“Nanti secara berkala, saya akan cek museum ini seperti apa kekurangan dan sebagainya,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, saat mengunjungi Kantor Disparbud di komplek Museum Sri Aji Jayabaya, Rabu (08/04/2026) tadi.

Dalam kunjungannya di Kantor Disparbud, Mas Dhito menyempatkan diri menguji edukator museum dalam menjalankan tugasnya sebagai penutur koleksi artefak kepada pengunjung. Keberadaan edukator sendiri, dinilai dapat menjembatani pengunjung untuk memahami koleksi museum. Sehingga, pengunjung selain mendapatkan pengalaman, maka sekaligus mendapat pengetahuan baru mengenai sejarah Kediri.

Baca juga :

“Petugas yang menceritakan itu (edukator), diharapkan bisa lebih interaktif lagi. Tujuannya, supaya orang datang ke museum tidak kapok dan itu menjadikan sebuah hal yang menyenangkan datang ke museum,” papar Mas Dhito.

Selain itu, Mas Dhito juga menyarankan kepada Disparbud, agar supaya artefak-artefak koleksi museum yang asli, diletakkan dalam lemari kaca. Hal itu, bertujuan untuk melindungi benda bersejarah dari kerusakan fisik, semisal karena sentuhan pengunjung maupun faktor lain.

Begitu pula dengan deskripsi mengenai artefak yang ukuran tulisan (font) masih sangat kecil, diharapkan untuk lebih diperbesar. Sehingga, lebih jelas ketika dibaca pengunjung. “Hal seperti ini mungkin sepele tapi manfaatnya besar bagi masyarakat,” tambahnya. (kom/pan/gie)

Dalam pertemuan itu, Komisi B menerima laporan mengenai penurunan aktivitas wisatawan serta berbagai kerugian yang dialami pihak pengelola, karena dampak Semeru. “Menyikapi hal ini, kita akan mendorong Pokdarwis untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata, termasuk melalui pengembangan kompetensi pemandu wisata dengan pelatihan dan sosialisasi international guide standard,” kata Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Deddy Firmansyah.

Baca juga :

Ditambahkannya, penguatan kapasitas para pemandu wisata dinilai penting, untuk menghadirkan pelayanan yang lebih profesional, aman dan nyaman bagi para pengunjung atau wisatawan. “Selain itu, kita juga menekankan perlunya optimalisasi fasilitas penunjang dan perawatan kawasan agar Tumpak Sewu semakin siap menjadi destinasi unggulan Kabupaten Lumajang,” jelasnya

Dengan sinergi yang kuat antara pengelola, Pokdarwis dan pemerintah daerah, diharapkan Tumpak Sewu, bisa bangkit lebih cepat dan kembali menjadi ikon pariwisata kebanggaan Kabupaten Lumajang. (adi/sit)

Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing, Sudarianto, menyampaikan bahwa persoalan Pasar Blimbing hanya berhenti pada satu titik, yakni PKS tidak kunjung diputus. Sehingga, dalam hal ini menurutnya Pemerintah Kota Malang tidak bisa melakukan perbaikan atau renovasi pasar sekecil apapun.

“Selama PKS ini masih bermasalah, dari pihak manapun tidak bisa untuk memperbaiki atau merenovasi Pasar Blimbing. Entah itu dana APBD atau dana dari pihak ketiga, tetap tidak bisa dilaksanakan. Sebab masih terganjal masalah hukum,” kata Sudarianto.

Ditambahkannya, bahwa satu-satunya jalan adalah Pemkot Malang harus mengambil keputusan berani untuk mengakhiri PKS. Setelah itu, revitalisasi dapat dilakukan menggunakan skema APBD ataupun APBN.

Baca juga :

“Investor juga tidak ada kejelasannya. Sudah bertahun-tahun tidak ada progres. Kalau terus dibiarkan, yang rugi kami para pedagang,” ujarnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa meski kondisi pasar semakin rusak, para pedagang tetap membayar retribusi setiap bulan. Namun, tidak ada satu pun perawatan yang dilakukan, karena terhalang status PKS.

Sementara itu, Penasehat Pedagang Pasar Blimbing, Arief Wahyudi, menilai bahwa keresahan pedagang sangat wajar. Menurutnya, Pemkot Malang seharusnya lebih tegas dalam mengambil keputusan, karena persoalan pasar sudah berjalan terlalu lama.

