Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 ini, diserahkan kepada 19 daerah se-Indonesia. Kabupaten Banyuwangi sendiri, merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang menerima penghargaan tersebut.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat, karena terus mengapresiasi Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus melestarikan bahasa Using secara masif, sebagai bahasa asli Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (03/05/2024) tadi.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menyampaikan, bahwa mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah. “Kekayaan budaya, termasuk bahasa daerah, tidak boleh punah. Kekayaan ini harus kita rawat agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak,” papar Bupati Ipuk. 

Penghargaan sendiri, diserahkan Menteri Nadiem kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi, M Y Bramuda, saat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional di Jakarta, Kamis (02/05/2024) kemarin. Bramuda menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari badan bahasa Kemendikbud Ristek, atas usulan dari balai bahasa Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi mendapatkan penghargaan ini karena memenuhi tiga indikator penilaian.

Pertama, adanya regulasi Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2003, tentang Pemberlakuan Muatan Lokal Bahasa Osing pada Pendidikan Dasar di Banyuwangi. Kedua, dukungan anggaran dalam pelestarian bahasa Using. Ketiga, adanya kegiatan pelajar berbahasa Using, seperti Festival Literasi Bahasa Using dan Festival Padang Ulanan.

“Selain itu, setiap Hari Kamis Pemkab Banyuwangi juga mewajibkan seluruh sekolah dan instansi untuk mengenakan seragam pakaian adat Using. Inilah cara yang dilakukan pemkab untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya serta bahasa lokal Banyuwangi,” papar Bramuda. (kom/sit)

Memontum Kota Malang – Pemerintah kembali mengumumkan Surat Keputusan Bersama empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan penyesuaian kebijakan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) Kemendikbud/Kemenag, untuk menentukan izin pembelajaran tatap muka, yang berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021.

Menanggapi hal ini, Pemkot Malang telah mempersiapkan dan merekomendasikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tentunya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tanpa harus menunggu status warna zona Covid-19.

“Ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari, sambil menunggu status warna zona Covid-19. Namun, dalam SKB terbaru, pembelajaran tatap muka tak harus menunggu status warna zona, karena sifatnya tidak menentu. Ini bagus dan solutif,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Ditambahkan, pihaknya akan mengambil keberanian untuk menentukan arah kebijakan pembelajaran tatap muka ini. Untuk itu, dirinya menghimbau dan menegaskan kedisiplinan protokol kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan sosialisasi dan penekanan lanjutan melalui kepala sekolah dan orangtua, untuk dilaksanakan siswa.

“Tidak harus menunggu tahun ajaran baru atau semester depan. Karena pola pembelajaran tatap muka sudah pernah dilakukan, hanya melanjutkan secepatnya,” ujar Sutiaji.

Ditambahkannya, bulan Juli pernah dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Berdasarkan hasil survei kepada masyarakat, sebanyak 73 persen orang tua menghendaki tatap muka, sekitar 16 persen tidak menginginkan tatap muka, atau masih memilih daring. Sementara sisanya 50:50. Artinya,.menghendaki tatap muka dan atau daring.

“Kami sudah siap dan sudah melakukan simulasi sejak dulu. Hanya perlu sosialisasi lanjutan kepada sekolah dan orang tua siswa, agar nantinya ada kesepahaman bersama berkaitan dengan pembelajaran tatap muka di sekolah,” tandasnya. (rhd/sit)

Wakil dari Dewan keluar untuk menemui para pendemo yang diharapkan mendiskusikan secara bersama agar dapat mendapat jalan keluar tanpa merugikan masyarakat yang lain.

“Untuk mahasiswa sekalian, mari kita diskusikan dulu bersama. Saya minta releasenya juga. Kami pasti akan menyampaikan kepada DPR RI kalau perlu, saya nanti tanda tangan di press release-nya sekalian,” ujar anggota DPRD dari Gerindra, Rimzah.

