Juru bicara Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan Malang, Femina, mengatakan bahwa aksi ini adalah rangkaian dari pelaksanaan sebelumnya, yang telah menggelar acara diskusi publik tentang keperempuanan. Yang mana, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan tindak kekerasan dan ketidak adilan yang dialami perempuan.

“Kami elemen mahasiswa yang tergabung di aliansi ini, itu ingin menyuarakan hak-hak perempuan. Di mana, tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan masih kerap terjadi,” kata Femina, Sabtu (08/03/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwasannya di Indonesia menurut data dari Komnas HAM Perempuan di tahun 2024, tercatat ada sekitar 244 ribu lebih kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dan, kasus berbasis gender masih menjadi masalah serius di Indonesia.

“Kasus tersebut meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik yang tercatat. Dan terlebih lagi 30 persen kuota jabatan publik yang telah diatur, jauh dari kata merepresentasikan kesetaraan gender di jabatan publik,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menjelaskan mengenai kondisi penanganan kasus perempuan yang terjadi di Indonesia, masih belum optimal. “Setiap kali korban mau mengajukan, meminta keadilan, meminta pertanggung jawaban ataupun pengawalan ke pihak yang bersangkutan, tidak mendapatkan pelayanan dengan baik,” ujarnya.

Dengan adanya aksi seperti ini, harapannya selain menyuarakan aspirasi tentang hak-hak perempuan, juga untuk membuka kesadaran masyarakat secara luas untuk memperhatikan kesejahteraan perempuan. “Kami berharap dengan adanya aksi damai ini, selain menyuarakan aspirasi, kami ingin masyarakat secara umum juga memahami dan saling peduli satu sama lain atas kesejahteraan perempuan,” paparnya. (cw1/sit)

“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” tegas Menkomdigi Meutya, saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta.

Rakor dan pelatihan Humas kali ini, mengusung tema ‘Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’. Meutya Hafid menekankan, bahwa sinergi antar Humas pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan strategi nasional dalam mengelola narasi publik.

Dirinya juga menganalogikan kerja Humas dengan tim sepak bola. Jika tidak ada koordinasi, strategi dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari. “Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, perang narasi ini semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok dan YouTube kini menjadi medan pertempuran utama. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara survei IDN Research Institute (2025) menyebutkan 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ujar Meutya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Menkomdigi menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. “Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tegasnya.

Di tengah era konvergensi media, Menkomdigi mengutip pemikir komunikasi, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Artinya, peran Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat. “Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tambahnya. 

Menkomdigi Meutya Hafid juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi ini agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menambahkan bahwa setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. 

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ujarnya. 

Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antar Humas pemerintah pusat dan daerah, maka ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud. 

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas dan lebih strategis,” imbuh Menkomdigi Meutya Hafid. (kom/dig/gie)

Ajakan itu disampaikan Wabup, saat membuka seminar ‘Peran Gen-Z dalam Melawan Insecuritas’, yang dilaksanakan di Pendapa Arya Situbondo, Kamis (30/11/2023) tadi. “Insecuritas sebenarnya hal yang normal. Tapi jika berlebihan, itu tidak baik untuk kesehatan mental. Maka dari itu, insecuritas ini harus kita lawan,” katanya.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi, ini mengatakan bahwa ada beberapa ciri orang yang mengalami insecuritas. Diantaranya rendah diri, menghindari hubungan dekat dengan orang lain, cemas berlebihan dan perfeksionis.

Baca juga :

“Kondisi ini bisa membuat orang cemas berlebihan, kehilangan percaya diri dan bisa menyebabkan ganguan mental. Seperti stres hingga depresi,” ujar Wabup Situbondo.

Ditambahkannya, dengan menerima kekurangan dan tidak menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kegagalan, itu adalah bentuk dalam mengatasi insecure. “Ini adalah bentuk mencitai diri sendiri, yang dapat meningkatkan securitas seseorang serta mengurangi gangguan mental seperti stres dan depresi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo, Imam Darmaji, menjelaskan jika seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Anak se-Dunia 2023. “Untuk pesertanya adalah anak-anak yang masuk generasi Z, yang terdiri dari siswa-siswi SMP se-Kabupaten Situbondo serta pendamping dengan total 100 orang. Untuk nara sumber yakni Arie Cahyono,” ujarnya. (her/gie)

Koalisi baru, oposisi, membangun jaringan baru, mengurai simpul jaringan, bermanuver, merapat, menjauh, kompromi, kontrak politik hal itu sudah dilakukan para pelaku politik. Bagi mereka, hasil pemilu apapun itu tidak ada kata menyesal. Tak ada yang perlu disesali.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah tetap move on. Mungkin sementara waktu adalah melakukan perlawanan dengan diam. Tapi hanya diam di mulut, dan tetap melakukan gerakan politis.

Atau jika memang dipandang perlu, lalukan manuver politik tanpa gembar-gembor. Bermanuver seperti yang dilakukan tiga mantan kamisioner KPU Malang Raya yang bergabung dengan PDI Perjuangan.

Baca: 3 Mantan Ketua KPU Malang Raya Gabung ke PDI Perjuangan

Ini adalah sejarah, karena baru kali ini tiga mantan komisioner KPU, secara bersamaan bergabung ke parpol. Strategi politik yang ciamik. Entah pihak mana yang melamar dan dilamar.

Mulai kapan tiga mantan komisioner ini diam-diam berkomunisasi dengan PDI Perjuangan?

Biarlah itu menjadi rahasia politik yang indah diantara para pelaku. Jika itu adalah bentuk perlawanan dengan diam, maka menurut saya, melawan dengan diam adalah tindakan yang bijak untuk sat ini.  (penulis: januar triwahyudi)