Selama pelaksanaan Pilkades mendatang, terdapat beberapa tugas yang nantinya harus dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Lumajang. “Pengamanan Pilkades itu digelar mulai tanggal 1 sampai 3 Desember mendatang,” ujar Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K., M.Si, Selasa (30/11/2021).

Selain aparat Polres Lumajang, tambahnya, pelaksanaan pengamanan Pilkades, nantinya juga mendapat dukungan dari pihak Polres lainnya. Dengan diterjunkannya beberapa aparat kepolisian, yang nantinya tergabung dalam BKO Polres Lumajang. “Semuanya all out di lapangan. Melaksanakan patroli dan pengamanan,” tegasnya.

Tidak tanggung-tanggung, Kapolres Lumajang menambahkan, rencananya bakal menyebar ratusan personel kepolisian yang nantinya akan disebar di beberapa pos pemilihan yang berada di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pembagian jumlah personel selama pengamanan demokrasi itu, dilakukan sesuai dengan tingkat kerawanan dari masing-masing Desa yang saat ini tengah mengikuti Pilkades serentak.

“Untuk desa dengan kategori sangat rawan, kita siagakan 3 aparat Polisi. Untuk kategori rawan, kita tempatkan 2 personel dan untuk kategori kurang rawan kita kirim 1 personel,” jelas Kapolres.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Pada kesempatan itu, Kapolres juga telah memetakan beberapa desa yang masuk dalam kategori sangat rawan. “Tingkat kondisi dari masing-masing desa, sudah kami petakan. Itu juga sudah kita paparkan ke semua aparat yang terlibat dalam pam Pilkades mendatang,” bebernya.

Saat ini, kata Kapolres Lumajang, beberapa tindakan yang dinilai bisa merusak demokrasi itu, akan dicegah. Salah satunya, soal intimidasi. “Beberapa desa sudah mulai terlihat intrik-intrik tidak baik. Sekecil apapun tindakan yang merusak demokrasi, akan kami cegah termasuk tindakan intimidasi. Rabu (01/12/2021) besok, harus betul-betul kondusif. Kalau ada salah satu desa terjadi keributan ketika Pilkades, langsung saya pending untuk pencoblosan,” tegas Kapolres.

Selain persoalan pengamanan Pilkades, dirinya mengimbau kepada personelnya untuk bisa mencegah terjadinya atau timbulnya klaster Covid-19 baru, selama proses demokrasi itu berlangsung. “Pelaksanaan protokol kesehatan juga harus bisa diterapkan dalam Pilkades mendatang. Ini tantangan kita dan ini tugas kita. Semuanya, harus berjalan aman. Baik itu pengamanan dan penerapan protokol kesehatan,” imbuh AKBP Eka Yekti.

Perlu diketahui, ratusan personel yang saat ini dilibatkan dalam pengamanan Pilkades itu, terdiri dari 449 personel Polres Lumajang dengan rincian yakni Pam TPS 401 personel, back up Pam TPS 48 orang, ditambah personel BKO sebanyak 500 personel yang terdiri dari 100 personel Brimob Polda Jatim, 100 dari Ditsamapta Polda Jatim, 60 personel dari Polres Jember, 60 personel dari Polres Situbondo, 60 personel dari Polresta Probolinggo, 60 personel dari Polres Probolinggo, dan 60 personel dukungan dari Polres Bondowoso.

“Ya, hampir seribu personel Polri yang kami siapkan. Semoga Pilkades serentak di Kabupaten Lumajang, berlangsung aman,” paparnya. (hms/adi/sit)

Memontum Bondowoso – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pemilih pemula di Kabupaten Bondowoso, berbondong-bondong membuat Elektronik Kartau Tanda Penduduk (E-KTP). Itu karena, E-KTP merupakan persyaratan untuk bisa mencoblos pilihannya. Pembuatan E-KTP sendiri, bisa dilakukan di Kantor Kecamatan, yang mempunyai alat rekam atau bisa langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bondowoso.

Sekretaris Dispenduk Capil, Priyono Hadi, mengatakan bahwa untuk melakukan perekaman foto E-KTP bisa dilakukan di kecamatan (tidak semua kecamatan, red) atau ke Dispendukcapil. “Sebetulnya mencetak E-KTP dan perekaman foto bisa dilakukan dimana saja. Baik di Kantor Kecamatan maupun di Dispenduk Capil. Bebas, tidak ada keharusan di tempat tertentu,” kata Pri, sapaannya.

Ditambahkan, dimasa pandemi Covid-19 ini, Dispenduk Capil berupaya mengurangi kerumunan di Kantor. Oleh karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk mengirim E-KTP atau KK ke rumah masing-masing.

Banyaknya warga yang mencetak E-KTP akan berpengaruh pada ketersediaan blanko. Agar mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya, Dispenduk Capil menyiapkan Suket (Surat Keterangan).

Dijelaskan, fungsi Suket sama dengan E-KTP. Bisa digunakan untuk syarat pencoblosan pada saat Pilkades di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan bisa digunakan sebagai syarat untuk membuat ATM. (sam/gie)

Rombongan Komisi I DPRD Halmahera Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD setempat, H. Asnawi diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tursilo Hariogi di Ruang Graita Eka Praja, Rabu (28/2/2018).

Didampingi Kepala bagian Hukum, Edy Hadi Siswoyo, Kepala Bagian pemerintahan Yusuf Ansori dan Badan Perencanaan Pembangunan dan kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapelitbangda Juni Budi Astuti dan Kabag Humas dan Protokol Suyono Tursilo, Hariogi banyak memberikan penjelasan tentang keinginan DPRD Halmahera tersebut.

“Pada 29 Oktober 2017, Kami sukses melaksanakan Pilkades serentak di 19 Desa se Kabupaten Gresik. Kami katakan sukses karena pada pelaksanaannya sampai pada pelantikan Kades terpilih berjalan dengan lancar. Kelancaran ini karena sejak awal kami sedah mempersiapkan sedemikian rupa aturan perundang-undangannya” tandasnya.

Tursilo juga menginformasikan bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Gresik juga akan melaksanakan pilkades serentak pada 263 Desa se wilayah Kabupaten Gresik.

Terkait Bumdes, di Gresik semua desa sudah terbentuk Bumdes. Tursilo menambahkan, bahwa pihaknya sudah mengupayakan Bumdes di Gresik untuk bisa memberikan nbilai lebih dalam kegiatan ekonomi di pedesaan.

“Beberapa saat yang lalu, kami mengadakan kerjasama dengan Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kilogram ke masyarakat. Kerjasama juga dilakukan dengan PT Wilmar Nabati dan PT Unilever untuk masyarakat produk mereka ke desa-desa dimana BumDes itu berada. Bahkan saya telah menjajaki kemungkinan untuk menjadi penyalur puput PT Petrokimia Gresik. ” paparnya.

Dengan bermainnya BumDes pada distribusi barang, maka akan memotong rantai distribusi dan masyarakat akan mendapatkan barang yang murah. Tentu saja BumDes sebagai agen perekonomian desa sesuai Permendes 4/2015 dan Perda Kabupaten Gresik nomer 3 tahun 2017 segera terwujud. (sgg/yan)