Peringatan Harlah yang dirayakan dengan penuh khidmat oleh Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kencong, ini bukanlah sekadar seremoni ulang tahun, melainkan sebuah agenda formal transisi kepemimpinan. Sebanyak 66 pengurus baru untuk masa khidmat 2025-2030, resmi dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur, Siti Maulidah.

Secara faktual, komposisi kepengurusan kali ini mencerminkan diversitas latar belakang kader perempuan Nahdliyah di Kencong. Mereka terdiri dari para pendidik, pelaku UMKM, hingga penggerak sosial yang siap mengawal arah gerakan organisasi lima tahun ke depan.

Baca juga :

Kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, memberikan legitimasi bahwa organisasi ini diakui secara administratif sebagai mitra strategis pemerintah. Dalam catatan resmi acara, Ning Ghyta menyoroti empat masalah krusial di Jember. Diantaranya, seperti stunting, kemiskinan, literasi rendah dan pernikahan dini.

“Data menunjukkan bahwa faktor keluarga adalah variabel utama dalam persoalan tersebut,” kata Ning Ghita, saat memberikan kata sambutan.

Menurut Ning Ghyta, PC Fatayat NU Kencong merespons fakta sosial ini dengan meluncurkan tiga program kerja utama. Pertama, akselerasi literasi intelektual yang bertujuan memperkuat basis pemikiran kader. Kedua, program ekonomi bertajuk Kreatif, Amanah, Ngaji dan Dodolan (Kang Dul), yang secara teknis akan memberikan pendampingan etika bisnis syariah bagi pedagang kecil.

Kemudian untuk ketiga, program inklusi yang menyasar kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus. Dengan struktur yang telah sah, Fatayat NU Kencong kini memulai langkah konkretnya untuk mendukung visi ‘Jember Baru, Jember Maju’ melalui aksi nyata di lapangan yang terukur dan sistematis. (rio/gie/adv)

Pertemuan ini, bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan sebuah forum konsolidasi kebijakan publik yang bertujuan mengurai persoalan krusial di daerah melalui pendekatan berbasis komunitas religi. Langkah ini, sebagai upaya memperkuat struktur sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam pemaparannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan mitra yang memiliki pengaruh akar rumput (grassroots) yang kuat. Menurutnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan episentrum perubahan sosial.

Oleh karena itu, Pemkab Jember berencana membentuk Forum Komunikasi Khusus yang bersifat terstruktur. Rantai komando forum ini, direncanakan akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di tingkat kabupaten, yang kemudian akan terintegrasi secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan melalui koordinasi dengan para camat di 31 kecamatan di Jember.

Fokus utama dari sinergi ini, lanjutnya, adalah penanganan kemiskinan yang menurut data statistik masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan mampu menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Sementara santri dan lembaga pesantren, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program-program pemberdayaan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga :

Selain aspek ekonomi, isu kesehatan masyarakat menjadi agenda prioritas dalam forum ini. “Jember masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting,” tegasnya.

Gus Fawait menginstruksikan, agar pesantren menjadi garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan dan gizi. “Edukasi mengenai kesiapan rumah tangga bagi para santri sebelum lulus, menjadi langkah preventif untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi,” imbuhnya.

Bupati Fawait juga menyoroti, mengenai aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penyelarasan dengan program nasional terkait SMK Global, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri global. Hal ini penting, agar santri Jember memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

Secara makroekonomi, Gus Fawait melihat potensi Jember sebagai destinasi pendidikan pesantren nasional. “Jika Jember mampu menarik lebih banyak santri dari luar daerah, maka hal ini secara otomatis akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat serta menarik lebih banyak alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah,” urainya.

Strategi ini, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Jember secara keseluruhan. Penutupan acara ini, ditandai dengan komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan paduan antara kebijakan formal pemerintah dan pengaruh kultural pesantren. (rio/gie/adv)

Sekedar diketahui, Proyek WTE atau proyek tersebut bertujuan mengubah sampah (limbah) menjadi energi yang tengah dibidik oleh Danantara Indonesia. Namun saat ini, proyek itu masih memerlukan perhitungan detail. Utamanya, terkait dengan proyek waste of energy menjadi energi listrik. Inovasi pengolahan sampah ini, menjadi sumber energi dianggap sebagai keputusan yang tepat dan berdampak baik.

Bupati Sanusi mengatakan bahwa Kabupaten Malang memiliki banyak potensi yang terus dikembangkan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Malang juga tengah menjalankan program dari Presiden, yaitu Program Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI).

