Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang hadir langsung dalam pelantikan, menyampaikan sebagaimana sambutan Menteri Dalam Negeri, bahwa DPRD memiliki tiga fungsi. Yakni pembuatan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan dari kinerja pemerintah daerah. “Harapannya, DPRD yang baru saja terlantik bisa menjadi mitra pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito-sapaannya.

Sebagai wakil rakyat yang pencalonannya dipilih dalam proses Pemilu melalui partai politik (Parpol), ujarnya, anggota DPRD memiliki ikatan kuat sebagai perpanjangan tangan partai. Dengan demikian, anggota DPRD harus dapat mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Sekedar diketahui, keseluruhan anggota DPRD periode 2024-2029 yang dilantik siang itu, berasal dari 8 Parpol. Masing-masing, PDI-Perjuangan 13 anggota, PKB 9 anggota, Gerindra 6 anggota, Golkar 6 anggota, PAN 5 anggota, Demokrat 4 anggota, Nasdem 4 anggota dan PKS 3 anggota.

Baca juga :

Sebelum terbentuk unsur pimpinan DPRD definitif, dalam sidang paripurna itu dilakukan penyerahan jabatan kepada pimpinan sementara. Unsur pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kediri diketuai Pendiwan dari PDI-Perjuangan dan Sentot Djamaludin dari PKB sebagai wakil ketua.

Pergantian unsur pimpinan itu, ditandai dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori dari Ketua DPRD Kabupaten Kediri Periode 2019-2024, Dodi Purwanto kepada pimpinan sementara.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, mengungkapkan bahwa rapat paripurna siang itu menjadi hari bersejarah dan babak baru bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik, untuk menjalankan amanat yang diberikan rakyat melalui proses Pemilu 2024. Disebutkan, setelah menerima palu pimpinan ada tiga hal tugas pimpinan sementara. Yakni, mengantarkan lembaga DPRD untuk membentuk fraksi, menetapkan dan mengusulkan calon pimpinan DPRD serta memastikan tersedianya peraturan tata tertib DPRD.

“Tentunya, kami sangat berharap dukungan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Baik dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk saran masukan anggota DPRD periode 2019-2024, demi keberhasilan tugas-tugas kami,” ungkap Pendiwan. (kom/pan/gie)

Pemberian penghargaan oleh IPDN, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2022 tentang Statuta IPDN. Dimana pada statuta tersebut, disebutkan bahwa IPDN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang termasuk kepala daerah atas prestasinya dalam memajukan pemerintahan dan berkontribusi dalam mendukung proses pendidikan di IPDN.

Dalam sambutannya usai memberikan penghargaan, Rektor IPDN, Hadi Prabowo, menjelaskan bahwa anugerah ini diberikan setelah melalui proses penilaian secara ketat oleh tim internal IPDN. “Salah satu indikator penilaian yang digunakan yaitu kepala daerah yang bersangkutan dianggap berhasil dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta berhasil dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan,” tuturnya.

Dalam hal ini, tentunya Bupati Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada lembaga IPDN yang sudah memberikan penghargaan ini. Baginya, penghargaan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai Bupati ke depannya.

Baca juga :

“Dengan penghargaan ini, tentu menjadi tantangan bagi saya untuk terus berinovasi dan berupaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mutu pelayanan publik di Kabupaten Malang. Kita tidak melihat dia alumni IPDN atau bukan, tapi kompetensinya. Saya akui alumni IPDN sangat kompeten dan juga merupakan ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Malang,” ungkap Bupati Malang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanusi juga melakukan penandatanganan berita acara serah terima bantuan operasional berupa 100 unit tempat tidur bagi praja IPDN. Bantuan ini diberikan Bupati Malang, guna mendukung proses kegiatan Jarlatsuh (Pengajaran Pelatihan dan Pengasuhan) bagi praja PDN.

Dirinya berharap, kedepannya akan semakin banyak lulusan pamong praja muda yang kompeten. Ini membuktikan bahwa Bupati Malang sebagai Kepala Daerah sangat mendukung kemajuan di dalam pendidikan IPDN.

Selain Bupati Malang, kepala daerah lain yang juga menerima penghargaan yang sama yaitu Pj Gubernur Papua Barat Daya. Turut hadir mendampingi Bupati, Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, beserta Kepala Perangkat Daerah alumi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. (pro/gie)