“Dalam hal kewajiban dan pengendalian ASN, kedisiplinan selama WFH, ASN dilarang meninggalkan rumah, wajib responsif terhadap arahan pimpinan dan siap hadir jika dibutuhkan. Presensi ASN wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi presensi Pemkab Malang secara berkala. Laporan Kinerja, ASN wajib melaporkan bukti atau output kinerja harian kepada atasan langsung secara tertulis. Dukungan Digital, perangkat daerah wajib mengoptimalkan penggunaan E-Office, Tanda Tangan Elektronik dan Kanal Pengaduan Masyarakat (Lapor!),” jelas Bupati Malang.

Sementara itu, sesuai arahan Bupati Sanusi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang berkesempatan menyampaikan poin penting dari SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Di tingkat Kota atau Kabupaten, WFH tidak berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator (Eselon III), camat dan lurah, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Baca juga :

“WFH juga tidak berlaku bagi unit layanan kebersihan dan persampahan, pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata Sekda Budiar.

Disebutkan Sekda, bahwa WFH juga tidak bagi ASN yang berdinas di unit layanan kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Seperti rumah sakit daerah, Puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya. Kemudian, unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/sederajat.

“Dan, unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah dan unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat,” imbuh Sekda Budiar. (pro/gie)

Acara yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu, berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (04/12/2025) tadi. Kegiatan ini, diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Bahkan, total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online, yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.

Hadir dalam forum itu, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya.

Mendagri Tito mengatakan, bahwa pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya di Banyuwangi, mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga, mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di 32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” puji Luhut, di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

Baca juga :

Bupati Ipuk lantas memaparkan, sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dirinya menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan Bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Bupati Ipuk.

Ada ribuan agen Perlinsos digital, yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini, untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima Bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi Bansos, imbuh Bupati Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan Bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelas Bupati Ipuk.

Kecepatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober, mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben. (kom/bwi/gie)

“Kami sangat mendukung upaya Banyuwangi untuk menyusun Dana Abadi Daerah (DAD). Hal ini bisa menjadi buffer zone, bumper, untuk pembangunan daerah,” kata Mendagri Tito, yang saat itu juga didampingi oleh Plh Dirjen Keuangan Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu juga mengingatkan untuk melibatkan sejumlah pihak, dalam menyusun DAD. Diantaranya, seperti Aparat Penegak Hukum (APH).

“Misalnya, libatkan Kejaksaan untuk memberikan perspektif hukum. Sehingga, penyusunan DAD ini dapat sesuai aturan,” paparnya.

Baca juga :

Lebih jauh Mendagri Tito juga mengapresiasi, langkah inovatif Banyuwangi tersebut. Hal tersebut bisa menjadi terobosan, di tengah keterbatasan ruang fiskal saat ini. “Banyuwangi adalah salah satu role model di mata saya, khususnya daerah kabupaten. Karena tidak pernah habis energinya untuk berinovasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan tentang rencana penyusunan Dana Abadi Daerah tersebut yang nantinya akan diperuntukkan bagi pembangunan. “Kami melakukan konsultasi khusus dengan Pak Menteri untuk penerapan dana abadi bagi pembangunan di Banyuwangi,” ungkapnya, seusai acara dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo dan sejumlah kepala dinas terkait.

Dana Abadi Daerah tersebut, tambah Bupati Ipuk, diproyeksikan berasal dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi, di tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo (BSI). Hasil penjualan sebagian saham itu, nantinya akan dialokasikan untuk Dana Abadi Daerah.

“Jadi, uang hasil penjualan tidak langsung dihabiskan. Tapi, penambahan nilai dari hasil Dana Abadi itulah yang akan dijadikan sebagai stimulus pembangunan daerah,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

“Iya, kami juga kemarin sudah konfirmasi ke Jakarta. Kami sudah melakukan itu, karena memang ada perhitungan efisiensi di sana,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (06/06/2025) tadi.

Disampaikannya, bahwa kebijakan tersebut juga muncul sebagai bentuk respon terhadap keluhan pelaku usaha perhotelan dan restoran, khususnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang mengalami penurunan jumlah acara pemerintahan sejak beberapa waktu terakhir. “Keluhannyakan memang acara pemerintahan di hotel itu berkurang. Kalau dulu kan banyak. Akhirnya oleh Mendagri diperbolehkan, dan kami juga sudah ada yang mulai melakukan beberapa kegiatan di hotel,” tambahnya.

