Diuraikan Bunda Indah, penambang manual merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas penambangan pasir. Sehingga, perlu mendapatkan pendampingan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Para penambang manual adalah bagian dari masyarakat kita yang mencari nafkah. Karena itu, perlu ada pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik agar aktivitasnya tetap berjalan secara tertib,” katanya.

Baca juga :

Bunda Indah berharap, pengusaha stockpile dapat turut berperan dalam membina dan menaungi para penambang manual agar aktivitas ekonomi tersebut dapat berjalan lebih terorganisir. “Kami berharap pengusaha stockpile dapat membantu membangun pola kerja yang lebih tertata sehingga aktivitas penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sektor pertambangan pasir di Lumajang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah apabila dikelola secara kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Kami ingin sektor ini berkembang dengan baik, memberi ruang penghidupan bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang dapat berjalan lebih tertib serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (kom/adi/gie)

Terkait realita itu, Sam HC-sapaan Bapaslon Wali Kota berharap KPU Kota Malang untuk melakukan penghitungan ulang persyaratan dukungan secara manual. “Untuk data manual kita, itu lengkap dan data faktualnya tidak ada yang kurang malah lebih. Total ada 51 ribu, sedangkan kebutuhan persyaratan cuma 48 ribu,” kata Sam HC, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (25/06/2024) tadi.

Dikatakannya, jika dalam proses digitalisasi data melalui Silon sering kali mengalami masalah teknis. Yakni, seperti buffering yang mengakibatkan data tidak masuk secara optimal.

“Jadi Silonnya KPU itu kadang-kadang buffering, sehari atau dua hari. Jadi kita tidak tahu posisi datanya itu sudah masuk apa belum, karena loading. Ternyata data yang masuk itu ada yang ganda banyak, jadi satu file itu bisa jadi 10 kali,” ucapnya.

Sehingga, Sam HC menganggap bahwa KPU Kota Malang tidak fair karena sistem yang digunakan tidak beroperasi secara optimal. Apalagi Silon tersebut menjadi satu-satunya acuan dalam verifikasi administrasi.

Baca juga :

“Kami sudah menjalankan mediasi tertutup dan akan melanjutkan dengan sidang terbuka. Hari ini bersama dengan Bawaslu Kota Malang akan melakukan sidang terbuka tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sam HC mengaku bahwa dirinya tetap optimis untuk maju dalam kontestasi Pilwalkot Malang 2024 nanti. Dia juga berpendapat, berdasarkan undang-undang, data dukungan faktual yang diakui seharusnya merupakan data manual, bukan data dari sistem digital.

“Kami berharap keputusan sidang terbuka Bawaslu, bisa memutuskan agar KPU melakukan penghitungan ulang secara manual. Agenda terdekat kami adalah mengawal sidang terbuka nanti dan menunggu jadwal dari Bawaslu,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Sam HC juga mengungkapkan, bahwa kasus serupa juga pernah terjadi di beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta, di mana banyak calon gagal lolos verifikasi karena masalah di Silon.

“Masalahnya sama, gagal di Silon. Karena Silon ini tidak boleh digunakan sebagai penentu lolos tidaknya bacalon,” imbuh Sam HC. (rsy/sit)

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri, Tetuko Erwin Sukarno, menerangkan bahwa rapat itu membahas beberapa materi. Diantaranya, kerja sama antara Pemkot Kediri dengan KPw BI Kediri untuk mendukung urban farming di Kota Kediri serta digitalisasi program Operasi Pasar (OP).

“Jadi, urban farming merupakan upaya kita untuk mendukung ketersediaan pasokan bahan pangan terutama sayur-sayuran. Kita berharap dengan berkolaborasi bersama KPw BI Kediri, nanti terutama dengan para mahasiswa penerima Beasiswa BI, Generasi Baru Indonesia (Genbi) bisa memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Kediri,” jelas Erwin.

Dirinya juga menambahkan, bahwa program pertanian di perkotaan tersebut akan menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Kediri. Dimana saat ini, total KWT di Kota Kediri sebanyak 54 KWT.

