Sekedar diketahui, Pemkab Malang mulai memberlakukan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema WFO dan WFH. Kebijakan ini, menjadi langkah strategis untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Sementara zoom meeting sendiri digelar, sebagai bagian dari upaya memastikan kedisiplinan serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara.

Dalam momen itu, Kepala BKPSDM Nurman memberikan arahan agar tetap menjaga produktivitas, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Baik melalui skema WFO, maupun WFH.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Sehingga, pelayanan publik tetap berjalan optimal, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

Melalui kebijakan itu, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan pelaksanaan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan tidak ada gangguan terhadap kualitas pelayanan publik. Perangkat daerah juga diminta, untuk mengatur pembagian tugas dan jadwal kerja secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi, tanpa mengganggu kinerja serta pencapaian target pelayanan.

“Kami berharap, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam penghematan energi, terutama penggunaan listrik. Hal ini, nantinya dapat dilihat dari tagihan rekening listrik. Salah satu semangat utama dari penerapan WFH, ini adalah efisiensi energi,” kata Kepala BKPSDM.

Sementara Sekda Budiar, dalam arahannya juga menegaskan bahwa penerapan pola kerja fleksibel ini harus diiringi dengan tanggung jawab dan disiplin tinggi dari seluruh ASN. Pola kerja WFO dan WFH ini, bukan berarti mengurangi kinerja, melainkan mendorong ASN untuk bekerja lebih efektif, terukur dan berbasis hasil.

“Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan target kinerja tetap tercapai dengan optimal,” ujar Sekda Budiar. (pro/sit)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menegaskan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti lonjakan permintaan bahan pokok, yang berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini. “Stabilitas harga adalah bagian dari perlindungan sosial. Ketika harga terkendali, masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari besar dengan lebih tenang,” kata Bunda Indah.

Melalui TPID, pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga harian pada komoditas strategis. Seperti beras, cabai, minyak goreng, gula, telur dan daging. Pengawasan dilakukan, hingga tingkat pasar tradisional untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Baca juga :

Selain pemantauan, lanjutnya, penguatan pasokan menjadi fokus utama melalui koordinasi dengan distributor, produsen, serta daerah pemasok guna menjamin ketersediaan barang tetap aman. Kelancaran distribusi, juga menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan dan gejolak harga di tingkat konsumen.

“Kita tidak hanya memantau harga, tetapi memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Pengendalian inflasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir,” terangnya.

Pemkab Lumajang juga menyiapkan langkah intervensi berupa operasi pasar dan pasar murah, apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, sebagai upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Di sisi lain, penguatan komunikasi publik dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi harga yang transparan sekaligus terhindar dari kepanikan belanja yang berpotensi memperparah tekanan inflasi.

Menurut Bunda Indah, pengendalian inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Pemkab Lumajang optimistis tekanan inflasi musiman dapat dikelola secara efektif sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi. (kom/adi/gie)

Diuraikan Wabup Pasuruan, terkendalinya inflasi di Kabupaten Pasuruan merupakan konsistensi serta eratnya sinergi pengendalian inflasi banyak pihak seperti Bank Indonesia (BI) Malang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Bulog Malang serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pasuruan. “Karena banyak sekali program dan kegiatan yang sudah kita lakukan demi dapat mengendalikan inflasi di daerah, salah satunya melalui HLM ini,” katanya.

Gus Shobih-sapaan Wabup menegaskan, TPID Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan banyak kegiatan untuk menstabilkan harga pangan. Diantaranya, operasi pasar beras SPHP, operasi pasar minyakita, gelar pasar murah dan gerakan pangan murah, monitoring bapokting pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan

“Semua sasaran operasi beras SPHP dan Minyakita adalah pedagang di pasar tradisional. Kalau pasar murah dan gerakan pangan murah bisa di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Harian TPID Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan pada periode ini, Kabupaten Pasuruan mengalami deflasi sebanyak 18 minggu yang disebabkan oleh penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile food). “Komoditas yang memberikan andil deflasi sepanjang tahun ini meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam ras dan bawang merah,” jelasnya.

Penurunan harga sejumlah komoditas pangan ini, didorong oleh melimpahnya pasokan komoditas pangan, penurunan biaya produksi serta kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga tarif dasar listrik pada Januari dan Februari lalu.

