Pasalnya, saat pelaksanaan vaksinasi, tidak hanya diikuti oleh warga asli atau memiliki KTP Kota Malang. Namun juga, banyak yang berasal dari luar kota.

“Jadi yang di dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu, berdasar jumlah suntikan atau vaksinasi yang kita berikan kepada masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, masyarakat di Kota Malang itu ada yang berKTP Kota Malang dan juga ada yang tidak berKTP Kota Malang. Contoh, tenaga kesehatan (nakes) itu tidak semuanya berKTP Kota Malang. Begitu juga kategori lain, seperti pelayan publik,” terang dr Husnul saat ditemui di Balai Kota, Selasa (23/11/2021).

Sehingga, ujarnya, banyaknya peserta vaksinasi di Kota Malang, akan difilterkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hal itu, dimaksudkan guna mengetahui berapa banyak penerima vaksinasi ber NIK Kota Malang.

“Yang ber NIK Kota Malang inilah merupakan capaian vaksinasi untuk warga asli Kota Malang. Sisanya, kita tetap berkoordinasi dengan RT dan RW, karena mereka yang paling tau berapa warganya yang belum vaksin,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan memberikan himbauan ke pejabat seperti lurah maupun camat untuk mendata warganya yang belum vaksin. “Jumlah tersebut nantinya yang akan menjadi target kita pada tahun depan,” sambung dr Husnul.

Saat ini, diakui mantan Dirut RSUD Kota Malang itu, pihaknya belum menerima laporan berapa warga asli Kota Malang yang sudah tervaksin. “Data warga berKTP Kota Malang yang sudah vaksin updatenya masih belum diketahui. Tapi sebagian data penerima vaksin sudah kita filterkan ke Dispendukcapil,” jelasnya.

Saat ini, vaksinasi dosis pertama untuk umum sudah 98 persen, dosis kedua sebanyak 86 persen. Lalu, untuk vaksin boster nakes sudah hampir 99 persen, dan warga lanjut usia (Lansia) sebesar 64,48 persen.

“Warga umum berKTP Kota Malang kalau 100 persen, itu berarti sekitar 856.000 jiwa. Tapi tetap kita koordinasi dengan semua pihak untuk mencapai 100 persen di dosis pertama. Mudah-mudahan juga nanti di tahun ini dosis kedua bisa 100 persen. Sedangkan dosis ketiga masih untuk nakes, karena belum ada regulasi bagi warga umum,” terang dr Husnul. (mus/sit)

Berkat percepatan itu, dikatakan Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif, vaksinasi dosis pertama untuk umum sudah mencapai 92 persen. “Capaian vaksinasi untuk masyarakat umum di Kota Malang sudah 92 persen dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua, 60 persen,” ungkapnya saat ditemui di Balai Kota, Senin (18/10/2021).

Meski sudah melewati ambang minimal yang ditentukan di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), dr Husnul tidak bisa memastikan apakah level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Malang akan turun.

“Kita harus melihat pendekatan aglomerasi. Kalau Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan sama-sama sudah mencapai target, ya bisa turun level 1. Tapi kalau ada satu daerah dalam aglomerasi yang belum mencapai itu, lainnya tidak bisa turun level,” ungkapnya.

Sehingga, tambahnya, untuk menuju PPKM Level 1, haruslah mencapai target vaksinasi umum dan Lansia. “Sementara itu, vaksinasi lansia kita sudah mencapai 50 persen,” sambungnya.
Menurut mantan Dirut RSUD Kota Malang ini, vaksinasi untuk Lansia memang sering terkendala perihal skrining.

“Lansia itu orangnya sudah semangat datang tapi ketika diskrining tidak memenuhi syarat. Ada yang tensinya tinggi, atau ada beberapa keluhan lain yang membuat tertunda. Kalau tertunda sudah ditatalaksana di puskesmas, dikasih obat. Seminggu dilakukan cek,” terang dr Husnul. (mus/sit)