Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebelum forum resmi tersebut digelar, Pemkot Malang telah lebih dulu mempertemukan unsur Forkopimda, serikat pekerja dan pengusaha dalam pertemuan informal pada Kamis (30/04/2026) kemarin malam. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi buruh untuk menyampaikan keluhan tanpa harus turun ke jalan.

“Pertemuan tadi malam sifatnya silaturahmi. Kami ingin dialog tanpa sekat. Aspirasi, keluhan, bahkan curhat para buruh sudah tersampaikan dengan baik dan kita langsung carikan solusi bersama,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya menilai, pendekatan dialog mampu meredam potensi aksi demonstrasi. Karena persoalan yang dihadapi pekerja telah difasilitasi oleh Pemkot Malang bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap permasalahan buruh tidak harus disampaikan lewat demo di jalan. Dengan dialog seperti ini suasananya lebih guyub, lebih enak, dan solusinya bisa langsung dibahas bersama,” katanya.

Baca juga :

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu utama yang dibahas yakni mulai dari hubungan industrial, dinamika regulasi ketenagakerjaan, peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, hingga dampak efisiensi ekonomi terhadap dunia usaha. Kalangan pengusaha pun menurutnya juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas daerah agar iklim investasi di Kota Malang tetap kondusif.

“Pengusaha berharap Kota Malang tetap nyaman bagi investor. Kalau kota dianggap tidak kondusif, tentu investasi akan berpikir ulang untuk masuk,” tuturnya.

Selain itu, juga membahas status hubungan kerja, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Termasuk regulasi terbaru terkait pekerja alih daya yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait kekhawatiran gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan ekonomi global, Wahyu memastikan hingga kini belum ada indikasi serius di Kota Malang. Meski begitu, Pemkot Malang akan hadir apabila terjadi PHK agar prosesnya tidak dilakukan secara sepihak.

“Pengusaha melihat kondisi ini masih bersifat temporer. Mereka optimis situasi ekonomi akan kembali stabil. Kami juga memiliki mekanisme mediasi. PHK tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada aturan dan tahapan yang harus dipenuhi. Pemerintah akan memfasilitasi agar ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Bupati Fawait menjelaskan, bahwa angka stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jember, tidak bisa dilepaskan dari tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data tersebut, Pemkab Jember kini menggeser fokus penanganan dari sekadar intervensi medis menuju intervensi edukasi di hulu.

“Pernikahan dini dan pendidikan, ini tidak bisa diselesaikan cuma oleh bupati atau satu kepala dinas saja. Ini butuh kerja bareng yang serius antara guru, kepala sekolah, sampai keluarga di rumah masing-masing,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Langkah faktual yang diambil, lanjutnya, adalah pembentukan pilot project atau sekolah percontohan. Program ini, dirancang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki daya tangkal terhadap tren pernikahan anak di bawah usia legal.

Baca juga :

Gus Fawait menegaskan, bahwa pemilihan sekolah percontohan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan karakteristik wilayah. Pemkab membagi kategori percontohan mulai dari sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan pesisir pantai. Hal ini dilakukan, karena setiap wilayah memiliki tantangan sosial dan budaya yang berbeda, sehingga solusinya pun tidak bisa disamaratakan.

Fakta menarik dalam program ini, adalah keterlibatan pendidik kawakan sekaligus pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab. Kehadiran Najelaa, bukan sekadar sebagai nara sumber tamu, melainkan mitra strategis untuk menyusun modul pendidikan yang mampu mengubah pola pikir siswa dan orang tua.

Najeela mengatakan, sinergitas ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan yang berdaya saing. “Tidak hanya mengedepankan aspek akademis, tetapi juga mampu memberikan proteksi sosial bagi generasi muda Jember dari ancaman pernikahan usia anak,” ujar Najeela.

Pemkab Jember meyakini, bahwa dengan memperbaiki kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, termasuk pendidikan keluarga, masalah kesehatan seperti stunting dapat ditekan secara otomatis karena kesadaran reproduksi yang meningkat.

Sementara data di lapangan, menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada kurangnya pengetahuan pengasuhan, yang menjadi akar masalah stunting. Oleh karena itu, pilot project ini akan dipantau secara berkala oleh tim gabungan lintas dinas untuk melihat efektivitasnya dalam menurunkan angka pengajuan dispensasi nikah di wilayah sekolah tersebut. Dengan pendekatan yang berbasis data dan fakta lapangan ini, Pemkab Jember optimistis dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan tinggi di masa depan. (rio/gie/adv)

Secara administratif, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan strategis untuk tidak melakukan terminasi kontrak terhadap PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu. Keputusan ini, berlandaskan pada evaluasi terhadap kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh para pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan akselerasi pembangunan daerah.