Sementara itu, pada periode yang sama, Kabupaten Pasuruan mengalami inflasi sebanyak 24 minggu. Komoditas yang memberikan andil inflasi sepanjang tahun 2025 meliputi cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, beras, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, gula pasir, daging sapi dan pisang.

Kata Yudha, pada dasarnya, peningkatan harga alias inflasi disebabkan meningkatnya permintaan konsumen, khususnya pada hari besar keagamaan. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi atau anomali iklim yang dapat menyebabkan gagal panen, terutama komoditas hortikultura, serta kenaikan biaya produksi seperti biaya bubut, pupuk dan pakan ternak.

Oleh sebab itu, dirinya memastikan TPID terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok. “Kita juga melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan Bulog, distributor, pedagang besar maupun petani dan peternak,” jelasnya. (kom/pas/gie)

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil yang datang tiba-tiba. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena ini bukan instan tetapi dilakukan secara matang lewat proses bisnis yang baik. Keberhasilan ini sangat membanggakan dan saya mengapresiasi seluruh elemen dan perangkat daerah yang terus bersinergi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di Kota Malang berjalan pada arah yang tepat. Wali Kota Wahyu juga memastikan, bahwa Pemkot Malang terus memperkuat pemantauan harga komoditas, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa penggunaan KKPD serta penguatan program digitalisasi akan terus ditingkatkan di semua perangkat daerah. “Realisasi penggunaan KKPD sebagai sarana transaksi di perangkat daerah serta peningkatan indeks masyarakat digital menjadi fokus kinerja kami, terutama untuk mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam kesempatan itu kembali menekankan bahwa percepatan digitalisasi adalah pondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Khofifah mendorong seluruh pemerintah daerah memperluas penerapan QRIS, mengoptimalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah daerah, dan memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.

Pada acara tersebut, Gubernur Khofifah juga memimpin Kick Off TP2DD Jawa Timur, sebagai langkah mempercepat transformasi digital di daerah. “Percepatan digitalisasi bukan lagi opsi, tetapi fondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuh Khofifah. (pro/rsy/sit)

Bupati Yuhronur mengatakan, bahwa HLM ini ditujukan untuk stabilkan inflasi di Kabupaten Lamongan. Dalam stabilisasi inflasi, memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor penyebab, yang mencakup data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi dan harga di pasar lokal.

Menurutnya, HLM sangat penting untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar dapat merumuskan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif. “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” kata Bupati Yuhronur.

Pada Oktober 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,43 (bulan ke bulan) dan 2,83 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar, adalah cabe rawit, cabe merah, minyak goreng dan lainnya.

“Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” ujar Bupati Lamongan.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi menekan inflasi dengan Close Loop Economy kolaborasi Koperasi Merah Putih & Wasila Efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga, daya tahan global, gerakan Lamongan Menanam Pangan. Tanam serentak cabai, bawang, hortikultura perkuat ketahanan pangan rumah tangga, optimalisasi Cadangan Pangan Daerah Sinergi Bulog, DKPP, Disperindag gunakan Early Warning System (BPS & BI), kerja sama antar daerah (Gerbangkertosusila) perluas pasokan lintas daerah kurangi disparitas harga dan distribusi lancar.

Lalu, integrasi data dan dashboard Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sinkronkan Sigap dengan Dashboard TPID pengambilan keputusan cepat, presisi, berbasis data, forum komunikasi publik TPID publikasi harga dan stok secara terbuka cegah spekulasi dan panic buying bangun kepercayaan masyarakat, revitalisasi pasar tradisional fokus kenyamanan dan ketertiban pasar dorong transaksi digital dan pengawasan harga, kolaborasi BPS & TPID bangun indikator mikro daerah dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based)

“Seluruh OPD dan TPID bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Pemkab Lamongan juga menerapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah (4K) untuk mengendalikan inflasi.

Diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, stok beras di gudang beras Lamongan sangat aman karena produksi padi yang melimpah. Hasil panen berupa beras sebanyak 522.524 ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton. (kom/son/gie)

Dalam arahannya, Menteri Andi Amran, menegaskan bahwa prioritas utama yang harus dijaga adalah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari program ini.

