Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan pengusaha di Lamongan. Di mana, selama ini terus mengedepankan komunikasi, dialog serta koordinasi. Sehingga, dapat terjalin situasi yang harmonis dan dinamis antar semua pihak yang bersangkutan.

“Tentu, ini menjadi sebuah kontribusi besar bagi Kabupaten Lamongan dan tentunya ini sangat berdampak positif bagi peningkatan investasi, bagi peningkatan suasana yang dinamis, bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Lamongan,” ungkap Bupati Yuhronur.

Ditambahkannya, bahwa dirinya sangat optimis jika Lamongan akan menjadi tempat tujuan investasi bagi para pengusaha. Itu karena, iklimnya yang kondusif, pekerjanya yang sangat baik, juga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nya yang cukup memadai.

Selain itu, tambahnya, juga didukung oleh pertumbuhan perekonomian yang cepat bangkit setelah pandemi, angka kemiskinan yang turun hingga indeks gini ratio (ketimpangan pendapatan dengan kategori baik/rangking 2 Jatim). “Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Lamongan, sungguh sangat inklusif dan dinamis. Untuk itu, kami terus senantiasa mendukung, mendorong, mensupport apa yang menjadi keinginan para pekerja dengan cara yang tadi kita lakukan. Yakni, koordinasi mengedepankan komunikasi dan dialog, sehingga menemukan sebuah hal yang kita sepakati bersama,” tambahnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Terkait harapan dan aspirasi yang disampaikan Perwakilan Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Lamongan, Bupati Yuhronur mengatakan hal itu sudah dilakukan dan dipersiapkan untuk ditindaklanjuti. Dengan harapan, agar kondusifitas para pekerja dan buruh di Kabupaten Lamongan, bisa terus dinamis dan kondusif. Sehingga, melahirkan sebuah energi besar bagi pelaksanaan kinerja industrialisasi Lamongan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lamongan, Agus Cahyono, menambahkan bahwa May Day yang dikemas dalam kegiatan Halal Bihalal ini diikuti oleh 250 undangan. “Tujuannya yakni untuk mewujudkan peringatan May Day tahun 2023 yang berjalan tertib, aman dan kondusif. Mengarahkan pekerja atau buruh dalam memperingati May Day 2023 dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat bakti sosial, juga untuk membangun hubungan industrial yang harmonis di antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja buruh,” jelasnya.

Perwakilan dari Apindo, Sarjono, juga menyampaikan harapannya agar seluruh pengurus Apindo beserta anggotanya dapat terus guyub rukun dengan karyawan untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif dan ramah investasi.

Tidak hanya itu, Perwakilan Serikat Buruh Pekerja Lamongan, Iswahyudi, selain menyampaikan harapan pekerja juga berterimakasih kepada seluruh pihak. Baik Bupati Lamongan, Ketua Dinas Ketenagakerjaaan Lamongan, juga Apindo yang terus berkoordinasi, memfasilitasi juga melaksanan mediasi untuk memberikan rasa aman dan sejahtera pada pekerja. (zen/gie)

Dalam keterangannya, Kepala Disnaker Kabupaten Jember, Bambang Rudianto, menyampaikan bahwasannya kegiatan Halal Bilalal bertema ‘Merajut kebersamaan di hari yang Fitri’ ini bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha khususnya di Kabupaten Jember. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah kepada para pekerja buruh di Kabupaten Jember.

“Terima kasih saya sampaikan, kepada segenap instansi yang ikut menyukseskan acara ini,” ujarnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Hal serupa, juga disampaikan oleh Wakil Bupati Jember yang akrab disapa Gus Firjaun. Menurutnya, harmonisasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja harus terus dibangun. Terlebih, dalam hal kesejahteraan para pekerja.

Oleh karena itu, Wabup mengarahkan agar para pekerja mendapatkan upah sesuai dengan haknya. “Ketika kita bekerja dan sudah menjalankan pekerjaan sesuai tupoksinya, maka tidak ada hal lain bagi pengusaha agar segera memberikan hak mereka,” tegas Gus Firjaun.

