Pria yang akrab disapa Prof Mangku, itu mengatakan bahwa dengan adanya jalan tembus tersebut merupakan sebuah keharusan untuk mendorong konektivitas antar kawasan dan memperkuat mobilitas warga. Apalagi sebagai kota besar, Kota Malang tidak bisa menunda penguatan infrastruktur transportasi.

“Kalau Malang mau jadi kota maju, maka konektivitasnya harus dibuka. Mobilitas warga jadi lebih mudah, ekonomi pun ikut tumbuh. Jalan tembus itu bukan proyek biasa, tapi kebutuhan kota besar,” ujar Prof Mangku, Senin (28/10/2025) tadi.

Dikatakannya, salah satu ruas yang kini mulai digarap berada di kawasan Jalan Candi Panggung menuju Vinolia hingga Perumahan Griya Shanta. Nantinya, akses tersebut akan menembus wilayah RW 12 dan RW 9 Kelurahan Mojolangu. Jika rampung, jalur tersebut diyakini mampu mengurangi kepadatan di ruas utama, seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Dinoyo, bahkan berpotensi terkoneksi hingga Polinema.

“Kalau akses itu dibuka, beban lalu lintas di jalur utama bisa berkurang drastis. Ini bagian dari perencanaan kota yang visioner,” tambahnya.

Baca juga :

Karena itu, Prof Mangku menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pengembang dan warga. Dirinya menilai, persoalan utama pembangunan jalan tembus sering kali muncul karena adanya penolakan sebagian warga perumahan.

“Masalahnya sering di situ. Ada perumahan yang tidak ingin jalannya dilalui orang luar, padahal mereka juga lewat jalan umum di perumahan lain. Kalau semua tertutup, ya nggak mungkin. Harus ada kesepahaman,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Prof Mangku justru melihat pembangunan jalan tembus membawa dampak positif. Selain membuka akses usaha, nilai properti di sekitar lokasi juga meningkat.

“Kalau rumah saya dilewati jalan umum, malah bagus. Nilai tanah naik, usaha makin hidup. Ini peluang ekonomi, bukan kerugian,” tuturnya.

Lebih lanjut Prof Mangku menilai, pembangunan jalan penghubung seperti ini seharusnya menjadi bagian dari strategi besar menuju Malang sebagai kota metropolitan. Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhambat oleh kepentingan sempit atau lokalitas tertentu.

“Jalan tembus itu kebutuhan kota. Tapi tetap harus dibarengi dialog agar semua pihak merasa diuntungkan,” imbuh Prof Mangku. (rsy/sit)

“Kami sekarang bingung, nanti harus jualan di mana dan di relokasi ke mana. Karena semua dagangan ludes terbakar. Bahkan, tidak satu baju pun tersisa. Karena kios kami tinggal kerangkanya saja,” kata Ketua Paguyuban Pasar Baru Comboran Barat, Mochammad Samidi, Sabtu (14/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa untuk sementara pihaknya masih terus melakukan pendataan mengenai kerugian pedagang. Dari beberapa laporan kerugian sementara yang masuk, masing-masing pedagang mengaku mengalami kerugian antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.

“Yang jelas, totalnya bisa mencapai ratusan juta. Meskipun pakaian bekas, tapi karena satu orang saja (rugi, red) bisa sampai segitu,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Samidi, hingga kini, bangunan pasar yang terbakar masih steril dan diberi garis polisi hingga Lantai III. Proses pembersihan rencananya akan dilakukan secara bertahap, dengan tim forensik yang dijadwalkan akan datang pada Selasa (19/09/2024) mendatang. Ini untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran.

“Selasa besok ini, infonya dari Lab Forensik mau merapat. Setelah pembersihan ini, kemungkinan baru bisa masuk dan itupun tidak masuk ke police line,” imbuhnya.

Terkait musibah tersebut, Samidi berharap Pemerintah Kota Malang dapat segera memberikan bantuan. Termasuk, bantuan permodalan agar pedagang dapat kembali berjualan.

“Pedagang di sini adalah pedagang lama. Mereka pasti akan kembali berjualan, meskipun harus mencari modal baru. Karenanya, kami berharap ada bantuan relokasi dan modal. Apalagi, banyak dari mereka adalah pedagang sepuh (tua, red) yang mengandalkan usaha ini untuk hidup,” imbuh Samidi. (rsy/sit)

“Memang dari RSUD selalu meminta tambahan SDM. Tapi, kita terkendala SE Kemendagri dan MenPAN-RB, yang tidak memperbolehkan ada perekrutan tambahan tenaga honorer. Tetapi di satu sisi, kita di lapangan membutuhkan tambahan SDM itu,” kata Made, Kamis (27/06/2024) tadi.

Selain itu, menurut Made, di dalam anggaran belanja jasa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, tidak boleh lebih dari 30 persen. Sedangkan, untuk di Kota Malang sudah di atas batas maksimal tersebut.

“Kita di angka 40 persen. Kalau ini kita tekan dengan ideal 30 persen, maka akan banyak tenaga-tenaga yang tidak bisa direkrut,” ujarnya.

Baca juga :

Made berharap, agar Pemkot Malang juga dapat menyampaikan kepada menteri terkait, agar RSUD Kota Malang bisa naik kelas. Sehingga, dapat setara dengan rumah sakit swasta lainnya yang ada di Kota Malang.

“Tentu saja, ini butuh tambahan SDMnya. Sebenarnya dari sisi anggaran kalau diperbolehkan, kita mampu kok untuk menyelaraskan. Sepanjang gaji pegawai yang ditambahkan untuk itu berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Made.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kebutuhan SDM di RSUD Kota Malang diajukan melalui formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Penentuan tersebut, tentunya masih bergantung pada kebijakan pusat.

“Harapannya banyak yang mengikuti CASN, lolos dan akhirnya bisa mencukup kebutuhan SDM kita,” ujarnya.

Pj Wali Kota Wahyu berharap, dalam penyelesaian pemenuhan kebutuhan SDM RSUD Kota Malang, nantinya dapat ditemukan solusi terbaik dan tepat antara Pemkot Malang dengan pemerintah pusat. (rsy/sit)