Menkeu Purbaya mengatakan, agar kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” kata Menkeu RI.

Baca juga :

Menkeu Purbaya juga menekankan, akan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan, sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Khususnya, dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.

Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik, untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara. (kom/keu/gie)

Dikatakan Menkeu, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi yang luar biasa penting dan kuat bagi pengembangan sektor keuangan serta pembangunan ekonomi. “Tidak ada negara yang bisa menjadi negara kaya dan maju, kalau sektor keuangannya tidak berkembang. Tapi, sektor keuangan hanya bisa berkembang, kalau ada kepastian hukum dan adanya kepastian dari sisi regulasi,” ujar Menkeu saat menjadi pembicara dalam Rakernis Bareskrim secara virtual pada Selasa (14/03/2023).

Oleh karenanya, Kemenkeu terus mendukung institusi Polri agar bisa berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan serta kepastian berusaha. Dalam 10 tahun terakhir, Polri merupakan salah satu instansi yang mendapatkan dukungan penuh dari APBN.

“Jadi kalau kita lihat kenaikan dari anggaran Kepolisian Republik Indonesia telah diharapkan bisa mewujudkan kepolisian yang profesional dan bisa bersikap dan melaksanakan tugas secara presisi seperti yang digariskan oleh pimpinan kepolisian,” ungkap Menkeu.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Anggaran kepolisian dialokasikan dalam rangka menjamin profesionalisme, peningkatan kualitas peralatan, serta perbaikan berbagai sarana dan prasarana yang jauh lebih maju pada saat ini. “Di dalam beberapa Rapim Polri saya selalu menyampaikan, bahwa kepolisian itu saya ibaratkan kendaraan. Bahan bakarnya sudah diisi secara full tank dan diharapkan akan tancap gas dan mengemudi dengan presisi,” kata Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi tempat destinasi dari berbagai event-event internasional seperti G20, Piala Dunia U-20, MotoGP Mandalika, bahkan konser Blackpink yang menarik antusiasme luar biasa besar dari masyarakat.

“Ini semuanya hanya bisa berjalan kalau ekonomi kita stabil, masyarakat sudah membaik posisi ekonominya, sehingga mereka bisa menikmati berbagai event-event internasional namun yang sangat penting adalah karena keamanan dan dari sisi stabilitas di Indonesia berjalan dengan baik,” papar Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu menyampaikan harapan agar transformasi Polri untuk menjadi instansi yang diakui, dipercaya, dan dihormati akan terus berjalan secara baik. “Kami akan terus bersama-sama dengan kepolisian untuk terus membangun stabilitas keamanan negara secara kondusif melalui peran kita dalam mendukung kepolisian dari sisi anggaran,” tambahnya. (kom/keu/gie)

Kehadiran Menkeu RI ini, untuk menghadiri seminar nasional bertemakan ‘Ketahanan Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi Global’. Tidak ketinggalan, Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rizal Damanik dan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Edi Susetyo, turut hadir mewakili Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Dalam seminar yang juga diikuti sejumlah pengusaha, Kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta penggiat UMKM dan jajaran pengurus PC Nahdlatul Ulama dan GP Ansor Kabupaten Malang, selaku penyelenggara acara, Menkeu juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ke 100 tahun, sebagai organisasi yang luar biasa dalam melahirkan Indonesia. “Jadi, Indonesia lahir dan berkembang instrumennya juga kembali membesarkan NU. Sehingga, kita saling mengisi diantara bangsa Indonesia dan NU,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, bahwa saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. “Kalau Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan seperti itu, dan saya bicara seperti itu, juga bukan untuk menakut-nakuti. Kita sebagai bangsa besar, bergaul secara dunia, kita tahu terjadi musibah di berbagai negara. Tidak boleh, kita kemudian mengatakan terserah. Karena kita bertanggung jawab untuk menjaga Indonesia,” jelas Sri Mulyani saat memberikan arahan.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, semua pihak termasuk para pelaku ekonomi, institusi, NU dan Ansor, semua harus turut bertanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Tak terkecuali dalam hal menjaga keamanan, menjaga kepastian, menggunakan instrumen secara amanah, dan tidak korupsi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Selain itu, Menkeu juga mengingatkan agar semua anggaran tersampaikan secara transparan. Harapannya, supaya Indonesia bisa terus maju dan di tahun 2045 tepat di HUT ke 100 Indonesia Merdeka, kehidupan bangsa Indonesia akan jauh semakin maju dan makmur.

