Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, H Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, dalam momen itu menyampaikan bahwa silaturahmi ini dimaksudkan untuk mensolidkan hubungan yang baik antar Forkopimda di Kota Malang. “Kita dari Pengadilan Negeri, itu merupakan bagian dari Forkopimda. Jadi, silaturahmi ini memang untuk menjalin komunikasi agar terjaga dengan baik,” kata Fijiarsyah.

Selain itu, dalam kunjungan silahturahmi ini juga sebagai penekanan kerja sama sinergitas yang selama ini telah berjalan bisa dilakukan dan ditingkatkan. Kemudian, komunikasi terhadap layanan-layanan akan semakin ditingkatkan.

Fijiarsyah mengatakan, ada beberapa kegiatan pengadilan yang sinergi dengan Pemerintahan Kota Malang. Diantaranya, yaitu penanganan perkara bagi orang yang tidak mampu, perkara yang berhubungan dengan catatan perbaikan nama, perubahan nama dan beberapa lainnya.

“Kemudian ini perihal persidangan keliling yang selama ini sudah berjalan dengan baik, mungkin akan ditingkatkan lagi nantinya,” imbuhnya.

Dirinya juga membeberkan, mengenai agenda terdekat yaitu terkait perkara yang berhubungan dengan catatan perbaikan nama dan perubahan nama. Diketahui, bahwa permohonannya cukup banyak, sehingga akan disinergikan lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dukcapil).

Baca juga :

“Jadi, nanti terkait putusan atau penetapan perkara-perkara yang berhubungan dengan Dukcapil itu akan lebih mudah, lebih cepat diakses. Nanti di Dukcapilnya akan langsung keluar penetapannya seperti itu,” ungkapnya.

Sementara itu, usai dari PN Malang, rombongan Wali Kota Malang langsung menuju ke Kantor Kodim 0833 Kota Malang. Seperti halnya di Polresta Malang Kota, Kejari Kota Malang dan PN Malang, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga bersilaturahmi ke Dandim 0833, Letkol Arm Aris Gunawan, untuk mensolidkan kerja sama antar Forkopimda.

Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Malang Kota sendiri mengaku siap siaga menjaga kemanan dan ketertiban di Kota Malang. Khususnya, akan turut berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sebelum, saat dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, agar Kota Malang tetap kondusif.

Dandim Letkol Arm Aris Gunawan juga menjelaskan akan menjaga stabilitas dan keamanan Kota Malang. Itu karena, sudah menjadi hal yang wajib bagi Kodim, untuk menjalankan hal itu. Apalagi saat Bulan Puasa dan ditambah lagi nanti Lebaran Idul Fitri.

“Karena itu, kami mempersiapkan personel untuk pelaksanaan pengamanan pada saat sebelum Lebaran, selama Lebaran dan pasca Lebaran,” kata Dandim.

Dijelaskannya, bahwa banyaknya pendatang di Kota Malang sehingga saat Lebaran banyak yang mudik ke kampung halaman. Hal ini yang menyebabkan saat Lebaran banyak rumah yang ditinggal dalam kondisi kosong. “Pengamanan perumahan kosong sudah kami diantisipasi,” tegasnya.

Pengamanan itu, paparnya, bisa melalui Babinsa yang akan dikoordinasikan dengan Babinkamtibmas, dalam rangka melaksanakan patroli secara lebih intens lagi daripada sebelumnya. “Kalau mungkin, kami harapkan sehari itu Babinsa dan Babinkamtibmas melaksanakan patroli lebih intens ke perumahan yang kosong saat lebaran,” tambahnya. (cw1/gie)

Sementara mengawali peninjauan, rombongan langsung menuju ke pembangunan Pusat Oleh-Oleh Kraksaan, yang berada di Timur Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan. Di lokasi ini, Pj Bupati melihat ari dekat progress pembangunan Pusat Oleh-Oleh Kraksaan.

Rencananya, Pusat Oleh-Oleh Kraksaan ini akan dibangun dua lantai. Untuk lantai atas, akan digunakan sebagai ruang pertemuan. Sementara untuk lantai dasar, akan digunakan untuk cafe dan tempat produk UMKM Kabupaten Probolinggo.

