Kepala Dinas Kepemudaan, Olah.Raga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa penutupan toko tersebut merupakan inisiatif dari para pemilik usaha. “Kalau tutup, mungkin (pengelola, red) membaca kondisi dan situasi sambil menunggu perkembangan,” kata Baihaqi.

Baca juga :

Pihaknya juga menegaskan, bahwa tidak ada imbauan khusus dari Disporapar Kota Malang, terkait penutupan sektor pariwisata dan usaha di kawasan heritage. Menurutnya, acuan sudah jelas merujuk pada arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian diperkuat dengan surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur dan diteruskan pada Wali Kota Malang, hingga ke level RT/RW.

“Jadi, kami tidak mengeluarkan imbauan khusus. Karena arahan dari Kemendagri dan SE Gubernur Jatim itu sudah sangat jelas, untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Lebih lanjut Baihaqi menyebut, bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan keamanan telah diatur dalam SE tersebut, yang berlaku mulai Senin (01/09/2025) hingga Kamis (04/09/2025). “Saya berharap masyarakat sudah membaca situasi dan kondisi. Sampai ke level paling bawah, RT RW, sudah ada imbauan seperti itu,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada 2024 di Kota Malang. Selain itu, juga untuk mengajak masyarakat Kota Malang agar aktif dan berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi pemilihan.

“Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat ini dapat mengetahui kapan hari dan tanggal untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu hari Rabu (27/11/2024) mendatang. Diharapkan masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota termasuk Gubernur dan Wakilnya,” kata Aminah.

Diharapkan, nantinya target partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024, ini bisa melebihi target nasional seperti partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari lalu. Yakni, di atas angka 79 persen.

“Dalam Pemilu lalu, kita cukup berhasil melebihi target nasional dan kita sudah 82 persen. Jadi harapannya, di Pilkada ini juga sama seperti itu. Kalau jumlah pemilih di Kota Malang ini sekitar 662 ribu sekian,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk tahapan Pilkada 2024 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Pilkada tahun 2018 lalu. Sebab, Undang-Undang (UU) yang digunakan masih sama. Yakni UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 8, UU Nomor 10, yang mengalami perubahan sampai tiga kali sampai di UU No 6 tahun 2020.

Baca juga :

“Untuk sekarang tahapan Pilkada sudah berjalan sampai pada awal pemutakhiran data pemilih. Jadi kami sudah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kemudian akan kami turunkan untuk memetakan jumlah TPS di masing-masing Kabupaten/Kota, Provinsi. Kemudian sosialisasi dan verfikasi administrasi kepada Bacalon yang sudah menyerahkan persyaratan dukungan minimal untuk jalur perseorangan,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam tahapan Pilkada 2024 ini tentunya dibutuhkan peran dari semua pihak. Mulai dari jajaran Pemerintah Kota Malang, TNI/Polri, KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat Kota Malang.

“Pemerintah bertugas memberikan fasilitas dan anggaran dana untuk membiayai dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan KPU bertugas untuk melakukan semua tahapan yang harus dilakukan dengan baik, profesional dan mengendepnakan prinsip penyelenggaraan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, dalam sambutannya.

Kemudian, Pj Wali Kota Wahyu juga menuturkan bahwa kegiatan peluncuran tahapan Pilkada 2024 ini menjadi momentum untuk mensukseskan Pemilu di Kota Malang. Pihaknya juga berharap, agar tahapan Pemilu du Kota Malang dapat berjalan dengan aman, lancar, terkendali dan sukses.

“Kesuksesan Pemilu tanggung jawab kita bersama, agar dalam masa tahapan pemilihan dapat menjaga ketertiban dan keamanan saat hari 27 November 2024 nanti. Di sisi lain, masyarakat Kota Malang juga harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif. Sehingga kegiatan hari ini, sangat penting karena masyarakat butuh informasi terkait masalah Pilkada tahun 2024 ini,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pemenang Juara I Lomba Maskot, Muhammad Eugine Rahmadani, mengatakan jika maskot yang dibuat tentu menyesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh KPU Kota Malang. Yakni Integrasi dan Harmoni. Sehingga, dari dua kata tersebut diimplementasikan dalam dua maskot yang dibuat.