Pandemi covid-19 berdampak pada kendala pembayaran uang kuliah tunggal yang menjadi tanggungan mahasiswa (PTS) serta fasilitas kampus tidak digunakan oleh mahasiswa. Dari situ mahasiswa menuntut untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait potongan biaya UKT sebesar 50%. Yang diharap kepada para Dewan Perwakilan dapat membantu aspirasi ini untuk segera di sampaikan dan di keluarkan.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat termasuk para mahasiswa kami siap membantu, tutup anggota DPRD dari PDIP, Harvad Kurniawan. (mg1/yan)

Supriyono mengatakan, sistem UN memang perlu diubah, karena menjadi sesuatu hal yang sakral dan menakutkan, sehingga murid dan guru mensugesti diri mereka dengan melakukan berbagai cara, metode penilaian UN sudah usang dan hanya berdampak berat secara psikologis.

Kata Supriyono, banyak yang menganggap penghapusan Ujian Nasional adalah hal yang benar, karena UN tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan siswa.

“Selama ini UN sudah menjadi beban psikologis antara murid dan guru di sekolah. Karena sebenarnya ini bukan menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, UN menjadi tolok ukur penentuan ranking sekolah dari tingkat kabupaten hingga nasional. Sehingga, sekolah berlomba-lomba untuk mendapat nilai ujian terbaik. Disisi lain, PGRI Jember menemukan sekolah merasa terbebani karena harus meluluskan siswa menggunakan berbagai cara.

“Semangat UN harusnya mengasesmen sistem pendidikan, baik itu sekolahnya, geografinya, maupun sistem pendidikan secara nasional,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan UN tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar di setiap daerah, tidak bisa dijadikan referensi sejauh mana pembentukan karakter dan akhlak murid, perlu kajian untuk mengukur tingkat kecerdasan dan perilaku seorang murid.

“Tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, yang ada hanyalah apakah nilai ujiannya sudah mencapai nilai kompetensi yang sudah diharapkan siswa atau belum, itu saja,” jelasnya.

Tak hanya itu, sangat disayangkan jika murid mendapat nilai tinggi dalam ujian nasional. Namun perilaku dan karakternya tidak baik. Tugas guru tidak hanya mencerdaskan murid, namun juga membentuk karakter murid.

“Sebuah sistem dan metode pendidikan itu yang bisa mewujudkan proses belajar mengajar yang baik, bisa kreatif dan merangsang keinginan siswa untuk mencintai proses pembelajaran itu sendiri,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono menuturkan perubahan kurikulum memang harus adaptif. Bahkan ada beberapa kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masa.

“Jatim memahami bahwa kurikulum selalu berubah. Untuk merubah ini perlu tahapan. Itu pun tidak semuanya dirubah. Ada komponen tertentu yang memang menyesuikan kebutuh industri,” ungkapnya.

Ia memaparkan kemampuan anak didik sangat bervariasi, sehingga ada pengklasifikasiannya. Karena itu, Jawa Timur sendiri sudah memberikan pelayanan kognisi kepada siswa dengan sistem SKS untuk SMA.

Sedangkan untuk jenjang SMK, pihaknya baru akan mengkaji perubahan terkait SKS. Pasalnya SMK memang fokus pada keterampilan kebutuhan industri.

“Desain kurikulum sudah dilakukan. Kaidah kurikulum yang standart. Tapi misalnya dari kepadatan kurikulum sudah memenuhi tahapan tahapan seperti membaca, mendengar, menulis, menganalisa dan praktek tidak ada masalah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki, menjelaskan perubahan kurikulum membutuhkan road map secara nasional, sehingga tidak ada kesan berganti pejabat juga ada pergantian program secara nasional.

“Mendikbud tidak punya visi sendiri, visinya ya visi presiden. Yang menarik dari Mendikbud ini, melihat pendidikan sebagai investasi tidak kalah pentingnya menjawab dua tantangan ini,” papar nya.
Terlebih, di Jatim persoalan pendidikan vokasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Sebab, faktanya penyumbang angka pengangguran terbesar dua tahun belakangan ini adalah lulusan SMK, sehingga harus ada yang dibenahi.