”Ini lho yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit dari pajak kita kembalikan semua. Silakan dilihat semuanya. Negara kita ini urus baik dan bersama-sama. Saling percaya, namun percayanya bukan buta, percaya karena telah ada transparansi dan penjelasan. Jadi negaranya bisa sehat, konsumsi maju, investasi maju, ekspor maju, usaha kecil dan menengah maju dan koperasi maju. Ini yang kita lakukan sehingga lapangan kerja muncul. Anak-anak kita didik dengan baik, yang kurang gizi, disembuhkan. Kita semua berdoa pada 2045 Indonesia akan semakin jauh lebih makmur lagi, jauh lebih adil lagi,” harap Sri Mulyani.

Sementara, Bupati Malang, HM Sanusi, menyampaikan sejumlah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang di beberapa bidang, tak terkecuali perihal pengelolaan pertanian tanaman padi, tebu dan pisang. Diakuinya juga dikembangkan dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misal di Singosari ada tanaman padi bisa buahkan 15 ton beras per hektar dan di Dampit dengan keberadaan Pisang Jumbo Sri Mulyo. Dia berharap pemerintah pusat terus mendukung dan turut mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Malang, sekaligus menjadi daerah percontohan dan laboratorium pengembangan pertanian di Indonesia.

”Mudah-mudahan seminar nasional ini dapat semakin melapangkan wawasan dan menjadi sarana bagi kita untuk memantapkan komitmen untuk turut berperan nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang kita cintai bersama ini. Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dapat terlihat dalam berbagai kondisi kehidupan pereknomian bangsa yang dapat memelihara kemandirian ekonomi,” ujar Sanusi.

Perwujudan ketahanan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui beberapa sektor seperti sektor minyak dan gas, pertanian dan pangan, industri, kelautan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. “Hal ini tentunya sangat mendukung pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Malang. Di dalamnya mencakup tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura,” jelas Bupati Malang. (pro/gie)

“Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang tidak mudah untuk menciptakan dan melanjutkan apa yang disebut sebagai upaya sinergi penanganan pandemi.

Itulah mengapa ini menjadi prestasi bagi Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan banyak negara tetangga dengan tugas besar ini, baik dari populasi, geografi, maupun kerumitan organisasi, ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa,” ujar Menkeu dalam Ministerial Talk Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-20, Selasa (26/10/2021) tadi.

Pada saat ini, seluruh negara di dunia masih menghadapi mutasi varian Covid-19 yang kemudian menciptakan tantangan baru. Berbagai instrumen digunakan untuk menahan dampak pandemi Covid-19 tersebut.

“Pemerintah menggunakan segala cara untuk mengatasi Covid-19. Secara global, semua negara di dunia juga menggunakan instrumennya, baik itu fiskal dan moneter serta instrumen lainnya, dalam menyikapi konsekuensi Covid-19,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, bahwa negara-negara di dunia sedang menuju pemulihan ekonomi, meskipun pemulihannya masih belum merata. Sementara Untuk Indonesia, puncak gelombang kedua Covid-19 telah terlewati dan jumlah kasus baru mulai menunjukkan penurunan.

“Tidak semua negara pulih dengan kekuatan dan kecepatan yang sama. Alhamdulillah untuk Indonesia, kita sudah mencapai tingkat PDB pra-Covid.

Ini menunjukkan bahwa pemulihan kita cukup kuat dan cukup cepat dibandingkan dengan banyak negara lain yang belum mencapai tingkat PDB pra-Covid. Ini juga merupakan pencapaian Indonesia,” terang Menkeu.

