Menurut pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, penanganan banjir saat ini sedang berada dalam fase pembangunan di sejumlah titik prioritas. Tentunya, itu dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2028.

“Strategi penanganan banjir banyak. Kita saat ini dalam proses melaksanakan masterplan drainase. Tahapannya sudah berjalan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kondisi banjir yang terjadi akhir-akhir ini dipengaruhi intensitas hujan tinggi serta posisi geografis Kota Malang yang menerima limpasan air dari wilayah atas, terutama Kota Batu. Meski demikian, Wahyu memastikan bahwa seluruh titik rawan kini sudah masuk dalam perencanaan teknis.

Baca juga :

“Intensitas hujan sangat tinggi dan volume drainase sudah dibuat sesuai rata-rata hujan tahunan. Tapi ketika ada hujan ekstrem tentu berdampak. Kita di dataran tinggi dan menerima limpahan, itu juga mempengaruhi,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa sejumlah kawasan seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bondowoso dan Letjen Sutoyo sedang dalam proses realisasi sesuai masterplan 2028. “Di Suhat, titik-titik banjir sedang kita tangani semua. Bozem juga sudah kita manfaatkan. Ini contoh tahapan menuju target bebas genangan 2028,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa masyarakat juga harus dapat memahami bahwa penyelesaian banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. “Banjir tidak bisa simsalabim. Saya masuk jadi wali kota terus langsung selesai, tidak seperti itu. Tapi tahapan menuju ke sana sudah kita lakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Smart City yang digelar Maret lalu. Adapun tujuan terselenggaranya kegiatan, yakni untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait Smart City. Sekaligus, membahas review masterplan Smart City Kota Kediri.

“Untuk masterplan Smart City tahun 2020 sampai sekarang, belum pernah direview. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri menggandeng Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang melakukan review masterplan tersebut, sehingga bisa dilakukan evaluasi jika ada kekurangan dan kelemahan. Selain itu, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan Kota Kediri saat ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Smart City merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di Kota Kediri, konsep Smart City telah diadopsi dalam konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya berbasis TIK dan non TIK. Konsep tersebut, telah dituangkan dalam masterplan Smart City Kota Kediri tahun 2020 sampai dengan 2029.

“Diharapkan, nantinya pemerintah daerah bisa cerdas melayani masyarakat. Cerdas di sini berarti lebih efisien, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan bukan semata-mata karena IT. Jadi, smart itu kemanfaatannya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Baca juga :

Disampaikan, bahwa dari Rakor tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Brawijaya ke beberapa OPD, untuk menggali informasi tentang rencana kerja OPD terkait Smart City. “Minggu depan akan dilakukan survei dengan mengunjungi OPD-OPD di Pemkot Kediri. Untuk itu, saya harap semua bisa menerima dengan baik dan dicukupi apa yang dibutuhkan. Sehingga, proses menuju smart city bisa lebih maksimal dan optimal,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan hasil review, Apip menjelaskan, diperlukan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antar OPD di Pemerintah Kota Kediri. Dirinya berharap, seluruh tim pelaksana Smart City Kota Kediri di masing-masing OPD memiliki satu kesepahaman terkait review masterplan Smart City, agar menghasilkan masterplan Smart City Kota Kediri yang berkualitas dan dapat diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Kediri.

Sementara itu, saat memimpin diskusi dan menyampaikan materi terkait evaluasi masterplan Smart City, Ir Widhy Hayuhardhika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, mengatakan bahwa membangun Smart City bukan hanya dilakukan pemerintah daerah. Namun, semua pihak harus terlibat dan berkolaborasi.

“Kota bukan hanya milik pemerintah daerah saja, namun juga masyarakatnya dan seluruh stakeholder. Membangun kesiapan Smart City tidak hanya dari sisi teknologi, namun ada struktur, infrastruktur dan superstruktur mulai kebijakan dan SDM,” terangnya.

Diharapkan, enam pilar Smart City yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment yang tertuang dalam masterplan Smart City Kota Kediri, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. (kom/pan/gie)

Disampaikan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, jika persoalan banjir akan mulai berkurang selama setahun terakhir. Karena, beberapa upaya strategis lainnya juga masih terus dilakukan.

