Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menekankan bahwa pemanfaatan aset desa untuk pembangunan koperasi harus didukung regulasi yang jelas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. Dirinya menjelaskan, bahwa hingga saat ini masih terdapat desa yang belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan maupun sewa aset desa.

“Pemerintah desa perlu segera menyusun peraturan desa yang mengatur pengelolaan aset desa, khususnya ketika aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan adanya aturan tersebut, pemanfaatan aset desa memiliki landasan hukum yang jelas,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Sementara itu, sambil menunggu terbentuknya regulasi desa, penggunaan aset desa untuk pembangunan KKDMP dapat dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai sebagai langkah sementara agar proses pembangunan tetap berjalan. Karenanya, Bunda Indah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menghitung potensi pemanfaatan aset desa secara tepat.

Menurutnya, penghitungan tersebut penting agar setiap pemanfaatan aset desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus tercatat secara transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan bahwa pembangunan yang memanfaatkan lahan milik pihak lain harus dilengkapi dengan dokumen kerja sama yang sah.

Apabila menggunakan lahan milik Perhutani, lanjutnya, maka perlu dilakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait. Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pembangunan KKDMP dapat berjalan tertib secara administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (kom/adi/gie)

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam momen itu mengikuti langsung pertemuan tersebut. Mulai bertemu Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas kesiapan kabupaten di Jatim dalam menjalankan sejumlah program nasional. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

“Kami juga berdiskusi menyampaikan sejumlah potensi dan tantangan yang ada di setiap kabupaten. Kami ingin program-program yang baik dari Bapak Presiden dapat terealisasi dengan baik pula hingga ke daerah,” katanya.

Baca juga :

Wabup Mujiono merinci, dalam pertemuan tersebut, Banyuwangi akan fokus melakukan penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, Banyuwangi perlu dukungan dalam pembangunan saluran irigasi.

“Sebagai salah satu lumbung padi, Banyuwangi perlu dioptimalkan dalam meningkatkan jaringan irigasi. Insyaallah ini akan mendapat dukungan,” terangnya.

Banyuwangi, imbuh Mujiono, juga siap untuk mengimplementasikan Sekolah Rakyat. “Kita siapkan beberapa gedung untuk dijadikan Sekolah Rakyat sekiranya segera dilaksanakan,” tambahnya.

Selain Banyuwangi, beberapa kepala daerah yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Lamongan, Gresik, Pamekasan, Ngawi, Jombang, Bojonegoro, Malang dan Lumajang. (kom/bwi/gie)

Masih berdasarkan data, para petani milenial itu bergerak di 140 usaha tani perorangan dan 135 rumah tangga urban farming. Untuk pertanian urban farming, para petani milenial itu telah menerapkan teknologi digital dengan lahan yang terbatas.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menanggapi hal itu menyampaikan bahwa pihaknya sangat bangga, dengan banyaknya petani milenial yang terlibat secara langsung di Kota Batu. “Tentunya dari data itu, kepada jajaran SKPD Pemkot Batu, agar hasil sensus pertanian dari BPS bisa menjadi fokus dalam mempertimbangkan dan mempertajam potensi pertanian. Terutama, mendorong petani milenial untuk lebih terlibat dalam memajukan sektor pertanian,” terangnya, Jumat (05/01/2024) tadi.

Baca juga:

Untuk meningkatkan peran petani milenial dalam urban farming, dirinya juga menekankan agar pemanfaatan digitalisasi dengan lahan pertanian yang terbatas, bisa menghasilkan pertanian yang berkualitas. Terlebih, terdapat tiga usaha pertanian yang diminati dan dilakukan. Diantaranya yaitu usaha peternakan, jasa pertanian dan perikanan.

“Nah, usaha lainnya yang juga menjadi andalan yaitu tanaman pangan, perkebunan hortikultura dan kehutanan,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Aries menambahkan, dari hasil sensus pertanian di Kota Batu, juga telah berkembang usaha pertanian perorangan mencapai 18.335 unit usaha. Tertinggi, adalah unit usaha pertanian hortikutura sebanyak 14.734 unit usaha, peternakan 5.628 unit usaha dan tanaman pangan sebanyak 1.393 unit usaha.

“Dengan mempertajam hasil sensus ini, maka akan menjadi data penting bagi Pemkot Batu, untuk menyusun perencanaan pertanian ke depan. Terutama, menyelaraskan dengan program pemerintah sehingga petani kita akan lebih sejahtera,” jelasnya. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa dengan adanya pakaian adat yang saat ini sudah resmi dimiliki oleh Kota Batu, nantinya bisa dikenalkan oleh masyarakat ke kalangan yang lebih luas lagi. “Di Hari Jadi Kota Batu Ke 22 tahun ini, Kota Batu sudah memiliki pakaian adat. Dan, kita sudah melaunching pakaian khas daerah Kota Batu dengan nama Sekar Bawana,” terangnya, saat berada di halaman parkir Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (18/10/2023) tadi.

