Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa persoalan beras oplosan menjadi perhatian serius. Dalam penanganannya telah dilakukan oleh Tim Satgas Pangan.

“Terkait beras oplosan, itu ada tim sendiri yang menangani. Satgas pangan sudah bergerak dan laporan awal sudah kami terima. Tapi untuk detail dan temuan lengkapnya, kami akan turun bersama ke pasar,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (23/07/2025) tadi.

Dikatakan Wali Kota Wahyu, Satgas Pangan yang terdiri dari unsur Polresta, Kejaksaan, Bulog dan instansi terkait lainnya telah melakukan pengecekan awal. Namun, pihaknya masih menunggu hasil menyeluruh untuk kemudian dirapatkan dan disampaikan secara resmi.

Baca juga :

“Beberapa pasar memang ada indikasi, tapi kami akan pastikan lagi saat sidak gabungan. Jika ada yang terlaporkan secara resmi, tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, untuk segera menyampaikan laporan resmi terkait perkembangan temuan di lapangan. Apalagi, isu beras oplosan menjadi sorotan pemerintah pusat.

“Pada saat peluncuran Koperasi Merah Putih kemarin, Presiden sudah memerintahkan langsung kepada Jaksa Agung untuk turun tangan. Kami di daerah harus siap, karena kami juga tergabung dalam Satgas Pangan dan diminta segera bertindak,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini. “Nanti dalam waktu dekat ini akan kita cek di pasar-pasar tradisional, untuk memastikan beras oplosan tersebut,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Rencananya, pembangunan TPS3R itu akan ditempatkan di Lapangan Desa setempat atau yang berdekatan dengan TPA Tlekung. Sementara untuk pengolahan sampahnya, akan dilakukan secara mandiri.

Koordinator Tim Peduli Lingkungan Desa Tlekung, Syamsul Arifin, mengatakan bahwa TPS3R yang akan dibangun warga desa tersebut berada di lahan tanah kas desa (TKD). Dimana untuk posisinya, terletak di Blok 9 dengan luas lahan sekitar 750 meter persegi.

“Jadi, warga Desa Tlekung sudah menyiapkan untuk lokasi TPS3Rnya. Ini dibangun secara gotong royong dengan biaya patungan yang sudah terkumpul sebesar Rp 15 juta,” terangnya di Kantor Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Selasa (29/08/2023) tadi.

Baca juga:

Dengan luas lahan yang ada, ujarnya, diperkirakan TPS3R yang sekarang telah mulai dibangun itu bisa menampung sampah warga Desa Tlekung sebesar antara dua sampai tiga ton perhari. Sementara masyarakat, pun optimis mampu melakukan pengolahan sampah.

“Intinya, pengelolaan sampah di masing-masing desa dan kelurahan perlu diseriusi serta tekad yang bulat untuk menyelesaikan masalah sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tlekung, Sumardi, membenarkan bahwa pembangunan TPS3R itu dampak dari rencana penutupan TPA Tlekung. Di sisi lain, warganya juga ingin membuktikan bahwa desa mampu mengelola sampah dengan baik.

“Yang jelas, dengan TPS3R ini juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana pengolahan sampah dengan benar,” jelasnya.

Mengenai anggaran, tambahnya, direncanakan nanti akan ada bantuan mesin dari Dinas Lingkungan Hidup. “Saat ini kami masih menghitung kebutuhan anggarannya. Dan, nantinya Dinas Lingkungan Hidup menjanjikan bantuan mesin pengolahan sampah. Ya, kalau bisa secepatnya bantuan ini terealisasi,” paparnya. (put/sit)

Dirinya mengatakan, bahwa rencana penutupan TPA Tlekung itu merupakan hasil rapat Apel bersama Ketua DPRD Kota Batu, Kepala DLH Kota Batu serta Asisten Pemerintah Kota Batu di Desa Bulukerto, Minggu (27/08/2023) malam kemarin. “Hasil rapat itu, memutuskan bahwa TPA Tlekung ditutup pada 30 Agustus 2023 lusa nanti,” terangnya di Kantor Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Senin (28/08/2023) tadi.

