Kegiatan sendiri, dimulai sekitar pukul 05.30, dengan melibatkan seluruh pegawai Pemkot yang bahu-membahu membersihkan area pasar, khususnya di sepanjang Jalan Niaga dan Jalan Pahlawan. Tidak sekadar membersihkan lingkungan, kegiatan ini juga dibarengi dengan penataan parkir dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang tetap nekat berjualan di trotoar di sekitar pasar. Sebab, kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang yang ada di dalam pasar.

Wali Kota Aminuddin sendiri, juga turun langsung memberikan arahan kepada juru parkir (Jukir) agar tidak menempatkan kendaraan di sisi timur Jalan Niaga, melainkan dipindahkan ke sisi barat demi kelancaran akses jalan yang kerap macet. Sementara Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr Evariani, yang juga hadir juga terlihat menyapu dan membantu mengatur kendaraan. Di lokasi tersebut, sebenarnya telah terpasang imbauan larangan berjualan di trotoar dan parkir di depan toko. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Hal ini, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot, yang terus melakukan edukasi kepada pedagang dan pengunjung pasar. Pada kesempatan itu, wali kota juga sempat membantu seorang pengendara motor yang mengalami mogok dengan memompa starter motor matic miliknya.

Selain itu, untuk mencegah trotoar digunakan berjualan, dirinya meminta pot besar di atas trotoar untuk dipindahkan ke badan jalan. Pot tersebut kemudian digotong bersama oleh beberapa staf dan ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang Jalan Niaga.

“Upaya penertiban area pasar ini penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih rapi dan teratur. Kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan aturan parkir harus terus ditingkatkan. Ke depan, perlu ada petugas yang berjaga secara konsisten agar masyarakat semakin memahami dan menaati aturan yang berlaku,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Untuk kawasan Jalan Pahlawan, penertiban juga dilakukan dengan mengosongkan sisi utara dari aktivitas pedagang. Sementara untuk kendaraan, diarahkan untuk parkir di sisi selatan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Fatchur Rozi, menambahkan bahwa penertiban PKL masih menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya, keterbatasan personel serta keberadaan pedagang musiman dari luar daerah yang kerap berjualan di bahu jalan.

“Meski sudah dilakukan penindakan seperti penyitaan barang, mereka sering kembali berjualan saat petugas tidak berjaga. Ke depan, kami akan menambah personel dan menempatkan pos pantau portabel di titik strategis seperti Jalan Pahlawan,” jelasnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Pudi Adji Tjahjo Wahono, menambahkan bahwa kerja bakti ini sekaligus menjadi momentum penataan parkir dan PKL di kawasan pasar. Pihaknya berharap, masyarakat dapat membiasakan diri untuk parkir sesuai rambu yang telah disediakan.

“Rambu dan garis parkir permanen sudah ada. Harapan kami masyarakat bisa memahami dan bersama-sama mewujudkan ketertiban, sejalan dengan semangat Probolinggo Bersolek dan berbenah,” ujarnya.

Tidak hanya diikuti pejabat Pemkot, unsur kepolisian hingga TNI turut ambil bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata dan nyaman bagi masyarakat. Penyiraman air menggunakan truk tangki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sisi timur Jalan Niaga dan sisi utara Jalan Pahlawan sebagai tahap akhir pembersihan kawasan. (kom/pro/gie)

Menurutnya, program imunisasi massal itu telah berjalan optimal. Tingginya capaian ORI juga tidak lepas dari strategi jemput bola petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir di lokasi vaksinasi.

“Teman-teman melakukan kunjungan ke rumah bagi mereka yang tidak hadir,” ujar Husnul, Rabu (25/02/2026) tadi.

Husnul menjelaskan, ketidakhadiran sebagian anak bukan karena penolakan orang tua, melainkan faktor ketakutan akibat informasi dari teman sebaya bahwa suntikan akan terasa sakit. Setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi, para orang tua justru membawa anaknya langsung ke lokasi imunisasi.

“Alhamdulillah orang tuanya sendiri yang membawa sasaran ke tempat vaksinasi,” katanya.

Baca juga :

Sasaran ORI Campak adalah anak usia sembilan bulan sampai 13 tahun. Dalam pelaksanaannya pun tidak mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya, sehingga seluruh anak dalam rentang usia tersebut tetap menjadi target.

“Karena ORI Campak ini, selain untuk memutus penularan, juga bertujuan mencegah dampak lanjutan campak yang dapat berujung pada komplikasi serius hingga kematian pada anak,” tambahnya. 

Pelaksanaan ORI massal di Kota Malang masih berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan, yakni sampai 28 Februari. Pihaknya berharap capaian imunisasi dapat terus meningkat agar kekebalan kelompok terbentuk dan potensi penyebaran penyakit dapat dicegah.