“Jangan sampai kita bisa mengekspor beras ke luar negeri, sementara rakyat kita sendiri masih kekurangan. Semua pihak harus ikut bergerak, dalam mendukung Gerakan Pangan Murah ini,” kata Menteri Andi Amran.

Menteri Pertanian juga menekankan, bahwa beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus disalurkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dirinya juga meminta dukungan TNI, Polri, dan Bulog, agar distribusi tidak terhambat hingga ke pelosok daerah.

Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara serentak di Jawa Timur, ini diinisiasi oleh berbagai pihak. Termasuk, Pemprov Jatim, Polda Jatim, Bulog, serta pemerintah daerah kota dan kabupaten. Program ini, bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok dan menjaga stabilitas harga di pasar.

Melalui GPM, masyarakat bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula dan berbagai komoditas lainnya dengan harga terjangkau. Program ini, diselenggarakan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah Jawa Timur, di antaranya Sidoarjo, Kediri, Surabaya, Malang, Jombang dan Pasuruan, dengan dukungan kolaborasi dari pemerintah daerah, kepolisian, petani dan instansi terkait.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga. “Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata di tengah masyarakat. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah. Apalagi menjelang akhir tahun, kebutuhan bahan pokok biasanya meningkat, sehingga intervensi pasar menjadi langkah yang tepat dan strategis,” ujar Wakil Bupati Malang.

Lebih lanjut Wabup Lathifah menambahkan, bahwa GPM ini menjadi bukti sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan pangan. “Alhamdulillah, di Kabupaten Malang saat ini sudah tersedia 225 titik penyaluran di dalam pasar. Dari total 34 pasar yang ada di Kabupaten Malang, seluruhnya telah menjual beras SPHP. Selain itu, di luar pasar juga terdapat sekitar 150 titik penyaluran. Dengan demikian, secara keseluruhan sudah ada kurang lebih 375 titik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau,” ujar Wabup Malang.

Ditambahkannya, dari target 7 ribu ton, Kabupaten Malang saat ini masih memiliki stok sekitar 45 persen atau 3.113 ton. Stok ini, dipastikan aman hingga Desember mendatang.

Pada hari ini, Gerakan Pangan Murah tidak hanya digelar di Kecamatan Karangploso, tetapi juga serentak di 32 kecamatan lain. Masing-masing kecamatan, disalurkan 1 ton beras, sehingga total 33 ton beras didistribusikan di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

“Alhamdulillah, kondisi harga pangan di Kabupaten Malang relatif terkendali. Tidak ada deflasi, inflasi juga tidak tinggi. Yang terpenting, seluruh masyarakat kita dapat makan dengan tenang. Hal ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Karena itu, kegiatan pangan murah ini akan terus kita gencarkan,” tambah Wakil Bupati Malang. (pro/mlg/sit)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengaku sangat menyambut baik inisiatif pemerintah pusat yang menyalurkan sebanyak 607 ekor sapi ke 552 masjid penerima di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Lumajang. Bunda Indah menegaskan, bahwa program ini lebih dari sekadar distribusi daging kurban.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun kebersamaan dan gotong-royong di tengah masyarakat,” kata Bunda Indah.

Dirinya menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyalurkan bantuan hewan kurban ini secara tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan keadilan sosial. Penyaluran akan difokuskan kepada masjid dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca juga :

“Kami memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak. Hewan kurban telah lolos pemeriksaan kesehatan dari Dinas Peternakan, serta berasal dari peternak lokal yang berkualitas. Ini juga menjadi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat peternak di Lumajang,” tambahnya.

Bunda Indah mengapresiasi, keberadaan 573 peternak yang terlibat dalam program ini secara nasional, yang menurutnya turut menggerakkan ekonomi lokal di sektor peternakan. Hal ini, menjadi nilai tambah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pembangunan berkelanjutan.

“Program bantuan hewan kurban ini tidak hanya menghadirkan berkah dalam dimensi spiritual, tetapi juga memberi dampak positif yang nyata bagi perekonomian rakyat,” imbuhnya.

