Program Bulan Membangun SDM sendiri, sudah menjadi rencana awal sejak masuk Lapas Kelas 1 Malang dan melanjutkan pembenahan yang dirintis pejabat sebelumnya. Dirinya menilai, banyak masalah di Lapas yang lahir karena petugas baru minim pembekalan.

“Kurangnya ilmu saat petugas pertama kali masuk. Solusinya pelatihan disiplin dan pemahaman tugas harus semakin kuat,” ujar Christo, saat ngobrol bareng bersama wartawan, Rabu (22/04/2026) tadi.

Menurutnya, fokus utama pada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terutama, SOP penanganan tamu dan petugas yang masuk ke dalam Lapas dalam mencegah barang terlarang.

“HP dan Narkoba itu musuh utama. Pelaksanaan SOP harus dikuatkan lagi,” tegasnya.

Baca juga :

Dirinya menceritakan asal mula ide tersebut, setelah 2,5 tahun memimpin Lapas Karawang. Awalnya, resistensi perubahan budaya kerja sangat besar, namun pelan-pelan pola pikir harus dirubah.

Dari petugas yang ingin dilayani, menjadi petugas yang melayani masyarakat tanpa biaya. Pengalaman 2017-2020 di Ombudsman juga membentuk karakternya soal pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

“Saya banyak belajar di Ombudsman terkait pelayanan,” urainya.

Christo menjamin hak warga binaan tetap dibela, namun dirinya tidak mentoleransi jika ada yang melanggar. “Jika warga binaan tidak bisa dibina di Lapas Malang, saya tidak ragu untuk ‘melayarkan’ atau memindahkan mereka ke Lapas lain,” imbuhnya.

Menurutnya, penyelundupan HP termasuk pelanggaran. Dirinya akui alat komunikasi ilegal mungkin masih ada, namun dirinya akan terus berjuang untuk memberantas peredaran HP dan Narkoba.

“Fokus awal tetap internal Lapas. SDM-nya dulu kita kuatkan,” tambahnya. Dimanapun bertugas, dirinya mengusung semangat ‘Ayo Berubah’ dan #SorryGueBeda. (gie)

Dalam momen berharga itu, juga digelar Penandatanganan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Unira, tentang Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Kerja Sama Kajian dan Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Unira Malang. Juga, tentang penandatanganan PKS antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Unira Malang,” kata Sekda Budiar.

Ditambahkannya, bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi simbol sinergi antara pemerintah Kabupaten Malang dengan akademisi. Terutama, dari Unira dalam membangun Kabupaten Malang yang lebih maju dan berdaya saing.

Kabupaten Malang sendiri, merupakan salah satu kabupaten dengan potensi luar biasa di Indonesia. Dengan luas wilayah 3.534,86 km2, Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, setelah Banyuwangi.

Secara administratif, kabupaten terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Kabupaten Malang memiliki garis pantai sepanjang 102,5 km, dengan lebih dari 100 titik pantai potensial wisata, menjadikannya daerah dengan destinasi bahari terbanyak di Jawa Timur.

Baca juga :

Dari sisi demografi, jumlah penduduk mencapai 2,75 juta jiwa (2026), terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. “Kabupaten Malang sendiri memiliki potensi wilayah pada lima kawasan strategis Malang Utara, Lingkar Kota Malang, Malang Timur, Malang Barat, Malang Selatan,” jelas Sekda Budiar.

Ditambahkannya, Kabupaten Malang menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial melalui proyek strategis nasional maupun program kementerian terkait. “Capaian ini adalah bukti bahwa transformasi Kabupaten Malang merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan berjalan lebih kokoh, terarah dan berkelanjutan,” jelas Sekda Malang.

Inovasi pemerintahan bukan sekadar program tambahan, melainkan strategi transformasi tata kelola. Inovasi menjadi instrumen untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mempercepat pencapaian visi daerah. Melalui kolaborasi dengan universitas seperti Unira, Pemerintah Kabupaten Malang dapat memperkuat ekosistem inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Mari kita jadikan inovasi sebagai DNA pembangunan Kabupaten Malang. Mari kita jadikan akademisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sekda Budiar juga mengatakan, bahwa selain konsep pentahelix pembangunan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media, di Kabupaten Malang kini melangkah lebih jauh dengan pendekatan hexa helix. Unsur hukum dan regulasi ditambahkan sebagai pilar keenam, sehingga kolaborasi pembangunan daerah menjadi lebih kokoh, terarah dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi inovasi pemerintahan yang berkelanjutan, demi mewujudkan Kabupaten Malang yang maju, sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan,” tambahnya. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas peringatan 1 Abad NU yang dinilainya sebagai tonggak sejarah perjalanan organisasi besar yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah. “Selamat kepada seluruh pengurus ranting dan anak ranting NU yang hari ini dikukuhkan. Dalam momen bersejarah 1 abad NU, tentunya bukan sekadar usia, tetapi bukti keteguhan dalam menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga NKRI serta berkontribusi dalam pembangunan,” katanya.