Di masa pemulihan ini, Menkeu mengingatkan untuk tetap mewaspadai risiko dan dinamika perkembangan ekonomi global.

“Dalam proses pemulihan ini, kita juga melihat dan menyaksikan peningkatan risiko yang datang dari negara dengan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, yang berpotensi menimbulkan efek spillover ke banyak negara, termasuk Indonesia,” jelas Menkeu.

Pada saat yang sama, proses pemulihan juga dapat menciptakan kenaikan harga komoditas yang kemudian menciptakan tekanan lain, seperti inflasi yang dapat dengan mudah merusak proses pemulihan Indonesia.

“Kita harus menggunakan kebijakan kita untuk memastikan bahwa kita dapat melindungi rakyat dan ekonomi. APBN memiliki elemen yang sangat-sangat penting untuk dapat merancang kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara yaitu pemerataan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,” ujar Menkeu. (hms/keu/aye)

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Saat ini, tambahnya, Indonesia terus mengalami perbaikan. Laju pemulihan ekonomi yang terus berlanjut ini terjadi seiringan dengan keberhasilan penanganan Covid-19 dan berbagai program perlindungan sosial. Percepatan program vaksin dan vaksinasi, percepatan recovery atas kebijakan pembatasan mobilitas, serta upaya penanganan pasien mendorong akselerasi penurunan kasus Covid-19.“Kasus harian Covid-19 sekarang terendah sejak Juni 2020 yaitu pada tanggal 23 Oktober yang lalu dengan angka 769,” ujar Menkeu.Menkeu menyampaikan, bahwa penurunan kasus harian juga diikuti dengan rendahnya kasus aktif total di masyarakat, turunnya kematian harian, turunnya bed occupancy rate (BOR), dan juga positivity rate kita.“Ini semuanya adalah hal yang luar biasa bagus karena kalau bisa diakui di seluruh negara di dalam menghadapi Delta varian, mereka tidak selalu cukup efektif dalam waktu yang relatif cepat untuk bisa menurunkan dan mengendalikan kembali, meskipun dengan jumlah vaksinasi yang cukup besar. Negara-negara di Eropa, Amerika, bahkan RRT sekarang sedang menghadapi meskipun cakupan vaksinasi mereka cukup besar,” tutur Menkeu.

Menkeu menyebutkan, bahwa pelaksanaan vaksin di Indonesia telah mengalami kenaikan dan progres yang sangat baik. Jumlah vaksinasi global telah mencapai 6,82 miliar dosis di 184 negara dengan rata-rata 28,6 juta dosis per hari.“Indonesia dalam hal ini adalah negara keenam terbesar dalam jumlah yang sudah melakukan vaksinasi, baik dosis pertama maupun 2 dosis komplit,” ungkap Menkeu.Saat ini, vaksin dosis pertama telah mencapai 112,27 juta atau 41,55 persen populasi, sedangkan vaksin dosis kedua sebanyak 67,17 juta atau 24,86 persen dari populasi, dan vaksin booster sebesar 1,1 juta atau 0,41 persen populasi.Menkeu menyampaikan, bahwa di level global dalam pertemuan IMF World Bank tahunan, diharapkan pada akhir tahun 2021 minimal sebanyak 40 persen populasi dunia sudah divaksinasi di semua negara dan pada kuartal pertama tahun 2022 diharapkan 70 persen sudah bisa tercapai sehingga herd immunity bisa tercapai.

“Dengan perbaikan langkah-langkah kita di dalam penanganan Covid yang menyebabkan penurunan kasus, maka kita bisa melihat kegiatan ekonomi kita juga mulai menunjukkan perbaikan kembali,” kata Menkeu. (hms/keu/aye)

Memontum Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan, bahwa terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan defisit fiskal hingga 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023, yakni dengan menaikkan penerimaan dan mempertajam belanja negara.