Untuk itu, tambahnya, selama TPA Tlekung ditutup, maka menjadi keputusan bersama semua desa diwajibkan membangun Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R). “Ya mau nggak mau, semua desa wajib memiliki TPS3R. Karena, TPA Tlekung ditutup,” ujar Kepala Desa Punten.

Sebenarnya, menurut Hening, ada usulan menunggu sebulan lagi terkait penutupan TPA Tlekung. Itu dilakukan, seraya menunggu persiapan pembangunan TPS3R, di desa yang belum memiliki tempat pengolahan sampah.

“Ya, kami menyadari warga Desa Tlekung selama ini menghirup bau tidak sedap dari sampah TPA Tlekung. Akhirnya, bagaimanapun caranya setiap desa, apalagi yang tidak memiliki TPS3R wajib membangunnya,” tambahnya.

Baca juga :

Mengenai TPS3R, Hening menambahkan, sebenarnya tidak semudah proses yang dibayangkan. Selain anggaran pembangunan yang besar, juga harus menyiapkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaannya. “Sementara menunggu anggaran bagi desa yang belum memiliki TPS3R, membuat lubang pembuangan sampah juga sosialisasi pilah sampah dari rumah. Karena, anggaran pemilah sampah juga besar,” jelasnya.

Dengan adanya TPS3R di desa pasca TPA Tlekung ditutup, dirinya berharap Pemkot Batu mendukung sepenuhnya. Serta, dibuat peraturan wali kota untuk regulasinya karena berkaitan dengan retribusi dan pengelolaan anggaran.

“Dinas Lingkungan Hidup dalam rapat kemarin, juga akan memberikan bantuan mesin dan peralatan. Karena luas lahan TPS3R standar lahan minimal 500 meter persegi. Kalau estimasinya anggaran TPS3R lebih dari Rp 500 juta. Ini nanti bisa lewat ADD atau dianggarkan Dinas Lingkungan Hidup. Semoga PAK ini bisa terealisasi,” urainya.

Sementara itu, Kepala Desa Tlekung, Sumardi, menegaskan bahwa penutupan TPA Tlekung itu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. “Yang melakukan penutupan TPA Tlekung itu Dinas Lingkungan Hidup. Di sini, bukan dari warga Tlekung atau Pemerintah Desa Tlekung,” jelasnya. (put/gie)

Sama halnya dengan kondisi saat ini, ketika terjadi pendemi covid-19. Entah disadari atau tidak, sebenarnya banyak fenomena baru atau fenomena mendadak yang terjadi. Mendadak kampanye hidup sehat, mendadak masuk rumah lepas sandal, mendadak sering cuci tangan, mendadak waspada dan mendadak perhatian.

Kali ini yang saya tulis adalah mendadak perhatian, yang saya anggap mewakili mendadak lainnya. Ini pun berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan berdasarkan olah kata, atau guyon tumon. Karena saya juga tidak mau terseret ke fenomena mendadak juga.

Sejak tahun 1992, saya kuliah di Unair. Saya yang berasal dari kota kecil, yaitu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saat itu dipandang sebagai mahasiswa yang gagap sosial. Wajar saja karena saya pemuda asal kota kecil, yang masuk ke kota besar, Surabaya. Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Sementara saya, arek ndeso begitu.

Saya akui, saya butuh adaptasi dengan lingkungan sekitar. Terutama iklim dan udara Surabaya. Aromanya beda dengan aroma alam di kampung saya. Kabut pagi juga terasa lengket di kulit lengan. Panas siang, sangat terik dan menyengat. Suhu lingkungan tinggi, sehingga sepanjang hari kulit berkeringat. Apalagi kalau naik motor, dari kampus Fisip ke THR kemudian ke tempat kos di Jl Srikana, wajah pasti penuh debu yang nempel di keringat.

Karena itu, selama saya di Surabaya, selalu pake helm fullface dan masker. Masker? Ya masker. Kenapa heran? Karena saat itu belum ada namanya pemerintah mewajibkan pake masker. Helm saja masih banyak yang tidak pakai. Masker saya sudah modis, ada yang warna merah, hijau, biru, hitam, kuning dan orange. Bahkan udeng juga saya pakai masker.