Baca juga :

Namun demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan dibatasi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami akan buat surat edaran (SE). Kalau kemarinkan masih bersifat konsultasi. Tapi ke depan tentu akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau memang tidak cukup, ya tidak usah dipaksakan. Kalau cukup dilakukan di kantor, ya di kantor saja,” tegasnya.

Terkait pembatasan anggaran, Pemkot Malang juga akan mengatur nilai maksimal pengeluaran untuk kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya batasan nominal. “Nanti akan kami atur juga. Misalnya, tidak boleh di atas Rp100 juta. Akan ada aturannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Disampaikan, bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 356 usulan lokasi Sekolah Rakyat, yang telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Angka itu, dimungkinkan akan terus bertambah.

“Bila rekan-rekan punya tempat dan sudah ada gedungnya dan tinggal renovasi, otomatis lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong,” kata Mendagri Tito.

Dirinya menambahkan, bahwa lahan yang masih bersengketa, otomatis akan ditolak sebagai calon lokasi pembangunan. Karenanya, Kemendagri mendukung penuh langkah-langkah Kementerian Sosial dalam menyukseskan Sekolah Rakyat.

“Arahan Bapak Presiden, beliau menugaskan secara spesifik pada Bapak Mensos, untuk menjadi lead pembangunan Sekolah Rakyat. Kemendagri dan sejumlah instansi lain, mendukung langkah-langkah yang dilakukan Bapak Mensos,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. “Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045,” kata Gus Ipul-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Sekolah Rakyat, imbuhnya, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1 dan 2. Sekolah ini, berasrama dan mengusung kurikulum formal serta pendidikan karakter dan membutuhkan komitmen orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka.

Kementerian Sosial telah menerima 356 usulan lokasi, dengan target pembangunan 200 titik pada tahun ini. Sebanyak 53 titik, akan direvitalisasi dan mulai digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Sisanya, sedang dalam proses survei dan telaah oleh Satuan Tugas Sekolah Rakyat.

Untuk tenaga pengajar, tambahnya, Kemensos menggandeng Kemendikdasmen dan Kemenpan RB dalam penugasan guru ASN, PPPK, hingga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, asrama, perumahan guru, lapangan olahraga dan rumah ibadah.

Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah.

“Saya berterima kasih pada bupati, wali kota, gubernur yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Mudah-mudahan sesuai target semua bisa terlaksana,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat ini, diharapkan menjadi tonggak utama dalam perjuangan memutus kemiskinan ekstrem sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. (kom/sos/gie)

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rencana awal pelantikan kepala daerah terpilih tanpa gugatan, dilaksanakan 6 Februari 2025. Namun, karena ada pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada serentak pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025, maka rencana pelantikan serentak itu ditunda hingga 20 Februari 2025.

Baca juga :

Karena itu, menurut Mendagri Tito, pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa akan dilantik sekaligus dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di MK. “Hal ini sesuai dengan hasil rapat bersama dengan DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati jadwal pelantikan Kepala Daerah awalnya tanggal 6 Februari menjadi tanggal 20 Februari mendatang,” kata Mendagri Tito.

Selanjutnya, dirinya berharap dengan adanya percepatan pelantikan tersebut nantinya akan ada kepastian politik di daerah karena hal tersebut akan mempengaruhi bidang ekonomi, usaha dan lainnya. Serta, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, APBD dapat segera bergulir sesuai visi misi kepala daerah terpilih dan menghindari potensi kerawanan yang bisa saja terjadi.

Sebagai informasi, dari hasil Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, terdapat 296 daerah yang tidak ada gugatan, terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten dan 50 kota. Sedangkan daerah yang ada sengketa gugatan terdapat 249 daerah, terdiri dari 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota, dengan total gugatan 311 gugatan. (kom/adi/sit)

Keberhasilan tersebut, diraih berkat implementasi program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi dan penyelesaian isu strategis daerah melalui 11 prioritas kinerja yang telah dirancang. Prinsip kolaborasi yang diterapkan, menjadi kunci utama dalam menghasilkan capaian positif selama masa jabatannya.