Kegiatan nasional yang melibatkan ratusan kepala daerah ini menunjukkan bahwa tradisi Idul Adha dapat menjadi medium penting untuk memperkokoh kebersamaan dan saling peduli, sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi kesejahteraan bersama. (kom/adi/gie)

Sesuai rencana, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan audit atau pemeriksaan selama 30 hari ke depan. Atau, terhitung mulai 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025.

Untuk itu, kepada semua Perangkat Daerah (PD) diharapkan untuk dapat siap memfasilitasi, siap bekerja sama dan selalu proaktif membantu mempersiapkan data-data apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sehingga, diharapkan tahun ini Pemerintah Kabupaten Malang kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kali berturut-turut.

Baca juga :

Bupati Sanusi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan, sinergitas dan koordinasi agar terus dibangun. “Saya berharap dari pemeriksaan ini, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus bekerja sama dan saya minta untuk koperatif dengan adanya pemeriksaan ini. Saya juga minta petunjuk, jika nantinya ada penyimpangan agar nanti segera ada perbaikan,” kata Bupati Sanusi.

Sekedar diketahui, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Selain itu, sebagai peninjau dan mengidentifikasi risiko sebelum pemeriksaan terinci dilakukan.

Sehingga, entry meeting memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya pemberian kesimpulan hasil ulasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengujian kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung sampai dengan saat pemeriksaan interim dan perolehan data maupun informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan terinci.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi dan membangun komunikasi terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan yang berpengaruh pada keberhasilan serta kelancaran pemeriksaan,” tambah Bupati Sanusi. (pro/mlg/sit)

Dalam momen itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa pertanian padi di Kota Malang bisa dibilang cukup sukses. Itu karena, dari lahan satu hektare, sudah bisa menghasilkan sebanyak 8 ton padi.

“Alhamdulillah, di Kota Malang meskipun luas lahan pertaniannya berbeda dengan kabupaten, tadi sudah bisa panen dengan menghasilkan 8 ton padi untuk satu hektarnya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengapresiasi, kesuksesan panen raya di Kota Malang yang sudah mampu menghasilkan 8 ton padi. Sementara, lahan pertanian di Kota Malang sendiri mampu memanen hingga dua sampai tiga kali dalam rentang waktu setahun. Di sisi lain, suksesnya panen ini juga berpengaruh dengan kestabilan harga bahan pokok menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Ini termasuk tinggi, dari jenis padinya juga. Alhamdulillah ini bisa selesai dan ini mempengaruhi harga bahan pokok di Kota Malang juga terkendali,” jelasnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan, bahwa keberhasilan panen raya di Kota Malang, tidak bisa terlepas dari kemudahan para petani memperoleh pupuk. Selain itu, keberhasilan panen ini menguntungkan para petani dengan harga gabah kering yang cenderung lebih tinggi di Kota Malang.

“Pak Presiden menetapkan untuk gabah kering perkilogramnya dengan harga Rp 6.500. Kita malah di atasnya dengan harga perkilogramnya gabah kering Rp 6.700 dan sebelumnya Rp 5.000. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dengan adanya kenaikan harga ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa perkembangan panen padi di Kota Malang tergolong bagus. Rata-rata, setiap tahunnya lahan pertanian di Kota Malang mampu memanen sekitar 15 ribu ton padi setiap tahunnya.

“Informasi dari Pak Menteri Pertanian cukup bagus perkembangannya. Itu memenuhi target swasembada pangan dan diharapkan satu tahun sudah terpenuhi. 15 ribu ton per tahunnya untuk gabah dihasilkan dari 788 hektare tanaman padi yang ada di Kota Malang,” jelasnya.

Ditambahkan Slamet, pihaknya berusaha dari masa tanam yang hanya dua kali dalam satu tahun, akan bisa tanam menjadi tiga kali dalam satu tahun. Sehingga, petani membutuhkan benih-benih unggul. Kemudian untuk pupuk subsidi Kota Malang, selalu mengusulkan ke Kementerian Pertanian melalui kelompok-kelompok tani didampingi penyuluh-penyuluh pertanian.

“Kemudian fasilitas lain, kami memberi bantuan pestisida, racun tikus, kemudian jaring pelindung kulit-kulit padi agar produktivitasnya tetap berjaga bahkan kalau bisa bertambah naik,” tambahnya. (pro/mlg/gie)