Sorotan tajam itu disuarakan dari aktivis LIPK Syaifiddin terhadap pembangunan PUSPA RSUD yang menelan dana APBD Sumenep mencapai Rp 330.000.000. Itu sesuai dari nilai kontrak kerja yang dikerjakan oleh salah satu CV hasil penunjukan langsung RSUD dr H Moh Anwar Sumenep.

“Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan PUSPA RSUD dengan anggaran Rp 330.000.000. Ternyata, faktanya dilapangan terindikasi adanya mark up anggaran. Karena harga satuan pengadaannya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga standarnya.

Jadi, kata Sai biasa dipanggil, proyek pengadaan barang atau jasa PUSPA RSUD itu diindikasikan terjadi mark up anggaran. Mestinya, pengadaan barang PUSPA RSUD itu maksimal pengerjaan dan hasilnya. Namun setelah dikroscek diperkirakan hanya menghabiskan anggaran Rp 200.000.000 saja.

“Itu sesuai dengan hasil kroscek pada arsitek atau konsultan perencana yang sudah berpengalaman di bidang interior bangunan. Proyek itu dikerjakan pada 2016 lalu.

Dari aspek harga satuan barang memang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan harga perkiraan pasaran. Sehingga sempat ada masalah terutama pada waktu serah terima dari pemeriksa itu memang sempat ada ketidakcocokan dari segi harga yang dilaksanakan. Memang proyek pengadaan barang PUSPA itu terindikasi dimark up dari segi harga satuan barang.

Saat dihubungi, Nur Chusniah mengelak tudingan tersebut, dirinya berjanji terus melanjutkan proses pendalaman kasus.

” Kami tidak pernah mengeluarkan SP3, kami terus memproses dugaan itu,” singkat mantan penyidik KPK ini, Rabu (8/8/2018).

Lanjut dia, kejaksaan masih melakukan proses penyelidikan dan memanggil beberapa saksi yang terkait untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu, kata Kajari yang berjilbab ini, untuk mengumpulkan data, keterangan dan bukti-bukti.

” Kini kami masih melakukan telaah tujuannya untuk mencari ada dan tidaknya peristiwa pidana terkait dugaan korupsi yang terjadi di Satpol PP Kota Batu tersebut, ” jelas dia lagi.

“Jadi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Makanya kami tidak mengeluarkan SP3 terkait kasus tersebut,” tambahnya.