Ke depan, Wabup berharap agar para stakeholder mulai dari Pemkab Jember, pengusaha dan pekerja saling bersinergi agar bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Jember. “Kami memberikan apresiasi dan berterimakasih atas kinerja yang telah diberikan. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan Minal Aidzin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan nasib yang baik oleh Allah SWT dan selamat bahagia di dunia maupun akhirat,” paparnya. (kom/rio/sit)

“Mari jadikan momentum May Day, untuk membangun komitmen hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” kata Bupati Jember Hendy, dalam video unggahannya, Sabtu (01/05) tadi.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026

Dengan terjadinya kemitraan yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja, menurut Hendy, dapat mendorong tumbuhnya sektor perekonomian yang pada akhirnya dapat untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Bupati yang juga mantan pengusaha ini, berpesan agar para pekerja meningkatkan kemampuan, kompetensi dan wawasan.

”Mari kita songsong masa depan dunia usaha Kabupaten Jember. Sehingga, mampu bersaing di era industri,” pesannya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember, Novi Cahyo Haryadi, mengatakan tahun ini tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan May Day. Karena, tahun ini karena dalam suasana puasa dan masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, FSPMI tetap membuat 5 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya, tetap menolak UU nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, karena dinilai tidak menguntungkan pekerja. “Tolak UU Cipta Kerja,” katanya.

Tuntutan FSPMI lainya, adalah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem jaminan pesangon dan Perda upah minimum berbasis klasifikasi usaha.

“Ke empat perbaiki sistem dan kinerja pengawasan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial di Jawa Timur,” paparnya. (rio/sit)

Adalah pemberian buket bunga dan santunan kepada anak yatim, yang dilakukan Disnaker dengan mengajak serikat buruh dan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026

Hadir dalam pelaksanaan itu, Front Pembela Buruh Indonesia (FPBI), SPBI, SPSI, APSM hingga SPRTMM.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa dirinya bersama elemen terkait (BPJS, red) ingin menunjukkan empati bersama kepada serikat pekerja dan serikat buruh.

Bahwa, dalam ikatan batin itu, pemerintah atau Disnaker hadir dan mendampingi. Ini bertujuan, untuk lebih menjalin ikatan batin yang lebih erat.

“Artinya, ketika ada permasalahan di perusahaan-perusahaan, bisa diselesaikan dengan kekeluarga,” kata Yoyok.

Ketika sudah ada ikatan batin, tambah Yoyok, sudah barang tentu situasi investasi di Kabupaten Malang, maka akan kondusif. Yang artinya, itu akan mampu menjadi daya tarik investor untuk masuk.

“Sehingga, sudah barang tentu ini akan membuka lapangan baru di masyarakat. Ketika iklim investasi masuk dan lapangan kerja terbuka, pastinya perekonomian masyarakat menjadi bagus,” papar Yoyok.

Disinggung mengenai May Day, Yoyok menjelaskan, bahwa seperti SPRTMM akan menggelar aksi bagi takjil. Beberapa aksi lain, melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja dan ada yang melakukan buka puasa bersama.

“Aksi yang akan dilakukan lebih bersifat sosial. Seperti bagi takjil atau buka puasa bersama,” paparnya.

Front Pembela Buruh Indonesia (FPBI) Malang, Luthfi Chafidz, menegaskan bahwa pada 1 Mei, pihaknya tidak akan melakukan peringatan.

Hal ini, karena menyesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yakni, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Kami nanti tidak akan melakukan peringatan. Karena apa yang dilakukan hari ini, bagi kami sudah sangat terharu. Dinas cukup perhatian dengan kami dan menjembati kami,” kata Luthfi. (sit)

Dalam aksinya, SBM menyoroti kesenjangan dan kesejahteraan pekerja yang menjadi permasalahan setiap tahun dan tidak mendapatkan penyelesaian secara konkrit. Sehingga upah layak, jaminan sosial dan jaminan kesehatan masih tidak sesuai yang diharapkan oleh buruh.

Menurut Sri Hariati, koordinator aksi, bahwa nasib para honorer K2 di Kabupaten Blitar juga tidak seberuntung dari daerah lain.

“Di beberapa daerah telah diterbitkan SK penetapan honorer dengan upah sesuai UMK, seperti di Kabuapten Jombang, Gresik, Labuhan Batu,Blora, Tegal dan Magelang. Mereka digaji antara Rp.1.500.000 sampai Rp.1.700.000, “ ujar Sri Hariati.