“Pemkot ini kurang greget. Kalau memang PKS itu bermasalah, harus segera diputus. Jangan sampai pedagang terus menunggu tanpa kepastian,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Dalam forum tersebut, warga menyoroti aset-aset pemerintah di beberapa wilayah yang dirasa belum ditangani secara maksimal. Di hadapan Bupati Rusdi, warga meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat agar fasilitas yang ada, dapat dinikmati masyarakat secara merata.

Perwakilan warga, Edy, menilai sejumlah aset di wilayah barat Pasuruan, seperti kawasan sekitar Terminal Pandaan. Yang mana, banyak dimanfaatkan secara tidak tepat. Dirinya mengatakan, ada Ruko dan bengkel yang seolah-olah menjadi milik pribadi dan tidak jelas pengelolaannya.

Menurut Edy, pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan konkret agar aset Pemkab Pasuruan tidak disalahgunakan. “Keberadaan aset itu mestinya dikelola dan diawasi oleh Pemkab, bukan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Masalah aset, juga disampaikan warga dari wilayah timur, yang menilai kawasan Banyu Biru dan Ranu Grati, kurang mendapatkan perhatian. Ditambahkan, bahwa fasilitas di daerah Bangil seperti Stadion Pogar dan Plaza Bangil juga perlu penataan agar lebih tertib.

Bahkan terkait Plaza Bangil, warga menyebut adanya bangunan yang sudah keluar sertifikat hak milik tanpa kejelasan prosesnya. Oleh karena itu, dirinya berharap kondisi tersebut dapat segera dibenahi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Tokoh masyarakat lainnya, Lujeng, memberikan usulan agar inventarisasi aset segera dilakukan khususnya di Plaza Bangil dan Terminal Pandaan. Dirinya menilai, ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Baca juga :

Lujeng berharap, kerja sama Pemkab dengan kejaksaan dapat mempercepat penyelesaian persoalan aset di lapangan. “Kita minta inspektorat melakukan audit aset dan jika ada pihak yang tidak patuh harus ada pendampingan hukum,” ujar Lujeng.

Masukan juga datang dari Hartadi, yang menyoroti aset yang dikelola pihak ketiga. Sehingga, menyulitkan UMKM untuk melakukan penyewaan. Dirinya juga memandang, penataan ulang diperlukan agar pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang usaha tanpa biaya yang memberatkan.

Menanggapi audiensi ini, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius menangani persoalan aset. Dirinya menjelaskan, bahwa tahun depan akan dilakukan digitalisasi aset untuk memastikan data dan pengelolaannya lebih transparan.

Rusdi menambahkan, bahwa beberapa aset yang sebelumnya dikelola pihak ketiga, sudah kembali ke Pemkab. Termasuk, aset di Jeladri. “Kalau kerjanya tidak beres ya kita pindahkan, karena aset ini harus benar-benar ditangani dengan baik,” tegasnya.

Bupati Pasuruan juga mengakui, mengenai adanya penurunan dana transfer sebesar Rp 600 miliar, yang memengaruhi proses pembangunan tahun ini. Namun, dirinya memastikan pendataan ulang aset tetap menjadi prioritas agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Bupati Rusdi juga menegaskan, bahwa Pemkab Pasuruan tidak akan main-main dalam hal pengelolaan aset. Dirinya mengatakan, bahwa setiap pihak yang ingin memakai aset pemerintah harus melalui mekanisme sewa resmi demi terciptanya tata kelola yang adil dan tertib. (kom/pas/gie)

Capaian pertanian di Kabupaten Lamongan, juga diwujudkan dengan perolehan peringkat pertama pada produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) se-Provinsi Jawa Timur. Data ini, merupakan akumulasi dari penanaman padi selama tahun 2025. Tercatat pada tahun 2025, produksi padi mencapai 904,928 ton GKG. Sedangkan lahan panenya tercatat 175.832 hektar dengan provitas 7,33 ton. Sehingga, produksi sampai dengan 13 November 2025 adalah 1.285.000 ton.

“Pertanian di Kabupaten Lamongan terus membawa capaian. Tahun ini Kabupaten Lamongan menempati peringat pertama pada produksi padi GKG se Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini di Desa Plumpang berhasil melaksanakan panen raya ketiga dengan harga melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Usai panen raya, Bupati Yuhronur menyampaikan capaian Luas Tambah Tanam saat ini adalah 70 persen atau 134.480 hektar.

Sementara itu, Kepala Desa Plumpang, Sutikno, mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu hadir untuk membantu terkait pengairan pertanian. Namun terkait dengan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan saluran pengairan, diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Karena keduanya, merupakan pendukung utama keberhasilan pertanian di wilayah Plumpang.