Hal ini, merupakan bentuk apresiasi institusional terhadap dedikasi para abdi negara. Meskipun, jaminan keberlanjutan telah dinyatakan Bupati Fawait, yang menekankan bahwa sistem kepegawaian di Jember tetap mengedepankan prinsip meritokrasi.

“Keberlangsungan hubungan kerja ini, secara mutlak berkorelasi dengan kualitas kinerja individu. Pemerintah daerah memberikan jaminan stabilitas posisi bagi pegawai dengan rekam jejak kinerja yang baik,” kata Gus Fawait, Rabu (08/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ketentuan mengenai disiplin dan standar kompetensi tersebut, juga disinkronkan dengan aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), guna menciptakan iklim kerja yang kompetitif dan berintegritas. Dalam konteks kebijakan nasional, langkah Jember dalam melakukan pengangkatan PPPK dalam skala besar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan sumber daya manusia. Sementara, Jember saat ini menempati posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan serapan tenaga kerja ASN-PPPK terbanyak di Indonesia.

Kebijakan ini diambil, dengan tetap memperhatikan koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pemenuhan syarat-syarat tata kelola kepegawaian yang akuntabel. Sementara terkait aspek fiskal daerah, Gus Fawait menyampaikan bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember berada pada rasio yang sehat.

“Pemkab Jember telah menyusun proyeksi anggaran jangka menengah untuk memastikan kewajiban finansial terhadap belanja pegawai dapat terpenuhi sesuai dengan standar penggajian yang ditetapkan secara nasional. Stabilitas APBD ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan program pengangkatan dan perpanjangan kontrak PPPK tanpa mengabaikan program strategis lainnya,” tegasnya.

Bupati Fawait mengimbau, agar seluruh jajaran ASN di Kabupaten Jember tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Kepastian mengenai status kerja pada tahun 2027, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas kerja dan inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan adanya jaminan ini, stabilitas internal pemerintahan diharapkan tetap terjaga guna mewujudkan visi besar Jember di masa depan. (rio/gie/adv)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam kesempatan itu memberikan kepastian administratif yang sangat dinantikan oleh para pejuang akademisi di Bumi Pandhalungan. Kepastian ini bukan sekadar janji lisan, melainkan diwujudkan dalam sebuah agenda formal berskala besar yang dikemas secara hangat.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, secara resmi mengundang seluruh mahasiswa penerima manfaat untuk menghadiri acara silaturahmi yang dijadwalkan, Sabtu (28/03/2026) besok. Pertemuan ini, dirancang sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, memastikan bahwa setiap regulasi dipahami dengan baik tanpa meninggalkan kesan birokrasi yang kaku.

Baca juga :

“Agenda ini adalah momentum krusial. Kita tidak hanya ingin sekadar berkumpul, tetapi melakukan percepatan administrasi yang nyata,” kata Gus Fawait, dalam keterangan resminya, Jumat (27/03/2026) tadi.

Fokus utama pertemuan tersebut, urainya, adalah melengkapi persyaratan teknis yang selama ini menjadi variabel penentu kecepatan pencairan dana. Gus Fawait menyadari, bahwa di balik setiap dokumen yang tertunda, ada kebutuhan operasional mahasiswa yang mendesak untuk segera dipenuhi.

Sinergi pemerintah terlihat jelas, dengan hadirnya dukungan teknis dari Dinas Pendidikan Jember. Plt Sekretaris Dinas Pendidikan, Nurul Hafid Yasin, menekankan pentingnya validasi data melalui penandatanganan dokumen langsung di lokasi. Langkah preventif ini diambil, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, distribusi dana ke rekening masing-masing mahasiswa dapat berlangsung tanpa kendala hukum atau administratif di kemudian hari.

Melalui pendekatan yang inklusif ini, Pemkab Jember berharap program beasiswa 2026 menjadi tonggak keberhasilan peningkatan kualitas SDM daerah. Pendidikan bukan lagi menjadi beban, melainkan investasi bersama yang dikawal langsung oleh pemerintah dengan hati yang melayani. (rio/gie/adv)

Salah satu poin paling krusial dalam instruksi tersebut, adalah keputusan berani untuk meniadakan tradisi open house formal di Pendopo Wahyawibawagraha, pada momentum Lebaran 1447 H ini. Keputusan ini, menandai pergeseran gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan substansi efisiensi di tengah ancaman krisis energi global dari pada seremoni yang memakan biaya operasional tinggi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi makro ekonomi. Menurutnya, lonjakan harga minyak global secara otomatis akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika konsumsi di daerah tidak dikendalikan melalui langkah-langkah konkret, beban negara akan semakin membengkak dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal nasional.

