Dalam apel itu, ratusan petugas gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan Pilkada di Kota Malang. Dengan rincian, Polri sebanyak 530 personel, TNI sebanyak 114 personel, Linmas 2.300 personel serta dibantu unsur dari Satpol PP, Dishub, Dinkes Kota Malang dan relawan ambulans.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar selama 135 hari. Terhitung mulai Senin (19/08/2024) hingga Selasa (31/12/2024).

“Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja ini diselenggarakan untuk melakukan pemeriksaan kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Malang,” katanya.

Baca juga :

Pihaknya akan melakukan pemetaan kondisi wilayah Kota Malang, untuk mengetahui titik-titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. “Pola pengamanannya sama seperti saat Pilpres. Termasuk, kami juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang ada di TPS,” jelasnya.

Terkait apakah ada TPS rawan di Kota Malang, pihaknya masih akan melakukan pendalaman. “Kami masih mendalami. Kami kaji bersama antara KPU, Bawaslu, dan TNI – Polri. Namun pada intinya, jangan sampai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Keberadaan personel di lapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan nyaman di Kota Malang,” tegasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyalurkan hak pilih di Pilkada 2024. “Membantu menyaring berita hoaks, SARA dan politik identitas. Mari bersama-sama menjaga Kota Malang semakin kondusif, aman dan nyaman,” tambahnya. (gie)

Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan amanat Kapolri, bahwa terkait dengan pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. “Melihat pentingnya Pemilu 2024 maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna mensukseskan Pemilu 2024. Sebab Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar,” jelasnya.

Operasi ini akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Pada pelaksanaan pengamanan Pemilu mendatang, selain diterjunkan personel dari TNI-Polri nantinya juga akan ada Linmas yang tersebar di seluruh TPS di Kota Malang.

“Kami sudah merancang terkait dengan kesiapan personel yang akan bertugas pada penjagaan Pemilu mendatang. Yaitu selain kesiapan dari TNI-Polri nanti juga akan ada bantuan penjagaan dari anggota Linmas pada masing-masing TPS yang di Kota Malang,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Baca juga :

Selain menyiapkan pengamanan dengan mengerahkan ratusan personel, Kapolresta Malang Kota juga memperhatikan daya tahan tubuh atau kondisi fisik dari seluruh orang yang terlibat pada pelaksanaan Pemilu mendatang.

 “Kita belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya bahwa banyak sekali panitia yang terlibat dalam kesiapan pada hari H pencoblosan, kemudian jatuh sakit. Untuk itu kami saat ini sudah mengirim surat kepada beberapa rumah sakit di Kota Malang agar selalu siap dan on call termasuk juga para relawan ambulans yang telah kita siagakan. Agar sewaktu-waktu apabila dalam kondisi mendesak dapat segera membantu memberikan tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan dukungannya kepada jajaran TNI-Polri yang akan memberikan pengawalan serta pengamanan Pada pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Damai 2024.

“Melihat dari pengalaman yang sudah terjadi selama masa Pemilu lalu, maka kita berkolaborasi dengan Polresta juga Kodim untuk bisa menekan dan meminimalisir permasalahan yang terjadi. Kami dari Pemerintah Kota Malang akan membackup terus agar Pemilu Damai 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan sesuai dengan harapan kita bersama,” harapnya. (gie)

Apel tersebut, dilakukan guna untuk pengecekan kesiapan terakhir dari personel menjelang konstentasi politik Pemilu 2024 mendatang. “Persiapannya kita beranjak dari evaluasi, pada saat pemilu lalu bahwa ada beberapa permasalahan. Nah permasalahan ke depan ini kita kordinasikan dengan Polresta dan Kodim untuk bisa menekan atau meminimalisir permasalahan tersebut. Karena pemilu 2024 ini panjang, tentu harapannya antisipasi harus kita lakukan,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Sehingga, menurutnya sinergitas antara Polresta, Kodim dan Pemkot Malang dalam mengantisipasi hal tersebut sangat dibutuhkan. Terlebih, menurutnya dari Pemkot Malang juga akan turut mengamankan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, kondusif dan sesuai harapan masyarakat.

“Untuk ASN tentu harus netral pada Pemilu 2025 besok, karena sudah jelas mengenai aturannya. Karena di KPU, Bawaslu dan juga di ASN sendiri sudah ada, termasuk juga mengenai sanksinya sudah jelas,” ucapnya.

Baca juga:

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa dalam kesiapannya tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 5.554 personal yang bertugas dalam Operasi Mantap Bratas tersebut.

“Diantaranya 500 personel dari Polri, 150 personel dari TNI, serta 4.904 Linmas yang bertugas di TPS Kota Malang. Waktu Operasi Mantap Brata itu durasinya panjang, yakni 222 hari dan pada saat pencoblosan di 14 februari kita juga harus melihat kondisi dari rekan rekan TNI/Linmas/Polri dengan belajar dari beberapa pengalaman banyak yang jatuh sakit,” ungkap Buher-sapaan akrab Kapolresta Malang Kota.

Kemudian, pihaknya juga akan membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi bersama dengan partai politik. Selain itu, juga akan melakukan patroli bersama dengan Pj Wali Kota Malang, untuk ke Kantor Bawaslu dan Kantor KPU.

“Kita akan bersama sama dalam pengamanan pemungutan kotak suara. Karena logistik pemilu sangat penting. Apabila sampai nanti perhitungan dan ada gugatan. Itu cukup lama bisa sampai satu tahun lebih, ini cukup lama dan akan kita amankan,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait dengan titik kerawanan pihaknya juga telah melakukan pemetaan. Menurutnya, ada lima titik rawan, yakni empat di Kecamatan Lowokwaru dan satu di Kecamatan Blimbing. Namun, hal tersebut dapat berubah karena masih dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Ini masih bisa berubah fluktuatif dengan melihat bagaimana kajian. Makanya nanti kita akan melibatkan civitas akademis. Di Kota Malang sendiri banyak kampus dan banyak orang akademisi, yang bermanfaat dalam menguji, mengkaji, daerah titik rawan,” imbuhnya. (rsy/sit)