Sebagai informasi, pelaksanaan ORI tersebut dilakukan sebagai respon cepat Pemkot Malang dalam membendung penyebaran campak yang sempat ditemukan di dua wilayah kecamatan, yakni Kedungkandang dan Sukun. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa POPM tahap pertama telah dilakukan pada bulan Mei 2025. Dengan menyasar anak usia sekolah PAUD, TK dan SD.

“Tahap pertama kemarin sudah dilaksanakan di bulan Mei 2025 cakupannya sudah mencapai 100 persen. Tahap kedua nanti insyaallah dilaksanakan di bulan September 2025 dengan bentuk obat berupa tablet, harapanya coveragenya juga mencapai 100 persen,” jelas Husnul, Senin (25/08/2025) tadi.

Selain POPM, Dinkes Kota Malang juga menjalankan surveilans aktif dengan melibatkan kader kesehatan untuk memantau anak pra sekolah hingga SD. Pemantauan ini dilakukan, untuk mendeteksi dini gejala kecacingan sekaligus memastikan penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga :

“Kemudian kami juga melakukan edukasi lintas sektor melalui posyandu. Kader posyandu tidak hanya memantau tumbuh kembang anak, tetapi juga memberikan informasi tentang program kecacingan,” tambah Husnul.

Dirinya juga menegaskan, bahwa hingga saat ini Kota Malang masih nihil kasus kecacingan. Namun, masyarakat diminta waspada dengan mengenali gejala yang umum terjadi, seperti berat badan tidak bertambah, nafsu makan menurun, tubuh lemas, hingga pada kasus berat cacing bisa keluar dari hidung atau mulut.

“Kami juga mengimbau agar orang tua memastikan anak mendapatkan obat pencegahan sesuai jalurnya. Untuk usia pra sekolah bisa melalui posyandu, sementara usia sekolah melalui pihak sekolah yang akan ditindaklanjuti puskesmas,” tegasnya.

Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga dinilai penting. “Kebersihan individu dan lingkungan harus dijaga. Penularan bisa terjadi karena tangan kotor atau makanan yang tidak higienis,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis ini, dilaunching serentak di tiga rumah sakit daerah. Diantaranya, RSD dr Soebandi, RSD Kalisat dan RSD Balung, yang sekaligus menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan pertama khitanan masal.

Dalam pelaksanaan ini, total ada sebanyak 190 warga hadir untuk mengakses layanan medis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dengan rincian, RSD dr Soebandi, sebanyak 65 orang tercatat mengikuti layanan kesehatan gratis. Di RSD Kalisat, peserta mencapai 65 orang, sementara di RSD Balung, jumlah warga yang datang mencapai 60 orang.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Luqman, menyebutkan bahwa empat pelayanan kesehatan yang akan digelar secara gratis ini meliputi khitanan massal dilaksanakan secara serentak di tiga rumah sakit daerah pada 6 Juli 2025. Operasi katarak dijadwalkan pada 31 Juli 2025 di RSD dr Soebandi dan RSD Kalisat.

Baca juga :

Selanjutnya, tambahnya, operasi bibir sumbing akan berlangsung pada 23 Agustus 2025. Serta pelayanan kontrasepsi jangka panjang (MOW/MOP) akan digelar pada 19 hingga 20 September 2025 di RSD Balung.

“Mereka yang ingin mendaftar cukup datang ke Puskesmas terdekat. Semua gratis, tanpa syarat rumit. Kami ingin memastikan bahwa layanan kesehatan bukan hanya milik mereka yang mampu, tapi hak seluruh rakyat Jember,” kata Kadinkes Helmi.

Program Gus’e Peduli Kesehatan ini, juga sekaligus menjadi penguat dari layanan UHC yang sudah berjalan sejak 01 April 2025. Dalam UHC, seluruh warga Jember yang belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS, TNI/Polri, maupun swasta, secara otomatis ditanggung iurannya oleh Pemkab Jember melalui skema PBI daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor dari puskesmas, rumah sakit, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan, Pemkab Jember terus menjadikan kesehatan sebagai prioritas yang tak bisa ditawar. Bagi Bupati Jember, Gus Fawait, keberpihakan kepada wong cilik bukan sekadar janji kampanye, tapi diwujudkan dalam program-program riil yang menyentuh langsung masyarakat. Gus’e Peduli Kesehatan adalah satu dari sekian ikhtiar kecil untuk menyentuh hati, menyapa kebutuhan dan mengobati luka masyarakat Jember. (kom/rio/gie)

Ketua Komisi A menegaskan, bahwa pemanggilan yang dilakukan ini terkait keluhan masyarakat saat membayar pajak. Yang mana, dalam satu zonasi sama, namun untuk nilai obyek pajaknya berbeda.