Selain dukungan program urban farming, lanjutnya, KPw BI Kediri diharapkan juga akan mendukung digitalisasi OP. Karena, selama ini program OP yang dilakukan Pemkot Kediri masih berbasis manual dan untuk itu dengan memanfaatkan kemutakhiran teknologi, TPID Kota Kediri akan beralih menggunakan sistem digital.

Baca juga :

“Selama ini kalau dengan manual, hanya bisa mengendalikan supaya tidak beli lagi. Tetapi, kita tidak punya datanya. Sedangkan kalau dengan digitalisasi, akan jauh lebih mudah dan sederhana. Cukup menggunakan scan sidik jari saja, kita bisa mendapatkan datanya siapa saja yang mengakses layanan kita saat OP,” ujarnya.

Lebih dari itu, peralihan OP manual ke digital juga dilakukan guna memudahkan TPID Kota Kediri, dalam melakukan pengendalian harga secara digital, Monev kegiatan OP serta untuk pemerataan penerima manfaat OP.

Terkait dengan mekanisme, lanjutnya, TPID Kota Kediri akan menyediakan infrastruktur digital agar bisa merekam data masyarakat yang sudah mengaksesnya atau membeli produk-produk yang dijual pada OP. “Dengan demikian, kita tahu kelompok masyarakat mana yang mayoritas mendapatkan manfaat OP. Soal kebijakan pembatasan pembeliannya, akan dirumuskan nanti pastinya sesuai dengan stok dan kondisi saat itu,” terangnya.

Erwin berharap, dengan adanya rapat dan koordinasi, TPID Kota Kediri akan jauh lebih baik lagi dan yang lebih penting, kegiatan apapun yang dilaksanakan TPID sasarannya lebih akurat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana, menyampaikan dukungan serta kesiapannya dalam mewujudkan digitalisasi OP. Dirinya menilai, program tersebut dapat memberikan wajah baru Kota Kediri melalui branding digitalisasi OP, yang mana saat ini teknologi merupakan suatu hal yang sangat esensial di kalangan masyarakat. “Berkaitan dengan tugas dan fungsi kami, maka Dinas Kominfo siap mendukung program tersebut. Semoga digitalisasi OP dapat sukses diimplementasikan di Kota Kediri serta tujuan program tersebut tercapai,” tegasnya. (kom/pan/sit)

Kasatlantas Polres Batu, AKP Lya Ambarwati, mengatakan selama pelaksanaan operasi, mobil INCAR terus berpatroli di wilayah yang menjadi titik rawan kecelakaan dan pelanggaran. Antara lain, seperti di area Jalan Diponegoro, khususnya di depan area Lippo Plaza.

“Selama Operasi Patuh Semeru 2023, kami mencatat 464 kendaraan yang melanggar melalui mobil INCAR,” terangnya di Pos Alun-alun Kota Batu, Rabu (26/07/2023) tadi.

Baca juga:

Pelanggaran yang didapat, tambahnya, biasanya pengendara yang datang dari Jalan Wukir langsung mengarah ke Barat di Jalan Diponegoro. Padahal, jalan itu harusnya satu arah. Selain melawan arah, mobil tersebut juga dapat mendeteksi pelanggaran tidak memakai helm.

“Selama operasi itu, kami juga mencatat ada sekitar 97 tilang manual dan 1.317 dari tilang E-TLE Statis. Sementara, ada ribuan teguran simpatik yang diberikan,” tuturnya.

Lebih dari itu, jelas Lya, pelanggaran yang terbanyak ialah tak memiliki SIM, sekitar 526 pelanggar. Serta, ada 428 pengendara motor yang tak memakai helm. Sementara itu, untuk pelanggaran melawan arus, ada sekitar 360 pengendara. Tidak memakai sabuk Pengaman 266 dan bonceng tiga 262. “Di operasi ini yang lebih ditekankan adalah disini adalah edukasi,” paparnya. (put/sit)