Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi, mengatakan dengan tidak adanya program MBR, maka akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Dimana, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, secara otomatis harus membayar penuh.

Dijelaskannya, bahwa MBR merupakan program dari Kementerian PUPR. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan keringanan biaya pemasangan saluran air bersih.

“Tahun 2023 ini, Perumdam Among Tirto tidak mendapatkan program MBR. Dalam kondisi ini, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, tentunya harus membayar penuh,” ujarnya saat dihubungi via telpon, Rabu (07/06/2023) siang.

Baca Juga :

Ketika diberlakukan program MBR, tambahnya, maka akan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memasang saluran, maka cukup membayar 50 persen. “Sebenarnya dengan adanya program MBR, tentu ini akan sangat meringankan masyarakat. Karena, masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya mengeluarkan biaya Rp 550 ribu. Biaya tersebut, berbanding jauh dengan harga normal yang mencapai Rp 1,6 juta,” jelasnya.

Terkait penerima MBR sendiri, Sokek-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat bisa mendapat. Sebagai contoh, seperti meliputi daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA. Bahkan, tidak memiliki sambungan listrik yang kemudian memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.

“Yang jelas, kami berharap program MBR ada lagi dari Kementerian PUPR. Tapi, kalau sudah tidak ada lagi, tentunya kami akan mengusulkan ke dewan atau eksekutif, agar ada program CSR bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan kebutuhan air bersih secara subsidi,” harapnya. (put/gie)

“Jadi, MBR Surabaya itu sudah dapat bantuan semuanya dari Kemensos. Kalau ada media yang menyebut belum mendapatkan bantuan, itu salah info mungkin,” tegas Febri, Kamis (16/09) tadi.

Baca Juga:

• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Libur Tahun Baru Imlek, PT KAI Daop 8 Surabaya Layani 215.176 Penumpang

Febri menambahkan, masih ada warga Surabaya yang belum masuk data MBR dan menjadi miskin, karena terdampak pandemi Covid-19. Warga yang terdampak pandemi ini dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk dimasukkan ke dalam DTKS Kemensos.

“Tentunya, verifikasi di Dinsos dan Kemensos ini butuh waktu. Sehingga, Pemkot Surabaya bersinergi bersama Pemprov Jatim memberikan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 itu,” kata dia.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, bahwa pemkot telah menganggarkan Rp 3,8 milyar dari APBD Surabaya, untuk Bantuan Sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS). “Total ada 25.304 warga yang terdampak Covid-19 yang dibantu oleh Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, Pemkot telah berikan bantuan kepada 19.054 warga dan pemprov memberikan juga bantuan kepada 6.250 warga terdampak Covid-19 yang notabenenya saat ini masih menunggu verifikasi dari Dinsos dan Kemensos. Mereka ini mendapatkan bansos sebesar Rp 200 ribu perbulan.

Nantinya, mekanisme penyaluran bantuan ini akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening bank. Sebab, mekanisme ini dinilai lebih efektif dan tidak menimbulkan kerumunan.

“Bantuan sebesar Rp 200 ribu itu kita transfer. Makanya, kita buatkan buku tabungan. Biar tidak menimbulkan kerumunan juga,” terangnya.

Febri juga menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan antara MBR yang masuk DTKS dan warga terdampak pandemi Covid-19. “Warga yang masuk kategori terdampak Covid-19, ialah mereka yang tidak memiliki penghasilan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi ini. Namun, mereka masih memiliki hunian yang layak dan kendaraan,” ujarnya.

Sementara itu, Febri menambahkan, kalau MBR ada kriterianya. Seperti, rumahnya beralaskan tanah, terus atapnya seperti apa, struktur rumahnya bagaimana itu masuk dalam kriteria MBR.

“Jadi, tidak semua warga yang hari ini tidak mempunyai pekerjaan langsung masuk dalam kategori MBR,” jelasnya. Selain itu, pemkot telah membuat aplikasi Usul Bansos di laman https://usulbansos.surabaya.go.id/. Melalui aplikasi tersebut, warga yang belum mendapatkan bansos dan merasa dirinya layak, dapat secara mandiri mengusulkan. (ade/sit)