Masih menurutnya, di Kabupaten Blitar saat ini ada sekitar 900 tenaga honorer K2 yang menerima gaji Rp.1.000.000 per bulan. Ini tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diteriman oleh honorer K2. Padahal APBD Kabupaten Blitar mencapai Rp.2 trilliun.

“Seharusnya APBD sebesar itu cukup untuk membiayai honorer yang jumlahnya 900 orang,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya, menagih janji pemerintah Jokowi agar segera mengangkat 440.000 K2 menjadi PNS sebelum 2019. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang tertuang dalam 9 piagam kontrak politik. Salah satunya adalah mengeluarkan Perpres atau Kepres. Selain itu, sudah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI komisi II pada 15 September 2015

“Termasuk jaminan kesehatan BPJS dan ketenagakerjaan serta gaji sesuai dengan UMK. Serta diberikan kesempatan untuk mengikuti Sergur PLPG Portofolio yang dikuatkan oleh SK kepala daerah,” tuntutnya. (bam/yan)

“Berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi masalah yang nantinya berujung pada perpecahan”, ujarnya.yang di informasikan Humas Pemkab, Rabu(2/5/2018)

Tema Hari Buruh Internasional 2018 ini, adalah :”may day for fun and smart day”. Peringatan hari buruh tersebut diikuti oleh 400 lebih pekerja dan buruh dari beberapa perusahaan di Kabupaten Lumajang.

Plt. Bupati mengapresiasi peringatan May Day di Kabupaten Lumajang yang berjalan kondusif. “May day jaman now ini, alhamdulillah bisa kita laksanakan secara kondusif, sudah berbeda dengan pada jaman dulu. Ini perlu kita jaga terus, kita semua ini satu,” pesannya.

Kepada para buruh, Plt. Bupati berharap, jika ingin menyampaikan usulan ataupun kritik terhadap kebijakan perusahaan, agar disampaikan secara baik, dengan asas musyawarah dengan pihak perusahaan, tidak perlu demo apalagi sampai menyebabkan kerusuhan.

Senada dengan Plt. Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, AKBP. Rachmad Iswan Nusi, SIK, MH., juga mengapresiasi pelaksanaan peringatan May Day di Kabupaten Lumajang yang kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pesan KAPOLRI agar masyarakat bisa memilah berita yang sedang ramai dimedsos. “Marilah kita cerdas dalam memilah berita, dan bagi orang tua tolong dijaga dan diawasi jangan sampai media sosial mempengaruhi pola pikir anak”, kata Kapolres mengingatkan.

“Mari kita tata negara ini, menjadi negara yang kuat untuk generasi yang akan datang, dan mari kita laksanakan kegiatan May Day ini dengan senang dan tertib”, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang, Drs. Suharwoko, M.Si., melaporkan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin dan mempertahankan keharmonisan antara buruh, pengusaha dan pemerintah, serta memberikan wadah bagi buruh untuk memperingati hari buruh.”Alhamdulillah Lumajang beberapa tahun ini sangat kondusif, tidak ada perayaan hari buruh dengan kegiatan yang tidak bermanfaat” ujarnya.

Diungkapkan, Sarasehan memperingati Hari Buruh tahun 2018 di Kabupaten Lumajang diisi dengan kegiatan sosial seperti donor darah yang dilakukan hampir diserluruh perusahaan di Kabupaten Lumajang.

Acara Sarasehan itu, menghadirkan Narasumber dari Univ. Naroetama, Soemali, SH. MH., sebagai salah satu ahli dibidang ketenagakerjaan. (adi/yan)

Kapolres Blitar AKBP Anisullah M. Ridha mengatakan, acara donor darah ini sebenarnya diprakarsai Polres Blitar. Kegiatan ini dilakukan, untuk mempererat hubungan antara buruh dan pengusaha. Selain itu merangkul para buruh untuk melakukan kegiatan positif dalam menyambut May Day (Hari Buruh Internasional).

“Selain donor darah, Polres Blitar juga memfasilitasi para buruh untuk melakukan dialog dengan pemilik usaha tempat mereka bekerja. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat baik bagi buruh maupun pengusaga. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dna buruh”, kata AKBP Anisullah M. Ridha, Selasa (01/05/2018).