Baca juga :

“Program ini merupakan inisiatif nasional yang digagas oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai lembaga, seperti Polri serta pemerintah daerah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan sampah, penghijauan, serta penerapan pola hidup sehat. Program ASRI difokuskan pada aksi nyata yang dilakukan secara berkelanjutan di tengah masyarakat,” kata Bupati Malang.

Seiring dengan berbagai program pembangunan yang berjalan, sejumlah menteri juga telah melaksanakan program di Kabupaten Malang. Saat ini, Universitas Brawijaya turut menjajaki kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengembangan dan pengelolaan sampah. Hal ini, sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Ke depan, apabila lokasi untuk pembangunan insinerator sudah ditentukan dan seluruh persiapan teknis maupun administrasi telah siap, maka kami dari Pemerintah Kabupaten Malang siap untuk menjalin kerja sama ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang dan sekitar Universitas Brawijaya. Sekaligus juga mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

Selaras dengan Peraturan Presiden No. 109/2025, penetapan ini merupakan bagian dari Program WTE/PSEL Danantara Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dengan memperkuat pengelolaan sampah perkotaan. Termasuk, mengurangi ketergantungan pada pembuangan ke TPA, serta mendukung pembangkit energi yang berkelanjutan. (pro/gie)

Sekedar diketahui, bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari sampaian aspirasi yang diaspirasikan BEM Kabupaten Malang, dalam aksi di Jumat (13/02/2026) lalu. Aspirasi yang dimaksud, yakni mengenai isi pendidikan untuk berdialog langsung dengan Bupati Malang.

Aliansi BEM Kabupaten Malang melalui koordinator Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), mendesak Pemerintah Kabupaten Malang agar memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan akibat penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja. Mahasiswa juga menyoroti, kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.

Selain itu, dalam audiensi tersebut BEM Kabupaten Malang juga mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), meski pemerintah pusat menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025. Termasuk, menyinggung status BPJS nonaktif yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat saat mengalami musibah.

Dalam momen itu, Bupati Malang menjelaskan kepada mahasiswa, mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Malang. Berdasarkan penilaian Ombudsman, Kabupaten Malang memperoleh nilai 81,35 dengan kategori kualitas baik dan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga :

“Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi, bahwa semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang bersama Ketua PGRI Kabupaten Malang, ujarnya, juga terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan di daerah. Dirinya juga mengajak mahasiswa, untuk turut bersinergi bersama PGRI dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu perbulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan di tingkat daerah. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang, dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah, tentunya harus terus diperkuat demi kemajuan Bangsa Indonesia, yang tentu dimulai dari daerah. Di Kabupaten Malang sendiri telah hadir sekolah unggulan, yakni SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak. Kehadiran sekolah unggulan ini, diharapkan mampu melahirkan generasi berprestasi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang. (pro/sit)

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, membenarkan adanya kejadian tersebut. Bahkan, petugas gabungan dari Samapta Polresta Malang Kota, Polsek Lowokwaru hingga Unit Inafis, telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pendataan saksi.

“Korban diketahui bernama Naufal Fadhiil Rafino, mahasiswa Universitas Brawijaya, yang berdomisili di kawasan Jatimulyo, Lowokwaru. Kejadian ini, pertama kali disaksikan oleh seorang pengendara motor yang saat itu sedang melintas bersama pacarnya dari arah Utara ke Selatan. Kemudian, saksi melihat korban sedang minum air putih dan sempat duduk di pagar jembatan,” jelas Ipda Yudi, Sabtu (29/11/2025) tadi.

Tidak berapa lama, tambah Yudi, korban menjatuhkan diri ke belakang dengan ekspresi tersenyum. Setelah melihat adanya insiden tersebut, saksi segera meminta bantuan petugas keamanan di sekitar lokasi untuk melapor ke pihak kepolisian.

Baca juga :

“Samapta Polresta Malang Kota, piket Sabhara Polsek Lowokwaru, piket reskrim Polsek Lowokwaru, piket identifikasi Unit Inafis Polresta Malang Kota datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilakukan dokumentasi di sekitar TKP,” tambahnya.

Tidak lama berselang, adik korban, Argya, datang ke lokasi karena sejak sore hari telah kehilangan kontak dengan korban. Menurut keterangan keluarga, korban sempat mengirimkan pesan terakhir kepada adiknya sekitar pukul 16.00 WIB.

