Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menyebut, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya mengimplementasikan MCP dengan maksimal. Dirinya menargetkan, agar capaian MCP tahun 2022, ini bisa lebih baik dari pada tahun 2021 silam.

“Capaian MCP Kabupaten Kediri pada 2021, sebesar 83,68 persen. Karenanya saya berharap, capaian MCP tahun 2022, bisa lebih baik dibandingkan tahun 2021 atau sesuai dengan yang dicanangkan yaitu 90 persen,” kata Mas Dhito, Jumat (11/11/2022) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Harapan itu, disampaikan Mas Dhito secara langsung dalam kegiatan koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 dan program tematik oleh KPK RI di Kabupaten Kediri, yang bertempat di Gedung Graha Saba DPRD Kabupaten Kediri. Selain kalangan eksekutif, kegiatan itu juga dihadiri kalangan legislatif baik unsur pimpinan maupun anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga berharap bahwa kegiatan bersama KPK itu dapat memberikan manfaat demi terciptanya Kabupaten Kediri, yang baik dan bersih dari korupsi. “Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Kediri dan saya serta teman-teman DPRD Kabupaten Kediri, pasti akan satu irama. Kami berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Mas Dhito.

Disampaikan pula, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pemantauan dan perbaikan secara terus menerus pada delapan area intervensi MCP. Delapan area itu, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen ASN, tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan Wilayah III KPK, Sri Kuncoro Hadi, dalam kegiatan itu menuturkan bahwa KPK membuat program MCP dimaksudkan untuk meminimalisasi dan deteksi dini perbuatan yang bisa mengarah terhadap penyimpangan, baik administrasi maupun pidana. “Di sini kita mengedepankan pencegahan,” tuturnya.

Capaian MCP ini, tambahnya, diharapkan bukan semata-mata hanya pada capaian data. Melainkan juga, harus diterapkan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Baik itu melalui pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri. (kom/pan/sit)

Apresiasi tersebut, turut disaksikan dan dihadiri seluruh jajaran Pemeritah Kabupaten Lamongan dalam Puncak Acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021, yang diselenggarakan KPK RI, Kamis (09/12/2021) secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan.

Menjadi peringkat pertama capaian MCP, tidak lepas dari penerapan budaya kerja anti korupsi di dalam lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara terpisah menyampaikan bahwa ini sebagai langkah nyata untuk membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas untuk menciptakan budaya antikorupsi di dalam birokrasi dilakukan melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” kata Bupati Lamongan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk penguatan pengawasan, tambahnya, dilakukan Pemkab Lamongan melalui pembangunan zona integritas, penilaian kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, memasukkan materi anti korupsi pada kurikulum sekolah PAUD s.d. SMP.

Kemudian penerapan SPIP pada perangkat daerah, aplikasi Lapor Whistle Blowing System (WBS) pada seluruh perangkat daerah, aplikasi pengaduan “Lapor Pak Yes!” yang telah terintegrasi dengan SP4N lapor, pelaporan LHKPN & LHKASN bahkan pengawalan pelaksanaan Laharkades.

Sedangkan untuk penguatan akuntabilitas, tambahnya, melibatkan pimpinan, peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas di seluruh perangkat daerah serta inovasi sierkel dan ELSA untuk mengupload akuntabilitas kinerja. Sementara untuk penataan tata laksana terdapat 42 aplikasi yang telah terintegrasi dari 80 aplikasi untuk mendukung pelaksanaan e-government dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Road map dan pemantapan reformasi birokrasi hingga perubahan pola pikir dan budaya kerja antikorupsi terus diserukan di seluruh ASN,” imbuhnya.

Tidak hanya langkah budaya kerja anti korupsi, Pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan telah membuat prioritas pada empat area yang dianggap sebagai titik rawan korupsi di dalam birokrasi, empat titik tersebut yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah. (zud/zen/sit)

Korwil VI Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Asep Rahmat Suwan menjelaskan bahwa MCP merupakan aplikasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diinisiasi oleh KPK. Dalam MCP sendiri terdapat 8 kriteria yang menjadi poin penilaian.

“Adapun kriterianya antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan alikasi dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut, Asep Rahmat mengatakan, ranking setiap hari terus bergerak sejalan dengan pemenuhan 8 kriteria intervensi yang salah satunnya adalah integrasi e-planning dan e-budgeting.

“Untuk integrasi e-planning dan e-budgeting, Kabupaten Sampang termasuk 14 kabupaten/kota di Jatim yang sudah terintegrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sampang, Yulis Juwaidi mengatakan, saat ini Pemkab Sampang mampu mengungguli kota-kota lainnya di Jawa Timur seperti halnya Pemkot Surabaya, bahkan Pemprop Jawa Timur. Sementara Pemkab Lamongan masih bertengger urutan 1.

“Pemkab Lamongan 88, Pemkab Sampang 75, Pemkab Jombang 73, Pemkab Blitar 71, Pemkab Ngawi 70, Pemkot Kediri 70, Pemkab Sidoarjo 69, Pemkot Surabaya 67, Pemprop Jawa Timur 67, dan Pemkab Ponorogo 66,” ungkapnya kepada Memontum.com, saat dihubungi via telepon.

Yulis menambahkan, posisi Pemkab Sampang yang menduduki peringkat 2 hingga tanggal 6 November 2019, sewaktu-waktu bisa berubah hingga akhir Desember nanti. Namun Pemkab Sampang sendiri terus melakukan upaya untuk memenuhi 8 kriteria intervensi MCP tersebut.

“Tiap triwulan dilakukan perengkingan. Sampai tanggal 6 November ini Sampang berada di nomor urut 2 dan akan dipertahankan atau dinaikkan. Nanti akhir Desember akan ketemu,” imbuhnya. (zyn/oso)