Usai meninjau lokasi pertama, rombongan kemudian melakukan peninjauan pembangunan sisi Utara dan Timur area SGM Kraksaan. Sama seperti pada titik sebelumnya, Pj Bupati Ugas melihat dari dekat progress pembangunan. Ditargetkan, akhir tahun 2024 pembangunannya selesai sehingga di tahun 2025 tinggal menambah pernak-pernik.

Usai dari SGM Kraksaan, peninjauan kemudian dilanjutkan di Hutan Kota Kraksaan (Hutaka) yang berada di Utara RSUD Waluyo Jati. Di tempat ini, Pj Bupati Ugas melihat progress pembangunan yang sudah dilakukan dan rencana pembangunan lanjutan.

Peninjauan ini, berakhir di pembangunan Gedung Serbaguna Maron yang berada di Timur jalan Utara Pasar Maron. Dimana lokasi ini, dahulunya adalah Pasar Maron lama sebelum pindah ke lokasi yang saat ini.

Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan bahwa pembangunan Pusat Oleh-Oleh Kraksaan ini dilakukan karena selama ini banyak keluhan dari para pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo. Selama ini, UMKM digenjot dan diberi semangat untuk memproduksi produknya.

Baca juga :

“Ternyata kita tidak menyangka, luar biasanya masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Banyak produk-produk yang tidak tersalurkan. Bagi yang memang pintar IT dan sebagainya bisa jalan. Tetapi yang tidak, akhirnya gantung dan terkecuali ketika ada event,” ujarnya.

Sementara itu, dengan adanya Pusat Oleh-Oleh Kraksaan, Pj Bupati Ugas berharap nantinya bisa menampung betul produk-produk UMKM di Kabupaten Probolinggo. “Nantinya di situ tempat persaingannya. Jika produknya bagus, pasti akan laku. Kita harus mempunyai kebanggaan karena selama ini kita tidak punya pusat oleh-oleh,” jelas Pj Wali Kota.

Khusus untuk SGM Kraksaan, Pj Bupati Ugas mengharapkan bisa menjadi icon dari Kota Kraksaan. “Banyak hal yang bisa kita lakukan di stadion. Bisa kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, pengajian, bakti sosial, bazar UMKM maupun olahraga. Semuanya bisa full di stadion. Bisa juga dengan kreasi-kreasi untuk kesenian,” terangnya.

Pj Bupati Ugas berharap, dengan berkumpulnya masyarakat Kabupaten Probolinggo di SGM Kraksaan, maka perputaran ekonomi tidak akan kemana-mana. Dengan kata lain, SGM Kraksaan akan menjadi sentral ekonomi.

“Target fisik luarnya dahulu pada Desember 2024 selesai dan saya resmikan. Nanti untuk pernik-pernik kekurangannya, akan dilakukan secara bertahap. Seperti penambahan cafe maupun Pujasera untuk UMKM. Nantinya akan kita perbanyak untuk UMKM dan kita buat cantik sehingga tidak kotor,” tambahnya.

Dengan adanya pembangunan area SGM Kraksaan ini, Pj Bupati Ugas mengharapkan masyarakat bersama keluarganya bisa datang karena tempatnya bersih. Sehingga, perputaran uang tidak kemana-mana.

“Saya berharap ada perputaran ekonomi, termasuk masyarakat di sini perekonomiannya bisa naik,” tegasnya.

Untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Maron, Pj Bupati Ugas menegaskan bahwa nantinya juga akan dibangun rest area tempat untuk UMKM. “Tetapi yang terpenting, saya akan terus menyelesaikan jalan rusak, kecuali sementara yang dipakai untuk proses pembangunan jalan tol,” tambahnya. (kom/pix/gie)

“Hari ini, alhamdulillah kita sudah sampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi di Kabupaten Trenggalek. Kita mengapresiasi apa yang sudah menjadi saran dan kritik dari para fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek,” kata Wabup Syah, Selasa (06/08/2024) tadi.

Selanjutnya, pihaknya akan segera menyelesaikan PR-PR yang perlu ditindaklanjuti. Bahkan hampir semua fraksi berfokus pada penurunan PAD dan masalah infrastruktur yang dinilai masih belum merata.