“Untuk persoalan banjir, kita sekarang sudah mempunyai masterplan drainase. Namun, beberapa upaya ke depan juga akan terus kita lakukan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (28/03/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika salah satu upaya masterplan drainase tersebut yakni dengan adanya pembangunan bozem yang berada di Tunggulwulung. Itu menurutnya, memiliki peran penting dan menjadi solusi dalam meminimalisir banjir dan genangan.

Baca juga :

“Bozem itu total volume kapasitasnya 2871 meter kubik. Kalau dilihat dari tampungan atau kapasitasnya ini, apabila curah hujan tinggi, bagus sekali untuk meminimalisir genangan air di Soekarno Hatta. Termasuk juga air dari permukiman yang tidak dapat meresap langsung ke tanah juga dialirkan ke Bozem tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini, Wahyu berharap, agar di tahun 2024 ini seluruh persoalan terkait dengan banjir tersebut dapat terselesaikan sepenuhnya. Di tahun ini pula, menurutnya juga akan diprioritaskan terkait dengan saluran-saluran volume drainase dan lainnya.

“Harapannya di tahun 2024 ini persoaln banjir tuntas semua. Walaupun sekarang sudah tuntas,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Beberapa desa itu, yakni Desa Purwodadi (Kecamatan Gambiran, red), Kluncing (Licin), Glagah (Glagah), Sumberberas (Muncar), Tembokrejo (Muncar) dan Setail (Genteng). Kemudian, juga ada, Sidodadi (Wongsorejo), Tamansari (Licin), Genteng Wetan (Genteng) dan desa-desa lain.

Penerapan masterplan di desa-desa tersebut, dilakukan bersama Avfall Norge, yang merupakan Asosiasi Persampahan Norwegia dan turut menyusun Masterplan DRIP melalui Program Clean Ocean Through Clean Communities (CLOCC).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bertemu CEO Avfall Norge, Runar Bålsrud, untuk membahas implementasi masterplan tersebut, di Kantor Bupati Banyuwangi, Rabu (07/02/2024) tadi.

“Kami libatkan anak-anak muda yang tergabung dalam tim pendamping program. Di tiap desa, tim ini nanti yang mendampingi untuk melakukan pengelolaan sampah secara terintegrasi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga:

Tim tersebut, lanjutnya, diisi oleh anak-anak muda Banyuwangi yang tergabung dalam Yayasan Rijik Pradana Wetan. “Di awal, memang 15 desa pilot project. Selanjutnya, akan disebar ke seluruh wilayah Banyuwangi,” tambahnya.

Sementara itu, CEO Avfall Norge, mengatakan bahwa penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa adalah salah satu kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. “Dari tim ini, diharapkan anak-anak muda Banyuwangi ke depan bisa mengawal pengelolaan sampah daerah secara mandiri,” ungkapnya.

Ditambahkan Chairman Yayasan Rijig Pradana Wetan, Ciptosari, bahwa timnya akan fokus melakukan pendampingan untuk menciptakan pengelolaan sampah sesuai dengan skema ‘Tangga Layanan Sampah’. “Tangga Layanan Sampah merupakan tingkatan kondisi riil pengelolaan sampah di sebuah area. Karena kondisi pengelolaan sampah di desa-desa beragam, maka teknis pendampingannya juga menyesuaikan dengan kondisi eksisting,” terang Ciptosari.

Tangga Layanan Sampah terdiri atas lima tingkatan kondisi pengelolaan sampah. Pertama, kondisi tidak ada pengelolaan, yakni sampah di lingkungan bercecer dan masih banyak perilaku membakar sampah.

Kedua, pengelolaan sampah dasar, yakni warga sudah menyediakan tempat sampah dan ada pengakutan kolektif. Ketiga, pengelolaan sampah layak, yakni sampah sudah terkumpul dan terkelola, diangkut, diolah dan dibuang ke TPS/TPS3R, ada iuran sampah serta petugas pengumpul sampah.

