Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam kesempatan itu menekankan mengenai peran kader untuk menurunkan angka stunting, sangat penting dan dibutuhkan. Terlebih, dengan kondisi sulitnya menurunkan angka stunting di setiap daerah di Indonesia, dikarenakan perilaku. Dicontohkannya, yaitu mainset masyarakat soal makanan. Dalam pengertian ialah makanan produksi pabrikan.

“Misalnya, cilok. Makanan yang diproduksi pabrik atau pedagang, ini tidak ada protein hewani. Mainset yang sudah terbentuk, yaitu terpenting anaknya tidak menangis,” terang Hasto.

Sehingga menurutnya, dengan forum yang setidaknya diikuti 800 kader KB dan pendamping keluarga tersebut, maka memberi pemahaman bahwa adanya mainset perilaku orang tua terhadap anaknya yang tidak benar. “Sehingga, ini kita edukasi secara terus-menerus,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Hasto menambahkan bahwa penurunan angka stunting disebabkan pula pola kesehatan reproduksi. Salah satunya, banyak orang yang tidak mempedulikan menikah di usia muda. Serta, jarak kehamilan yang terlalu berdekatan. Sementara, jarak kehamilan dalam waktu satu tahun, bisa menyebabkan stunting pada anak yang berada di dalam kandungan.

“Kader ini sangat penting sekali. Karena, kader KB maupun pendamping keluarga berencana ini yang mampu mendekati keluarga hingga mengajak bicara. Seperti, reproduksi, pola makan sampai lingkungan yang kumuh,” jelasnya.

Saat ini, tambahnya, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Kalau stunting di Jawa Timur, pada 2022 sudah di bawah 20 persen atau sekitar 19 persen. Dan, targetnya di bawah 14 persen

“Yang jelas, untuk menurunkan stunting, kader sangat berperan penting. Di Indonesia kader penyuluh KB sebanyak 1,2 juta orang. Dan, kader pendamping keluarga di seluruh Indonesia sebanyak 600 orang,” tegasnya. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengaku bahwa tidak bisa dipungkiri kemiskinan ekstrem menjadi ancaman bagi beberapa masyarakat di Kota Batu.

Dan, untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem, dibutuhkan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Pemkot Batu melalui Dinsos telah mengalokasikan anggaran dalam R-APBD 2024 dalam program PKH dan program bedah rumah atau RTLH bagi warga pra sejahtera,” terang Aries, Selasa (31/10/2023) tadi.

Baca juga :

Program yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, paparnya, jika diurai yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yang menyebutkan kriteria Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang dapat menerima bantuan PKH adalah seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dan, dari catatan Kementerian Sosial jumlah kelompok penerima PKH Kota Batu sebanyak 3.711 KPM.

“Diharapkan, melalui program PKH dapat meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Lebih dari itu, Aries menambahkan, bahwa program lain dalam rangka mendukung pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Kota Batu, adalah program RTLH. Dimana dalam pelaksanaannya,.dapat dilaksanakan dengan dua mekanisme. Yaitu, pertama bagi warga tidak mampu yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diberikan program RTLH berupa bantuan uang melalui Dinsos. Kedua, bagi warga tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS juga dapat diberikan program RTLH berupa bantuan dalam bentuk bangunan rumah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

“Untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, dalam R-APBD tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sementara program RTLH atau bedah rumah sebanyak 97 Unit atau sebesar Rp 2,9 miliar,” tegasnya. (put/sit)