Pelaksanaan Rakor sendiri, dipimpin Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono dan dihadiri Plt Kepala UPT PPR Boom, Hari Yulianto, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (10/04/2025) tadi. Sementara pelaksanaan Rakor ini, merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang sudah beberapa waktu lalu meninjau langsung kesiapan dermaga di Marina Boom.

“Sebagaimana arahan Bupati Ipuk, kami siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari kerja sama daerah dan provinsi, untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif siap,” kata Wabup Mujiono.

Kapal cepat yang akan digunakan, imbuhnya, memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar 6 meter, dengan kapasitas antara 350 hingga 400 penumpang. Sementara trif yang direncanakan, berkisar Rp 200 ribu perpenumpang.

Baca juga :

“Kapal ini akan berangkat dari Marina Boom di Banyuwangi dan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Rute ini sangat potensial karena menghubungkan dua daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional,” tambah Wabup Mujiono.

Sementara itu, Plt Kepala UPT PPR Boom, mengatakan bahwa sejumlah tahapan teknis telah dijalankan. Salah satunya, adalah seperti survei jalur laut dari Banyuwangi menuju Bali, yang telah dilakukan saat Bulan Ramadan lalu. Dalam waktu dekat, survei lanjutan akan dilaksanakan untuk aspek teknis detail.

“Dari sisi legalitas, dokumen-dokumen yang diperlukan juga sudah kami siapkan dan sebagian besar sudah tuntas. Pihak swasta yang menjadi operator kapal cepat, ini juga telah melakukan penjajakan awal,” jelas Hari.

Tidak hanya kesiapan kapal, Pemprov Jatim juga berencana merenovasi terminal penumpang di Marina Boom. Renovasi ini, akan mengakomodir desain yang mencerminkan kearifan lokal, selaras dengan visi Pemkab Banyuwangi dalam menonjolkan identitas arsitektur daerah.

“Renovasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kami juga meminta masukan dari Pemkab terkait desain agar identitas lokal Banyuwangi tetap terlihat kuat, seperti yang sudah diterapkan di stasiun dan bandara,” imbuh Hari. (kom/bwi/gie)

Jika sebelumnya ada empat TPS yang berpotensi untuk PSU, kini setelah dilakukan pencocokan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), hanya tiga TPS saja. Yakni, dua TPS di Kelurahan Mojolangu dan satu TPS di Kelurahan Jatimulyo.

“Untuk satu TPS yang tidak jadi PSU itu tidak ditemukan indikasi PSU. Karena jumlah DPT maupun DPTb dari masing-masing suara itu sudah pas,” kata Aminah, Rabu (21/02/2024) tadi.

Setelah menelaah dan menganalisa data di tiga TPS itu, ujar Aminah, yang memang ada ketidakcocokan data hanya di jenis surat suara Pasang Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Untuk empat surat suara lainnya, sudah sesuai dengan DPT dan DPTb di daftar hadir masing-masing kelurahan tersebut.

“Karena ada pemilih yang ber KTP luar kota dan tidak mengurus DPTb, kemudian datang di pukul 12.00 WIB lebih, dengan membawa KTP el saja dan bersikukuh untuk difasilitasi. Kemudian mereka diberi surat suara PPWP saja, mestinya kalau DPK itu kan 5 surat suara diberikan. Cuma ini diberi PPWP saja. Sehingga ada anomali disitu datanya,” jelasnya.

Baca juga :

Untuk tahapan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh KPU Kota Malang, yakni persiapan pemberitahuan mengenai PSU yang akan dilakukan di Kecamatan Lowokwaru. Setelah diputuskan, maka KPU juga akan memberitahukan pada jajaran vertikal dan jajaran samping.

“Tahapannya sekarang persiapan pemberitahuan, setelah PPK menjawab analisanya, saran dan perbaikan dengan data dukung dan panwascam bisa menerima akhirnya PPK mengusulkan untuk pemilu ulang, kita pleno untuk membuat keputusan,” ucapnya.

Selain itu, untuk C Pemberitahuan menurutnya sudah siap dan tinggal didistribusikan. Begitupun juga dengan logistik PSU.

“Logistik sudah siap. Kan surat suara PSU itu sudah ada sejak awal, jadi tiap jenis surat suara itu 1000 dengan tanda khusus dan semua berkas formulir ada tanda khusus. Bilik suara baru lagi,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk jumlah DPT di tiga kelurahan tersebut yaitu sekitar 760 orang. Dengan rincian di Kelurahan Jatimulyo ada sekitar 221 DPT, kemudian di Kelurahan Mojolangu ada 275 DPT dan 264 DPT.

“Setelah ini kita juga akan mengumpulkan KPPS untuk melakukan briefing dan koordinasi pelaksanaan pemilu. Tentu mereka perlu support secara psikis dan kesehatan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Kemenag Pamekasan, melalui Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, menyampaikan bahwa di tahun 2024, Pamekasan mendapat tambahan kuota 213 calon jamaah haji (CJH). “Tahun 2024 ini total kuota jamaah Pamekasan menjadi 1.425 jamaah. Tahun sebelumnya atau 2023, kuota 1.212 jamaah,” katanya, Senin (29/01/2024) tadi.

Rincian dari 1.425 CJH tersebut, urainya, yaitu 337 jamaah diantaranya prioritas Lansia dan 898 jamaah urut porsi. Sedangkan sisanya 190 CJH, merupakan jamaah haji cadangan.

Baca juga :

Menurutnya, CJH Pamekasan saat ini sedang melakukan pelunasan secara bertahap dan jamaah dilakukan istitoah kesehatan terlebih dahulu. “Proses kesiapan keberangkatan CJH, sebagian sudah ada yang memproses pembuatan paspor. Termasuk, juga dilakukan istitoah kesehatan. Kalau tidak dinyatakan istitoah, maka dirujuk ke Puskesmas untuk diobati. Jangka satu bulan, diharapkan bisa pulih dan bisa melunasinya,” tambahnya.

Abdul Halim mengatakan, CJH Pamekasan akan berangkat mulai 12 Mei 2024 mendatang, sesuai jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kemenag RI. “Pemberangkatan gelombang pertama dan kedua mulai 12 dan 24 Mei 2024 mendatang. Namun untuk kloter, belum ditentukan dan nanti bakal diinfokan lebih lanjut,” terangnya. (azm/sit)