“Maskotnya ada Sam Suma dan Mbak Sawa. Sam Suma artinya Suara Malang, jadi lebih ke arah demokrasi, integritas dan sinergitas. Sedangkan Mbak Sawa ini artinya Salam Sejiwa, lebih ke ikatan sosial masyarakat. Jadi, dua maskot ini memiliki arti berbeda tetapi ada keterkaitannya,” kata Eugine yang juga menjadi mahasiswa UIN Malang.

Untuk maskot yang digunakan yakni dari topeng malangan. Untuk Sam Suma menggunakan maskot Topeng Panji dan Mbak Sawa menggunakan Topeng Dewi Sekartaji. Alasan dari menggunakan topeng tersebut, menurutnya karena ingin menunjukkan wajah dari Kota Malang.

“Karena biasanyakan kalau lomba maskot itu menggunakan flora atau fauna. Nah ini saya ambil yang berbeda, yakni dengan menggunakan maskot dari topeng malangan. Untuk karakternya yang maskot Sam Suma lebih ke arah tegas dan jujur, kalau Mbak Sawa lebih ke baik hati,” tuturnya.

Dalam pembuatan maskot tersebut, Eugine membutuhkan waktu selama satu minggu. Dimana untuk konsepnya sendiri membutuhkan waktu selama dua hari, untuk grafis tiga hari, kemudian aset dan lain sebagainya hampir tiga hari.

Baca juga :

“Jadi keseluruhan hampir seminggu. Untuk mengikuti lomba maskot ini juga baru pertama kali. Kalau sebelumnya hanya ilustrasi sama logo gitu,” katanya.

Sementara itu, untuk pemenang Juara I Lomba Jingle, Galih Zakaria, mengatakan jika judul Ayo Memilih yang telah digarap, itu dikonsep menggunakan elektronik etnik. Dirinya melihat, bahwa di Kota Malang memiliki budaya modern, sehingga unsur elektronik yang digunakan ala-ala kekinian.

“Cuma tetap saya masukkan tradisional yang menggambarkan Kota Malang. Selain elektronik, juga saya masukkan etnis, karena di sana ada semacam jaranan. Sehingga, saya mengusung filosofinya itu. Tentunya ini juga disesuaikan dengan petunjuk dan teknis (juknis) yang ada,” jelas Galih.

Pria yang juga menjadi seorang guru seni budaya di SMA Kabupaten Malang, juga menuturkan bahwa melalui lagu tersebut ingin mengajak masyarakat Kota Malang untuk memilih. Sehingga, diharapkan meminimalisir terjadinya Golput.

“Jadi melalui lagu ini saya mau merasuk masuk ke dalam beberapa kalangan masyarakat. Jadi dari kalangan anak muda hingga dewasa, sehingga saya masukkan mengenai culture (budaya) di dalamnya,” katanya.

Dalam pembuatan jingle tersebut, ujarnya, pengerjaannya membutuhkan waktu tiga hari. Mulai dari pembentukan konsep sampai dengan produksi, hingga take vokal. Galih juga menuturkan bahwa dia mempunyai tim untuk produksi jingle tersebut.

“Jadi ada tim penata musik yakni dari saya sendiri dan dibantu dengan empat orang teman. Kemudian ada eksekutornya, salah satunya juga saya sendiri yang penyanyi cowoknyac kemudian ceweknya ada penyanyi profesional yang biasa ikut sama saya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Komisioner KPU Trenggalek Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Muhammad Indra Setiawan, mengatakan bahwa sejauh ini jumlah DPTb masih berjalan dinamis. “Saat ini di Trenggalek angka atau jumlah DPTb masih terus bergerak. Mulai dari sembilan kategori yang sudah ditutup sejak 15 Januari lalu hingga 7 Februari besok untuk empat kategori lainnya. Terlebih, akhir-akhir ini kita intens melakukan jemput bola yakni pelayanan bagi calon pemilih pindahan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Trenggalek,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (03/02/2024) tadi.

Dijelaskan Indra, empat kategori yang dimaksud adalah pekerja yang bekerja di tempat lain, pemilih yang dirawat dan pendampingnya, tahanan rutan atau Lapas dan korban yang tertimpa bencana alam.

Sesuai surat dinas yang diterima dari KPU RI, menyebutkan semua kepengurusan data pemilih pindahan tidak boleh diurus secara kolektif, namun harus secara individu. “Maka strategi kami dalam pelayanan ini adalah bekerja sama dengan pihak Rutan untuk mengumpulkan semua tahanan dan napi dalam satu tempat agar bisa dilayani satu per satu. Sejauh ini, antara pemilih keluar dengan pemilih masuk tidak imbang. Artinya, KPU telah menetapkan 419 orang diantaranya 114 pemilih keluar dan pemilih pindahan baru sekitar 200an,” terang Indra.