“Harus dilakukan konsolidasi fiskal sehingga secara gradual defisitnya diturunkan menuju ke bawah 3 persen dari PDB di tahun 2023 dengan dua cara. Satu, naikkan penerimaan. Dua, pertajam belanja negara,” ujar Wamenkeu secara daring dalam ‘Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan’,pada Kamis (14/10/2021) tadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut Wamenkeu, kedua cara tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. “Tahun ini penerimaan bisa naik dan kemudian kita juga melakukan penajaman-penajaman belanja. Secara bersamaan, kita melakukan satu rangkaian reformasi struktural. Ini tentu reformasi struktural efeknya bukan dalam jangka pendek, efeknya adalah jangka panjang. Mengubah landscape bekerjanya ekonomi Indonesia,” papar Wamenkeu.

Reformasi struktural perlu terus dilanjutkan, untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu proses reformasi struktural yang dilakukan yaitu, dengan melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

“Reformasi perpajakan kita harapkan menciptakan basis pajak yang kuat, basis pajak yang berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan pertumbuhan APBN yang baik, APBN yang sehat,” ujar Wamenkeu.

Wamenkeu menyampaikan, bahwa basis dari penerimaan yang baik dibangun melalui sistem perpajakan yang kuat. Dengan sistem perpajakan yang kuat, dapat membangun APBN menjadi lebih sehat, penerimaan negara memadai, serta dapat membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang diperlukan oleh negara.

“Tugasnya APBN adalah melakukan fungsi alokasi, terutama untuk mengalokasikan kepada public goods. Fungsi distribusi, meredistribusikan income, dan melakukan fungsi stabilisasi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitasi ekonomi. APBN yang sehat akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik,” jelas Wamenkeu.

APBN sebagai instrumen countercyclical, terus konsisten menunjukkan perannya dalam meredam dampak pandemi Covid-19 sekaligus juga mendorong pemulihan ekonomi. Reformasi struktural melalui reformasi perpajakan menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi. (hms/keu/aye/gie)

Memontum Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui APBN siap mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan dapat bangkit kembali. Hal tersebut, disampaikan oleh Menkeu saat menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Baparekraf Tahun 2021, yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (27/09/2021) tadi.

baca juga

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan instrumen APBN akan selalu berpihak untuk bisa mendukung pemulihan masyarakat dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Menkeu mengatakan, bahwa instrumen yang dapat digunakan dalam APBN untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dilakukan mulai dari pemberian insentif perpajakan, insentif untuk pembayaran abonemen listrik bagi pelaku usaha pariwisata yang ditanggung pemerintah. Hingga, melalui alokasi belanja negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menkeu mengatakan, alokasi belanja pemerintah untuk mendukung pariwisata tersebut, tidak selalu melalui anggaran Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), karena di sektor pariwisata memiliki dimensi yang banyak dan luas. Alokasi belanja tersebut, bisa saja melalui Kementerian/Lembaga lain, namun tetap bisa dikoordinasikan oleh Kemenparekraf, sehingga bisa menjadi sebuah paket dukungan yang lebih baik di sektor pariwisata.

“Saya juga tentu akan mendukung koordinasi antara belanja pusat dan daerah sehingga dalam hal ini Kementerian Pariwisata bisa merasakan bahwa anggaran tidak hanya yang ada di dalam account di Kementerian Pariwisata. Contohnya yang dilakukan di berbagai destinasi seperti Mandalika, Borobudur, atau Danau Toba, itu semuanya menggunakan berbagai instrumen APBN baik itu Kementerian/Lembaga sampai kepada pembiayaan atau KPBU. Jadi ini adalah berbagai inovasi pembiayaan yang kami akan siap untuk mendukung dan menggunakannya di dalam rangka memulihkan kembali ekonomi masyarakat,” terang Menkeu.

Selain itu, tambah Menkeu, dukungan untuk sektor pariwisata juga diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM, beserta jaminan pembiayaannya. Hal ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di sektor pariwisata untuk bisa bertahan serta bangkit lebih baik lagi selepas pandemi. 

