Ketua Presidium Dewan Kampung Nuswantara, Bambang GW, mengatakan bahwa gelaran ini berlangsung sejak 2 November hingga 20 November. Kemudian, dari tahapan itu berlanjut lada pelaksanaan workshop dan pengkaryaan yang akan berlangsung pada 2 Desember. Dari situ, kemudian tiga karya dikirim ke panitia.

“Dari tahapan itu, kemudian dilakukan penilaian pada 3 hingga 6 Desember dan tanggal 7 Desember akan diumumkan hasil desainnya,” kata Bambang GW.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Diuraikan Ketua Presidium Dewan Kampung Nuswantara, bahwa pihaknya sengaja mengangkat Batik Saman, karena ikon batik Malang butuh yang baru. Karenanya, dirinya bersama Penasehat Dewan Kampung Nuswantara, Dwi Cahyono, yang juga Arkeolog, telah mengeksplor hal tersebut.

“Jadi, mengapa Batik Saman, itu karena Saman adalah Trembesi (Pohon, red). Sementara, Trembesi sendiri adalah bagian dari Heritage Botani Malang. Itulah mengapa, motif batik ini yang kami angkat,” ujarnya.

Masif menurut Bambang GW, bahwa motif dari Batik Saman sendiri, itu total ada sekitar sembilan motif. Namun, dalam selebrasi Sayembara Batik Saman, hanya empat yang disayembarakan.

“Empat motif yang disayembarakan, yakni Gudril Sumebar (biji Trembesi), Cenggeret Sumringah (Garing Pung), Manuk Brai (Fauna di Pohon) dan Godong Udar (Daun Lepas),” tambahnya. (sit)

Acara yang dibuka oleh Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan Direktur BUMD, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Pimpinan Instansi Vertikal serta BUMN, camat se-Kabupaten Jombang beserta delegasi kecamatan, Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Dunia Usaha, para Alim Ulama, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, perwakilan LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Organisasi

Perempuan, para Insan Pers, digelar secara terbatas, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Peserta juga terbagi diruangan Media Center serta Ruang Suro Kantor Pemkab Jombang.

Dalam agenda tersebut Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, juga menyerahkan piagam penghargaan Top 5 Capaian Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kecamatan Ploso, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 antara Kepala OPD dengan Bupati Jombang yaitu, Inspektorat, Drs. Eka Suprasetya AP, MM. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Ir. Murti Cahyani, MM. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Senen, Sos, MSi. Kecamatan Ngusikan, Wahyu Purnomo, SH, MSi. Kecamatan Wonosalam, Haris Aminuddin, SSTP.

Bupati Jombang dalam sambutannya menekankan tentang makna Akuntabilitas Kinerja yang berarti bahwa setiap rupiah dari APBD yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

Baca Juga : Ketua Ponpes di Ngoro Jombang Cabuli dan Setubuhi Santri, Korban Sementara Teridentifikasi Ada Enam Santriwati

Akuntabilitas menurut Bupati juga dapat dimaknai sebagai salah satu upaya reformasi anggaran dari yang sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif, menjadi anggaran yang sinkron dengan Perencanaan, Operasional, Dan Pengukuran Kinerja. “Kunci utama keberhasilan implementasi SAKIP adalah komitmen pimpinan, tidak akan bisa kalau hanya diserahkan sepenuhnya kepada Kasubbag penyusunan program”, tutur Bupati.

Melalui kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja, semua Kepala OPD diharapkan mengetahui sasaran strategis dan kinerja utamanya sebagaimana yang diperjanjikan kepada Bupati. Sasaran pada RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati harus terbagi habis pada seluruh perangkat daerah, sehingga akan terwujud keselarasan antara sasaran RPJMD dengan sasaran perangkat daerah.

Para Kepala OPD diminta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk mendukung visi dan misi ‘bersama mewujudkan jombang yang berkarakter dan berdaya saing’, saya harap dapat diwujudkan sampai akhir tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023.

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Adalah “Pemulihan Ekonomi Didukung Peningkatan Investasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Serta Hilirisasi Ekonomi”. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2022 antara lain: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional Berbasis ASN yang Profesional dan Digitalisasi Proses Layanan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Memberikan Jaminan Perluasan dan Pemerataan Akses untuk Masyarakat,

Peningkatan Daya Tarik Investasi Melalui Penyediaan Infrastruktur Ekonomi dan Kemudahan Layanan Perizinan, Hilirisasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Produktivitas dan Kreasi Produk Unggulan, Membangun Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana. (kom/azl/ed2)

Ruang media center sendiri, sudah dibangun dan Kamis (4/2/2021) tadi, diresmikan oleh Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno SIK., MSi.