Yang menjadi persoalan, dari 200an pemilih pindahan baru ini yang bisa menyetorkan KTP elektronik hanya sekitar 113 orang saja. Hal itu tentu menjadi kendala yang dialami KPU Trenggalek, karena yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan e-KTP ataupun KK yang dimiliki.

“Total mereka yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas baik e-KTP, foto maupun KK ini kurang lebih 95 orang,” imbuhnya.

Baca juga :

Masih kata Indra, salah satu alur yang harus dilakukan pemilih pindahan adalah menunjukkan kartu identitas dalam hal ini e-KTP. Kalaupun tidak bisa menunjukkan e-KTP, setidaknya ada kartu identitas lain yang bisa mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih dalam hal ini KK.

Dari NIK tersebut, KPU akan mengecek melalui portal cek DPT online. Sepanjang yang bersangkutan terdaftar di DPT online sesuai TPSnya, itu masih bisa dilayani ditambah bukti dukung surat dari Kepala Rutan maupun Lapas.

“Yang menjadi persoalan, ada tugas di kita adalah memastikan orang tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan itu. Dan jika dalam batas waktu yang ditentukan 95 orang di Rutan tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen administrasi kependudukan, maka besar kemungkinan mereka tidak bisa mengikuti jalannya pemilu tahun 2024 ini,” ujar Indra.

Sekali lagi, KPU memiliki keterbatasan layanan jika pemilih tidak bisa menyertakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga soal kuota yang ada di Rutan itu sendiri, yang mana kaitannya dengan logistik.

“Jadi surat suara yang kita cetak itu sesuai kebutuhan DPT plus 2 persen surat suara cadangan. Diluar itu, strategi yang kita pakai adalah menggunakan TPS reguler yang ada diluar Rutan,” paparnya.

Perlu diketahui, kebutuhan TPS di Rutan Kelas IIB Trenggalek ada 2. Diantaranya TPS 901 dan 902 dengan total pemilih awal atau yang sudah ditetapkan sebanyak 419. Dari total tersebut, sampai hari ini sudah keluar sebanyak 114. Meski begitu dari informasi yang diterima, kemungkinan akan ada tambahan lagi sekitar 4 sampai 5 orang. (mil/sit)

Sebaliknya, penjual lebih memilih menunggu jadwal relokasi ke Pasar Induk atau pasar permanen, yang sudah selesai pembangunannya. Meskipun, untuk rencana relokasi ke lokasi permanen, akan dilakukan secara bertahap.

Salah satu pedagang, Lilik Setiyowati, mengaku bahwa dirinya lebih memilih untuk berjualan di rumah, karena butuh biaya atau anggaran tambahan untuk memperbaiki lahan yang sudah terbakar. Karena alasan itulah, untuk sementara waktu dirinya lebih memilih untuk berjualan di rumah.

“Musibah kebakaran ini menjadi pengalaman pertama saya. Karenanya, saya memutuskan sementara berjualan di rumah, sambil menunggu kapan relokasi. Sehingga, uang untuk rencana perbaikan lahan yang sudah terbakar, bisa saya gunakan untuk keperluan lain. Termasuk, barang-barang yang saat itu ikut terbakar,” ujarnya, Sabtu (24/06/2023) tadi.

Baca juga :

Untuk tempat baru sebagai pengganti kios yang terbakar, papar Lilik, sebenarnya sudah disediakan oleh pihak dari Pasar Batu. Namun, sekali lagi butuh dipertimbangkan lagi untuk bisa menempati.

“Memang dari Pasar Batu sudah menyediakan tempat yang baru. Tetapi, di sini bila menempatinya, berarti kembali lagi mulai nol. Itu artinya, butuh biaya perbaikan dan pastinya modal. Karenanya, lebih baik sekalian di tempat baru nantinya saja,” tuturnya.

Untuk kerugian akibat kebakaran sendiri, dirinya menjelaskan, totalnya bisa mencapai Rp 50 juta. Karena, sangat banyak barang jualan yang habis terbakar.

“Saya sementara memilih fokus jualan di rumah saja. Apalagi, masih ada pelanggan setia yang datang ke sini. Sehingga, saat sudah ada kepastian pindah ke lahan tetap, tidak lagi boyong-boyong kembali,” paparnya. (put/sit)