Selain itu, tambahnya, hal ini juga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan kembali perbankan kepada dunia usaha, sehingga perbankan mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap memiliki risiko besar akibat dampak Covid-19. “Kita harap bahwa kerjasama yang sangat baik selama ini kita terus tingkatkan dan kita pelihara. Kami juga akan terus mendengar dari seluruh dunia usaha dan pemerintah daerah mengenai apa-apa yang memang perlu dan masih bisa dilakukan. Dan mari kita berkolaborasi agar kita bisa menggunakan semua instrumen ini menjadi semakin powerful dan bisa efektif memulihkan pariwisata di Indonesia,” ungkap Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan agar seluruh program-program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, yang telah dianggarkan pada tahun ini bisa segera dilaksanakan. Hal tersebut, agar dampak dari program PEN itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sektor pariwisata. (hms/keu/aye)

“Hari ini kita sudah memasuki bulan ke-9 tahun 2021, dan Covid belum selesai. Oleh karena itu di tahun 2021, Bapak dan Ibu di Kementerian/Lembaga (K/L) serta pimpinan pemda melihat juga bahwa APBN-nya masih bergerak. Terjadi refocusing bahkan hingga empat kali. Karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, Selasa (14/09) tadi.

Menkeu juga menyampaikan, bahwa apresiasi kepada seluruh K/L dan pemda yang terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid tanpa meninggalkan integritas dan tata kelola yang baik. “Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terus menjaga keuangan negara untuk menghadapi situasi yang terus akan berubah. Belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola tahun 2021 Insya Allah dengan lebih baik meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah,” ujarnya

Menkeu berharap, untuk APBN dan APBD bisa menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi. Menkeu menyampaikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan Lembaga serta pimpinan pemda, yang telah menjadi partner bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, ini adalah bagian dari tugas bersama untuk menjaga kepercayaan publik.Menkeu juga menyampaikan, bahwa segala kebijakan Pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua K/L dan pemda memiliki tujuannya sama yaitu, untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” jelas Menkeu. (hms/keu/aye)

“Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ungkap Menkeu.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan berdasarkan data dari Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0 persen akibat Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7 persen atau juga kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3 persen. “Kontraksi Indonesia yang 2,07 persen salah satunya merupakan hasil dari desain APBN 2020 yang dirancang responsif, dan didukung oleh DPR,” terang Menkeu.

APBN 2020, terbukti berperan menjaga Indonesia dari kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai lini, sehingga menekan laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) mencakup enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta insentif usaha yang menjadi fokus penanganan krisis, dengan anggaran Rp 695,2 triliun.

Di bidang kesehatan, pemerintah menanggung biaya pengobatan dan perawatan 200.545 pasien, pengadaan alat kesehatan pada 160 rumah sakit, penyediaan 1,56 juta APD, 2.612 ventilator, 5,7 juta perangkat tes cepar, pembangunan fasilitas kesehatan melalui 260 ruang baru di puskesmas dan rehabilitasi 269 rumah sakit. Pemerintah juga memberikan insentif kesehatan kepada 684 ribu tenaga kesehatan di pusat dan 449 ribu tenaga kesehatan di daerah.

Dalam program perlindungan social, pemerintah menyalurkan antara lain bantuan PKH kepada 10 juta keluarga penerima, bantuan supsidi upah kepada 12 juta karyawan, bantuan melalui kartu pra kerja kepada 5,6 juta pencari kerja, pemberian bantuan listrik dan subsidi diskon, serta pemberian subsidi kuota internet kepada 42 juta penerima.

“Program Perlinsos dalam PCPEN tahun 2020 mampu menahan angka kemiskinan pada tingkat 10,19 persen. Studi Bank Dunia menunjukkan apabila tanpa tambahan bansos, maka pandemi akan meningkatkan kemiskinan hingga 11,8 persen, dengan kata lain perluasan perlindungan sosial di dalam PCPEN 2020 mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan,” ungkap Menkeu. Manfaat APBN 2020 yang dirasakan oleh masyarakat, terwujud atas kerja sama antara Pemerintah, DPR, dan seluruh pihak yang terkait. Di akhir paparannya, Menkeu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengawal APBN 2020, hingga setiap rupiahnya bermanfaat dan tepat kepada masyarakat. (hms/keu/aye/ed2)