Bupati Yuhronur menyambut positif masukan tersebut, serta mengupayakan realisasi secara bertahap. Mengingat, keberhasilan pertanian merupakan komitmen Pemkab Lamongan yang telah tertuang dalam RPJMD Lamongan 2025-2030 yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis pertanian. Melalui program prioritas Lumbung Pangan Lamongan untuk menjadikan sektor pertanian lebih produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. (kom/son/gie)

Program ini, melindungi sekitar 1.800 hektare lahan sawah, yang tersebar di lima kecamatan prioritas. Yakni, Kecamatan Candipuro, Pasirian, Rowokangkung, Pronojiwo dan Kecamatan Yosowilangun, yang wilayahnya berada dalam zona rentan terhadap erupsi Gunung Semeru maupun ancaman banjir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menyampaikan bahwa program asuransi ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Anggaran preminya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sesuai alokasi wilayah.

“Dari total 1.800 hektare lahan, 800 hektare preminya ditanggung penuh oleh Pemprov Jatim. Sedangkan 1.000 hektare sisanya, didukung 80 persen oleh Pemprov dan 20 persen oleh APBD Lumajang. Ini bukti keberpihakan pemerintah dalam menjaga petani dari risiko ekonomi akibat kegagalan panen,” ujar Retno saat dikonfirmasi, Kamis (10/07/2025) tadi.

Baca juga :

Asuransi ini, tambahnya, memberikan perlindungan sebesar Rp 6 juta perhektare permusim tanam, yang bisa diklaim ketika terjadi kerusakan lahan sesuai ketentuan. Mekanisme klaim pun, dirancang agar responsif terhadap kondisi lapangan. Sehingga, petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali usahanya.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam membangun sistem ketahanan pangan berbasis perlindungan sosial. Keberadaan asuransi, juga mendorong petani untuk lebih percaya diri dalam bertani meski menghadapi risiko cuaca ekstrem atau bencana alam.

“Dengan adanya jaminan ini, petani tidak lagi memulai dari nol jika lahannya terdampak. Ini adalah bentuk gotong royong fiskal antara pemerintah dan petani untuk menjamin keberlanjutan pangan kita,” tambah Retno.

Ke depan, Pemkab Lumajang berharap program perlindungan ini dapat diperluas ke kecamatan lain, seiring peningkatan alokasi anggaran dan literasi asuransi pertanian di kalangan petani. Upaya ini, tidak hanya soal perlindungan, tapi juga tentang membangun kepercayaan petani terhadap masa depan pertanian yang lebih tangguh. (kom/adi/gie)

“Harapannya, forum ini dapat memberikan masukan-masukan yang berharga, serta dapat mengkritisi poin-poin yang kami sepakati. Sehingga RPJMD yang dihasilkan merupakan kesepakatan kita semua dan kesepakatan para tokoh,” kata KH Kholilurrahman, saat memberi sambutan FKP RPJMD di Mandhapa Aghung Ronggosukowati.

Dikatakannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan partisipasi ruang kepada masyarakat, guna memberikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029. “Kami berharap kepada peserta, untuk memberikan masukan dan arahan melalui link aplikasi yang telah disediakan oleh panitia,” tambahnya.

Baca juga :

Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan visi dan misinya, saat memberikan perayaan dalam acara tersebut. Yaitu ‘Bangkit bersama menuju Pamekasan maju”. Visi itu, kemudian dijabarkan dalam empat misi.

Pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Kedua, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal.

Ketiga, mengurangi risiko bencana daerah melalui rekayasa infrastruktur dan rekayasa lingkungan. Dan yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Masing-masing misi tersebut diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari visi ‘Bangkit Bersama Menuju Pamekasan Maju’ tidak akan terwujud tanpa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait,” terangnya. (azm/sit)

Bupati Rio dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkab Situbondo beserta Kodim 0823 Situbondo, sudah merencanakan untuk panen raya padi pada tanggal 16 lalu. Namun, pelaksanaan kemudian mundur dan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat.