“Dengan pertimbangan dikejar oleh waktu, maka efisiensi jadi lebih penting. Maka, pembahasan Raperda ini benar-benar dikejar waktu. Kita jadi kerja maraton,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan percepatan pembahasan dilakukan mengingat saat ini dalam masa transisi. Maka, perlu diketahui jika tanggal 26 Agustus nanti akan dilaksanakan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029.

Baca juga :

“Intinya, Raperda ini harus diselesaikan secepatnya dan dikirim ke Gubernur Jatim. Target tanggal 21 sudah di undangkan. Tadi juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Ada yang pertanyakan tentang Net Zero Karbon kalau bisa dimasukkan di APBD ini karena RJPD sudah berjalan. Terus yang selanjutnya tentang infrastruktur. Jadi, ada penambahan sekitar Rp 18,9 miliar, itu nanti harus maksimal penggunaannya. Terus ada pertanyaan lain yang umum umum saja,” jelas Doding.

Terkait anggapan pembahasan yang terkesan cepat, salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek ini menerangkan bahwasanya ada masa transisi pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Masa jabatan anggota DPRD tinggal beberapa hari lagi sampai 26 Agustus. Untuk itu pembahasan ABPD Perubahan tahun 2024 ditargetkan selesai hari-hari ini.

“Karena sebelum di Perdakan, Rancangan APBD Perubahan perlu dikonsultasikan kepada Gubernur Jatim terlebih dahulu. Untuk itu dibutuhkan waktu yang cukup sehingga sebelum masa tugas anggota DPRD Trenggalek periode 2019-2024 ini berakhir, Raperda ini harus sudah di Perdakan,” tegasnya.

Jika belum, Doding menerangkan akan butuh waktu yang lama lagi bila Raperda APBD perubahan ini dibahas oleh anggota DPRD yang baru. “Karena untuk bisa memenuhi unsur ketua hingga alat kelengkapan DPRD dibutuhkan waktu hampir 1,5 bulan. Sehingga mau tidak mau APBD perubahan ini harus bisa diselesaikan segera,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

“Hari ini kita melanjutkan pembahasan R-APBD tahun 2024, yang mana masih menyoal tentang PAD. Jika kemarin kita mengundang beberapa OPD penghasil seperti PT Jwalita Energi Trenggalek (JET), maka hari ini kita mengundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Daerah (BPD),” katanya saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (20/11/2023) siang.

Untuk PDAM, pihaknya ingin meminta support sejauh mana progres pendapatan yang dihasilkan utamanya pasca adanya penyertaan modal sebelumnya. “Alhamdulillah, dari tahun kemarin progresnya cukup lumayan dan sudah mempunyai laba (keuntungan) sekitar kurang lebih Rp 100 juta pertahun. Kita juga tahu, bahwa PDAM ini bukan sekedar profit oriented tetapi lebih fokus pada orientasi sosial. Dalam hal ini kita juga hanya mendorong agar pelayanan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Banggar DPRD juga melakukan evaluasi dan melihat lebih detail besaran saham yang dilakukan pada sektor bank daerah atau BPD. Yang mana, Pemerintah Daerah telah memiliki saham sebesar Rp 50 miliar.

“Tadi kita juga mengorek terkait saham-saham di Bank Daerah, yang mana nominalnya sampai saat ini kurang lebih Rp 50 miliar. Dan dari jasa giro juga mengalami progres setiap tahun, maka Banggar DPRD juga ingin mengetahui progres tersebut,” tambah Samsul.

Politisi PKB ini menambahkan, jika banyak yang prihatin bahwa pada fiskal daerah saat ini tengah terseok-seok. “Karena kita yakin fiskal kita dari tahun ke tahun terseok-seok, makanya kita harus lebih mempertajam pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini,” imbuhnya.

Disinggung terkait target pembahasan R-APBD ini, Samsul menyebut akan ngebut menyelesaikannya. “Target pembahasan R-APBD ini bisa selesai 1 Minggu sebelum bulan November berakhir. Tapi seiring perjalanan pembahasannya, kita akan selesaikan terlebih dahulu di sektor PAD. Untuk rapat kerja selanjutnya, akan kita bahas terkait belanja dan lain sebagainya,” papar Samsul.

Dengan kerja maraton ini, ujarnya, nantinya diharapkan pembahasan R-APBD bisa segera selesai dan bisa disahkan tepat waktu. (mil/sit)