“Kegiatan ini untuk membahas terkait pendataan PBB P2 yang sudah dilakukan Bapenda. Banyak permasalahan terkait NJOP dan ternyata banyak desa dalam satu peta atau satu zonasi, akan tetapi hitungannya berbeda,” katanya.

Karena banyaknya keluhan masyarakat, ujar Totok, maka pihaknya melakukan pemanggilan untuk diberikan klarifikasi. Dirinya berharap, ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada saat pendataan tersebut.

Baca juga :

“Komisi A DPRD Jombang meminta untuk meningkatkan kinerja agar capaian pajak PBB P2 tercapai. Saya tidak ingin, banyak keluhan terkait naiknya PBB yang cukup signifikan dan menimbulkan efek negatif bagi wajib pajak,” tambahnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menambahkan bahwa pada 2024 lalu pendataan PBB P2 ketika satu zonasi atau satu wilayah dengan zonasi yang sama, maka pajak yang dikenakan sama. “Meski itu untuk usaha dan wilayahnya berada di depan-belakang, nilai NJOP nya sama. Ini tidak elok, dilihat dari peruntukkannya,” ungkapnya.

Selain itu, Bapenda mengaku sudah melakukan perubahan pendataan, yang nantinya untuk nilainya akan direalisasikan pada 2026. “Sekarang tidak perzonasi, melainkan perbidang atau perpetak. Memang ini harus direkonstruksi ulang. Jadi, hitungannya dari peta riil,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan Bapenda, RM Satria A, mengatakan bahwa selain menjelaskan terkait pendataan PBB P2, pihaknya juga sudah menyampaikan ke Komisi A DPRD Jombang, mengenai mekanisme pendataan PBB PB2. “Tahun lalu memang ada peningkatan jumlah objek pajak. Sehingga, ini sangat baik untuk PAD, khususnya di sektor PBB. Sedangkan untuk 2025 ini, target pajak dari PBB P2 mencapai Rp 55 miliar,” tambahnya. (azl/gie)

Event olah raga ini, berlangsung sangat meriah karena diikuti oleh ratusan peserta yang sedari pagi tadi memadati representasi ibukota Kabupaten Pasuruan tersebut.

Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara Gebyar Senam Massal yang khusus ditempatkan di Alun-alun Bangil. Menurutnya, agenda olah raga bersama ini merupakan langkah awal yang baik dalam menyehatkan masyarakat.

“Alhamdulillah, pagi ini kita bisa memulai senam bersama di Alun-alun Bangil. Ini adalah awal yang baik untuk mengadakan senam massal seperti ini. Eksistensi KORMI tentu dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat supaya selalu aktif berolahraga. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita semakin sehat, bugar, gembira dan luar biasa,” katanya.

Lebih lanjut Pj Bupati Nurkholis menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat, khususnya para peserta kegiatan karena adanya perbaikan Alun-alun Bangil. Tujuannya, tidak lain untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ruang terbuka publik yang berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil tersebut.

Baca juga :

“Mohon maaf apabila ada yang terganggu karena mulai Senin besok Alun-alun akan kita perbaiki. Terutama paving, jogging track dan tanaman-tanaman di taman. Juga perbaikan dan pemasangan lampunya supaya enak untuk semuanya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan, Khoirul Huda, menyebutkan kegiatan olah raga bersama yang sukses digelar dengan ratusan peserta tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya bertujuan untuk menyehatkan jasmani saja, melainkan juga sebagai media sosialisasi agar lebih memasyarakatkan olah raga.

“Alhamdulillah, Gebyar Senam Massal berjalan lancar dan meriah. Tujuannya tidak lain untuk memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Olah raga harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Sehingga, semakin bugar dan tentunya semakin produktif,” jelasnya.

Pelaksanaan sendiri semakin menjelang siang, suasana kian semakin dinamis dengan keseruan beragam lomba yang digelar. Mulai dari Lomba Aerobic hingga Line Dance. Sorak-sorai keceriaan para peserta pun semakin semarak saat menginjak sesi pembagian doorprize dan aneka hadiah bagi peserta yang beruntung mendapatkan kejutan di akhir tahun 2024.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, Mujiono, Camat Bangil, Faturrahman, Kapolsek dan Danramil Bangil serta Kepala Kantor Pos Bangil. Berikutnya juga hadir Ketua Induk Organisasi Olah Raga (Inorga), Ketua Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI), Ketua Senam Tera Indonesia (STI), Ketua Asosiasi Tianxia Taiji Quan Indonesia (ATTI) dan Ketua Komunitas Sepeda Tua (Kosti) Kabupaten Pasuruan. (pro/pas/gie)

Dari total sebaran, masing-masing wilayah di sasar sekitar 200 anak. Sementara untuk khitanan massal wilayah Tengah, meliputi PKM Kendit, PKM Panarukan, PKM Situbondo, PKM Panji, PKM Mangaran dan PKM Kapongan.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa selama dirinya memimpin Kabupaten Situbondo, pelaksanaan ini sudah dua kali diselenggarakan. Yaitu, khitanan massal gratis di tahun 2023 dan 2024 ini.