Di tempat yang sama, Aspadi salah satu buruh di Kabupaten Blitar mengaku, saat ini masih banyak pengusaha di Blitar yang membayar gaji buruh di bawah besaran Upah Minimum Regional (UMR). Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara buruh dan para pengusaha dinilai terlalu jauh. Bahkan para buruh tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Di Blitar memang upah buruh masih banyak yang di bawah UMR. Era saat ini buruh sulit sekali untuk bertahan hidup. Namun kita juga ingin tetap bermanfaat bagi orang lain, salah satunya dengan donor darah ini”, tandas Aspadi.

Aspadi meminta pemerintah untuk membatu para buruh menegakkan peraturan yang mengatur tentang pembayaran gaji maupun upah dari para pengusaha kepada para pekerja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2018, besaran UMK untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 1.653.383,98 sedangkan Kota Blitar sebesar Rp. 1.640.439,34.

“Saya berharap Instansi terkait termasuk dewan pengawas mampu menegakkan aturan tersebut. Sehingga karyawan bisa digaji sesuai UMK”, pungkasnya. (jar/yan)

Dalam dialog yang digelar di gedung Balai Latihan Kerja Disnaker Lamongan ini, diikuti oleh beberapa serikat buruh diantaranya dari SPSI, Kahutindo, SPN. Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari masing-masing serikat berkesempatan menyampaikan aspirasinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Hari wahyono, Ketua DPC SP Kahutindo Kabupaten Lamongan, mereka menginginkan dilakukan survey ulang KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Sebab, menurutnya survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Lamongan dianggap masih belum sesuai dengan realita di lapangan, sehingga upah dan kesejahteraan buruh masih kurang.

“Jadi teman-teman sudah melakukan uji coba melakukan survey di pasar tradisional, itu pun kami carikan harga yang standar, dan ternyata hasilnya masih di atas 2 jutaan, meskipun tidak sampai 2 juta setengah,” ucapnya.

Untuk itu mereka menginginkan, pada tahun depan upah buruh dinaikan pada angka 2,5 juta, sesuai dengan standar KHL di Kabupaten Lamongan. “Kami harap untuk disparitas upah jangan terlampau jauh dengan ring 1,” ujarnya.

Danil Arisandi kordinaror aksi dalam.orasinya mengatakan, keterpirukan ekonomi Indonesia merupakan kebijalan Presiden Jokowi yang salah, justru malah membuka lebar pintu untuk tenaga asing masuk Indonesia.” Ini sudah tidak benar, Presiden Jokowi menelantarkan pekerja lokal indonesia, malah mendatangkan ribuan tenaga asing,” katanya.

Bahkan dalam aksi tersebut Menolak Perpres No. 20 tahun 2018 serta mendesak Pemerintah untuk menghapusnya, karena di dalam Perpres itu akan secara nyata akan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang mengakibatkan angka pengangguran akan semakin tinggi,” Saat ini jutaan rakyat indonesia yang nganggur tidak dapat pekerjaan, namun disi lain, pemerintah mendatangkan pekerja asing,” lanjutnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan (Korlap) Akson Nur Huda, SH, mengaku kecewa atas peran terhadap pemerintah di dalam mengawal kesejahteraan bagi para buruh. “Belum tuntasnya persoalan perburuhan yang menghimpit, pemerintah begitu teganya mengeluarkan Perpres No 20 Tahun 2018,” katanya.

Perpres No 20 Tahun 2018 tersebut memberikan kemudahan terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bisa bekerja di Indonesia, sungguh ini merupakan pukulan telak bagi tenaga kerja lokal. “Dimana nuranimu pemerintah. Semestinya pemerintah melindungi dan memproteksi tenaga kerja lokal, bukan malah disuruh bertarung dengan TKA,” kata Akson usai aksi.

Akson juga menilai, kesenjangan dilingkunhan para buruh harus diperhatikan, jangan sampai buruh ini terus dicederai dan dikebiri. “Karena belum selesainya permasalahan sistem kerja outsourching dan upah gaji buruh masih relative rendah yang menghantui nasib buruh, kini muncul permasalahan lagi mengenai tenaga kerja TKA,” tegasnya.

Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit didepan pintu gerbang Pemkab Kediri, para aksi melanjutkan aksi di depan kantor Pemerintah Kota Kediri. (aji/mid/yan)