Dalam kunjungannya itu, Menko PMK langsung menuju ke Dusun Bondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Sabtu (08/07/2023) tadi. Di lokasi itu, Menko PMK disambut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono serta OPD terkait.

Di sela peninjauan itu, Menko PMK langsung melihat kondisi tanggul yang jebol. Sekaligus, mengenai langkah penanganan darurat yang akan dilakukan.

“Penanganan darurat memang perlu dilakukan, untuk antisipasi kemungkinan lainnya,” kata Muhadjir.

Menko PMK juga meminta kepada Bupati Lumajang, untuk segera mengkoordinasikan dengan kementerian terkait dalam penyelesaian dan penanganan permanen pasca bencana banjir lahar dingin. Kunjungan Menko PMK sendiri, berlanjut pada peninjauan Jembatan Kali Regoyo.

Baca juga :

Di lokasi ini, Menko Muhadjir memberikan sejumlah bantuan Sembako secara simbolis kepada warga yang saat ini terisolir. Itu diakibatkan, terputusnya jembatan akibat lahar dingin.

Peninjuan Menko sendiri, berakhir di lokasi pengungsian Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Di sana, dirinya menemukan ada beberapa warga yang sudah memiliki rumah di Hunian Relokasi, namun tidak menempatinya.

“Tadi saya cek ada beberapa keluarga yang seharusnya sudah menempati hunian tetap. Namun, malah sekarang tidak ditempati dan warga masih tinggal ditempat yang lama,” terangnya.

Karenanya, dirinya pun meminta kepada warga yang sudah memiliki rumah di hunian relokasi, seharusnya ditempati lantaran tempat tinggal sebelumnya juga berada dalam zona merah peta rawan bencana. Sehingga, apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah demi keselamatan warga, bisa dilakukan.

“Demi keselamatan warga, maka mereka harus segera pindah ke hunian tetap yang telah disediakan pemerintah,” paparnya. (kom/adi/sit)

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan agar sinergitas antara Forkopimda, NU, Muhammadiyah dan Aisyiyah, terus ditingkatkan. Karena, hal itu sangat penting dalam meningkatkan akselerasi penurunan angka kasus tengkes (stunting, red) di Kabupaten Lumajang.

“Sinergi antara NU, Muhammadiyah dan Forkopimda, harus bisa dimaksimalkan dengan ramai-ramai membuat program bapak asuh tengkes. Jadi, di data semua berapa jumlah tengkes, lalu dibagi habis. Kami juga akan ikut nanti,” kata Muhadjir Effendi.

Baca juga:

Menko PMK juga menyampaikan, bahwa berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi tengkes Lumajang mencapai 23,8 persen. Angka itu, masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni 21,6 persen.

“Di Lumajang masih ada persoalan, yaitu tengkes. Angka tengkes di sini 23,8 persen, yang berarti masih di atas rata-rata nasional. Karena rata-rata nasional 21,6 persen,” urainya.

Sedangkan, pemerintah sendiri menargetkan prevalensi kasus tengkes turun hingga 14 persen di tahun 2024, sebagaimana pernyataan Presiden RI, Joko Widodo. Oleh karena itu, dirinya berharap, prevalensi tengkes di Lumajang, bisa mencapai target di bawah 14 persen di tahun 2024 mendatang.

“Target nasional 14 persen untuk 2024, makanya Lumajang harus bisa di bawah 10 persen di tahun 2024,” papar Menko PMK yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menko PMI juga berpesan, agar PD Muhammadiyah dan Aisyiyah terus bersinergi dengan Forkopimda dalam menuntaskan persoalan tengkes di Lumajang. (kom/adi/gie)