“Bagaimana solusinya? Ya harus mensinergikan kebijakan baru dan kebutuhan di Jawa Timur. Bagaimana teknologi dapat dipergunakan untuk memperluas akses. Jangan sampai sekolah vokasi yang biayanya lebih mahal justru tidak memiliki nilai balik dari investasi yang diberikan,” urainya.

Ia menyebut BLK (Balai Latihan Kerja) saja tidak cukup. Penempatan keterampilan teknis melalui teknologi harus disertai dengan penguatan karakter kebangsaan.

Sebelumnya, wacana penerapan sistem SKS untuk jenjang SMK dinilai Menteri Nadiem efektif dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkompetisi dan meningkatkan keterampilannya.

“Dalam sistem SKS siswa yang dianggap pintar dan lebih cepat menguasai keahlian tertentu bisa lulus setelah dua tahun saja menempuh pembelajaran (kegiatan belajar-mengajar) di sekolah. Sedangkan siswa yang lambat menyerap ilmu bisa sampai empat tahun untuk lulus” pungkasnya. (ace/yan)

“Mau tak mau, menghadapi tantangan disrupsi teknologi, Pancasila harus selalu ditanamkan dalam diri generasi bangsa. Pasalnya, Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dijaga, dipelihara dan dipertahankan,” seru Mendikbud RI, Prof Dr Muhadjir Effendy MSi, saat mengisi “Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa,”. di Hotel Ijen Suites, Sabtu (14/3/2019) siang.

Deklarasi peserta Simposium bertekad menanamkan nilai Pancasila. (rhd)

Sejak dulu, lanjut Muhadjir, upaya sosialisasi dan internalisasi Pancasila sudah dilakukan dalam bermacam pola yang inti tujuannya sama. Jaman Bung Karno ada istilah manipol usdek, era Suharto ada Penataran P4, dan era sesudahnya. Hingga era Jokowi, pemerintah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Pemerintah boleh berubah, program boleh beragam, namun siapapun yang memerintah harus berkomitmen dan memiliki kepedulian terhadap ideologi Pancasila. Sebab ruh dari didirikannya bangsa Indonesia, karena ideologi Pancasila,” tegas mantan Rektor UMM dalam 3 periode (2000-2016) ini.

Kemendikbud terus mengembangkan berbagai macam metode, strategi, dan pendekatan sebagai upaya menginternalisasi Pancasila kepada peserta didik di lingkungan Kemendikbud. Disebutkan Mendikbud, dalam momenklatur PPKn ini, Pancasila dijadikan satu dalam kewarganegaraan, sehingga pembobotannya lebih cenderung pada knowledge.

“Padahal titik tekannya seharusnya pada penanaman Pancasila. Sehingga Pancasila dan Kewarganegaraan akan kami pisah, dimana penanaman nilai Pancasila lebih jelas, mulai jenjang Paud hingga pendidikan menengah,” tambah pria yang menjabat Mendikbud sejak 27 Juli 2016, menggantikan Anies Baswedan.

Mendikbud didampingi WR IV UM, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Yang perlu diperhatikan, lanjut Muhadjir, konten aplikasi dalam dunia maya melalui cloud computing. Seiring perkembangan jaman menjadi peluang menanamkan dan mengimplementasikan nilai Pancasila. Meski diakuinya, tantangan destruktif juga cukup besar.

“Seperti pesan almarhum BJ Habibie, guru tidak sekedar mengajar, tetapi harus mendidik dengan karakter yang baik. Sehingga tugas guru tak hanya menanamkan nilai Pancasila, namun dalam penguasaan teknologi, juga sebagai gate keeper memberikan imunitas kepada anak didik agar dapat menyeleksi mana konten yang cocok atau tidak dengan Pancasila. Sekaligus sebagai bahan ajar,” jelas pria kelahiran Madiun, 29 Juli 1956 ini.

Menurut mantan Dewan Penasehat PWI Malang Raya 2008-2011 ini, nilai Pancasila itu adikodrati atau supranatural. Jika diterapkan, perlu tindakan dan tahapan yang sistematis.