Baca juga :

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap situasi di Timur Tengah. Ketidakstabilan di sana secara langsung memengaruhi indeks harga minyak kita. Jika kita tetap boros dalam penggunaan energi dan anggaran operasional yang tidak mendesak, kita justru memperparah beban subsidi pemerintah pusat,” kata Gus Fawait, saat memberikan keterangan pers di kediamannya Pondok Pesantren Nurul Chotib, Desa Wringinagung, Sabtu (21/03/2026) tadi.

Lebih lanjut Gus Fawait memastikan, bahwa langkah efisiensi ini merupakan upaya preventif dan bukan indikasi adanya kelangkaan stok BBM di wilayah Jember. Dirinya menjamin, bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat luas tetap dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, pemerintah daerah ingin memberikan teladan dalam pengendalian konsumsi energi.

Selain peniadaan open house, Pemkab Jember kini tengah menggodok regulasi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, ditugaskan untuk menyusun skema teknis agar kebijakan ini dapat menekan penggunaan kendaraan dinas dan operasional gedung kantor tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Gus Fawait optimis, dengan pengalaman birokrasi selama masa pandemi Covid-19, skema WFH 1 atau 2 hari dalam seminggu akan berjalan efektif dan tetap menjaga produktivitas kerja pemerintah daerah. (rio/gie/adv)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial keagamaan, melainkan bentuk manifestasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa, semakin mempertegas sinergi lintas instansi yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Dalam orasi kemanusiaannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menyampaikan pesan mendalam mengenai kesetaraan peluang. “Keterbatasan fisik maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi variabel penghambat bagi seseorang untuk meraih puncak kesuksesan,” tegasnya.

Gus Fawait memproyeksikan, bahwa anak-anak luar biasa yang hadir di pendopo hari ini, adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Sektor pendidikan, menjadi poin krusial dalam arahan Bupati Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menginstruksikan, agar seluruh anak, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan anak yatim, tidak menghentikan langkah pendidikan mereka hanya di tingkat dasar. “Pendidikan tinggi adalah shortcut atau jalan pintas paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan program beasiswa kuliah inklusif, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jember tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Selain pendidikan, aspek kesejahteraan kesehatan juga menjadi sorotan. Pemkab Jember terus memperkuat kebijakan layanan kesehatan gratis yang hanya memerlukan verifikasi kartu identitas (KTP).

“Hal ini diharapkan mampu meringankan beban finansial masyarakat sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga masing-masing,” imbuhnya.

Melalui momentum Ramadan ini, Pemkab Jember berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga demi mewujudkan Jember yang lebih mandiri dan berdaya saing. (rio/gie/adv)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa program tersebut lahir dari realita di lapangan. Kehadiran ayah dalam kegiatan sekolah dinilai masih sangat minim.

“Selama ini yang merumat pendidikan anak kebanyakan ibu. Kalau kita lihat saat rapat sekolah atau pengambilan rapor, dalam satu kelas mungkin hanya satu atau dua ayah yang hadir, selebihnya ibu-ibu semua,” ujar Suwarjana, saat dihubungi, Rabu (17/12/2025) tadi.

Menurutnya, minimnya kehadiran ayah bukan semata karena faktor pekerjaan. Sebab, dalam kondisi tertentu, ayah masih memungkinkan meluangkan waktu untuk hadir di sekolah.

“Ini bukan soal ayah atau ibu bekerja. Kalau bekerja, kan sebenarnya bisa izin. Maka dari itu, program ini kami dorong agar ayah juga merasakan langsung proses pendidikan anaknya,” katanya.

Baca juga :

Program Gemar sendiri merupakan inisiatif dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Disdikbud Kota Malang. Untuk pelaksanaan pengambilan rapor siswa dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Namun, Suwarjana menyebut beberapa sekolah memberikan rapor pada Kamis.

“Yang Kamis itu karena nanti akan dikembalikan lagi ke sekolah keesokan harinya untuk disimpan, guna menghindari risiko hilang,” tambahnya.

Selain itu, pihak sekolah juga disarankan mendokumentasikan momen saat ayah hadir mengambil rapor sebagai bagian dari kampanye keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak. Menurutnya kehadiran ayah memiliki dampak penting bagi perkembangan psikologis anak.