Pakaian khas daerah tersebut, menurutnya, sudah di SK kan. Bahkan, pakaian ini merupakan inovasi yang menjadi karya terbaik dari para seniman dan budayawan Kota Batu. “Kami berharap, supaya pakaian khas daerah yang juga menjadi pakaian adat Kota Batu dijaga serta dilestarikan seterusnya. Karena ini adalah karya seni yang sangat bagus,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kota Batu (DKKB), Sunarto, menjelaskan bahwa pakaian adat Sekar Bawana, dikukuhkan melalui hasil Kongres Kebudayaan Kota Batu II yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2023 lalu. Pakaian khas Sekar Bawana sendiri, berarti Kembang Jagad atau Bunga Dunia.

Dirinya menambahkan, para budayawan lokal juga mengaitkannya dengan kekayaan budaya daerah yakni flora, fauna dan potensi lingkungan alam Kota Batu. Ditunjang pula dengan kreativitas dan inovasi.

“Kami berharap, pakaian khas Kota Batu ini dapat dipakai dalam acara-acara resmi maupun hari-hari tertentu oleh pemerintah Kota Batu, DPRD Forkopimda, jajaran instasi vertikal daerah, lembaga formal dan informal, pelaku usaha dan seluruh masyarakat Kota Batu,” tegasnya.

Diketahui, pakaian khas daerah Kota Batu Sekar Bawana sendiri dikukuhkan melalui hasil Kongres Kebudayaan Kota Batu II. Yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2023 lalu. (put/gie)

Pembina Lingkungan Tingkat Nasional, Bambang Irianto, yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam perjalanannya sebagai pembina lingkungan dan telah melanglang buana ke berbagai provinsi di Indonesia, baru kali ini dirinya mendengar dan melihat adanya Lapas Proklim. “Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada sebuah Lapas yang mempunyai Program Lapas Proklim. Setahu saya, ini satu-satunya di Indonesia ada program seperti ini dan tentu di Lapas Lamongan. Saya sangat tertarik dan perkembangannya ditunggu oleh kalangan aktivis lingkungan di seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (21/08/2023) tadi.

Pihaknya mengapresiasi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai penggerak kampung iklim di Lamongan. “Mudah-mudahan inspirasi ini akan berhasil dengan kolaborasi semua pihak. Saya apresiasi pada Bupati Lamongan, yang telah menggerakkan kampung-kampung iklim di Kabupaten Lamongan. Tentu, ini akan bisa berhasil kalau juga didukung berbagai stakeholder di Lamongan,” kata Bambang Irianto.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, menambahkan bahwa seluruh kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, juga masyarakat di sekitar Lapas. Adanya lomba kicau burung, juga pencanangan Lapas Proklim inisiasi Kalapas Lamongan, Mahrus, dengan Pembina Lingkungan, Bambang Irianto.

Baca juga:

Diharapkan, ujarnya, ini akan mampu memberikan bekal pada warga binaan, agar ketika keluar dari Lapas tidak kembali melakukan pelanggaran pidana. “Memang ada beberapa warga binaan yang sudah melestarikan dan memelihara burung berkicau. Misalnya nanti kalau sudah keluar, mereka punya keahlian dan bisa memanfaatkan keahliannya dengan baik, sebagai bekal. Di samping itu, tadi juga sudah diresmikan Pro Clean yang ini semua adalah dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan kita,” ujar Kakanwil, Imam Jauhari.

Bupati Yuhronur Efendi dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi inisiasi Kalapas Lamongan. Dimana program ini, adalah program yang berseiring dengan program-program yang dilakukan Lamongan dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan.

“Ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa, tentu berseiring dengan apa yang terus kita kembangkan dalam rangka perbaikan lingkungan dan juga menjaga lingkungan. Kolaborasi sangat diperlukan, sebagai bentuk dukungan kami akan membantu dari sisi pemasaran. Sehingga, produk warga binaan yang memiliki kualitas sama dengan produk lain di luaran tapi memiliki harga yang lebih murah ini, dapat semakin diterima di pasaran,” katanya.

Dijelaskan Kalapas Lamongan, Mahrus, kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Sahabat Kicau Indonesia. Di mana, diikuti lebih dari 600 peserta dengan berbagai kategori lomba. Selain dalam rangka memperingati Hari Lahir Kemenkumham, kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup, pariwisata dan perekonomian masyarakat atau UMKM serta menjadikan Lapas Lamongan sebagai bagian dari Kampung Proklim guna menyikapi perubahan iklim. (zen/gie).