Dalam surat tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Penggantinya adalah Halili, salah satu rekan di DPC PPP Pamekasan.

Usai serah terima jabatan, Fathor Rohman menceritakan keluh kesahnya saat menahkodai DPRD Pamekasan. Banyak kritikan yang masuk kepadanya, yang salah satunya dari keluarga.

“Selama menjadi Ketua DPRD, saya kurang waktu untuk istri, anak dan keluarga. Dan sekarang, saya mempunyai waktu lebih untuk keluarga,” ungkapnya setelah sidang paripurna pengucapan sumpah jabatan DPRD Pamekasan selasai

Selain itu, kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku, banyak kesan yang tidak bisa diungkapkan. Utamanya, sewaktu menjabat Ketua DPRD Pamekasan. Namun, ada beberapa yang tidak bisa dilupakan olehnya.

”Kesannya, saya kehilangan ajudan saya, Wabup dan banyak kesan yang lain, yang tidak bisa diceritakan sewaktu menjadi Ketua DPRD Pamekasan,” ucapnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Mantan Kades Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, itu juga menyampaikan banyak terima kasih. Utamanya, pada aktivis dan LSM Kabupaten Pamekasan. Pasalnya, banyak penyampaian aspirasi yang disampaikan, sehingga DPRD bisa tahu.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada media, aktivis Pamekasan dan masyarakat Pamekasan. Termasuk, lembaga eksekutif dan yudikatif. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan, karena manusia tidak lepas dari khilaf dan salah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua baru DPRD Pamekasan, Halili, menyampaikan bahwa rotasi kepemimpinan merupakan perputaran yang sudah biasa dalam perpolitikan. Karena sebelumnya, memang sudah ada perjanjian untuk pergantian antar waktu.

“Karena ini sudah merupakan kesepakatan di partai dan publik sudah tahu semua, bahwa pimpinan DPRD yang dari PPP, itu memang sudah diputuskan oleh partai. Walaupun sudah ada pergantian, saya kira itu semua sama dan tidak ada istimewa,” ungkapnya.

Halili berharap, mudah-mudahan hal itu bisa menjadi pertanda baik bagaimana kedepannya untuk lembaga DPRD Pamekasan. Utamanya, bisa lebih menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sebagai harapan masyarakat.

“Kami akan segera melakukan perancangan program kerja kedepannya, agar segera bisa menuntaskan program yang belum terselesaikan. Tugas pokok kita ada tiga, yakni pengawasan, penganggaran dan produk perundangan undangan. Disisa waktu ini, saya berharap dukungan dari teman temen dalam segala bentuk,” harapnya.

Halili juga berharap, setelah dilantik menjadi Ketua DPRD Pamekasan, rotasi kepemimpinan DPRD ada penyegaran. Misalnya, ditubuh pimpinan dan nanti juga akan berimbas di DPRD. Halili berharap semua program berjalan dengan baik dan pihaknya akan menyusun agenda kerja dan target-targetnya sudah jelas. (udi/srd/sit)

Memontum Kota Batu – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Timur, menggelar pelaksanaan ujian tertulis untuk seleksi calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Sabtu (30/01), di salah satu hotel ternama Kota Batu.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampriwanto, menyampaikan untuk masa jabatan 2021-2024 sebanyak 128 orang yang mendaftar. “128 orang itu, yang lolos seleksi administrasi menjadi 120 orang. Dari jumlah itu, hari ini dilakukan seleksi tertulis lalu nanti akan diambil 96 orang,” jelasnya. 

Pengumuman hasil tes tulis, akan diumumkan pada tanggal 11 Februari mendatang. Sebelumnya, calon komisioner ini melakukan pendaftaran secara online dan offline di Diskominfo.

Beny menguraikan, ada lima tahapan tes yang harus dijalani oleh calon komisioner dari yang pertama tes administrasi, tes tulis, tes psikologi, debat publik dan wawancara. Jika lima tahapan tes tersebut, dinyatakan lolos, calon komisioner ini baru memasuki uji publik media dan terakhir fit dan proper tes di Komisi A DPRD Jatim.

“Kami ingin KPID selalu menjadi lembaga yang penting. Hegemoni media sangat berpengaruh besar yang berdampak pada tumbuh kembang anak dalam berperilaku dan cara bertutur kata,” ujarnya. 

Sementara itu, anggota senior KPID sekaligus Direktur Suara Surabaya, Errol Jhonatans, mengatakan bahwa komisi penyiaran ini nantinya akan mengawasi penyiaran di televisi dan radio. Namun, karena saat ini zaman sudah berbasis digital dan memasuki era konvergensi, penyiaran radio dan televisi yang terintegrasi dengan internet, maka para komisioner bisa memantau produk siaran.