Keempat, pengelolaan sampah aman, yaitu semua sampah sudah terkelola dan aman, ada upaya pemilahan sampah dan daur ulang, kepengurusan pengelolaan sampah. Kelima, pengelolaan sampah sirkular yakni terpenuhinya tangga empat ditambah adanya insentif dan disinsentif.

“Misalnya Desa Kluncing dan Desa Sidodadi saat awal didamping masih di tangga pertama, belum ada layanan pengelolaan sampah. Maka kami dorong untuk masuk pada tangga kedua untuk masuk ke layanan dasar,” urai Ciptosari.

Sementara untuk Desa Tamansari dan Glagah sudah ada TPS yang didorong mencapai Tangga Layanan Aman, dengan mengedukasi warga untuk melakukan proses 3R dan mendorong pemerintah desa menerbitkan aturan pengelolaan sampah. (kom/gie)

Masterplan ini merupakan kerja sama dengan Avfall Norge (asosiasi persampahan Norwegia) dan Indonesian Solid Waste Association (InSWA), yang memuat rencana pengelolaan sampah Banyuwangi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun. DRIP sendiri disusun oleh Pemkab Banyuwangi dengan InSWA atas fasilitasi Program Clean Ocean Through Clean Communities (CLOCC).

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan segenap instansi yang terlibat, karena telah banyak membantu Banyuwangi dalam pengelolaan sampah. Termasuk dalam penyusunan masterplan ini,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga:

Dalam peluncuran masterplan itu, dihadiri CEO Avfall Norge, Runar Bålsrud dan Chairman InSWA, Guntur Sitorus. Turut hadir juga, Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek dan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Nani Hendiarti Anugrahadi serta perwakilan sejumlah kedutaan negara sahabat di Indonesia yakni Norwegia, Denmark, Belanda, Australia dan Swiss.

Bupati Ipuk juga menambahkan, bahwa Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen dalam melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif. Mulai membangun infrastruktur, melakukan edukasi dan tata kelola.

“Pengelolaan persampahan di Banyuwangi telah memiliki payung hukum agar pelaksanaannya berkelanjutan. Maka dari itu, kami menyusun masterplan, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati No 1 tahun 2024 tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan,” terang Bupati Ipuk.

Dalam masterplan Banyuwangi itu, lanjutnya, menargetkan pada tahun 2046, Banyuwangi dapat mencapai 0 persen kebocoran sampah di lingkungan dan 60 persen pengolahan dan pemilahan sampah. Dengan masterplan tersebut, maka pengelolaan sampah akan berlangsung maksimal. Baik sampah organik maupun anorganik, semuanya akan terkelola dengan baik.

Selain itu, tambah Bupati Ipuk, Banyuwangi juga telah menyiapkan rencana aksi dan paket kebijakan yang lengkap dengan kebutuhan pendanaan untuk seluruh stakeholder, selama 23 tahun ke depan. Diharapkan, ini dapat menjadi panduan dalam implementasi sistem pengelolaan sampah.

Sementara CEO Avfall, Norge Runar Bålsrud, mengatakan bahwa masterplan pengelolaan sampah milik Banyuwangi, menjadi yang pertama di Indonesia dan mungkin di dunia tentang perencanaan sistematis dan strategis mengenai pengelolaan sampah.

“Saya mengapresiasi peran pemerintah Banyuwangi dalam pengelolaan sampah. Semuanya berjalan dengan baik tanpa ego politik,” kata Runar.

Dirinya juga mengakui, bahwa tidak mudah untuk mengurangi limbah dan melakukan pengelolaan sampah yang baik. Banyuwangi sebagai bukti jika ada kemauan maka pengelolaan sampah bisa berjalan.

“Yang dilakukan oleh Banyuwangi adalah hal yang perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Sementara Chairman InSWA, Guntur Sitorus, mengatakan masterplan Banyuwangi menjadi acuan pengelolaan sampah hingga 20 tahun ke depan. Dirinya menekankan kata kunci pengelolaan sampah, ada pada kolaborasi bersama seluruh lembaga Pemkab Banyuwangi.