“Hari ini kita sedang melakukan panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama pemerintah pusat melalui virtual meeting via zoom. Situbondo sendiri memiliki target 65 ribu luasan hektar untuk ketahanan pangan kita. Insyaallah ini tercapai. Cuman memang, tadi ada data BPS tadi ada angka prediktif, potensinya angkanya bisa bertambah,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa data dari BPS sebesar 5,47 perubinan dengan ukuran 2,5 meter persegi (2,5 m x 2,5 m). “Kalau rata-rata biasanya, 7 ton perhektar bisa sampai 8 ton perhektar. Untuk meningkatkan, itukan butuh anggaran dan itu akan kita coba sesuaikan di anggaran perubahan untuk maksimalkan di pertanian,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, pria 41 tahun ini mengungkapkan banyak usulan dan berbagai masukan terkait pertanian, utamanya soal pengairan. “Soal saluran irigasi itu multi case. Setiap kecamatan, saya kira berbeda-beda masalahnya. Memang betul substansinya bagaimana pengelolaan air itu bisa menambah kapasitas produksi pertanian. Cuman di Panarukan, tadi memang ada case khusus, karena ada pengalihan dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Karena untuk memitigasi banjir, nah itu terdampak ke pertanian. Nanti, itu kita akan simulasikan seperti apa dan kita akan ajak bicara BBWS Brantas supaya bisa akomodatif lagi terhadap aspirasi petani di Panarukan,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo, Letkol Inf Alexander AB, mengatakan bahwa saat kuarter pertama sampai Maret, sudah mencapai target. Capaian target dari kementerian pertanian beberapa bulan kemarin, itu selalu mencapai target.

“Kendala kita di Situbondo ini adalah masalah pengairan, irigasi tersier utamanya. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan kegiatan irigasi pompanisasi, pipanisasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo, untuk meningkatkan jumlah tambah tanam maupun area persawahan itu sendiri, khususnya daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan, lahan tadah hujan kita jadikan sasaran pipanisasi,” ungkapnya.

Dandim 0823/Situbondo juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal harga gabah sesuai HPP yang ditentukan oleh kementerian pertanian yakni Rp 6.500 per kilogram. “Kami sifatnya pengawalan dan mengawal stabilitas harga gabah Rp 6.500. Nah, selep-selep sudah kami warning untuk menerima gabah dari petani Situbondo dengan harga HPP Rp 6.500. Termasuk yang dari luar, yang coba-coba masuk ke Situbondo dan mengambil harga di bawah HPP, itu yang sedang kita kejar bersama-sama agar tetap di harga Standar Rp 6.500,” paparnya. (kom/her/sit)

Dalam kunjungannya itu, Plt Bupati juga menyempatkan diri untuk meninjau ruang produksi pembuatan keju Gouda. Termasuk, melihat secara langsung keberadaan 38 ekor sapi yang dikelola di kandang milik UPT di bawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Malang.

Plt Bupati Didik pun berharap, agar UPT ini ke depan akan semakin produktif. Kemudian, untuk jumlah produksinya juga semakin meningkat, terutama dalam produksi keju murni jenis Gouda yang dibandrol Rp 180 ribu perkilogram.

”Kunjungan yang saya lakukan ini untuk melihat UPT secara dekat. Termasuk, untuk memastikan bahwa produksi keju milik kita ini bisa terus berproduksi. Karena ini yang pertama dan juga berproduksi cukup lama. Hanya saja, karena jumlah produksinya naik turun dikarenakan keberadaan bahan bakunya dari sapi yang kita kelola di UPT ini, itu diketahui makin hari makin menyusut jumlahnya,” ujar Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Melalui kunjungan ini, ujarnya, tentu hal ini harus di evaluasi. Apa yang menjadi kendala dan perlu langkah-langkah apa, akan diberikan masukan. “Sehingga, langkah-langkah ke depan yang harus diselesaikan bagaimana, ini supaya Dinas Peternakan ini tercatat menjadi dinas penghasil. Makanya, perlu dilakukan evaluasi dan masukan, agar unit ini setiap tahunnya tidak boleh selalu merugi,” jelasnya.

Dengan adanya kunjungan itu, Plt Bupati Didik berharap agar jajaran UPT dan Dinas Peternakan bisa meningkatkan inovasinya. Termasuk, menggairahkan kerja, kinerja serta mencari jalan keluar.

Dalam kunjungan itu, dirinya juga menegaskan bahwa untuk kapasitas kandang UPT sebenarnya layak. Hanya saja, isinya yang kosong dan keberadaan sapinya tercatat tidak semuanya bisa diperah. Dari laporan, produksi susu perah dapat menghasilkan 8 sampai 10 liter perhari untuk perekornya.

”Hal ini perlu dievaluasi juga apa penyebabnya? Apakah memang sapinya sudah tua atau hal lainnya. Saya berharap ada solusi yang harus diselesaikan. Apakah perlu penambahan jumlah sapi yang ada di dalam, atau dimungkinkan untuk dikerjasamakan. Sehingga, unit pengelola dan produksi keju ini bisa dimaksimalkan karena produknya sudah bagus,” tegas Plt Bupati Didik. (kom/sit/adv)