“Isi pesannya permintaan maaf dan korban sengaja melakukan perbuatan tersebut karena tertekan masalah perkuliahan dan skripsi yang tidak kunjung selesai,” imbuhnya.

Kemudian, petugas mengevakuasi korban dan membawanya ke RSU Saiful Anwar Malang untuk dilakukan visum dan pemeriksaan lanjutan. (rsy/sit)

Wali Kota Wahyu mengatakan, bahwa permasalahan kedua pasar tradisional tersebut telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Malang. “Dari catatan itu, akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi juga untuk tahun ini. Ini pertanggungjawaban yang harus kami tindaklanjuti,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Pj Wali Kota pada tahun 2023-2024, penyelesaian dua pasar tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, bersama Wakil Wali Kota, Ali Muthohirin, dirinya berkomitmen menjadikan penyelesaian proyek tersebut sebagai prioritas utama tahun ini.

“Penyelesaian dua pasar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang ini tidak bisa serta merta. Tapi, kami sudah bertemu dengan pihak ketiga. Ada tahapannya dan kami sudah beri waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa dirinya akan mengevaluasi progres dari pihak ketiga secara berkala. Apabila tidak ada perkembangan signifikan, Pemkot Malang siap menempuh langkah alternatif untuk mempercepat penyelesaian.

Baca juga :

“Di tahun 2025 ini akan kami tagih seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang tidak ada, kami akan ambil suatu langkah sebagai solusi lain,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa penyelesaian Pasar Induk Gadang diperkirakan bisa lebih cepat dibandingkan Pasar Blimbing. Meskipun, keduanya tetap membutuhkan proses karena terikat kontrak dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turut menyoroti persoalan yang dinilainya telah berlangsung lintas periode pemerintahan. Dirinya berharap, di tahun 2025 menjadi momentum penyelesaian yang konkret.

“Kami berharap banyak, di tahun 2025 ini ada upaya-upaya untuk bisa menjadi solusi,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Tidak hanya itu, Mia juga menyampaikan bahwa pihak legislatif mendorong percepatan penyelesaian. Minimal, diharapkan persoalan utama dapat dipersempit dan menyisakan tahapan administratif semata.

“Kalau target pastinya kami maunya cepat, ya. Tahun ini kami berharap bisa terselesaikan. Paling tidak dari keseluruhan permasalahan yang ada, sudah semakin bisa dikerucutkan dan tinggal step-step yang sifatnya mungkin tinggal administrasi saja,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan untuk menetapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya. Sementara, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikirim ke KPU Jawa Timur untuk ditetapkan di tingkat provinsi.

“Insyaallah rekapitulasinya nanti satu hari ini sudah selesai. Setelah ini terhimpun, insyaallah juga akan ada penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya dan untuk Gubernur – Wakil Gubernur, kami masih akan setor ke KPU Jatim. Insyaallah kalau lancar hari ini bisa langsung setor,” kata Toyyib.

Proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi masing-masing calon, Bawaslu Kota Malang, Forkopimda, serta masyarakat melalui siaran langsung. Dalam prosesnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

“Rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga kota tidak menyisakan masalah yang signifikan. Masalah yang ada sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan rekapitulasi di lima kecamatan, yakni Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin unggul dengan perolehan 203.257 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 74.147 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 119.259 suara.

Baca juga :

Dengan rincian di Kecamatan Blimbing, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 42.932 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 16.328 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 28.132 suara.

Kemudian untuk di Kecamatan Kedungkandang, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 53.681 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 19.295 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 26.318 suara.

Lebih lanjut, untuk di Kecamatan Klojen Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 24.233 suara, paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 8.142 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 15.722 suara. Di Kecamatan Lowokwaru, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 35.475 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 12.629 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 31.334 suara.

Untuk di Kecamatan Sukun, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 46.936 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 17.753 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 30.752 suara.

Sementara itu, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Malang, suara pasangan calon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, unggul di lima kecamatan dengan perolehan 205.529 suara.

Apabila tidak ada hambatan, usai pembacaan hasil rekapitulasi, proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pencermatan model D hasil kota. Kemudian penetapan hasil rekapitulasi dan penandatanganan hasil model D tingkat Kota Malang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk pelantikan pasangan kepala daerah terpilih akan mengikuti jadwal nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Kepala daerah tingkat provinsi akan dilantik pada 7 Februari 2025 oleh Presiden RI, sementara pelantikan Wali Kota/Bupati dijadwalkan pada 10 Februari 2025 oleh Gubernur. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa dari data ada 5.655 anak yang putus sekolah. Diharapkan, dalam pekan ini akan dilakukan rapat teknis untuk pendataan yang akurat.