“Salah satu wujud kerjasama positif antara Polri dan rekan-rekan wartawan, kita sediakan media center. Semoga ini bisa bermanfaat,” kata Kapolres.

Ruang media center yang sebelum adalah perpustakaan milik Polres Lumajang. Atas inisiatif dari Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, dirombak dan dibangun media center.

Baca Juga: Kayu Mahoni di Sepanjang Jalan Kapuas Ditebang, DLH Laporkan Kejadian ke Polres Lumajang

Dengan ruangan yang dingin (AC) media center diharapkan bisa membantu awak media dalam berkarya menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Selain ruangan yang nyaman, media center lumajang juga dilengkapi dengan Wifi, Televisi dan fasilitas penunjang lainnya.

“Semoga dengan adanya media center di Polres Lumajang ini, ke depan kita bisa semakin solid. Harapannya Kabupaten Lumajang. Semakin aman, semakin kondusif dan pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, sehingga kita segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan roda perekonomian masyarakat normal kembali,” ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan, bahwa media center Polres Lumajang bisa di akses semua wartawan tanpa kecuali.

“Pintu Media Center tidak dikunci silahkan awak media menggunakan media center tersebut kapan saja diperlukan, bisa menulis berita juga sebagai tempat ber istirahat,” pungkasnya. (adi/sit)

“Jika selama ini teman-teman media ga jelas untuk mengetik dimana saat ngepos di Balaikota, bahkan kumpul di lobby dewan. InsyaAllah, dalam tahun ini kami sediakan Media Center di Kantor Terpadu yang baru di belakang Balaikota. Saran dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), bangunan tersebut tak lebih tinggi dari Balaikota, sekitar 4-5 lantai,” ungkap Walikota Malang Sutiaji, Senin (18/3/2019).

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Hadi Santoso, mengatakan pembangunan tersebut hasil DED tahun 2015 yang belum dilaksanakan dan melekat di BPKAD. Kemudian dianggarkan tahun 2019, dan dialihkan ke DPUPR.

“Maket awalnya delapan lantai. Atas masukan IAI dan para budayawan Kota Malang, agar bangunan tidak lebih tinggi dari bangunan cagar budaya Balaikota Malang. Kemudian kami review desain, dijadwalkan Mei sudah jadi. Ada dua blok bangunan yang masing-masing empat lantai. Arahan Walikota dan Sekkota maksimumnya memang lima lantai. Kalau lima lantai ya desain lima lantai perkara nanti bangunnya baru empat lantai dulu tidak masalah,” jelas Soni, sapaan akrabnya.

Pada lantai paling atas akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti ruang pertemuan untuk menggantikan ruang sidang balaikota yang dinilai tidak cukup luas. Rencananya, DPUPR Kota Malang melakukan lelang pembangunan kantor terpadu pada Mei 2019. Progres pembangunannya akan ditinjau sampai 15 Desember 2019.

“Semoga nanti bisa kami lelang. Proses lelang pra kualifikasi butuh waktu dua bulan 10 hari. Itu sistem diatur oleh LKPP. Nanti kami hitung lagi sampai Desember bisa berapa lantai. Jika sampai 15 Desember 2019 tidak selesai, maka akan dilaporkan kembali untuk dianggarkan di tahun berikutnya. Yang terpenting, dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus ada akses pemanfaatannya,” tandasnya. (adn/yan)

Empat naungan atau kelompok pekerja pers, turut hadir memberikan sambutan. Diantaranya, Ariful Huda selaku ketua PWI Malang; Hari Istiawan, ketua AJI; Edy Cahyono, ketua IJTI Malang dan Aman Rochman, perwakilan PFI Malang.

Ariful Huda, dalam sambutannya, mengibaratkan jurnalis sebagai “Singa”. Bila disiapkan kandang, kemudian ‘nyatek’ atau melukai, diharapkan dapat menjadi permakluman. Walau dalam batas kewajaran.

“Semoga media center ini dapat mendukung pers dan menentang hoax, ” ungkap Arif. Pada kesempatannya, Arif menyebut pula jika gagasan media center telah belasan tahun di benak wartawan” old”.

Hari Istiawan, ketua AJI menyambut baik ketersediaan media center untuk menunjang kerja jurnalistik wartawan. Namun demian, harapnya, keberadaan media centet tidak mengurangi independensi seorang jurnalis.

“Perlu diingat loyalitas wartawan kepada publik. Semoga media center ini menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan… Mencerdaskan masyarakat, ” urai Hari.