“Terutama pada penyiaran secara teresterial. Karena penggunaan frekuensinya diamanatkan sebagai ranah publik,” paparnya.

Tentunya dengan perkembangan teknologi, para komisioner terpilih nantinya, memiliki kapasitas aspek-aspek regulasi penyiaran. Termasuk manajemen industri penyiaran Indonesia, salah satunya Jatim. 

“Harapannya, supaya industri penyiaran, khususnya Jatim maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. (cw2/sit)

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, permintaan tersebut telah dikirimkan ke gubernur untuk ditandatangani. Ia memastikan, esok permintaan tersebut disetujui dan tidak terjadi kekosongan jabatan di tubuh sekda.

“Sudah kami kirimkan ke gubernur. Hari ini ditandatangani dan besok Pj sekda sudah ada,” ucapnya. (31/3/2020).

Dikatakan, pihaknya telah merekomendasikan beberapa nama. Namun ia enggan menyebutkan jumlah dan siapa saja yang telah diajukan ke gubernur.

Diketahui, saat ini proses lelang sekda sendiri sudah menetapkan 3 nama terpilih. Diantaranya Ismed Efendi (Kepala Bapenda), Taufan Zairinsjah (Kepala PUPR), dan Puguh Santoso (Kepala Dispertahobun). Namun hingga kini Komisi ASN belum memberikan rekomendasi.

“Kami menunggu ada rekomendasi namun belum turun. Kalau sudah turun nanti bisa diajukan ke gubernur untuk selanjutnya bisa definitifkan satu nama,” ucapnya. (nhs/yan)

Jika sebelumnya masa jabatan Bupati Sidoarjo 5 tahun, kali ini masa jabatan Bupati Sidoarjo hanya berlangsung 4 tahun. Sisanya setahun Bupati Sidoarjo hanya mendapatkan kompensasi gajinya saja. Padahal, saat ini sejumlah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sidoarjo yang bakal mengikuti kontes Pilkada pada September 2020 itu sudah mulai mengumpulkan tim sukses dan para calon pemilihnya.

“Kami perkirakan masa jabatan Bupati Sidoarjo hasil Pilbup 2020 kurang lebih 4 tahun itu. Tapi sisanya 1 tahun berikutnya tetap mendapatkan kompensasi gaji penuh,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak, Selasa (08/10/2019).

Berkurangnya masa jabatan Bupati Sidoarjo ini, lanjut Iskak juga berlaku bagi 270 daerah lain yang ikut Pilkada Serentak Tahun 2020 se Indonesia. Hal itu lantaran Kemendagri merencanakan pemilihan serentak mulai Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Tahun 2024 mendatang.

“Memang itu kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi jabatan bupati yang biasanya 5 tahun. Hasil Pilkada 2020 diperkirakan kurang dari 4 tahun itu. Karena pelantikan hasil Pilkada 2020 yakni Pebruari 2021 mendatang,” tegasnya.

Kendati demikian, lanjut Iskak KPU Sidoarjo bakal tetap menunggu hasil keputusan resmi pemerintah. Bagi Iskak meski masa jabatan Bupati Sidoarjo hanya 4 tahun, tidak akan mengurangi Tahapan Pilkada 2020 mendatang.

“Karena setelah penetapan hasil Pilkada 2024 Bupati dan Wakil Bupati segera dilantik. Tidak menunggu 5 tahun sampai masa jabatan habis. Harapannya Pilkada Sidoarjo tetap berjalan aman, lancar dan damai. Serta para calon tak terpengaruh keputusan terbaru Mendagri itu,” tandasnya.

Diketahui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh 5 tahun akan memperoleh ganti rugi gaji. Akan tetapi, keputusan itu membutuhkan sosialisasi soal masa jabatan yang tidak penuhi 5 tahun ini agar tidak menimbulkan kendala dan gejolak di masa mendatang. Wan/yan

Acara pengukuhan pejabat pelaksana di lingkungan Pemkot Probolinggo yang disaksikan seluruh Kepala OPD itu sesuai SK Wali Kota nomor 821.2/360/425.203/2018. Sebelumnya, ribuan PNS tersebut adalah staf yang tidak ada kelas jabatannya. Karena akan ada pemberlakuan tunjangan kinerja (tukin) mulai Januari 2019 maka harus ada nama jabatan dan kelas jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Rukmini mengajak seluruh pegawai selalu meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Probolinggo.

“Prosesi pengukuhan jabatan pelaksana di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir PNS. Sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah,” Ucap Rukmini.

Pengukuhan pejabat pelaksana ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan publik sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diamanatkan dalam Perwali Nomor 137 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.