“Selain itu juga berkoordinasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memberikan solusi yang tepat bagi anak-anak yang putus sekolah,” kata Pj Wali Kota Iwan, Rabu (16/10/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Pemkot Malang juga sudah bekerjasama dan berkolaborasi dengan PKBM untuk menyediakan sekolah paket A, B dan C secara gratis untuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Diharapkan, nantinya anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang terputus.

Baca juga :

“Kami akan memetakan penyebab anak-anak ini putus sekolah dan memprioritaskan penanganan yang paling mendesak, seperti anak-anak yang kesulitan biaya. Kami juga akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan gratis untuk membantu mereka melanjutkan paket A dan B,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan pada para camat dan lurah untuk tidak hanya mencatat jumlah anak yang putus sekolah saja, tetapi juga menggali penyebab utama di balik masalah tersebut. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, kewajiban membantu orang tua mencari nafkah, hingga minimnya motivasi belajar menjadi beberapa penyebab yang harus diintervensi.

“Saat ini, kami fokus pada anak-anak di jenjang SD dan SMP karena itu kewenangan kami. Kami berharap dapat menuntaskan masalah ini sesegera mungkin,” imbuh Pj Wali Kota Iwan.

Dengan langkah cepat yang akan dilakukan tersebut, Pj Wali Kota Iwan berharap Pemkot Malang dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga Kota Malang. Sehingga, nantinya tidak ada lagi siswa putus sekolah di Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menjelaskan bahwa mayoritas penyakit tersebut sering diderita para Lansia yang memiliki penyakit kronis, hipertensi dan diabetes. Namun beberapa waktu terakhir, banyak remaja yang justru turut menderita penyakit tersebut. Diduga, hal itu terjadi karena pola hidup masyarakat yang saat ini tergolong kurang sehat.

“Gagal ginjal itu bisa terjadi, karena kadar gula berlebihan dan konsumsi garam berlebihan. Sedangkan, dalam mengkonsumsi air putih kurang,” kata Kadinkes.

Contoh pola hidup yang tidak sehat, ujarnya, adalah seringnya mengkonsumsi makanan siap saji, instan dan banyak mengandung gula. Dimana, dampak yang harus dialami para penderita adalah melakukan pengobatan seperti cuci darah.

Diterangkan Syamsu, bahwa penyakit gagal ginjal ini terbagi menjadi dua jenis. Yakni, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut, itu apabila suatu hari ada penurunan fungsi ginjal. Namun setelah beberapa hari atau minggu, ginjal tersebut akan kembali normal.

Baca juga :

“Itu namanya akut mendadak. Jadi, satu hari hingga dua hari atau seminggu, bisa normal kembali. Gejala yang dirasakan bisa lemas, capek dan sebagainya,” ujarnya.

Sedangkan untuk gagal ginjal kronis, tambahnya, para penderita biasanya memiliki riwayat diabetes, hipertensi maupun lupus. Sehingga mengganggu fungsi kerja saluran kemih dan dapat mengakibatkan urine yang seharusnya dikeluarkan dari dalam tubuh kembali masuk ke dalam tubuh.

“Karena tersumbat urinenya, sehingga kembali lagi. Jadi tidak bisa turun dan tidak bisa keluar. Nah itu bisa menyebabkan penyakit ginjal,” tambahnya.

Dikatakan Syamsu, salah satu faktor kelainan ukuran ginjal yang lebih kecil dibanding rata-rata, juga dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami gagal ginjal. “Ada gagal ginjal turunan. Seperti dari orang tua turun ke anak. Ditambah, gaya hidup timbulnya gagal ginjal” lanjutnya.

Masih menurut Syamsu, penyakit gagal ginjal di Indonesia, adalah gagal ginjal kronis yang pemicunya lantaran ada penyakit penyerta. Karenanya, dirinya berpesan agar masyarakat sering-sering tes kesehatan ke Puskesmas terdekat dan mengurangi mengkonsumsi makanan siap saji. Terutama, yang mengandung lemak dan kadar gula tinggi.

“Gula bisa diabetes. Diperiksa 200 terus akhirnya mengental akhirnya mengurangi fungsi ginjal. Sama dengan orang kelebihan garam, tensinya tinggi terus,” ujarnya. (sit)