Tapi saat itu, namanya lebih keren, yaitu bandana dan scraft. Apa sebab? Karena saya gak kuat dengan debu dan polusi udara Surabaya. Rasanya lengket di lubang hidung. Makanya kemana-mana saya selalu bawa bandana atau scraft atau tutup hidung. Tapi kebiasaan saya ini, nyaris membawa petaka di sekitaran tahun 1999. Saat itu meledak isu ninja, semua kampung siaga, warga mengawasi gerak-gerik orang asing. Termasuk helm fullface, wajib dilepas saat masuk kampung.

Ndilalah saat itu saya pulang ke Lawang, karena sudah lulus kuliah dan mulai pindahan kos. Maka motor saya bawa pulang. Tiba di jalan sebelah kecamatan Lawang, saya dicegat warga setempat yang sedang jaga di gang belakang kecamatan. Saya pikir, ada kecelakaan atau kejadian lain. Saya dihentikan, disuruh buka helm fullface dan disuruh lepas masker. Supaya wajah bisa dikenali. Sempat bersitegang juga karena ada yang minta KTP saya. Untungnya saat itu ada seorang warga yang tahu jika saya sering main ke rumah teman saya di seputaran kecamatan Lawang. Hingga cegatan pun menjadi acara ngopi.

Nah ketegangan semacam itu, sudah terasa saat ini. Jalan-jalan kampung ditutup. Kalau tahun 1999 cegatan ninja, kalau sekarang kampung lockdown. Lebih kerenlah. Pos kamling aktif lagi. Bahkan kewaspadaan terhadap mobil bernopol luar kota pun meningkat. Teman saya, yang rumahnya di Merjosari Dinoyo, saat silaturahmi di sebuah kawasan di Kota Batu, sempat didatangi Ketua RT dan beberapa warga. Pasalnya, plat nopolnya L.

Padahal setiap hari dipakai, selama ini tidak ada yang perhatian. Nah Sabtu (18/4/2020) ketika sholat subuh, ketegangan sosial menimpa saya sendiri. Ketika mau berangkat ke masjid, saya sudah merasakan sesuatu. Maka saya pun bawa masker, sajadah dan hand sanitizer. Lha dalah, terjadi beneran. Di pintu masuk tertulis peringatan wajib pakai masker dan bawa sajadah.

Bahkan karena saya belum pakai masker saat di tangga, marbot masjid mengejar saya dan menanyakan mana masker dan sajadah saya. Setelah saya tunjukkan sajadah dan bandana milik saya, marbot pun membolehkan saya masuk masjid. Bagaimana jika tidak bawa masker dan sajadah? Boleh sholat tapi di teras masjid.

Kondisi ini mungkin yang menurut jangka Jayabaya adalah wolak-walike jaman. Selang 21 tahun dari tahun 1999, terbalik kondisinya. Saat itu, orang pakai masker dicurigai, dihentikan disuruh melepas. Tak peduli apapun alasannya, sakit atau tidak. Sedang flu atau tidak, pokoknya masuk kampung, wajah harus terlihat jelas. Kini di tahun 2020, terbalik. Masker diwajibkan. Tak peduli punya duit apa tidak, untuk beli masker. Tak peduli status soslal, pekerjaannya apa, sekolah dimana, mau kemana, ada dimana, bahkan muncul kabar hoax jika tak pakai masker akan ditahan polisi. Sebegitu wajibnya masker saat ini, hingga mendadak perhatian ataukah ketakutan yang berlebihan?.

Bagaimana tidak berlebihan jika mencegah virus dengan mblokade jalan kampung mendirikan dinding batako. Ada orang batuk, pilek, bersin dipandang dengan penuh curiga. Seseorang nyetir mobil sendirian wajib pakai masker. Bahkan ada pejabat di depan publik menyatakan jika suami istri gak boleh boncengan, tapi kalau naik ojek boleh. Terjadi bersitegang, antara suami dan aparat, yang menolak istrinya disuruh pindah duduk di belakang. (*)

Penulis :
Januar Triwahyudi
Pemred Memontum.com