Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Insyaallah pada tanggal dimulainya PON itu semua sudah selesai dan tidak ada masalah. Adapun soal venue yang dibangun di tanah-tanah tertentu, juga reklamasi di pantai tertentu itu sudah diselesaikan, sudah ada kesepakatan untuk penyelesaiannya, sehingga Insyaallah semua berjalan lancar,” ujar Menko Polhukam di Jakarta, Jumat (20/08) tadi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021, ditugaskan oleh Presiden selain menangani urusan politik dan keamanan, juga mengatasi permasalahan lahan atau tanah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PON.

Meski diselenggarakan di tengah suasana pandemi Covid-19, Mahfud mengajak semua elemen termasuk masyarakat bersama menyambut baik pelaksanaan PON dan Peparnas yang akan digelar di provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia itu.

“Mari kita berolah raga. Saudara- saudara di Papua silakan sambut persembahan nasional kita kepada Papua, yaitu Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional, PON dan Peparnas, yang akan dilangsungkan di Papua,” ungkap Mahfud.

Menko Mahfud menekankan, pelaksanaan PON dan Peparnas XVI di Papua pada Oktober hingga November 2021 dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Mari kita bergembira dengan olahraga, mari jaga kesehatan dengan mengikuti Prokes, protokol kesehatan di era pandemi, berolahraga dan bergabung dengan PON XX dan Peparnas XVI di Papua, Oktober-November 2021. Torang Bisa…!,” ujarnya sambil menyebutkan tagline khusus PON 2021 Papua. Penyelenggaraan agenda olahraga PON di Bumi Cenderawasih akan dilaksanakan pada 02 s.d. 15 Oktober 2021, dengan lokasi di 4 kluster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. (hms/kom/aye/ed2)

“Mari kita rayakan sesuai situasi dan kondisi, yaitu situasi Covid-19, oleh sebab itu kita tidak melakukan kerumunan. Sebaiknya shalat dilakukan di rumah masing-masing sebagaimana fatwa Lembaga keagamaan. Penyembelihan kurban dilakukan dengan protokol kesehatan agar menjaga diri kita dan diri orang lain,” ujar Menko Mahfud di Jakarta, Senin (19/07).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Imbauan tersebut, dikeluarkan Menko Polhukam sebagai Koordinator Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Pandemi virus Corona sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 6/2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19.

Mengutip pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Minggu (18/07) lalu, setelah bertemu MUI dan ormas Islam, Menko Polhukam menyatakan Pemerintah sepakat mengimbau masyarakat agar pelaksanaan salat Idul adha di rumah, takbiran digelar secara virtual dan penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan.

“Ritual menyembelih korban ada aspek spiritual dalam rangka taqorrub, mendekat kepada Allah. Karena itu kalau kondisi membatasi kita berkerumun, mari kita taqorrub, berkorban untuk mendekat kepada Allah, agar diberi bimbingan, diberi kesehatan, dan dihindari dari Covid,” jelasnya.

Sebelumnya pada Jumat (16/07) lalu, Menko Polhukam telah bertemu dengan sejumlah tokoh agama secara daring, dalam pertemuan itu Menko mengajak lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh agama berperan aktif bersama pemerintah dalam menangani pandemi. Menurutnya ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi. (hms/kom/aye/ed2)