“Jika diturunkan pasti mengalami reduksi, yang seringkali menjadi perbedaan persepsi. Harus ada komitmen dan kesepakatan umum yang jelas. Demikian pula, anak-anak jangan hanya dinasehati dengan kata-kata, namun berikan contoh kongkrit,” tandas suami dari Suryan Widati, S.E., M.SA., Ak., CA, salah satu dosen PTN di Malang.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ibrahim Bafadal, MPd, mengatakan peran guru sebagai agen dalam proses internalisasi pembentukan watak karakter Pancasila pada diri siswa. Untuk itu, diperlukan perangkat utama SDM, dan perangkat material media (wadah).

“UM sebagai penyedia calon guru, UM juga pernah mencetuskan program P4. Artinya, UM akan totalitas dalam hal ini dengan menyesuaikan perkembangan jaman. Terlebih, UM saat ini menjadi pusat inovasi pembelajaran Pancasila. Yang terpenting adalah nilai Pancasila, bukan hanya knowledge, feeling, dan behaviour,” seru Ibrahim.

Menurutnya, sivitas akademika UM menyambut positif penanaman pendidikan karakter Pancasila. Dari sebuah pendidikan, menumbuhkan kembangkan watak, intelektual dan jasmani.

“Intinya, bagaimana menanamkan pendidikan karakter. Suka tidak suka, perilaku anak-anak saat ini meninggalkan karakter bangsa, seperti bullying, ngerpek, geng motor, dan lainnya. Ini adalah gambaran sebuah kehidupan. Untuk itu perlu upaya, seperti Full Day School sebagai salah satu menumbuhkan kembangkan pendidikan karakter. Pun dengan pola pendidikan karakter yang diterapkan Pemkot Malang pada siswa SD kelas 1-2 dengan menskip Calistung,” tandas Guru Besar UM bidang Manajemen Pendidikan Dasar ini. (adn/yan)

“Semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Tidak boleh menolak. Kewajiban ini juga tertera dalam Permendikbud mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana ada pasal yang menyatakan bahwa semua sekolah wajib menerima siswa inklusi. Menolak, berarti melanggar undang-undang. Ijin sekolah akan saya cabut,” tegas Muhadjir, saat menjadi narasumber Seminar Nasional bertemakan “Arah Baru dalam Pengembangan Pendidikan Nasional” yang diinisiasi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM), di Graha Cakrawala, Senin (2/9/2019).

Pemberian cenderamata kepada para pemateri. (rhd)

Muhadjir mengakui, pemerintah baru memberikan perhatian lebih kepada siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sekitar 2-3 tahun terakhir. Salah satunya, pembentukan Direktorat Pendidikan Khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

“Anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini baru terlayani 12 persen, belum sampai 20 persen. Kami sudah menyiapkan anggaran yang semakin meningkat, yang dikhususkan untuk menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus,” terang mantan dosen UM ini.

Ke depan, penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus harus dilakukan secara besar-besaran. Sebab guru sekolah luar biasa dan pendamping semakin hari semakin diperlukan.

“Karena memang kita punya misi education for all, pendidikan untuk semua. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada hak istimewa, dan tidak boleh dikompetisikan. Prinsip itu juga diimplementasikan dalam kebijakan zonasi,” beber mantan Rektor UMM ini..

Selain Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy, MSi, narasumber lainnya yaitu dosen UNY Prof Dr Sugiyono, MPd, sebagai pakar metodologi penelitian yang sempat tercatat dalam rekor MURI kategori penulis jurnal terbanyak.

“Seminar ini diikuti 1.250 mahasiswa baru FIP jenjang S1 hingga S3. Tujuannya, untuk menambah wawasan mahasiswa terkait kebijakan baru pendidikan nasional dan memecahkan persoalan ke arah yang lebih baik. Semoga kehadiran kedua tokoh ini dapat menjadi motivasi dan acuan civitas akademika UM,” ungkap Dekan FIP UM Prof Bambang Budi Wiyono, MPd, mendampingi Rektor UMM Prof Dr AH Rofi’uddin, MPd. (adn/yan)

Keduanya berangkat dari kediamannya di jalan Pisang Kipas Dalam 2 D jam 8.35 WIB, menuju TPS 20 yang berjarak sekitar 400 meter dengan berjalan kaki sembari menyapa dan bersalaman dengan warga tetangga. Setiba di TPS, Muhadjir harus bersabar menunggu antrian hingga diberikan kesempatan mencoblos pada pukul 09.20 WIB.