“Implementasi pengelolaan sampah memerlukan peran kelembagaan. Banyuwangi bisa membuktikan masalah sampah bukan hanya masalah satu dinas, tetapi dikerjakan bersama oleh seluruh OPD untuk mewujudkan regulasi pengelolaan sampah ini,” terang Guntur.

Saat ini, Banyuwangi sendiri telah memiliki 19 tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle (TPS3R), melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (PPP). Salah satunya TP3SR di Balak yang juga berkolaborasi dengan Avfall Norge dan sudah beroperasi sejak September 2023. (kom/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa manajemen rekayasa lalu lintas itu tidak dapat dilakukan secara sporadis. Namun, diperlukan perencanaan menyeluruh yang tentunya melibatkan aspek transportasi dan tata ruang.

“Kemacetan dan persoalan lainnya terkait transportasi tidak bisa kita atasi dengan kebijakan sepihak atau sporadis. Kita harus duduk bersama dan harus komprehensif. Bahkan, kalau bisa juga melibatkan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Untuk itulah, perlu ada masterplan transportasi,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, Rabu (22/11/2023) tadi.

Pihaknya juga menekankan, jika dalam penentuan kebijakan terkait dengan jalan satu arah dan upaya mengatasi kemacetan harus didasarkan pada masterplan transportasi yang matang. Sehingga, untuk mengatasi hal itu dilakukan duduk bersama dengan para stakeholder terkait.

Baca Juga :

“Kemarin memang sudah dilakukan pertemuan bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretaris Daerah (Sekda), DPRD, para ahli dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Itu memang sengaja saya minta untuk duduk bersama, agar ada masterplan. Tidak bisa kita sporadis,” tuturnya.

Pihaknya menargetkan, jika dalam pembentukan masterplan transportasi tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2023 mendatang. Kemudian, itu menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan di tahun 2024.

“Insyaallah di Desember ini sudah harus selesai. Kita akan mengitrepetasikan di tahun 2024,” ucapnya.

Melalui rencana pembentukan masterplan transportasi tersebut, pihaknya berharap dapat mengatasi tantangan transportasi dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi secara menyeluruh. (rsy/sit)

“Dalam menjaga keberlanjutan Smart City, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berkomitmen melaksanakan aksi yang disusun dalam masterplan Smart City,” kata Bunda Yuyun-sapaan Pj Bupati Lumajang, Rabu (11/10/2023) tadi.

Dirinya menjelaskan, bahwa pembangunan berbasis kota cerdas merupakan sebuah strategi yang komprehensif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang inovatif dan kreatif. Tujuannya, untuk mengatasi permasalahan yang semakin berkembang dan kompleks.

Menurutnya, pada era digitalisasi seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi, juga akan membuat trust atau kepercayaan dari masyarakat, utamanya dalam hal pelayanan publik. “Di era digitalisasi ini mungkin akan memperbaiki yang namanya pelayanan publik, dengan adanya teknologi informasi ini juga akan membuat trust dari masyarakat. Karena apa? pemberian layanan bisa lebih baik. cepat dan tepat sasaran,” terangnya.

Selain itu, dalam mewujudkan kota cerdas, juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena dibutuhkan keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Bunda Yuyun berharap agar penerapan konsep kota cerdas, dapat meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, transparan, akuntabel dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas diberbagai kegiatan dan layanan.

“Dengan adanya Smart city ini, diharapkan pemberian layanan itu bisa lebih murah, masyarakat bisa mengakses secara online dan tidak perlu jauh-jauh, misalnya soal perizinan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Masterplan Smart City Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Tim Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Shita Laksmi, mengungkap bahwa penyusunan masterplan dilakukan melalui pelaksanaan Bimtek Smart City mulai tahap I hingga IV. “Bimtek IV kali ini merupakan finalisasi peta jalan, rencana aksi, Quick Wins dan manajemen resiko,” ungkapnya. (kom/adi/sit)

Adapun daftar-daftar profil program percepatan atau Quick Wins Smart City Kabupaten Lumajang 2024-2033, yang disetujui pada Bimtek tahap III, diantaranya :

1. LAGAKITA (Lahir Gratis Dapat Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. SIMWAS – FRC (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan – Fraud Risk Control) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Inspektorat.

3. SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

4. GERAKAN MAMARISA (Masyarakat Mandiri Sampah) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

5. GEDANG MESEM (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lumajang.

6. SIMPeLL (Sistem Informasi dan Monitoring Perlengkapan Jalan di Lumajang) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan.

7. SIMPUL (Sistem Informasi Puskesmas Lumajang) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

8. NGAPLING (Ngaspal Keliling) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

9. BELI NASI (Belajar Ilmu Bencana Sejak Dini) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lumajang.

10. SMART KAN (Sistem manajemen Revitalisasi Pendidikan) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

11. SUSI PASTI (Suami SIaga dan Penanganan Stunting Terintegrasi) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Gucialit.

12. SIMTARU (Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

13. LILIN (Layanan Investasi keliling Terintegrasi) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

14. BERAS PISANG atau Rain@n@-11 merupakan nama Produk Beras Pisang yang dikembangkan secara kolaboratif antara Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan PTPN 11.

15. GETUK PASRA (Gerakan Tertib Ukur Pasar Rakyat) merupakan inovasi yang diinsiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

16. TAWES SEHAT (Tes Air melalui Website dan Watsapp secara Mudah Praktis dan Cepat) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten.

17. HULIRKAN PROPAM (Hulu Hilir Program Pemberdayaan Masayarakat) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

18. Pa_LOS (Paket Lumajang Organik Semeru) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

19. Kredit Prima dan Kredit Mentari dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang.

Pria yang kerap disapa Made, menyampaikan jika masterplan banjir tersebut adalah bagian dari satu rangkaian dalam melakukan penertiban bangunan liar dan anggaran tersebut juga multi years. Sehingga, perlu adanya persiapan-persiapan yang lebih matang mengenai aturan tersebut.

“Karena di masterplan banjir kemarin, menyampaikan anggarannya sampai Rp 1,8 triliun. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah penertiban bangunan liar. Anggaran itu tidak bisa jalan, kalau tidak ada penertiban bangunan liar,” tegas Made.

Apalagi, menurutnya jika bangunan liar itu berada di bantaran sungai dan dilanda cuaca ekstrim. Kemudian, juga bangunan yang berada di pinggiran rel kereta api. Sehingga keselamatan menjadi yang utama.

“Hukum tertinggi Perda itu harus kita tegakkan, kalau tidak mau ya memang itu untuk kenyamanan bersama. Harus diingat, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, semua merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah keselamatan,” jelasnya.

Baca juga:

Kemudian, ditambahkannya jika pihaknya tidak bisa melakukan penggusuran apabila tanpa ada solusi. Sehingga, perlu adanya rumah susun (Rusun) atau rumah deret untuk menjadi tempat penampungan.

“Kami menginginkan masyarakat ada win-win solution. Lahan kosong ya sudah, kita minta bantuan dari APBD Provinsi atau APBD pusat, kemudian kita bangunkan rumah deret atau rumah susun. Saya kira itu solusinya,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika aturan di dalam Perda tersebut nantinya akan lebih di spesifikan. Sehingga, mengenai gangguan keselamatan, keserasian dengan lingkungannya juga akan diatur di dalamnya.

“Jadi nanti di dalamnya akan lebih spesifik, bagaimama cara mengurus izin dan seterusnya, terus kapan dilakukan pengawasan karena selama ini kadang-kadang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) prosesnya oke, tapi pada pelaksanaannya tidak. Sehingga ini menjadi kekhawatiran,” kata Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut disampaikan, apabila bangunan-bangunan liar tersebut tidak berada di wilayah domain Pemkot Malang, maka pihaknya akan memberikan catatan atau rekomendasi pada instansi terkait. “Karena kita juga disibukkan permasalahan ada penyempitan sungai dan berada di sepadan sungai itu problem-problem perkotaan, karena Kota Malang ini masuk kota urban,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)