnya fasilitas sehingga belum maksimal, padahal kita sudah kerjasama dengan pihak desa dalam pengelolaannya”, pungkasnya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat ikut prihatin dengan Rumah Potong Hewan (RPH) yang berada di Bandung. Mereka menilai RPH tersebut tidak berfungsi maksimal dan bahkan bisa merugikan masyarakat. “Harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaikinya. Kami berharap ini dioptimalkan supaya RPH Bandung Fungsional,” ujar Susetyo Pengamat Pembangunan Masyarakat Tulungagung.

Menurut dia, tidak berfungsinya RPH Bandung secara optimal karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. “Kesannya jadi sia-sia membangun RPH. Apalagi RPH dibangun dengan APBD yang notabene uang rakyat,” paparnya.

Selain itu, yang menjadi keprihatinannya, dengan tidak berfungsi maksimal, dikhawatirkan penyembelihan hewan di RPH Bandung berkontribusi menyebarkan penyakit di masyarakat. Misalnya, penyakit antraks atau penyakit dari hewan lainnya semisal cacing pita.

“Hal-hal ini yang harus dihindari. Jangan sampai ada penyebaran penyakit didaging akibat tidak terpantau oleh Dinas Peternakan,” tandas pria jebolan UGM ini.

Untuk diketahui, RPH Bandung dibangun pada tahun 2015 lalu dengan anggaran lebih dari satu milyar. Itu termasuk bangunan dan akses jalan masuk. Meski belum digunakan pasca dibangun, bangunan RPH waktu itu dalam kondisi retak-retak. (zul/yan)

Seperti yang disampaikan Rudy WD Aktivis Gerakan Masyarakat Bawah. Salah satunya adalah Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Jatijejer, Kecamatan Trawas – Tanjungkenongo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Sutik, PPTK Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. (ar)

Menurut Rudy, ada dugaan proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan  tersebut sengaja dihentikan, supaya anggarannya dipakai keperluan lain.

“Jangan-jangan ada permainan, dalam pengerjaan proyek senilai Rp 7,5 miliar ini,” tandas Rudy.

Dikonfirmasi terkait mangkraknya Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Jatijejer – Tanjungkenongo, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Argo melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sutik mengatakan, proyek itu bukan mangkrak, tetapi menunggu besi dari Jakarta. “Besi untuk ukuran proyek itu adanya cuma di Jakarta,” jelas Sutik, saat dikonfirmasi memontum.com di ruangannya, Kamis (30/11/2017)

“Saya pastikan, proyek itu selesai tepat waktu, dan perlu diketahui kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan itu, sama sekali belum kita bayar,” tambah Sutik.

Disinggung terkait sanksi, bila proyek belum selesai dikerjakan dalam jatuh tempo yang ditentukan, Sutik enggan menjawab dan mempersilahkan Memontum.com menemui Hendry PPK Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan. (ar/yan)