Muhadjir memasukkan suara DPD yang tertunda karena keliru lubang kotak suara. (rhd)

Usai mencoblos, Muhadjir sempat kebingungan dan keliru memasukkan salah satu surat suaranya ke kotak warna lain, yakni surat suara DPRD tingkat II ke dalam kotak suara DPD. Namun, hal itu ditolerir oleh petugas KPPS.

“DPD belum saya masukkan. Hampir keliru. Yang sudah keliru masuk itu DPRD tingkat 2 keliru masuk di DPD. Terlalu banyak lubang suara,” ungkapnya terkekeh.

Sambil bercanda, diakuinya proses pencoblosan tidak membuatnya bingung sama sekali. Lantaran informasi yang tersaji di papan sebelum masuk ke bilik suara sudah terpampang jelas.

Prosesi pencoblosan. (rhd)

“Informasi mengenai para calon sudah disajikan sebelum masuk ke dalam ruangan pencoblosan. Sehingga pemilih bisa mengamatinya terlebih dahulu sebelum mencoblos,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir berharap, Pemilu 2019 berlangsung lancar, jujur, adil, dan transparan, serta tidak ada persoalan yang cukup berat, sehingga proses demokrasi bisa berjalan lancar. Pun pasca Pemilu, diharapkan kelancarannya.

“Siapapun yang mendapatkan berkah atau kemenangan harus dengan rendah hati, itu sebagai tugas, amanah, justru banyak tanggung jawab yang harus diemban secara baik. Sementara, bagi yang belum mendapatkan amanah atau kemenangan diharapkan tetap bersyukur. Siapa tahu nanti untuk kesempatan berikutnya bisa,” harapannya.

Bagi presiden yang terpilih, Muhadjir berharap, mampu membuat Indonesia semakin maju dan menjadikan negara besar. Indonesia memiliki potensi kekuatan dalam hal budaya, dibandingkan negara adidaya lainnya di bidang ekonomi, militer, dan lainnya.

Usai mencoblos, Muhadjir menunjukkan bukti tinta di jari. (rhd)

“Direktur UNESCO menyebut Indonesia memiliki super power budaya, menjadi potensi Indonesia luar biasa. Negara lain boleh menjadi super power ekonomi atau super power militer. Akan tetapi Indonesia lah yang memiliki kekhasannya yaitu dengan super power budaya,” beber mantan Rektor UMM ini.

Terkait caleg koruptor yang masih terdaftar dalam surat suara, Mendikbud meyakini masyarakat cerdas dalam memilih. Namun, kemungkinan masyarakat juga ada yang tidak tahu.

“Dalam UU kan sudah diatur, dan dia berhak. Biarkan masyarakat yang menilai,” tandas Muhadjir. (adn/gie)

Dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013 pada tema 7 halaman 45 itu tertulis Masa Awal Radikal (Tahun 1920-1927-an). Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Mereka menggunakan asas nonkooperatif/ tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI).

Mendikbud Muhadjir Effendy, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

“Sudah ada kesepakatan, kita revisi. Revisi itu bisa secepatnya. Dalam waktu dekat akan kita share (hasil revisi, red). Di web Kemendikbud ada soft copy. Hard copy kita tarik. Kita tarik dan nanti guru-guru bisa mengambil bagian itu dari website Kemendikbud. Yang penting harus segera ditarik,” kata Muhadjir Effendy, ditemui di Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (7/2/2019).

Muhadjir mengatakan buku tersebut diterbitkan atau diproduksi berdasarkan Peraturan Menteri nomor 57 tahun 2014 sebagai bentuk implementasi dari kurikulum 2013. Kemudian direvisi dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 34 tahun 2016.