Wali Kota Aminuddin juga menegaskan, bahwa NU merupakan organisasi besar dan kuat. Termasuk di Kota Probolinggo, yang mayoritas warganya merupakan bagian dari keluarga besar NU. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan NU menjadi sebuah keniscayaan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan jaringan sosial dan keagamaan yang kuat seperti NU, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga ranting dan anak ranting,” tegasnya.

Baca juga :

Wali Kota Aminuddin juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi antara ulama, umara dan masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program Pemerintah Kota Probolinggo sejalan dengan nilai dan semangat perjuangan NU.

Program pembangunan yang dimaksud, meliputi penataan kawasan strategis kota, revitalisasi alun-alun, pembangunan infrastruktur utama serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Selain itu, pemerintah juga mendukung program nasional seperti pendataan sosial ekonomi demi memastikan kebijakan tepat sasaran.

Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kota Probolinggo juga berkomitmen membangun sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, termasuk dukungan terhadap pondok pesantren. “Seluruh program pembangunan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak ada yang ditinggalkan,” imbuhnya.

Dalam aspek sosial, Wali Kota Probolinggo mengingatkan bahwa tantangan terbesar pembangunan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dirinya menyoroti pentingnya menjaga kebersihan, membangun etos kerja dan membiasakan hidup sesuai nilai-nilai Islam.

Melalui momentum Harlah 1 Abad NU ini, dirinya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menyukseskan Program Kota Saleh, yakni memperkuat nilai religiusitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. “Mari kita jadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang religius, maju dan sejahtera. Dengan kebersamaan ulama, umara dan masyarakat, saya yakin kita mampu menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat pembangunan,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Penghargaan bergengsi yang digagas untuk mengapresiasi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, tokoh nasional, hingga berbagai pihak yang berkontribusi luar biasa melalui inovasi di berbagai bidang ini, menjadi bukti nyata kiprah Kota Malang di tingkat nasional. Dalam ajang tersebut, Kota Malang berhasil meraih penghargaan di bidang Innovation Public Services sub kategori Realisasi Program Unggulan Pemerintah Kota Terpilih melalui Percepatan Program Realisasi.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Menurutnya, ajang Inovasi Membangun Negeri menjadi wadah penting bagi daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga :

“Penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Dari ajang ini pula, kita dapat saling belajar antardaerah untuk menghadirkan solusi-solusi inovatif bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan atas kinerja, tetapi juga pembuktian bahwa berbagai program dan inovasi Pemkot Malang telah menjawab kebutuhan masyarakat. “Terima kasih karena Kota Malang telah dipercaya menerima penghargaan ini. Makna dari penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kinerja, tetapi juga bukti bahwa program dan inovasi yang kami jalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga menambahkan, bahwa pihaknya akan terus berkomitmen menghadirkan solusi dan terobosan nyata agar masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah. “Harapan kami, ke depan inovasi yang kami hadirkan semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan solusi demi mewujudkan kesejahteraan bersama,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)

Dalam momen berharga itu, Wabup Lathifah mengajak perkuat sinergi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan sumbangsih terbaik melalui pemikiran dan ide-ide kreatif maupun konstruktif yang bersifat membangun. “Selamat dan sukses kepada PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, yang pada hari ini menerima SK Pengangkatan,” kata Wabup Lathifah.

Dijelaskannya, bahwa PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. “PPPK Paruh Waktu ini menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Namun, harus memenuhi kebutuhan ASN guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” jelas Wabup Malang.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, tambahnya, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyelesaikan penataan pegawai non ASN, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024. Sekaligus, Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 15 dan 16 tahun 2025.

“Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini merupakan jalan tengah yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya PHK massal, sehingga seluruh pelamar dapat melanjutkan bekerja di instansi pemerintah, sebagaimana prinsip penataan pegawai non ASN,” urainya.

Baca juga :

Wakil Bupati Malang juga berharap, PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengawali niat bekerja secara tulus dan ikhlas, dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, PPPK harus dapat memahami seluruh aturan kepegawaian, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Hal ini penting, agar benar-benar mengetahui kewajiban dan larangan bagi seorang tenaga PPPK,” imbuhnya.

Wabup Lathifah juga menegaskan, bahwa PPPK harus mampu memahami Tupoksi, di mana pun ditugaskan. Sehingga, segala tujuan yang sudah digariskan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, dapat benar-benar diwujudkan.

“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa saudara benar-benar pantas dan layak dipercaya untuk mengemban amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” tambahnya.

Dirinya juga menekankan kepada seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu, agar dalam setiap melaksanakan tugas maupun kewajiban selalu berupaya untuk berpikir cepat, kreatif, tegas, bekerja cerdas dan berhati ikhlas, serta berpegang teguh pada aturan yang berlaku sesuai amanat Pancasila serta UUD 1945. (kom/mlg/gie)

Dalam momen itu, Mas Dirham-sapaan Wakil Bupati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan desa tangguh dan berdaya saing. Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pembangunan harus dimulai dari desa, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita di nomor 6.