“Anak itu membutuhkan dukungan psikologis, termasuk dari ayah. Selama ini ada anggapan ayah cenderung cuek. Padahal, ketika ayah terlibat langsung, anak merasa diperhatikan, dihargai dan lebih termotivasi,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

“Pembangunan Lumajang tidak disusun secara sektoral, melainkan dirancang saling terhubung dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Asta Cita Nararya kami susun sebagai arah pembangunan yang saling menguatkan. Tidak ada kebijakan yang berdiri sendiri, karena pembangunan Lumajang harus berjalan utuh, terencana dan berpihak pada masyarakat,” kata Bupati Indah, dalam prosesi Harjalu ke-770 yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (15/12/2025) tadi.

Pilar Lumajang Melayani, menurut Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah. Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan kepastian layanan bagi seluruh warga.

“Pelayanan publik yang baik bukan sekadar prosedur, tetapi wujud kehadiran pemerintah yang melayani dengan hati dan rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, pilar Lumajang Tangguh diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai tantangan, baik kebencanaan, dinamika sosial, maupun perubahan global. Ketangguhan diposisikan sebagai karakter kolektif yang tumbuh dari solidaritas dan kekuatan sosial masyarakat.

“Ketangguhan Lumajang bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga ketangguhan sosial, bagaimana kita saling menguatkan dan bangkit bersama dalam situasi apa pun,” imbuh Bunda Indah.

Baca juga :

Dalam pilar Lumajang Membangun, pemerintah memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan. Akses infrastruktur, pelayanan dasar dan peluang ekonomi dirancang agar menjangkau seluruh wilayah tanpa meninggalkan kelompok mana pun.

Pilar Lumajang Eksotik menjadi upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian identitas daerah. Budaya, sejarah, dan pariwisata dipandang sebagai kekuatan strategis yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus memperkuat jati diri Lumajang.

Pada aspek sosial, Lumajang Peduli menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan melalui penguatan perlindungan sosial dan kebijakan yang inklusif. “Pembangunan harus memberi rasa aman dan perlindungan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Bunda Indah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa pilar Lumajang Unggul menjadi investasi jangka panjang daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kunci kemajuan Lumajang ada pada manusianya. Karena itu, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas generasi muda menjadi prioritas pembangunan,” kata Wabup Yudha.

Dalam konteks keberlanjutan, Lumajang Lestari diposisikan sebagai komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan daya dukung lingkungan. “Kita ingin Lumajang tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Pembangunan hari ini harus tetap memberi ruang hidup bagi generasi yang akan datang,” tegas Mas Yudha-sapaannya.

Adapun pilar Lumajang Lumbung Pangan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah sebagai fondasi ekonomi dan sosial masyarakat. “Ketahanan pangan adalah kekuatan dasar daerah. Dari sinilah stabilitas dan kemandirian Lumajang dibangun,” tambahnya.

Melalui delapan pilar Asta Cita Nararya, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pembangunan diarahkan secara terintegrasi, berkesadaran dan berbasis nilai. Harjalu ke-770 menjadi penanda bahwa perjalanan Lumajang ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kemanusiaan, keadilan dan keberlanjutan. (kom/adi/gie)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Febrina, menyampaikan bahwa angka inflasi Kota Malang masih terkendali berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Meski relatif stabil, pengawasan tetap diperketat hingga akhir Desember.

“Data BPS menunjukkan harga bahan pokok stabil. Tapi jelang Nataru, perlu kita jaga bersama. Pemerintah dan TPID hadir untuk memastikan pasokan aman,” jelas Febrina.

Baca juga :

Pada GPM kali ini, menurutnya dilakukan kolaborasi antara BI, Bulog dan Perumda Tunas. Dengan menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur ayam, serta cabai besar dan cabai rawit yang sebelumnya menyumbang inflasi. Selain itu, BI juga melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta membuka layanan digitalisasi melalui QRIS.

“Kami juga berkolaborasi dengan OPD lain yang membuka layanan kependudukan, pajak, perizinan, sampai OJK yang menyediakan layanan SLIK. Semua komoditas dijual mengikuti harga produsen dengan dukungan ongkos angkut, sehingga lebih terjangkau,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, hingga Kamis (05/12/2025) besok, dengan harapan mampu menekan potensi lonjakan harga menjelang Nataru. Dalam kegiatan itu, BI juga menyediakan layanan donasi digital QRIS untuk masyarakat yang ingin membantu korban bencana di Sumatera.

“Kita juga turut berempati pada apa yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak bencana. Nanti setelah terkumpul donasi tahap pertama akan segera kami kirimkan. Pengiriman donasi akan dilakukan secara bertahap, karena setelah dikirim kami juga masih melakukan penggalangan donasi lagi,” imbuh Febrina. (rsy/sit)