“Ini sudah dua kali. Karena pada awal pemerintahan saya itu masih pandemi Covid-19, yang mana tidak boleh menggelar kegiatan yang berkerumun. Oleh karena itu baru di tahun 2023, kita laksanakan khitanan massal gratis,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo menyampaikan bahwa khitanan massal ini tidak dipungut biaya apapun. “Jadi, khitan massal ini gratis dan tidak ada biaya sampai sembuh. Nanti setelah dikhitan, anak-anak ini pulang juga akan membawa sarung,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Karna juga meminta kepada orang tua agar usai anak-anaknya di khitan, untuk membawa ke Puskesmas terdekat guna proses pengobatan dan kontrol pasca dikhitan. “Jika ada keluhan apapun, segera bawa putranya ke Puskesmas terdekat tidak dipungut biaya. Kalau ditarik uang lapor ke saya. Jadi sampai sembuh benar-benar gratis,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono, mengatakan bahwa pelaksanaan khitanan massal gratis ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi) ke 206 dan HUT Kemerdekaan RI ke 79.

“Sasarannya total 600 anak. Di SKB Arjasa ada 200 anak, sudah kita selenggarakan beberapa hari yang lalu. Lokasi kedua di Pendapa Arya Situbondo ada 200 anak dan kita selenggarakan hari ini. Lokasi ketiga di Kantor Kecamatan Besuki, juga sasarannya 200 anak dan kami selenggarakan Kamis (25/07/2024) besok,” jelasnya. (her/gie)

Pj Wali Kota Nurkholis mengapresiasi kegiatan ini, karena sebagai acara yang bisa dimanfaatkan semua masyarakat Kota Probolinggo. “Saya berharap, masyarakat bisa memanfaatkan khitan massal ini dengan sebaik-baiknya. Dan bagi adik-adik nanti setelah dikhitan, semoga lekas sembuh dan menjadi anak yang saleh,” katanya.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan itu, sekitar 100 peserta mengikuti acara tersebut. Usianyapun, beragam dari 1 hingga 13 tahun. Acara ini juga disambut baik dan bahagia oleh para orang tua peserta.

Ketua Baznas Kota Probolinggo, Hakimuddin, mengatakan bahwa acara khitan massal ini adalah kali ketiga yang dilaksanakan pada 1 Muharram tahun ini. “Kami memanfaatkan momen liburan sekolah. Sudah kami siapkan, sehingga nantinya tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Harapannya, saat masuk sekolah kondisi anak-anak sudah mulai membaik,” ujarnya. (kom/pix/gie)

Salah satu pegawai honorer di lingkungan Pemkot Malang, Ratih Abdyarti, mengaku senang sekali mendengar peraturan yang telah disahkan tersebut. Sebab, selama dua tahun menjadi honorer masih dihantui rasa tidak tenang karena takut di PHK.

“Alhamdulillah jadi terkait dengan RUU yang disahkan oleh Kemenpan-RB terkait dengan honorer yang tidak jadi di PHK saya mewakili teman-teman merasa bersyukur dan terimakasih. Karena saya masih bisa berkerja di kantor sekarang,” ujar Ratih, sapaannya saat ditemui di g

gedung DPRD Kota Malang, Kamis (05/10/2023) tadi.

Baca juga :

Ke depan, Ratih berharap agar nantinya juga ada RUU yang mengajukan dari tenaga honorer diangkat menjadi PNS, sesuai dengan pendidikan masing-masing. Apalagi menurutnya, di beberapa instansi pemerintahan banyak tenaga honorer dan bahkan juga sudah bertahun-tahun.

“Kalau terkait PHK, jangan. Karena akan semakin banyak pengangguran. Kitakan semua tahu di dinas-dinas dan kantor pemerintah itu banyak tenaga honorer yang ada di sana, mungkin bisa dimasukkan outsourcing tapi menurut saya tetap pakai yang honorer saja,” ucapnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai kesejahteraan sebagai tenaga honorer, pihaknya mengaku sangat bersyukur. Sebab, upah yang didapat di atas Upah Minimun Regional (UMR) Kota Malang, yakni Rp 2,9. “Alhamdulillah, di atas UMR Kota Malang. Kemudian BPJS ketenagakerjaan juga dapat. Tetapi kalau uang makan tidak ada, transportasi juga tidak ada. Kerjanya mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB di hari Senin sampai Kamis. Lalu, pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB di hari Jumat,” imbuhnya. (rsy/sit)