“Semangat membangun dari desa untuk tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, harus terus kita terjemahkan bersama dalam kebijakan maupun langkah nyata untuk kemajuan daerah,” kata Mas Dirham.

Dijelaskannya, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional. Serta, merealisasikan program prioritas pembangunan daerah dengan maksimal.

Baca juga :

Sebanyak 474 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pun sudah tersebar dan siap beroperasi di seluruh desa dan kelurahan. Termasuk, 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi menyediakan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, mewujudkan swasembada pangan dengan memenuhi target Luas Tambah Tanam (LTT) nasional yang sudah mencapai 113.424 hektar atau 58,96 persen.

Tercatat, tambahnya, sebanyak 277 desa atau 59,95 persen, telah mencapai status desa mandiri dan 185 desa atau 40,05 persen bersatu desa maju. “Status bukanlah titik akhir, Pemkab Lamongan terus mendorong desa-desa untuk tidak berhenti berinovasi meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan warganya,” tambah Mas Dirham.

Mas Dirham juga meminta, agar Muhammadiyah terus berkolaborasi bersama Pemkab Lamongan, dengan mendistribusikan seluruh kadernya pada proses rekrutmen pendamping desa. Tentunya dengan bekal keilmuan, semangat pengabdian, serta landasan nilai Islam berkemajuan.

“Saya yakin kader Muhammadiyah mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa yang partisipasif, inkkusif dan berkelanjutan,” imbuhnya. (kom/son/gie)

Dikatakannya, bahwa tidak bisa membangun bangsa secara sendiri-sendiri. Namun, semua harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa’, sangat tepat dan relevan dengan tantangan zaman. Ini adalah kunci untuk menciptakan ketahanan bangsa yang sesungguhnya,” kata Ketua DPRD Lumajang.

Baca juga :

Pelaksanaan peringatan sendiri, juga diisi dengan pembacaan sambutan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, yang dibacakan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Ketua Kwarnas menekankan peran strategis Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, serta cinta tanah air.

“Gerakan Pramuka harus terus aktif dalam pengabdian masyarakat, pelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Bunda Indah, saat membacakan sambutan.

Bupati Lumajang menginstruksikan, agar seluruh siswa dari tingkat dasar hingga menengah di Lumajang menjadi anggota aktif Gerakan Pramuka. “Di dalam kepramukaan ditanamkan jiwa kepemimpinan, gotong royong, serta kepedulian sosial yang sangat penting bagi masa depan bangsa,” tambahnya.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Tak hanya sebagai peringatan seremonial, kegiatan ini menjadi pengingat betapa pentingnya peran Pramuka dalam membentuk generasi penerus bangsa. (adi/gie)

“Semangat juang para pahlawan adalah modal berharga bagi kita. Kemerdekaan ini bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab untuk membangun Lumajang yang lebih maju, adil dan sejahtera,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya juga menekankan, bahwa setiap warga, terutama generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian nyata bagi masyarakat.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat ini, turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum. Puncak upacara sendiri, ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Selain upacara, berbagai rangkaian kegiatan memperkuat makna peringatan HUT ke-80 RI, termasuk penampilan paduan suara dari PGRI Kabupaten Lumajang, aksi inspiratif Polisi Cilik Polres Lumajang yang meraih Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur, serta penyerahan penghargaan atas prestasi Kabupaten Lumajang di tingkat nasional dan regional.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa nasionalisme bukan hanya diungkapkan melalui upacara dan simbol, tetapi melalui tindakan nyata yang mendorong kemajuan masyarakat. “Setiap langkah pembangunan, inovasi dan pengabdian adalah bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan,” ujarnya.

Upacara dan rangkaian kegiatan ini, menjadi pengingat bahwa menghormati jasa pahlawan berarti juga memperkuat persatuan, menumbuhkan gotong royong dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Semangat HUT ke-80 RI, menjadi fondasi bagi seluruh warga Lumajang untuk menghadapi tantangan modern sambil tetap meneladani nilai-nilai perjuangan bangsa. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menerangkan bahwa TMMD ini merupakan langkah nyata untuk membangun desa. Kalau diteruskan, TMMD bisa menjadi upaya untuk menekan kemiskinan.

“Ini bentuk konkret kolaborasi antara TNI, Polri dan Pemkab Jember. Seperti kita tahu, Jember menjadi kabupaten termiskin kedua di Jatim. Kalau diteruskan, ini bisa menjadi upaya mengentas kemiskinan,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Untuk itu, tambahnya, perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama TNI dan Polri. Tujuannya, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember menyebut, kemiskinan di Jember mayoritas ada di daerah Utara. “Kalisat termasuk daerah utara. Tentunya, kami punya PR besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0824/Jember, Letkol Arm Indra Andriansyah, menambahkan bahwa TMMD adalah bentuk semangat gotong-royong yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. “Berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” ungkapnya.

Tercatat, ada sebanyak 150 personel yang diterjunkan. Gabungan TNI, Polri, dan masyarakat. “Targetnya, 4 Juni kami tutup dan semoga pekerjaan selesai semua,” tambahnya. (kom/rio/gie)