Selama empat bulan menjabat, Pj Wali Kota Iwan aktif membangun sinergi dengan berbagai pihak. Beberapa program strategis yang diupayakan, meliputi revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di Jalan Sukarno Hatta, yang kini masuk dalam rencana pembangunan tahun 2025 oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga :

Kemudian, juga rencana pengadaan lahan parkir terpusat di Kayutangan Heritage, rencana Gebyar Bantuan Sosial (Bansos) dan pemberdayaan UMKM. Termasuk, rehabilitasi gedung sekolah rusak serta modernisasi tempat pembuangan sampah melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) hingga percepatan penanganan anak tidak sekolah dengan menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memberikan pendidikan gratis.

Menanggapi pencapaian tersebut, Pj Wali Kota Iwan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Malang dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung implementasi program prioritasnya. “Tentu saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas penilaian terbaik ini. Ini adalah amanah yang diberikan oleh Pak Mendagri dan saya berusaha menjalankan instruksi serta pesan beliau. Keberhasilan ini juga berkat dukungan jajaran Pemkot Malang, para pengusaha dan pihak swasta yang ikut memberikan solusi nyata melalui program TSP,” kata Pj Wali Kota Iwan, disela-sela kegiatannya, Sabtu (07/12/2024) tadi.

Dirinya juga menegaskan, terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh prioritas kinerja selama sisa masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Malang. “Beberapa program telah menunjukkan progres positif, seperti revitalisasi Pasar Besar, drainase di Jalan Sukarno Hatta, rehabilitasi sekolah dan pemberdayaan UMKM. Saya berkomitmen untuk memastikan program-program ini dapat menjadi landasan keberlanjutan bagi kepala daerah definitif nantinya,” tambah Pj Wali Kota Iwan. (kom/rsy/sit)

Merespon arahan Mendagri, Pjs Bupati Imam juga memberikan beberapa himbauan. Salah satunya, seperti untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap bencana hidrometeorologi.

“Selain upaya pengendalian inflasi menjelang Pilkada, Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terutama, mengenai bencana hidrometeorologi,” kata Pjs Bupati Imam.

Perlu diketahui, bahwa Kabupaten Jember memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Mulai banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang sering terjadi, tentunya menjadi faktor pemicu utama terjadinya bencana di Jember.

Baca juga :

“Semua diharapkan harus paham betul akan potensi bencana yang mengancam di wilayahnya masing-masing. Dengan pemahaman itu, tentunya upaya mitigasi dapat dilakukan secara efektif dan tepat,” tambahnya.

Pjs Bupati Imam juga meminta kepada seluruh perangkat daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan. Selain itu, terus dan intens koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI/Polri, relawan, dan masyarakat, harus terus ditingkatkan.

“Kami telah menginstruksikan BPBD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana. Mulai dari penyediaan logistik, peralatan, hingga pembentukan tim reaksi cepat,” paparnya.

Dijelaskan pula, untuk peningkatan kewaspadaan, agar juga selalu memantau informasi cuaca terkini dan waspadai tanda-tanda akan terjadi bencana. Termasuk, berpartisipasi aktif dalam kegiatan mitigasi, seperti ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.

“Apalagi, selama ini edukasi dan mitigasi juga sudah kerapkali diberikan dengan melibatkan sejumlah warga,” ungkapnya. (kom/rio/gie)

Pelaksanaan Rakor via zoom meeting tersebut, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan dihadiri pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim, Gubernur BI dan Ombudsman RI. Rakor juga diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga :

Mendagri Tito Karnavian, dalam kesempatan itu mengapresiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menggelar rapat koordinasi untuk menyeimbangkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. “Saya mengapresiasi sangat tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang biasanya acara seperti ini kita laksanakan secara zoom meeting setiap hari Senin. Kita harus mencari balance antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen karena negara kita juga negara yang memproduksi,” kata Mendagri Tito.

Usai mengikuti Rakor secara daring, Pj Sekda Heri langsung memimpin Rakor TPID Kabupaten Probolinggo bersama jajaran terkait. “Kita segera melaksanakan rakor internal sebagai tindak lanjut arahan Mendagri sebagai upaya pengendalian Inflasi di daerah khususnya menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri,” jelas Pj Sekda Heri.

Pada Rakor siang itu, juga dibahas berbagai langkah menghadapi Bulan Ramadan dan Idul Fitri, terutama upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Probolinggo. Beberapa upaya yang akan segera dilaksanakan, antara lain operasi pasar dan pemantauan harga kebutuhan pokok, pengendalian Inflasi, pencanangan gerakan menanam oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan memilih desa yang menjadi percontohan. (kom/nun/sit)